1 / 25

Oleh: Aswin Eka Adhi

KETENTUAN PELAKSANAAN PP 46/2011 TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS (PERKA BKN 1/2013). Oleh: Aswin Eka Adhi. SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA Babarsari, 13 Desember 201 3. Indikator Keberhasilan:. Setiap peserta memahami penilaian prestasi kerja PNS.

lucio
Télécharger la présentation

Oleh: Aswin Eka Adhi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KETENTUAN PELAKSANAAN PP 46/2011 TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS (PERKA BKN 1/2013) Oleh: Aswin Eka Adhi SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA Babarsari, 13 Desember 2013

  2. Indikator Keberhasilan: • Setiap peserta memahami penilaian prestasi kerja PNS. • Setiap peserta mampu menyusun sasaran kerja pegawai.

  3. Silaturahim

  4. PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI • PENGERTIAN • Penilaian prestasi kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS • TUJUAN • Penilaian prestasi kerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja 4

  5. BEBERAPA PENDAPAT TT DP3: • Kenyataanempirikmenunjukkanprosespenilaianpelaksanaan pekerjaan PNS cenderung terjebak kedalam proses formalitas. DP3-PNS telah kehilanganarti dan makna substantif, tidak berkait langsungdengan apa yang telah dikerjakan PNS. • DP3-PNS secara substantif tidak dapat digunakan sebagai penilaian dan pengukuran seberapa besar produktivitasdankontribusiPNSterhadap organisasi. Seberapa besar keberhasilan dan atau kegagalanPNSdalammelaksanakantugas pekerjaannya. • Penilaian DP3-PNS, lebih berorientasi pada penilaian kepribadian(personality)danperilaku (behavior)terfokus pada pembentukan karakterindividu dengan menggunakan kriteria behavioral, belum terfokus pada kinerja, peningkatan hasil, produktivitas (end result)dan pengembangan pemanfaatan potensi. 5

  6. Proses penilaian lebih bersifatrahasia, sehingga kurang memilikinilai edukatif, karena hasil penilaiantidak dikomunikasikansecara terbuka. Pengukuran dan penilaian prestasi kerjatidak didasarkanpadatarget goal (kinerja standar/harapan), sehingga proses penilaian cenderung terjadibiasdan bersifatsubyektif= terlalu pelit/murah, nilai jalan tengah dengan rata-rata baik untuk menghindarinilai amat baikataukurang, apabila diyakini untuk promosi dinilai tinggi, bila tidak untuk promosi cenderung mencari alasan untuk menilaisedangataukurang. Atasan langsungsebagai pejabat penilai, hanyasekedar menilai,belum/tidakmemberiklarifikasi hasil penilaiandantidak lanjutpenilaian. Atasan pejabatpenilaihanya sebagailegalitashasil penilaian belum berfungsi sebagaimotivator dan evaluatoruntukmengevaluasiseberapaefektifdan konsistensi pejabat penilai dalam melaksa-nakan proses penilaian. 6

  7. KEBIJAKAN TERKAIT PENYEMPURNAAN PP NOMOR 10 TAHUN 1979 • Dalam Pasal 12 dan Pasal 20 UU No. 43 Tahun 1999 antara lain mengamanatkan bahwa pembinaan PNS dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerjadansistem karieryang dititikberatkan pada sistem prestasi kerjadan untuk menjamin obyektifitas dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat diadakan penilaian prestasi kerja. • Pasal 9 angka 12danPasal 10 angka 10PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, dinyatakan apabila pencapaian Sasaran Kerja PNS (SKP) pada akhir tahun hanya mencapai antara 25%s.d. 50%dikenakanhukuman sedang, dan yang SKPnya dibawah 25%dikenakanhukuman berat. • Penyempurnaan DP-3PNS secara umum diarahkan sesuai denganperkembangantuntutankualitasdalam pembinaan SDM-PNS untukmembangundanmendayagunakan perilakukerjaproduktif. 7

  8. ASPEK: • KUANTITAS • KUALITAS • WAKTU • BIAYA BOBOT 60 % PRESTASI KERJA PNS SKP KINERJA PNS • ASPEK: • ORIENTASI PELAYANAN • INTEGRITAS • KOMITMEN • DISIPLIN • KERJASAMA • KEPEMIMPINAN • OBYEKTIF • TERUKUR • AKUNTABEL • PARTISIPASI • TRANSPARAN PERILAKU KERJA PNS BOBOT 40 % MINAT BAKAT PNS POTENSI PNS PSIKOTES ASSESSMENT CENTER SKEMA PENILAIAN PRESTASI KERJA KONTRAK KINERJA PENGAMATAN REKOMENDASI 8

  9. OBYEKTIF • TERUKUR • AKUNTABEL • PARTISIPASI • TRANSPARAN TUPOKSI ORGANISASI RENJA ASS-CEN PSI-TEST REWARD BAIK REKOMENDASI FEEDBACK HASIL PENILAIAN TINDAK LANJUT HASIL PENILAIAN SKP PENILAIAN KINERJA TUPOKSI INDIVIDU PNS HASIL PENILAIAN PERILAKU KERJA • PRESTASI KERJA (Kontrak Kinerja=SKP) • KUANTITAS, KUALITAS, WAKTU, BIAYA • PERILAKU KERJA (Pengamatan) • - ORIENTASI PELAYANAN • - INTEGRITAS • - KOMITMEN • - DISIPLIN • - KERJASAMA • - KEPEMIMPINAN BURUK REKOMENDASI TUPOKSI UNIT RENJA ASS-CEN PSI-TEST • PEMBINAAN • PUNISHMENT SISTEM PENILAIAN PRESTASI KERJA 9

  10. SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (SKP) A. TATA CARA PENYUSUNAN SKP 1. Umum: a. SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS. b. Setiap PNS wajib menyusun SKPberdasarkan RKT instansi (jelas, dapat diukur, relevan, dapat dicapai, dan memiliki target waktu).Hal.4. c. SKP memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur. Hal.4. d. SKP yang telah disusun harus disetujui dan ditetapkan oleh pejabat penilai sebagai kontrak kerja. e. SKP ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari dan digunakan sebagai dasar penilaian prestasi kerja.

  11. 2. Unsur-unsur SKP: • Kegiatan Tugas Pokok Jabatan • Setiap tugas jabatan yang dilakukan harus mengacu pada penetapan kinerja/RKT, berorientasi pada hasil secara nyata dan terukur, dan prinsipnya pekerjaan dibagi habis dari hierarki tingkat jabatan yang tertinggi sd tingkat terendah. • b. Angka Kredit • Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang pejabat fungsional PNS dalam rangka pembinaan karier ybs ditetapkan dengan jumlah angka kredit yang akan dicapai. • Target • Setiap pelaksanaan kegiatan tugas pokok jabatan harus ditetapkan target yang diwujudkan dengan jelas sebagai ukuran prestasi kerja. Target SKP paling sedikit meliputi aspek kuantitas, kualitas, dan waktu, dan apabila kegiatan tugas jabatan tsb dibiayai maka dapa disertakan aspek biaya.

  12. 3. Penyusunan SKP: a. Penyusunan SKP untuk Jabatan Struktural. b. Penyusunan SKP Jabatan Fungsional Tertentu. c. Penyusunan SKP Untuk Jabatan Fungsional Umum. B. PENANDATANGANAN SKP Formulir penyusunan SKP yang telah diisi dan disepakati bersama antara Pegawai dengan atasan langsungnya harus ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai kontrak kerja. Dalam hal SKP yang telah disusun oleh PNS dan tidak disetujui oleh Pejabat Penilai, maka keputusannya diserahkan kepada Atasan Pejabat Penilai dan bersifat final. C. TATA CARA PENILAIAN SKP Nilaicapaian SKP dinyatakandenganangkadansebutan, sebagaiberikut: a. 91 - keatas : Sangatbaik b. 76-90 : Baik c. 6I-75 : Cukup d. 51-60 : Kurang e. 50-ke bawah : Buruk

  13. RO TO æ ö 5000 ç x 100 è 5000 ø 2. Penilaian Kegiatan Tugas Jabatan ► Formula Rumus Penilaian Capaian SKP, aspek : Kuantitas : Penilaian SKP (kuan) = X 100 Ket : RO = Realisasi Output TO = Target Output contoh : ÷ = 100 Catatan: Dalam menentukan TO dapat berupa dokumen, konsep, naskah, SK, paket, laporan, dll_hal.6.

  14. æ ö ÷ ç 85 x 100 ø 100 è RK TK Kualitas : Penilaian SKP (kual) = X 100 Ket : RK = Realisasi Kualitas TK = Target Kuallitas Contoh : = 85 Catatan: Dalam menentukan TK harus memprediksi pada mutu hasil kerja terbaik, TK diberikan nilai paling tinggi 100_Hal.6.

  15. NT.TW – RW TW æ (1,76 x 12 ) - 12 ÷ x 100 12 è ö 21,12 - 12 100 x 12 ø 912 æ 9,12 ö = 76 x 100 = ç ÷ 12 è ø 12 Waktu : Penilaian SKP (Waktu) = X 100 Ket : NT = Nilai Tertimbang = 1,76 TW = Target Waktu RW = Realisasi Waktu Contoh : ö ç ø æ ç ÷ è Catatan: Dalam menentukan TW harus memperhitungkan berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, misalnya: bulanan, triwulan, kwartal, semester, dan tahunan_Hal.6.

  16. NT.TB – RB TB Biaya : Penilaian SKP (Biaya) = X 100 Ket : NT= Nilai Tertimbang = 1,76 TB = Target Biaya RB = Realisasi Biaya Catatan: Dalam menetapkan TB harus memperhitungkan berapa biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dalam sati tahun, misalnya: jutaan, ratusan juta, miliaran, dll_Hal.6.

  17. ► Tugas Tambahan Selain melakukan kegiatan tugas pokok yang ada dalam SKP, seorang PNS dapat melaksanakan tugas lain atau tugas tambahan yang diberikan oleh atasan langsungnya dan dibuktikan dengan surat keterangan (surat keputusan) Maka pada akhir tahun yang bersangkutan dapat diberikan nilai tugas tambahan paling rendah 1 (satu) dan paling tinggi 3 (tiga) (hal.60-61 dan contoh di hal.34). ► Kreativitas Jika seorang PNS pada tahun berjalan menemukan sesuatu yang baru dan berkaitan dengan tugas pokoknya (dibuktikan dengan surat keterangan) maka pada akhir tahun ybs dapat diberikan nilai kreativitas paling rendah 3 dan paling tinggi 12 (hal.61) .

  18. FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

  19. PENILAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Jangka waktu penilaian 5 Januari s/d 31 Desember 2012

  20. 5000 85 - x (1,76 12 12) x x 100 + x 100 + 100 5000 12 100 85 + + 76 3 3 Penilaian Capaian SKP untuk sub kegiatan : Formula : Penilaian SKP (Kuan) + Penilaian SKP (Kual)+ Penilaian SKP (Waktu) 3 Contoh : 100 = 87,00 261 3

  21. FORMULIR PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

  22. terimakasih

More Related