1 / 27

Pembangunan Perdesaan Dalam Perspektif Pembangunan Nasional

Pembangunan Perdesaan Dalam Perspektif Pembangunan Nasional. INDONESIA : N egara berbasis PERDESAAN. 82,3 % wilayah Indonesia adalah Kawasan Perdesaan. Pertanian : Wajah Dominan Perdesaan. Sumber: BPS, PODES 2008. Sumber: BPS, 200 9. 2. Sumber: BPS, 200 9.

lewis-mcfarland
Télécharger la présentation

Pembangunan Perdesaan Dalam Perspektif Pembangunan Nasional

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Pembangunan Perdesaan Dalam Perspektif Pembangunan Nasional

  2. INDONESIA : Negara berbasis PERDESAAN 82,3 % wilayah Indonesia adalah Kawasan Perdesaan Pertanian : Wajah Dominan Perdesaan Sumber: BPS, PODES 2008 Sumber: BPS, 2009 2 Sumber: BPS, 2009

  3. PerkembanganJumlahDesa, 2000-2011 • Sejak tahun 2005, perkembangan jumlah desa di Indonesia meningkat pesat. • Laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2005 – 2008 yaitu sebesar 7,8% Sumber : Podes 2011

  4. SEBARAN JUMLAH DESA/KELURAHANBERDASARKAN KLASIFIKASI DAN KATEGORI MASALAH Keterangan : Konversi PODES 2011 dengan Permendagri no 12 tahun 2007 tentang Profil Desa Sumber : Ditjen PMD, Kemendagri

  5. Perubahan Penggunaan Lahan Sumber : Podes 2003,2008,2011

  6. Kemiskinan PersentaseJumlahPendudukMiskinDesa-Kota Sumber: BPS 2011

  7. PersentaseAngkaKemiskinanDesa-Kota per Pulau per Maret 2011 Sumber: BPS 2011

  8. Ketenagakerjaan • Pada2010, jumlahpenduduk di perdesaan paling banyakdiisiolehpendudukusiamuda yang berusiasekitar 15-19 tahundenganjumlah 12,89 jutajiwa (13%). Diikutiusia 30-34 dan 25-29 tahundenganjumlah 11,12 jutadan 11,09 juta, ataumasing-masingsekitar12% dan pendudukusia 35-39 tahundenganjumlah 10,02 juta (11%). • Baik di perkotaanmaupunperdesaan, struktur penduduk yang bekerja berdasarkan jenjang pendidikan didominasiolehpendudukdengantingkatpendidikandasar. JumlahPendudukUsiaKerjaMenurutDesa-Kota 1996-2010 (RibuJiwa)(%) 2005-2010 StrukturPendudukyang Bekerja Menurut Pendidikan dan Daerah Tahun 2011 96 Juta jiwa 76 Juta jiwa Sumber: Sakernas (diolah)

  9. PersentasePenduduk Perdesaan Yang Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Sumber: Sakernas, BPS

  10. PerkembanganUpah/GajiPekerja Di Pedesaan Dan PerkotaanTahun 2007-2009 Sumber: BPS, Sakernas Feb 2009.

  11. Lapangan Kerja Di Perdesaan

  12. Desa-Desayang Mengalami Bencana Alam Tahun 2003 Tahun 2006 Tahun 2008 Sumber: Podes 2003,2006, 2008

  13. InfrastrukturPendidikan Sumber : BPS, Susenas 2005-2010

  14. FAKTA : URBANISASI PENDUDUK WILAYAH PERDESAAN KE PERKOTAAN Jumlahpendudukperdesaan < perkotaan TREN PENDUDUK PERDESAAN KE DEPAN Perdesaan (% pddk) Perkotaan(% pddk) tahun Sumber : Bappenas (2005), Pustra (2008), diolah dengan asumsi growth 1.5%/thn

  15. ArahKebijakandanStrategi Pembangunan Desa • Undang-Undang No 17 Tahun 2005 tentangRencana Pembangunan JangkaPanjangNasional (RPJPN) Tahun 2005-2015 • PERPRES No 5 Tahun 2010 tentangRencana Pembangunan JangkaMenengahNasional (RPJMN) Tahun 2010-2014

  16. RPJMN 2 (2010-2014) Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan iptek, memperkuat daya saing perekonomian TAHAPAN DAN ARAH KEBIJAKAN RPJPN 2005-2025 (UU NO. 17 TAHUN 2005) RPJMN 3 (2015-2019) RPJMN 1 (2005-2009) RPJMN 4 (2020-2024) Memantapkan pem-bangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Mewujudkan masya-rakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. 16 MISI PEMBANGUNAN YANG MERATA DAN BERKEADILAN MISI BANGSA YANG BERDAYA SAING PEMBANGUNAN PERDESAAN : PengembanganAgroindustri padatkarya; Peningkatan kapasitas SDM; PengembanganJaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi di perdesaan dan kota-kota kecil; PeningkatanAkses informasi, pemasaran, lembaga keuangan, kesempatan kerja, dan teknologi; Pengembangan potensi sosial budaya lokal; Intervensi harga dan kebijakan propertanian.

  17. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERDESAAN DALAM RPJMN TAHUN 2010-2014 (PERPRES No 5 Tahun2010)

  18. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERDESAAN DALAM RPJMN TAHUN 2010-2014 (PERPRES No 5 Tahun 2010) PRINSIP PEMBANGUNAN PERDESAAN Pemberdayaan dan pengembangan kapasitas masyarakat, yang berorientasi kepada karakteristik dan kebutuhan serta aspirasi lokal. Pembangunan yang partisipatif, kepemimpinan lokal dan kelembagaan perdesaan berperan pentingdalam proses menuju keberlanjutan pembangunan. Berkelanjutan.Untuk menjaga keseimbangan ekosistem wilayah perdesaan diperlukan penataan ruang perdesaan yang dapat mendukung upaya pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya, konservasi sumber daya alam, pelestarian warisan budaya lokal, pertahanan kawasan lahan pangan berkelanjutan yang memberikan kemandirian pangan bagi masyarakatnya, serta keseimbangan pembangunan perdesaan – perkotaan

  19. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERDESAAN DALAM RPJMN TAHUN 2010-2014 (PERPRES No 5 Tahun 2010) FOKUS DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN PERDESAAN Pembangunan perdesaan dalam rangka memenuhi pelayanan dasar (SPM) masyarakat dan wilayah perdesaan yang berkualitas melalui kecukupan penyediaan sarana prasarana pendidikan, kesehatan, komunikasi dan informatika, transportasi, energi, dan permukiman yang dilakukan terutama di daerah tertinggal, perbatasan, pulau-pulau kecil terluar/terdepan, desa konservasi, desa hutan, dan kawasan transmigrasi, dan lainya; Pembangunan perdesaan dalam upaya membangun desa mandiri menuju daya saing desa, yang dapat dilakukan melalui pengembangan desa mandiri pangan, desa P2KP (percepatan penganekaragaman konsumsi pangan), desa mandiri energi, desa wisata, desa berbasis industri kreatif di bidang pariwisata, desa pendukung usaha pariwisata, desa siaga aktif, kawasantransmigrasi, dan lainnya.

  20. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERDESAAN DALAM RPJMN TAHUN 2010-2014 (PERPRES No 5 Tahun 2010) Sasaran Pembangunan Perdesaandalam RPJMN 2010-2014 Meningkatkan

  21. 7. Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang seimbang, berkelanjutan, berwawasan mitigasi bencana. 1. Menguatkan kapasitas dan peran desa dan tata kelola kepemerintahan desa yang baik. FOKUS PRIORITAS PEMBANGUNAN PERDESAAN 6. Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat perdesaan. 2. Meningkatkan kualitas dasar sumber daya manusia perdesaan. 5. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana. 3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan. 4. Meningkatkan ekonomi perdesaan.

  22. KEBIJAKAN DAN REGULASI PEMBANGUNAN PERDESAAN

  23. PRIORITAS NASIONAL DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL MEKANISME EKONOMI (PRO-GROWTH DAN PRO-JOB) • MEKANISME EKONOMI (PRO GROWTH DAN PRO JOB) • Stabilitas makro ekonomi • Prioritas 5: Ketahanan Pangan • Prioritas 6: Infrastruktur • Prioritas 7: Iklim Investasi dan Usaha • Prioritas 8: Energi • Prioritas 11: Kebudayaan, Kreativitas, danInovasiTeknologi • PELAYANAN PUBLIK DAN TATA KELOLA • Prioritas 1: Reformasibirokrasidantatakelola; • Prioritas 2: Pendidikan; • Prioritas 3: Kesehatan; • Prioritas lainnya: • BidangPolhukam KERANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL • PRO ENVIRONMENT • Prioritas 9: Lingkungan hidup dan bencana PRO RAKYAT (PRO-POOR DAN PRO-JOB) • PRO POOR DAN PRO JOB • Prioritas 4: Penanggulangan Kemiskinan • Prioritas 10: Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik; • Percepatan: • Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat • Percepatan Pembangunan NTT

  24. INTEGRASI MP3EI DAN MP3KI DALAM RKP 2013 2012 2015 2020 2025 MEKANISME EKONOMI MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA (MP3EI) Program Strategis • PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL • JaminanSosial (Social Security): • AsuransiKesehatan • JaminanKematian • JaminanHariTua • JaminanPensiun • JaminanKecelakaanKerja • BantuanSosial(Social Assistance): • Food stamps • Temporary shelter • Beasiswa miskin PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN Klaster I BantuandanJaminanSosial Klaster II PemberdayaanMasyarakat Klaster III KUMKM Klaster IV Program Pro-Rakyat • Menjaga stabilitas makro ekonomi • Mendorong percepatan pertumbuhan sektor riil • Perbaikan iklim investasi baik di sektor keuangan maupun sektor riil (Prioritas 7) • Mempercepat dan memperluas pembangunan infrastruktur (Prioritas 6) • Penguatan skema kerjasama pembiayaan investasi dengan swasta (Prioritas 6) • Ketahanan energi (Prioritas 8) • Ketahanan pangan (Prioritas 5) • Reformasi birokrasi dan tata kelola (Prioritas 1) • Peningkatan SDM dan inovasi teknologi (Prioritas 2 dan 11) • Bidang perekonomian - industri pengolahan dan pariwisata (Prioritas lainnya) • Bidang polhukam - Alutsista (Prioritas lainnya) TRANSFORMASI MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PENGURANGAN KEMISKINAN INDONESIA (MP3KI) PENGEMBANGAN LIVELIHOOD (breakthrough) Pemberdayaan (Community Empowerment) AksesBerusaha&Kredit (Financial Access) PengembanganKawasanberbasisPotensiLokal

  25. REVITALISASI PEMBANGUNAN PERDESAAN DAN PENDEKATAN PEMBANGUNAN PERDESAAN diutamakan untuk Daerah Transmigrasi, Daerah Tertinggal, Daerah Perbatasan, Daerah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil Terluar, dan Daerah Hutan/Konservasi Desa-Desa berlokasi disekitar pusat ibukota Kecamatan/Kabupaten/Kota dan sudah berinteraksi dengan daerah dsksecara intensif/ KLASTER MP3EI

  26. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perdesaan Tahun 2013 Arah kebijakan tersebut diiwujudkan dalam beberapa strategi yaitu: • Menguatkan kapasitas, peran, dan tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan. • Meningkatkan kualitas dasar sumber daya manusia perdesaan, termasuk peningkatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan dasar dan kesehatan dasar. • Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan. • Meningkatkan ekonomi perdesaan, termasuk membangun kerjasama antar desa. • Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar perdesaan, termasuk peningkatan aksesibilitas daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan, dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi desa. • Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat perdesaan. • Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang seimbang, berkelanjutan, dan berwawasan mitigasi bencana

  27. Terimakasih.

More Related