1 / 17

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGINTEGRASIAN LAYANAN SOSIAL DASAR DI POSYANDU

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGINTEGRASIAN LAYANAN SOSIAL DASAR DI POSYANDU. Berdasarkan PERGUB ACEH N0MOR 60 TAHUN 2012 TEAM PENYUSUN PERGUB. STRUKTUR PERGUB. BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN BAB III PELAKSANAAN BAB IV PENGAWASAN

lily
Télécharger la présentation

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGINTEGRASIAN LAYANAN SOSIAL DASAR DI POSYANDU

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PETUNJUK PELAKSANAAN PENGINTEGRASIAN LAYANAN SOSIAL DASAR DI POSYANDU Berdasarkan PERGUB ACEH N0MOR 60 TAHUN 2012 TEAM PENYUSUN PERGUB

  2. STRUKTUR PERGUB • BAB I KETENTUAN UMUM • BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN • BAB III PELAKSANAAN • BAB IV PENGAWASAN • BAB V PEMBIAYAAN • BAB VI KETENTUAN PERALIHAN • BAB VII KETENTUAN PENUTUP • LAMP JUKLAK

  3. BAB IIMAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN JUKLAK PENGINTEGRASIAN POSYANDU • PETUNJUK PENGINTEGRASIAN LAYANAN SOSIAL DASAR DI POSYANDU • AGAR PENGINTEGRASIAN LAYANAN SOSIAL DASAR DIPOSYANDU TERLAKSANA DGN OPTIMAL • SASARANNYA ADALAH PEMBINA, PENYELENGGARA ATAU PENGELOLA, APARAT LINTAS SEKTOR, LSM DAN MASYARAKAT

  4. BAB IIIPELAKSANAAN • PENGINTEGRASIAN LAYANAN SOSIAL DASAR DIPOSYANDU BERPEDOMAN PADA JUKLAK. • PROGRAM KEGIATAN MENGACU PADA STANDAR PELAKSANAAN MASING-MASING SEKTOR • POSYANDU YANG MELAKSANAKAN PENGINTEGRASIAN PROGRAM DENGANKEGIATAN LAYANAN SOSIAL DASAR LAINNYA DISEBUT POSYANDU PLUS

  5. POSYANDU PLUS MINIMAL MELAKSANAKAN 4 PROGRAM TERINTEGRASI YAITU : POSYANDU; POS PAUD/PAUD; BKB DAN TPA. • SKPA/SKPK DAN INSTANSI TEHNIS TERKAIT YANG MELAKSANAKAN PROGRAM PADA TINGKAT GAMPONG MELAKUKAN PENGINTEGRASIAN PROGRAM KEGIATAN MASING2 PADA POSYANDU SEBAGAI WADAH UTAMA. • JUKLAK PENGINTEGRASIAN POSYANDU MERUPAKAN LAMPIRAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PERGUB.

  6. KOORDINASI • OLEH PEMERINTAH ACEH DAN PEMERINTAH KAB/KOTA • MELALUI SKPA/SKPK YANG MEMBIDANGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT • MELALUI POKJANAL POSYANDU. • MEMBENTUK SEKRETARIAT TETAP.

  7. FASILITASI • PEMERINTAH ACEH /PEMERINTAH KAB/KOTAMELALUI SKPA/SKPK DAN INSTANSI TEHNIS TERKAIT MEMFASILITASI POSYANDU PLUS DI GAMPONG • DAPAT DILAKUKAN OLEH ORANG PERORANGAN, LEMBAGA NON PEMERINTAH, BADAN DUNIA DAN DUNIA USAHA. • DAPAT BERBENTUK PENGADAAN PRASARANA DAN SARANA, DUKUNGAN TERHADAP OPERASIONAL, PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PROGRAM KEGIATAN.

  8. KADER DAN KADERISASI • PENGANGKATAN KADER DILAKUKAN SESUAI KEBUTUHAN POSYANDU PLUS • PEMERINTAH ACEH DAN PEMERINTAH KAB/KOTA MENYEDIAKAN INSENTIF SETIAP BULAN KEPADA KADER SESUAI KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH. • PEMERINTAH ACEH DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA MELALUI SKPA/SKPK MELAKSANAKAN PENGUATAN SECARA BERKALA TERHADAP PENINGKATAN KAPASITAS KADER.

  9. TENAGA PENDAMPING • POKJANAL/POKJA DAPAT MEREKRUT TENAGA PENDAMPING YANG MEMILIKI KEAHLIAN KHUSUS SESUAI DENGAN KEBUTUHAN PROGRAM KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DI POSYANDU PLUS. • INSENTIF, TUGAS DAN FUNGSI TENAGA PENDAMPING DITETAPKAN OLEH POKJA.

  10. PEMBINAAN • GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA, CAMAT DAN KEUCHIK MELALUI POKJANAL POSYANDU DAN POKJA MELAKUKAN PEMBINAAN POSYANDU PLUS SECARA BERJENJANG. PEMBINAAN MENCAKUP ; • MELAKUKAN BIMBINGAN, ADVOKASI, PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGELOLAAN PROGRAM DAN KEGIATAN POSYANDU PLUS SECARA RUTIN DAN TERJADWAL. • MEMFASILITASI PERGERAKAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAMBANGAN POSYANDU PLUS.

  11. SKPA/SKPK DAN INSTANSI TEHNIS TERKAIT, MELAKUKAN PEMBINAAN SECARA TEHNIS SESUAI PROGRAM YANG DILAKSANAKAN DI POSYANDU PLUS. MENCAKUP. • MELAKUKAN BIMBINGAN TEHNIS PELAKSANAAN KEGIATAN SESUAI PROSEDUR YANG TELAH DITETAPKAN. • MEMBERIKAN PELATIHAN BAGI KADER ATAU PENYELENGGARA LAYANAN

  12. PELAPORAN • POKJA BERKEWAJIBAN MEMBUAT LAPORAN SECARA BERKALA • MENGACU PADA SISTIM INFORMASI TERPADU YANG TELAH DITETAPKAN • MENYAMPAIKAN LAPORAN SECARA BERJENJANG KEPADA SKPK/SKPA YANG MEMBIDANGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI ACEH.

  13. KADER DAN TENAGA PENDAMPING BERKEWAJIBAN MEMBUAT LAPORAN KEGIATAN SESUAI DENGAN STANDAR OPERASIONAL YANG DITETAPKAN OLEH MASING2 SEKTOR DAN MENYAMPAIKAN LAPORAN TERSEBUT MASING2 KEPADA SKPK/SKPA DAN INSTANSI TEHNIS TERKAIT

  14. BAB IVPENGAWASAN • SKPA/SKPK MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN POSYANDU PLUS SECARA BERSAMA/ BERKALA DIBAWAH KOORDINASI SKPA/SKPK YANG MEMBIDANGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI ACEH • PENGAWASAN DILAKUKAN SECARA BERJENJANG PADA TINGKAT PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN DAN GAMPONG • HASIL PENGAWASAN DISAMPAIKAN KEPADA ATASAN SECARA BERJENJANG.

  15. BAB VPEMBIAYAAN • APBN, APBA DAN APBK SERTA SUMBER LAIN YANG SAH DAN TIDAK MENGIKAT. • PEMBIAYAAN PELAKSANAAN POSYANDU DIALOKASIKAN MELALUI SKPA/SKPK/INSTANSI TEHNIS TERKAIT • PEMBIAYAAN KEGIATAN POKJANAL POSYANDU/POKJA DIBEBANKAN PADA APBA DAN APBK MELALUI SKPA/SKPK YANG MEMBIDANGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI ACEH

  16. JENIS KEGIATAN

  17. TERIMA KASIH

More Related