PAPARAN MEKANISME PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2007

3. 3

4. DASAR KEBIJAKAN PERENCANAAN & PENGANGGARAN PEMBANGUNAN KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2007

5. Dasar Kebijakan Perencanaan & Penganggaran Pembangunan Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2007 RPJM 2005 – 2009 RENSTRA DEPKES RI 2005 – 2009 MDG’s 2015 SKN SPM KEBIJAKAN MENKES, dan RKP

6. LANDASAN OPERASIONAL : UU No. 25 Tahun 2004 tentan SPPN PP No. 20 Tahun 2004 tentang RKP PP No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan RKA-K/L PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM Perpres No. 7 Tahun 2005 tentang RPJMN Permenkes No. 1575/MENKES/PER/XI/2005 ttg Org. & Tata Kerja Depkes Kepmenkes No. 131/MENKES/SK/II/2004 tentang SKN Kepmenkes No. 1475/Menkes/SK/X/2003 tentang SPM Bidang Kesehatan di Kab./Kota Kepmenkes No. 004/MENKES/SK/I/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Des. Bid. Kes. Kepmenkes No. 1091/Menkes/SK/X/2004 tentang Petunjuk Teknjs SPM Bid. Kes. Di Kab/Kota Kepmenkes No. 331/Menkes/SK/V/2006 tentang Renstra Depkes Tahun 2005 - 2009

7. Kebijakan Daerah Provinsi Sumatera Utara RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2006-2009 Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara 2006 -2009 Kebijakan Gubernur Sumatera Utara, bahwa pembangunan kesehatan merupakan urutan prioritas ke tiga setelah infrastruktur dan pendidikan.

8. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA (2006-2009)

10. MISI Penggerak pembangunan berwawasan kesehatan Meningkatkan kualitas Aparatur Kesehatan menuju pelayanan prima Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat beserta lingkungan Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau Mendorong kemandirian masyarakat dalam bidang kesehatan

13. Arah Kebijakan Pembangunan Kesehatan (Renstra Dinas Kesehatan Provsu 2006-2009) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat; Meningkatkan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; Peningktana upaya pemeliharaan, perlindungan/ kesehatan/keselematan kerja; Peningkatan keselamatan dan keamanan terutama bagi pekerja dan individu/masyarakat; Peningkatan upaya pencegahan dan penyembuhan penyakit; Peningkatan Upaya lingkungan sehat;

14. Peningkatan kualitas, keterjangkauan dan pemerataan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan; Peningkatan upaya dan percepatan penanggulangan masalah kesehatan akibat terjadinya wabah, KLB dan bencana; Peningkatan upaya pemerataan dan profesionalisme SDM; Peningkatan perumusan kebijakan/program pembangunan kesehatan berdasarkan hasil litbangkes; Peningkatan upaya penyediaan dan pemanfaatan obat esensial termasuk obat-obatan yang tidak terjangkau oleh masyarakat; Menjamin mutu, keamanan dan khasiat/kemanfaatan produk obat, obat tradisional, kosmetik, produk pangan serta mencegah masyarakat dari penyalahgunaan obat keras, napza;

15. PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN

16. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Lingkungan Sehat Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Upaya Kesehatan Perorangan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Sumber Daya Kesehatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pengawasan Obat dan Makanan Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Program Pembangunan

17. SUMBER/KEBIJAKAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN KESEHATAN APBN 1. JPKMM 2. DANA DEKONSENTRASI 3. DANA TUGAS PEMBANTUAN 4. DAK 5. PLN/PHLN APBD Provinsi APBD Kab/Kota NGO/LSM, Swasta dan Masyarakat

19. MEKANISME PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KESEHATAN PADA SKPD DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2007

20. TEKNIK PERENCANAAN Analisa situasi Masalah dan tujuan Seleksi kegiatan intervensi Rencana dan anggaran

22. Jumlah Puskesmas :Propinsi = 441 Unit Ratio terhadap penduduk 1 : 27.724 (Standar Nasional = 1 : 30.000)

26. Permasalahan Sarana Kesehatan Dasar (Yandas) dan Sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (RSUD)

27. Bangunan/Gedung Puskesmas & RSUD Bangunan/Gedung Puskesmas belum memperhatikan aspek/nilai jual & seni, sebagai jasa pelayanan Akses & jangkauan masyarakat kepada sarana pelayanan (Puskesmas) masih rendah. Tidak dialokasikannya biaya pemeliharaan untuk gedung/bangunan Puskesmas; Belum semua Puskesmas dilengkapi dengan Puskemas keliling (Roda-4 dan Roda-2) yang memadai; Belum semua Puskesmas didukung dengan SAB yang memenuhi syarat, Listrik & jaringan komunikasi Bangunan/Gedung RSUD belum memperhatikan aspek/nilai jual & seni, sebagai jasa pelayanan (kurang menarik) Akses & jangkauan masyarakat miskin kepada sarana pelayanan (RSUD) masih rendah. Biaya pemeliharaan untuk gedung/bangunan RSUD kurang memadai; Sarana Instalasi SAB, Limbah dan sampah kurang memadai.

28. Peralatan Kesehatan Kualitas peralatan kesehatan pada Puskesmas masih rendah; Tidak tersedianya biaya untuk pemeliharaan peralatan kesehatan. Peralatan kesehatan tertentu belum pernah dilakukan kalibrasi; Peralatan kesehatan pada Pustu kurang memadai; Kualitas peralatan kesehatan pada RSUD masih rendah; Tidak tersedianya biaya untuk pemeliharaan peralatan kesehatan. Peralatan kesehatan tertentu belum pernah dilakukan kalibrasi; Masing-masing RSUD berusaha memenuhi kebutuhan peralatannya (belum memperhatikan fungsi centre of excelen) atau pelayanan unggulan.

29. Tenaga Kesehatan Belum semua Puskesmas memiliki tenaga kesehatan minimal (antara lain : drg, Bidan, Tenaga Gizi dan Sanitasi, dll); Tenaga kesehatan yang ditempatkan pada Puskesmas pada umumnya belum pernah melakukan uji kompetensi; Pendistribusian tenaga kesehatan tidak merata (terkonsentrasi di daerah perkotaan); Pendidikan dan pelatihan (diklat) tenaga kesehatan pada Puskesmas masih kurang; Terbatasnya tenaga pelatih pada Tk.kab/kota; Belum diterapkannya sistem pola karir, reward dan punishmen. Masih banyak RSUD yang belum mempunyai dokter spesialis dasar apalagi RSUD pada Kab pemekaran; Tenaga kesehatan yang ditempatkan pada RSUD pada umumnya belum pernah melakukan uji kompetensi; Pendistribusian tenaga kesehatan tidak merata (terkonsentrasi di daerah perkotaan); Pendidikan dan pelatihan (diklat) tenaga kesehatan pada RSUD kurang; Belum diterapkannya sistem pola karir, reward dan punishmen. Mutu pelayanan tenaga kesehatan masih kurang optimal.

30. Permasalahan Umum Wilayah Sumatera Utara terdiri dari dataran tinggi, kepulauan, dan masih terdapat beberapa daerah terpencil, sehingga masih diperlukan penambahan pembangunan Puskesmas/Pustu. Perlu kebijakan/aturan tentang indikator penambahan pembangunan Puskesmas (pengendalian Kab/kota pemekaran), Perlu tim pengkajian. Masalah lokal spesifik, Puskesmas ramai di hari pekan, pasien terlambat pertolongan, diperlukan kegiatan pelayanan di luar gedung, bhakti sosial pengobatan gratis pada tk. Desa, dan penambahan peralatan kesehatan mobile, dsb. Perlu penambahan Puskesmas Keliling Roda-4 dan Roda-2 (diharapkan setiap Puskesmas 1 (satu) Unit Pusling Roda-4 dan 3 (tiga) Unit Pusling Roda-2); Jumlah Pasien yang berobat ke Luar Negeri (khususnya ke Pulau Penang) semakin meningkat setiap tahunnya; Sering dijumpai adanya perbedaan hasil diagnosa, sehingga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat berobat di Sumut (Medan). Banyak tenaga kesehatan yang pidah ke Provinsi (dengan alasan mengikuti suami), sehingga menyebabkan kekurangan tenaga kesehatan di daerah.

32. P0SKESTREN :Jumlah Poskestren Se-Sumatera Utara pada tahun 2007 sebanyak : 150 Unit(yang mendapat bantuan tahun 2006 sebanyak 21 Unit)

33. Permasalahan Program

35. STRATEGI PENCAPAIAN INDIKATOR Meningkatkan promosi dan kampanye kesehatan; Meningkatkan akses dan keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas; Meningkatkan sistem surveilans, monitoring dan informasi kesehatan; Meningkatkan penyediaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan; Meningkatkan pembiayaan pemerintah dalam bidang kesehatan

38. Penyusunan RKA-KL (APBN) Proses, mekanisme (NASIONAL)

39. Penyusunan RKA-SKPD (APBD) Proses, mekanisme dan permasalahan

42. Penyusunan KUA

43. Kebijakan Umum APBD (KUA)

44. Rancangan KUA yang telah disusun disampaikan Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah kepada Kepala Daerah paling lambat awal Bulan Juni Rancangan KUA Disampaikan Kepala Daerah Kepada DPRD paling lambat pertengahan Bulan Juni Tahun Anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD Rancangan KUA yang telah dibahas disepakati menjadi KUA paling lambat minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan

45. Proses Penyusunan PPAS Rancangan PPAS disusun berdasarkan KUA yang telah disepakati Kepala daerah menyampaikan Rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan Pembahasan dilakukan TAPD bersma Panitia Anggaran Rancangan PPAS disepakti menjadi PPA paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan

46. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

47. Penyusunan RKA-SKPD

49. BEBERAPA INDIKATOR SEBAGAI DASAR PENILAIAN KINERJA 1. Masukan (input), berupa tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat atau besaran sumber dana, sumber daya manusia, material, waktu, dan teknologi yang digunakan untuk melaksanakan program. 2. Keluaran (output), berupa tolok ukur kinerja berdasarkan produk (barang atau jasa) yang dihasilkan dari program sesuai dengan masukan yang digunakan. 3. Hasil (outcome), berupa tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat keberhasilan yang dapat dicapai berdasarkan keluaran program atau kegiatan yang sudah dilaksanakan. 4. Manfaat (benefit), berupa tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat kemanfaatan yang dapat dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah. 5. Dampak (impact), berupa tolok ukur kinerja berdasarkan dampaknya terhadap kondisi makro yang ingin dicapai dari manfaat Kepmendagri 29/2002 ? 1 s.d 5........Permendagri No 13/2006 ? 1 s.d 3

50. Perbedaan Kepmendagri 29/2002 dg Permendagri 13/2006 RASK DASK Pimlak AKU Kode Rekining RKA-SKPD DPA-SKPD PPTK KUA Kode Rekening

54. BAGAN KODE

55. KELOMPOK DAN JENIS BELANJA

56. Diperlukan penambahan biaya operasional Puskesmas/Pustu, Poskesdes dan Posyandu, dimungkinkan sharing. Diperlukan kebijakan pemenuhan tenaga kesehatan dengan jumlah minimal pada setiap Puskesmas/Pustu, dan Poskesdes kab/kota, (sharing Pusat, Prov. dan kab/Kota); kemungkinkan tenaga honor/kontrak; Diperlukan kebijakan dalam rangka pembangunan/ penambahan Puskesmas; Kebijakan tentang fokus perhatian alokasi DAK untuk pembangunan Poskesdes dan pemenuhan peralatan Pustu;

57. Issue Startegis Pembangunan Kesehatan 2008 yang Perlu Mendapat Perhatian Pembangunan (PSC) Public Safety Center atau Pusat Penanggulangan Bencana: a. Pembangunan Lanjutan Gedung PSC c. Pengadaan Peralatan Kesehatan (Mobile); d. Biaya operasional Pembangunan/Pembentukan Jaringan Call Centre; a. Biaya Operasional Call Centre dan Ambulance Jaringan; b. Incentif Petugas; c. Pengadaan Peralatan Kesehatan Kegawat- Daruratan;

58. Pengembangan Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) menjadi BKIM a. Penyediaan Lahan; b. Penempatan tenaga kesehatan (dokter spesialis dan tenaga kesehatan lainnya); c. Pengadaan peralatan kesehatan; Pengembangan Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru (BP-4) menjadi RS Infeksi a. Penyediaan Lahan; b. Penempatan tenaga kesehatan (dokter spesialis dan tenaga kesehatan lainnya); c. Pengadaan peralatan kesehatan;

59. TERIMA KASIH