11 Februari 2010

1. Sosialisasi Komisi Yudisial Kepada Para Hakim Peradilan Umum, Peradilan TUN dan Peradilan Agama di Banjarmasin 11 Februari 2010

2. Komisi Yudisial di atur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman (Pasal 24A dan Pasal 24B); • Pasal 24 A (3) menyebutkan bahwa calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden; • Pasal 24B (1) menyebutkan KY bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

3. 4. Pasal 24 A dan 24 B UUD dijabarkan didalam UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 14 Tahun 1985 tentang MA, UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

4. Tugas dan Kewenangan Komisi Yudisial • Menyeleksi dan mengusulkan calon hakim agung kepada Presiden melalui DPR; • Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim; • Bersama-sama MA menyeleksi calon hakim tingkat pertama; • Meneliti putusan pengadilan dalam rangka pengusulan promosi hakim.

5. Menyeleksi dan Mengusulkan Calon Hakim Agung • Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum. • CHA yang diseleksi oleh KY diusulkan oleh MA, masyarakat dan pemerintah; • CHA bisa berasal dari hakim karier dan non karier;

6. Syarat-syarat Untuk Menjadi CHA, sbb: • Karier • WNI • Bertakwa kepada Tuhan YME • Berijasah Magister di bidang hukum dengan dasar SH atau Sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum • Berusia sekurang-kurangnya 45 tahun • Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban • Berpengalaman paling sedikit 20 tahun menjadi hakim, termasuk paling sedikit 3 tahun menjadi hakim tinggi, dan • Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim

7. 2. Non Karier • Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d untuk syarat hakim karier • Berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum paling sedikit 20 tahun • Berijasah doktor dan magister di bidang hukum dengan dasar Sarjana Hukum atau Sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum; dan • Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih

8. Syarat-syarat Administrasi, sbb: • Menyerahkan fotokopi ijasah S1 hukum dan Magister hukum bagi CHA karier dan S1 hukum, magister hukum dan doktor bagi CHA Non karier yang dilegalisir oleh Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan; • Menyerahkan surat keterangan pengalaman 20 tahun menjadi hakim termasuk 3 tahun menjadi hakim tinggi bagi hakim karier dan 20 tahun menjadi profesi hukum dan akademisi hukum bagi CHA non karier;

9. 3. Menyerahkan makalah yang judul dan syarat-syaratnya ditentukan oleh KY serta menyerahkan karya profesi 2 tahun terakhir, berupa putusan bagi CHA karier, pledoi, gugatan, jawaban terhadap gugatan, dll bagi CHA non karier yang berasal dari profesi hukum. Serta karya ilmiah yang sudah dipublikasi 2 tahun terakhir bagi CHA non karier yang berasal dari akademisi. 4. Menyerahkan daftar harta kekayaan dan bukti penyerahan laporan harta kekayaan yang telah diserahkan kepada KPK. 5. Menyerahkan referensi/rekomendasi mengenai CHA ybs minimal dari 3 orang. 6. Mengisi dan meyerahkan formulir yang disediakan oleh KY yang menyatakan kebenaran terhadap pemenuhan syarat-syarat untuk nenjadi CHA.

10. Seleksi Kualitas, Kepribadian dan Integritas, terdiri dari: • Penilaian terhadap karya ilmiah dan karya profesi 2 tahun terakhir. • Penilaian terhadap studi kasus dalam kelas terhadap kasus di bidang perdata, pidana, dan tata usaha negara yang topiknya ditentukan oleh KY. • Penilaian terhadap kesehatan rohani dan jasmani CHA yang dilakukan oleh tim dokter dari RS yang ditentukan oleh KY. • Wawancara langsung CHA mengenai Karya Ilmiah dan studi kasus yang dilakukan oleh tim pakar yang ditunjuk oleh KY. • Penilaian kualitas kepribadian (Profile Assasment) yang dilakukan oleh lembaga yang berkompeten yang ditunjuk oleh KY.

11. Seleksi Wawancara dan Klarifikasi Laporan Masyarakat • Wawancara dilakukan oleh Komisi Yudisial untuk mengetahui kebenaran dari laporan masyarakat dan kemampuan CHA mengenai teori dan praktek hukum.

12. CHA yang lulus diajukan kepada DPR • KY mengusulkan 3 orang dari setiap 1 lowongan hakim agung kepada DPR.

13. Menjaga dan Menegakkan Kehormatan Keluhuran Martabat serta Perilaku Hakim • Tugas ini dijabarkan dalam UU sebagai tugas pengawasan • Output dari pengawasan bisa berupa punishment dan juga bisa berupa reward. • Pengawasan dilakukan terhadap hakim agung dan para hakim yang berada di semua lingkungan peradilan di bawah MA termasuk hakim khusus (hakim adhoc) • Pengawasan hanya berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.

14. Punishment dan Reward • Punishment terdiri dari: • Teguran tertulis • Pemberhentian sementara • Pemberhentian • Reward (tugas ini sampai sekarang belum dapat dilaksanakan dengan baik karena antara KY dan MA belum ada kata sepakat, namun demikian KY telah bekerjasama dengan UGM untuk menentukan model atau jenis-jenis prestasi hakim yang perlu mendapat penghargaan dan bentuk-bentuk penghargaan apa yang harus diberikan)

15. Pengawasan dilakukan terhadap penegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim • Keputusan bersama KMA dan KKY No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009. • Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hakim sebagai pegawai negeri maupun hakim sebagai pejabat negara.

16. Keputusan bersama KMA dan KKY No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009. • Ada 10 butir kode etik dan pedoman perilaku hakim, yaitu: berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggungjawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan bersikap profesional.

17. Berperilaku Adil I. 1. Hakim wajib melaksanakan tugas-tugas hukumnya dengan menghormati asas praduga tidak bersalah, tanpa mengharapkan imbalan; 2. Hakim wajib tidak memihak; 3. Hakim wajib menghindari hal yang dapat mengakibatkan pencabutan haknya untuk mengadili perkara yang bersangkutan; 4. Hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan;

18. Hakim dalam bertugas dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prangsangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan. • Hakim dalam suatu proses persidangan wajib meminta kepada semua pihak yang terlibat proses persidangan untuk menerapkan standar perilaku sebagaimana dimaksud dalam butir 5.

19. Hakim dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menyimpulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak, atau saksi-saksi dan harus menerapkan standar perilaku yang sama bagi advokat, penuntut, pegawai pengadilan atau pihak lain yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim. • Hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak beritikad semata-mata untuk menghukum. • Hakim dilarang menyuruh/mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak-pihak lain untuk mempengaruhi, mengarahkan atau mengontrol jalannya sidang.

20. II. 1. Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang khususnya pencari keadilan atau kuasanya yang mempunyai kepentingan dalam suatu proses hukum di Pengadilan. 2. Hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan, kecuali dilakukan dalam lingkungan gedung pengadilan demi kepentingan kelancaran persidangan yang dilakukan secara terbuka, diketahui pihak-pihak yang berperkara, tidak melanggar prinsip persamaan perlakuan dan ketidakberpihakan.

21. Berperilaku Jujur Penerapannya antara lain; • Hakim harus fair dan impartial; • Hakim atau anggota keluarganya tidak boleh meminta/menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan atau fasilitas dari Advokat, Penuntut, Orang yang sedang diadili, maupun pihak lain yang memungkinkan kuat akan diadili, pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara; dll.

22. Berperilaku Arif dan Bijaksana Penerapannya antara lain; • Hakim harus fair dan impartial; • Hakim atau anggota keluarganya tidak boleh meminta/menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan atau fasilitas dari Advokat, Penuntut, Orang yang sedang diadili, maupun pihak lain yang memungkinkan kuat akan diadili, pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara; dll.

23. Bersikap Mandiri • Hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun; • Hakim wajib bebas dari hubungan yang tidak patut dengan lembaga eksekutif maupun legislatif serta kelompok lain yang berpotensi mengancam kemandirian hakim dan badan peradilan; • Hakim wajib berperilaku mandiri guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan.

24. Berintegritas Tinggi Penerapannya antara lain: • Hakim dilarang melakukan tawar menawar putusan, memperlambat pemeriksaan perkara, menunda eksekusi atau menunjuk advokat tertentu dalam menangani suatu perkara di pengadilan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; • Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila memiliki hubungan keluarga, ketua majelis, hakim anggota lainnya, penuntut, advokat, dan panitera yang menangani perkara tersebut; • Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila hakim itu memiliki hubungan pertemanan yang akrab dengan pihak yang berperkara, penuntut, advoikat, yang menangani perkara tersebut, dll.

25. Bertanggungjawab • Hakim dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain. • Hakim dilarang mengungkapkan atau menggunakan informasi yang bersifat rahasia, yang didapat dalam kedudukan sebagai hakim, untuk tujuan yang tidak ada hubungan dengan tugas-tugas peradilan.

26. Menjunjung Tinggi Harga Diri Penerapannya antara lain: • Hakim harus menjaga kewibawaan serta martabat lembaga peradilan dan profesi baik di dalam maupun di luar pengadilan; • Hakim dilarang terlibat dalam transaksi keuangan dan transaksi usaha yang berpotensi memanfaatkan posisi sebagai hakim; • Hakim dilarang menjadi advokat atau pekerjaan lain yang berhubungan dengan perkara, dll.

27. Berdisiplin Tinggi Penerapannya, antara lain: • Hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; • Hakim harus menghormati hak-hak para pihak dalam proses peradilan dan berusaha mewujudkan pemeriksaan secara sederhana, cepat dan biaya ringan, dll.

28. Berperilaku Rendah Hati Penerapannya: • Hakim harus melaksanakan pekerjaan sebagai sebuah pengabdian yang tulus, bukan semata-mata pencaharian untuk mendapat materi melainkan sebuah amanat yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan YME; • Hakim tidak boleh bersikap, bertingkah laku atau melakukan tindakan mencari popularitas, pujian, penghargaan dan sanjungan dari siapapun juga.

29. Bersikap Profesional Penerapannya: • Hakim harus mengambil langkah-langkah untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kualitas pribadi untuk dapat melaksanakan tugas peradilan secara baik; • Hakim harus secara tekun melaksanakan tanggung jawab administrasi dan bekerja sama dengan para hakim dan pejabat pengadilan lain dalam menjalankan administrasi peradilan; • Hakim wajib mengutamakan tugas yudisial diatas kegiatan lain secara profesional; • Hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan.

30. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hakim sebagai pegawai negeri maupun hakim sebagai pejabat negara. • Hakim tidak boleh melakukan perbuatan pidana berupa kejahatan maupun pelanggaran; • Hakim tidak boleh melakukan perbuatan tercela, seperti antara lain: menyianyiakan istri/suami, anak dan keluarga, mempunyai wanita/pria idaman lain atau menikah dibawah tangan tanpa sepengetahuan istri/suami, dll.

31. 3. Hakim tidak boleh melalaikan tugas dan tanggung jawabnya baik sebagai pegawai negeri maupun sebagai pejabat negara.

32. Majelis Kehormatan Hakim • Terdiri dari 7 orang : 3 diusulkan Mahkamah Agung, 4 diusulkan Komisi Yudisial. • Pembentukan MKH hanya berkaitan dengan sanksi pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap. • MA dan KY sedang menyusun peraturan bersama mengenai tata cara dan mekanisme pemnbentukan MKH dan peraturan bersama mengenai tata cara persidangan MKH dan pembelaan diri hakim.

33. SEKIAN TERIMA KASIH