1 / 15

PENGANTAR HUKUM INDONESIA

PENGANTAR HUKUM INDONESIA. Hj.Sri Kistiyah ,S.H.,M.Si. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL. LAPANGAN -LAPANGAN HUKUM DI INDONESIA. HUKUM PIDANA

keena
Télécharger la présentation

PENGANTAR HUKUM INDONESIA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PENGANTAR HUKUM INDONESIA Hj.Sri Kistiyah ,S.H.,M.Si. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL

  2. LAPANGAN -LAPANGAN HUKUM DI INDONESIA • HUKUM PIDANA • Hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. • Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan • 1. PELANGGARAN perbuatan pidana yang ringan • Ancamannya berupa denda atau kurungan • Contoh : Pelanggaran dalam jabatan, ketertiban umum dll

  3. 2. KEJAHATAN  Perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya dapat berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu, serta keputusan hakim

  4. Kejahatan yang dilakukanolehseseorangdapatdigolongkanmenurutsasarannya, sebagaiberikut : Kejahatanterhadapkeamanannegara, diaturdalamPasal 104-129 KejahatanterhadapnegarasahabatdankejahatanterhadapKepala Negara atauWakilKepala Negara sahabat, diaturdalamPasal 139 a-145

  5. TUJUAN HUKUM PIDANA UNTUK MENAKUT-NAKUTI SETIAP ORANG AGAR TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN PIDANA (FUNGSI PREVENTIF/PENCEGAHAN) UNTUK MENDIDIK ORANG YANG TELAH MELAKUKAN PERBUATAN PIDANA AGAR MENJADI ORANG BAIK DAN DAPAT DITERIMA KEMBALI DALAM MASYARAKAT (FUNGSI REPRESIF)/ KEKERASAN

  6. HUKUM PIDANA OBYEKTIF (IUS POENALE) adalahseluruhperaturan yang memuattentangkeharusanataularangandisertaiancamanhukumanbagi yang melanggarnya HUKUM PIDANA SUBYEKTIF (IUSPUNIENDI) adalahhaknegarauntukmenghukumseseorangberdasarkanhukumobyektif Misal : a. haknegarauntukmemberikanhukuman b. hakjaksauntukmenuntutpelakutindakpidana c. hak hakim untukmemutuskansuatuperkara PEMBAGIAN HUKUM PIDANA

  7. HUKUM PIDANA OBYEKTIF DIBEDAKAN MENJADI : • HukumPidanaMateriil semuaperaturan yang memuatrumusantentang : • Perbuatan 2 apa yang dapatdihukum • Siapa yang dapatdihukum • Hukumanapa yang dapatditerapkan HukumPidanaMateriil, dibagimenjadi : HukumPidanaUmum berlakubagisemuaorang HukumPidanaKhusus berlakubagianggotamiliter (pengadilanmiliter) b. Hukum Pidana Formil peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara memelihara dan mempertahankan hukum pidana materiil

  8. SKEMA PEMBAGIAN HUKUM PIDANA HUKUM PIDANA UMUM HUKUM PIDANA MATERIIL HUKUM PIDANA KHUSUS HUKUM PIDANA OBYEKTIF HUKUM PIDANA FORMIL HUKUM PIDANA HUKUM PIDANA SUBYEKTIF

  9. SUATU PERISTIWA PIDANA HARUS MEMENUHI SYARAT 2 : Harusadasuatuperbuatan, yaiutusuatukegiatanygdilakukanolehseseorangatausekelompokorang Perbuatanharussesuaisebagaimanaygdirumuskandalam UU Harusadakesalahanygdapatdipertanggungjawabkan Harusadaancamanhukumannya

  10. MACAM-MACAM PERBUATAN PIDANA (DELIK) • PerbuatanPidana (delik) formil suatuperbuatanpidanaygsdhdilakukandanperbuatanitu benar2 melanggarketentuanygdirumuskandalampasal undang2 ybs • Contoh : Pencurian • DelikMateriil  suatuperbuatanpidanaygdilarang, yaituakibatygtimbuldariperbuatanitu • Contoh : Pembunuhan • DelikDolus suatuperbuatanpidanaygdilakukan dg sengaja • Contoh : Pembunuhanberencana

  11. Delik Culpaperbuatanpidanaygtidaksengaja, karenakealpaannyamengakibatkanmatinyaseseorang Contoh : Pasal 359 KUHP DelikAduansuatuperbuatanpidanaygmemerlukanpengaduanorang lain Contoh : Perzinahanataupenghinaan Delikpolitikperbuatanpidanaygditujukankepadakeamanannegara Contoh : Pemberontakan

  12. ASAS-ASAS YG TERKANDUNG DALAM KUHP ASAS LEGALITAS berdasarkanadagiumnullumdelictumnullapoena sine, artinyatidakadaperbuatanygdapatdipidanakecualiataskekuatanaturanpidanadalamdalam per-UU ygtelahadasebelumperbuatandilakukan ASAS TERITORIALITAS suatuasasygmemberlakukan KUHP bagisemuaorangygmelakukanperbuatanpidanadalamwilayah Indonesia

  13. ASAS NASIONAL AKTIF asas yg memberlakukan KUHP bagi semua orang yg melakukan perbuatan pidana di luar wilayah RI • ASAS NASIONAL PASIF  asas yg memberlakukan KUHP terhadap siapapun juga • ASAS UNIVERSALITAS asas yg memberlakukan KUHP terhadap perbuatan pidana yg terjadi di luar wilayah Indonesia yg bertujuan untuk merugikan kepentingan internasional

  14. JENIS-JENIS HUKUMAN HUKUMAN POKOK : HUKUMAN MATI HUKUMAN PENJARA HUKUMAN KURUNGAN HUKUMAN DENDA HUKUMAN TAMBAHAN PENCABUTAN HAK-HAK TERTENTU PERAMPASAN/PENYITAAN BARANG PENGUMUMAN PUTUSAN HAKIM

  15. DALAM KUHP JUGA DIATUR HAPUSNYA KEWENANGAN (JAKSA) UNTUK MENUNTUT : Nebis in idem (psl 76) Daluwarsa (psl 78) Matinyaterdakwa (psl 77) Pembayarandendamaksimumkepadapejabattertentu, makapelanggaranhanyadiancamdendasaja (psl 82) Yang diaturdiluar KUHP adalah : Abolisi (penghapusanpenuntutan) Amnesti

More Related