1 / 33

ALIRAN KAS sebagai INDIKATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DPPKA Provinsi DIY. ALIRAN KAS sebagai INDIKATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. HOTEL INNA GARUDA, SELASA, 15 MEI 2012 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi DIY. OLEH Drs BAMBANG WISNU HANDOYO. SKEDUL PERENCANAAN & PENGANGGARAN. Pembahasan & Kesepakaan

lilika
Télécharger la présentation

ALIRAN KAS sebagai INDIKATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. DPPKA Provinsi DIY ALIRAN KAS sebagai INDIKATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH HOTEL INNA GARUDA, SELASA, 15 MEI 2012 DinasPendapatanPengelolaanKeuangandanAset Provinsi DIY OLEH Drs BAMBANG WISNU HANDOYO

  2. SKEDUL PERENCANAAN & PENGANGGARAN Pembahasan & Kesepakaan KUA antara KDH dgn DPRD (Juni) 6 Pembahasandan Kesepakatan PPAS antara KDH dgn DPRD (Juni) Penetapan RKPD (Mei) 7 5 Penyusunan RKA-SKPD & RAPBD (Juli-September) 4 8 MusrenbangKab/Kota (Maret) Pembahasan dan persetujuan Rancangan APBD dgn DPRD Oktober-November) Forum SKPD Penyusunan Renja SKPD Kab/Kota (Maret) 9 3 Evaluasi Rancangan Perda APBD (Desember) 10 MusrenbangKecamatan (Februari) 2 11 1 MusrenbangDesa (Januari) PenetapanPerda APBD (Desember) 12 13 Pelaksanaan APBD Januari thn berikutnya Penyusunan DPA SKPD (Desember)

  3. LINGKUP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Pengawasan/ Pengendalian Pelaksanaan Perencanaan Input Proses Output/Input Proses Output/Input Proses Output Kebijakan Umum APBD Prioritas & Plafon Anggaran Sementara Kegiatan Anggaran • RPJMD/RKPD • PenjaringanAspirasi • KinerjaMasaLalu • AsumsiDasar • KebijakanPemerintah • (RPJM/RKP/ Prioritas Pembangunan) APBD Penatausahan & Akuntansi Prestasi Kerja Laporan Pelaksanaan APBD • Perda APBD • Formulir/Dokumen • Catatan/Register Evaluasi Kinerja Semesteran Tahunan Hasil Evaluasi

  4. RPJM RPJMD 5 tahun 5 tahun Renstra SKPD 5 tahun 1 tahun 1 tahun Renja SKPD RKPD RKP 1 tahun 1 tahun Dibahasbersama DPRD KUA PPAS NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DGN KDH RKA-SKPD PEDOMAN PENYUSUNAN RKA-SKPD TAPD RAPERDA APBD 1 tahun SINKRONISASI PENYUSUNAN RANCANGAN APBD & APBN(UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, UU 33/2004)

  5. ANGGARAN/ALIRAN KAS

  6. Deskripsi Penyusunan anggaran kas pemerintah daerah dilakukan guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran, sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD. (Permendagri 13/2006 pasal 125 dan 126) Anggaran kas memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. Anggaran kas mempunyai peran penting sebagai alat kontrol dan pengendalian.

  7. MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN KAS (Psl 125-126) Kepala SKPD BerdasarkanRancangan DPA-SKPD menyusunRancanganAnggaranKasSKPD . RancanganAnggaranKas SKPD disampaikanKepada PPKD selaku BUD bersamaandenganRancangan DPA-SKPD PembahasanRancanganAnggaranKas SKPD dilaksanakanbersamaandenganPembahasan DPA-SKPD MekanismePengelolaanAnggaranKasPemerintah Daerah ditetapkandalamPeraturanKepala Daerah

  8. PENYUSUNAN ANGGARAN KAS RAPERDA APBD RKA -SKPD RAPER KDH TTG PENJABARAN APBD DPA-SKPD ANGGARAN KAS

  9. Langkah-Langkah Umum • Menentukan batas atas (plafon)anggaran yang ditetapkan dalam APBD untuk SKPD bersangkutan. Plafon ini merupakan batas maksimal kas yang bisa dikeluarkan atau dibayarkan oleh SKPD. Dalam proses penyusunan anggaran menurut Permendagri 13/2006, setelah APBD disahkan SKPD diminta menyusun dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dilampiri dengan anggaran kas. Artinya, rencana kegiatan dan anggaran (RKA) yang sudah disetujui harus direncanakan lagi kapan pelaksanaan dan pencairan dananya. • Menyusun jadwal pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan adanya jadwal pelaksanaan kegiatan dapat ditentukan kapan pencairan akan dilakukan. Pelaksanaan kegiatan sangat tergantung pada kemampuan sumberdaya yang dimiliki SKPD berupa personil, peralatan, dokumen, dan masukan lainnya. Jika jumlah personil di SKPD tidak banyak, maka pelaksanaan beberapa kegiatan dalam waktu bersamaan mungkin sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. • Menentukan jumlah pencairan setiap bulan. Jumlah pencairan setiap bulan ditentukan oleh banyaknya kegiatan atau kontrak yang harus dipenuhi. Adakalanya dalam satu bulan dilaksanakan beberapa kegiatan sekaligus. Saat pencairan atau pembayaran mungkin berbeda untuk kegiatan yang sifatnya sikontrakkan kepada pihak ketiga dengan yang dilaksanakan sendiri, atau untuk kegiatan yang bersifat pengadaan (melalui pembelian atau membuat/membangun sendiri) dengan non pengadaan (seperti pelatihan, penelitian, penyuluhan, pemberian bantuan, dan studi banding). • Membuat tabel anggaran kas. Tabel anggaran kas dibuat untuk memberikan gambaran tentang jumlah dan waktu pencairan dana. Secara umum anggaran kas memuat sumber penerimaan kas atau aliran masuk kas dan penggunaan kas atau aliran keluar kas setiap bulan. Apabila penerimaan kas dari BUD dilakukan setiap tiga bulan (per triwulan), maka harus disesuaikan penggunaannya per bulan. Untuk bagian pengeluaran kas perlu dipisahkan antara pembayaran untuk belanja tidak langsung (belanja pegawai) dan belanja langsung (kegiatan).

  10. Langkah-Langkah Teknis • Penyusunan Rancangan Anggaran Kas oleh Kepala SKPD SKPD menyusunRancanganAnggaranKasdandiserahkan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPA-SKPD. • Verifikasi RAK SKPD BUD melakukankompilasimenjadiRancanganAnggaranKasPemda. TAPD membahas RAK SKPD berkoordinasidengan BUD untukmencapaikeseuaiandengan DPA SKPD. • Pengesahan RAK SKPD PPKD melakukanpengesahanatasAnggaranKasPemerintah Daerah untukkemudiandigunakan dalam proses pembuatan SPD.

  11. Format Anggaran Kas Pemerintah daerah

  12. Lanjutan Format Anggaran Kas Pemerintah daerah

  13. Format Anggaran Kas di SKPD Dari tabel di atas diharapkan: • Pelaksanaan kegiatan diasumsikan dapat dilakukan pada bulan Januari. • Dalam satu bulan dapat dilaksanakan satu atau lebih kegiatan, tergantung pada kemampuan personil dan lama waktu pelaksanaan kegiatan. • Jumlah kas setiap bulan yang diterima SKPD tergantung pada kebutuhan untuk pembayaran pada bulan bersangkutan. • Pencairan dana tidak mengalami hambatan. Bagi BUD sendiri diasumsikan pengiriman dana perimbangan dari pemerintah pusat tepat waktu dan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan sebelumnya.

  14. TujuanPenyusunanAnggaran

  15. PENTINGNYA MENGETAHUI ANGGARAN/ALIRAN KAS • Berfungsisebagai MANAJEMEN KAS darimulaiperencanaansampaidenganpelaporantentangalirankas. Salah satu alat pengendali bagi BUD agar pembayaran kepada SKPD dapat berjalan dengan baik. • SebagaiPengukurKinerjaKeuangan

  16. 1. MANAJEMEN KAS • Mengontrol belanja secara keseluruhan; • Pemahaman atas pengontrolan belanja dalam hal ini dimaksudkan untuk menghindari pembayaran belanja yang tidak tepat waktu sehingga pemanfaatan kas dapat lebih optimal. Dengan demikian, penyusunan jadwal pelaksanaan program dan kegiatan sangat berkaitan dengan penyediaan dana. Dalam konteks lebih luas, pengontrolan belanja yang baik melalui manajemen kas akan berdampak pada pencapaian kinerja (outcome) atas pelaksanaan anggaran yang lebih baik pula. • Mengimplementasikan anggaran secara efisien; • Hal ini bermakna bahwa uang yang dikeluarkan haruslah memberikan hasil seoptimal mungkin sehingga memberi manfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang. • Meminimalkan biaya pinjaman pemerintah; dan • Yang dimaksud dengan biaya pinjaman daerah adalah beban yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah ketika melakukan pinjaman atau berhutang kepada pihak ketiga sebagai akibat adanya kekurangan kas. • Memaksimalkan opportunity cost sumber daya. • Biaya peluang (opportunity cost) berkaitan dengan adanya beberapa alternatif yang harus dipilih salah satu. Kas merupakan sumberdaya yang sumber dan peruntukkannya sudah ditentukan dalam anggaran daerah (APBD). Akan tetapi, ketika anggaran utama tidak merinci lebih jauh jadwal pelaksanaan atau pembayaran kegiatan-kegiatan yang direncanakan, maka akan terjadi persaingan dalam pencairan dana untuk kegiatan-kegiatan tersebut.

  17. PENGERTIAN 2. PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN • Metodeuntukmenilaipenyerapananggaran yang telahdicapaidibandingkandenganAnggaran yang telahditetapkan • Tahunan. - Triwulanan. • Alatkomunikasi • Alatmanajemenuntukperbaikankinerjaorganisasi • Alatmanajemenuntukmeningkatkankualitaspengambilankeputusandanakuntabilitas • Alatmenilaipencapaiantujuandansasaran

  18. PENGERTIAN -lanjutan • MetodeTahunan : Penyerapananggaran SKPD dalamsetahundibandingkananggarannyadalamsatutahun. Denganmemperbandingkanpenyerapananggarandengananggrannyadancapaianfisikdarimasing-masingkegiatan, program yang ada. • MetodeTriwulanan : PenyerapanAnggaran SKPD dalamsetiaptriwulandibandingkandengan target anggarankas yang disusun SKPD untukmasing-masingtriwulan. • Dengantoleransi 10% pencapaiansesuai target anggarankas yang dapatdicapaiuntukmasingmasingTriwulandapatdikatakanbaguskinerjakeuangannya. • Dengantidakberulangmelakukanperubahananggarankasnya.

  19. Perencanaan anggaran kas UmpanBalikKinerja Kelayakan Anggaran Tahunan Perencanaan KinerjaKeuangan Tahunan Permintaan Anggaran Tahunan PenetapanKinerjakeuangantahunan & triwulan Rincian Anggaran Tahunan & Triwulan Capaian Kinerja Keuangan Laporan Keuangan triwulan LaporanKinerjaKeuangantahunan

  20. Manfaatbagi SKPDBaikmetodetahunanmaupuntriwulanan Mengukurkemajuanpencapaiantujuandansasaran Meningkatkanakuntabilitas Identifikasipeluangperbaikan MeningkatkanTanggungjawab SKPD dalamMenyusunanggarandanpenyusunanalokasianggarankasmasing-masingkegiatan. Sebagaisalahsatuunsurpenentuan (TPP)

  21. ContohPengendalian SKPD TerhadapkinerjatriwulananDPPKA untukSekretariattriwulan I DPPKA Provinsi DIY

  22. Contoh Pengendalian SKPD Terhadap kinerja bulananDPPKA untuk tahun 2012 per Bidang DPPKA Provinsi DIY

  23. Pengukuran Kinerja Keuangan Tahun ……. Instansi :………………

  24. Pengukuran Kinerja Keuangan Triwulan I s/d IV tahun .?. Instansi :……………… • * Target triwulan I berasaldarianggarankasdalamtriwulan I • ** Realisasi SPJ triwulan I berdasarkanrealisasi SPJ fungsionaltriwulan I

  25. Cara penghitungan capaian kinerja keuangan tahunanMakin tinggi realisasi makin makin baik capaian kinerja DPPKA Provinsi DIY Realisasi anggaran SKPD dalam 1 tahun Persentase Pencapaian realisasi Anggaran = x 100% Anggaran SKPD dalam1 tahun

  26. Cara penghitungan capaian kinerja keuangan triwulananMakin tinggi realisasi makin makin baik capaian kinerja DPPKA Provinsi DIY Realisasi anggaran SKPD dalam triwulan I Persentase Pencapaian realisasi Anggaran triwulan I = x 100% Anggaran kas SKPD dalam triwulan I

  27. HAL – HAL yg MENJADI PERHATIAN DALAM PENYUSUNAN ANGKAS : • UMUM • Sumber penerimaan. Aliran kas masuk mencakup pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, lain-lain pendapatan, dan penerimaan dalam pembiayaan (SILPA tahun lalu, pinjaman, penerimaan piutang/pinjaman yang pernah diberikan, hasil penjualan aset yang dipisahkan). • Untuk BTL ataupun BL yang sifatnyarelatifsamasepanjangtahunmisalnyagaji, danoperasionalkantor • Untuk BTL ataupun BL yang tidaksama/belumtentusamasetiaptahunmembutuhkanpertimbanganantara lain : • (1) kedaruratan atau urgensi, merupakan kondisi di mana suatu kegiatan harus diprioritaskan atau didahulukan pelaksanaannya dibanding kegiatan lain. • (2) kemampuan sumber daya manusia (SDM), baik dari segi kapasitas maupun kuantitas, harus diperhitungkan oleh SKPD ketika merencanakan teknis pelaksanaan kegiatan. Seorang pegawai tentunya tidak mungkin melaksanakan dua kegiatan di tempat berbeda secara secara bersamaan. • (3) waktu, tidak mungkin semua kegiatan yang direncanakan dilaksanakan sekaligus dalam waktu bersamaan oleh SKPD. Untuk kegiatan tertentu bisa saja berhubungan dengan kondisi alam atau musim tertentu. • (4) kesesuaian dengan kegiatan atau program lain yang dilaksanakan bersamaan. Kesesuaian dengan kegiatan atau program lain menjadi pertimbangan penting ketika SKPD melaksanakan dua atau beberapa kegiatan berkelanjuran (berseri) dalam satu periode anggaran atau sebuah program dilaksanakan oleh beberapa SKPD. Penyesuaian jadwal pelaksanaan perlu dilakukan agar hasil yang ditargetkan dapat tercapai.

  28. HAL – HAL yg MENJADI PERHATIAN DALAM PENYUSUNAN ANGKAS : • KHUSUS • Perhitunganyang cermatterhadapkegiatan-kegiatansesuaidengankebutuhandanwaktu yang tepat, misalnya : • PenanamandilakukanpadasaatmusimpenghujansehinggaprosespengadaanbisadimulaiTrwl II sehinggabisaditanamtepatwaktutidakmembutuhkanlagiprosespemeliharaandanditanamtahunberikutnya yang dapatmerubahkonsepperencanaandanpemborosananggaran. • Pelaksanaanpameran/promosisesuaidenganjadwal yang sudahdirencanakan, baiksendirimaupunmengikuti program daripenyelenggaralainnya • Mendahulukanpadatriwulanawalkegiatan-kegiatan yang berkaitanlangsungdenganpemberdayaanmasyarakatbaikmelaluibantuansosialmaupunpelatihan-pelatihan.

  29. HAL – HAL yg MENJADI PERHATIAN (LANJUTAN) : • Mendahulukanpadatriwulanawalkegiatan yang prioritasdanrelatifsulitdaripada yang mudahpelaksanaannya. • Mendahulukanpadatriwulanawalkegiatan-kegiatanprosespengadaan agar dapatsegeramenggerakanrodaperekonomiandaerah. • Pengalokasiankegiatanfisikkonstruksi yang melibatkanpihakketigapadatriwulan II dan III agar mempermudahevaluasipenganggarankegiatanditahunberjalan. • Meletakkanhasilefisiensipembahasan DPA padaTrwl IV, agar tidakmenggangguprosesPenyediaan Dana dandapatdipergunakansaatperubahan APBD Tahun 2012.

  30. KEUNTUNGAN ANGKAS DIRENCANAKAN Tidak ada atau sangat kecil jumlah kas yang menganggur atau dipegang oleh bendahara pengeluaran, Kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal karena beban kerja tidak terlalu padat atau menumpuk pada periode-periode tertentu, Pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan dengan lebih baik, Memperkecil kemungkinan penumpukan kas di BUD/kas daerah. Memperolehkemungkinanpendapatan. Reward bagi SKPD semakinbesar (apabilasalahsatupenentuan TPP didasarkanangkas).

  31. DPPKA Provinsi DIY TERIMA KASIH

More Related