1 / 32

( Minggu ke-2) Pengawasan Mutu Hasil Ternak SISTEM PENGAWASAN MAKANAN DI INDONESIA

( Minggu ke-2) Pengawasan Mutu Hasil Ternak SISTEM PENGAWASAN MAKANAN DI INDONESIA. Yuli Yanti, S.Pt., M.Si Lab. IPHT Peternakan FP-UNS. Pengawasan Makanan Di Indonesia. Masyarakat (Tidak Tahu). Mutu Makanan. Produsen ( Bertanggung-Jawab). Pemerintah ( Mengawasi + Mengendalikan).

lyndon
Télécharger la présentation

( Minggu ke-2) Pengawasan Mutu Hasil Ternak SISTEM PENGAWASAN MAKANAN DI INDONESIA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. (Minggu ke-2)PengawasanMutuHasilTernakSISTEM PENGAWASAN MAKANAN DI INDONESIA Yuli Yanti, S.Pt., M.Si Lab. IPHT Peternakan FP-UNS

  2. Pengawasan MakananDi Indonesia Masyarakat (Tidak Tahu) Mutu Makanan Produsen (Bertanggung-Jawab) Pemerintah (Mengawasi + Mengendalikan) Makanan berlabel diawasi dan dikendalikan BPOM-RI Makanan tidak berlabel oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota

  3. Prinsip Pengawasan Makanan(Rumus 3-E) • Engineering - Perundangan - Peraturan • Education - Pemberian informasi - Penyuluhan dan Pendidikan • Enforcement - Teguran 1, 2, 3. - Peringatan keras - Tutup sementara - Cabut ijin operasi/produksi - Perdata/Pidana

  4. Sistem Pengawasan Makanan Oleh Pemerintah Indonesia • Ijin produksi diberikan dari Departeman Perindustrian, Ditjen Aneka Industri • Pengawasan thd proses produksi di lakukan oleh siapa ? • Hasil produksi makanan berlabel diawasi oleh BPOM-RI, sedangkan makanan tidak berlabel oleh Dinas Kesehatan Kab/kota

  5. Sistem Pengawasan Makanan Oleh BPOM-RI • Pemberian Nomer Registrasi BPOM-RI - Makanan/Minuman : MD (dalam), ML (import) 12 digits - Obat-obatan : D (dalam), DL (obat import) - Kosmetika : CD (dalam), CL (kosmetik import) - Alat kesehatan : KD (dalam), KL (alat import) - Obat tradisional : TR • Melakukan uji laboratorium sampel makanan - Uji kandungan (komposisi) gizi - Uji fisika kimia - Uji mikrobiologi - Uji bahan berbahaya dan beracun

  6. Pengawasan Makanan Secara Nasional • Sampel makanan/minuman diambil secara acak dari pabrik atau dibeli di pasar bebas tanpa setahu pabrik (harus ada alokasi dana) • Dilakukan uji laboratorium di Balai POM di masing-masing regional, kalau perlu dilakukan rujukan untuk konfirmasi ke BPOM-RI di Jakarta

  7. Sistem Pengawasan Makanan Tidak Berlabel Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota • Pemberian penyuluhan bagaimana mengolah makanan yang higienis sehingga layak untuk dijual dan dikonsumsi masyarakat stl itu beri nomer registrasi SPIRT ..../..../..... (no urut/kode prop-kab/tahun) • Pemasangan plakard higiene sanitasi (Placard of Hygiene and Sanitation) pada Rumah Makan dan Restaurant : Grade A (very good), B (good), C (fair) yang berlaku 12 bulan

  8. Sarana Pokok Pengawasan Makanan • Peraturan Perundangan tentang Makanan • Organisasi Pelaksana Pengawasan Makanan

  9. Peraturan Perundangan tentang Makanan (1) Manfaat Peraturan Perundangan : • Sebagai landasan hukum aparat pemerintah • Keseragaman tindakan dlm pengawasan makanan untuk melindungi masyarakat thd makanan yang merugikan kesehatan • Sebagai pedoman yang wajib ditaati masyarakat • Pedoman yang diikuti produsen dan distributor makanan

  10. Peraturan Perundangan tentang Makanan (2) Pokok-Pokok Yang Dimuat : • Hal-hal yang dilarang dan sanksi thd pelanggaran • Hal-hal yang bersifat membina produsen agar memproduksi makanan yang memenuhi persyaratan • Indonesia saat ini sudah mempunyai Undang-Undang No. 7 Tahun 2003 tentang Pangan, dan peraturan pokok dalam pengawasan makanan adalah Permenkes RI No. 329/Menkes/Per/VII/76 tentang Produksi dan Peredaran Makanan (perlu diperbaharui dengan mengacu UU No.7 Th. 2003)

  11. Beberapa Peraturan Perundangan tentang Makanan yang perlu diketahui • Undang-Undang No. 9 Th. 1960 ttg Pokok-Pokok Kesehatan • Undang-Undang No. 2 Th. 1966 ttg Higiene • Undang-Undang No 11 Th. 1962 ttg Higiene untuk Usaha-Usaha Bagi Umum • Ordonansi Bahan-Bahan Berbahaya (STBL 1949 No.377) • Undang-Undang No. 10 Th. 1961 ttg barang menjadi Undang-Undang • Undang- Undang No. 23 Th 1992 Tentang Kesehatan • Undang-Undang No. 7 Th. 1996 (2003: ?) Tentang Pangan

  12. Beberapa Peraturan Pemerintah ttg Makanan yg perlu diketahui • PP no.69/1999 ttg Label & Iklan Pangan • PP ttg Ketahanan Pangan • PP no.28/2004 ttg Keamanan,Mutu dan Gizi Pangan

  13. Beberapa Peraturan tentang Label/Penandaan dan Periklanan • Permenkes RI No.79/Menkes/Per/III/1979 tentang label dan periklanan • SK Dirjen POM No. 01323/B/SKV/1985 tentang petunjuk pelaksanaan Permenkes RI No.180/Menkes/Per/IV/1985 tentang makanan kadaluwarsa • Permenkes RI No.76/Menkes/Per/II/1975 tentang ketentuan peredaran dan penandaan susu kental manis • Permenkes RI No. 280/Menkes/Per/XI/1976 tentang ketentuan peredaran dan penandaan makanan mengandung bahan yang berasal dari babi • SKB Menkes 252/Menkes/SKB/VII/1980 dan Menpen No. 122/Kep/Menpen/1980 tentang Pengendalian dan Pengawasan Iklan Obat, Makanan, Minuman, Kosmetika dan Alat kesehatan • SK.Ka.BPOM no.HK.000552.4321 ttg Pedoman Umum Pelabelan Produk Pangan ttgl 4 Desember 2003

  14. Beberapa Peraturan tentang Bahan Tambahan Makanan (BTM) • Permenkes RI No.7722/Menkes/Per/IX/1988 tentang Bahan Tambahan Makanan (BTM) • Permenkes RI No. 208/Menkes/Per/IV-B/1985 tentang Pemanis Buatan (yang diijinkan hanya Aspartam, Sakarin, Siklamat, dan Sorbitol)

  15. Question. • Mengapa masih banyak makanan yang beredar di masyarakat belum berlabel POM dan masih banyak juga yang mengandung bahan2 berbahaya? • Bagaimana cara pemecahannya?

  16. Pemecahan Masalah • Undang-Undang tentang Makanan mutlak diperlukan agar lebih efektif dalam pelaksanaan pengawasan makanan • Sanksi thd pelanggaran lebih kuat termasuk tuntutan pidana n • Perlu diatur secara jelas kewenangan masing-masing Departemen dalam pengawasan makanan di Indonesia • Meningkatkan kesadaran per individu dalam hal keamanan pangan

  17. Upaya Melindungi Pangan yg Dapat Merugikan dan Membahayakan Kesehatan • Melakukan Pembinaan terhadap Produsen Makanan Minuman • Sosialisasi pada Konsumen & Distr Makanan minuman • Sampling Makanan Jajanan Anak Sekolah • Penyuluhan terhadap Guru-guru Sekolah • Pembinaan thd Petugas Lintas Progr/Linsek • Monev thd Produsen Makanan minuman IRT • Membuka Sentra Informasi Keracunan (SIKER)

  18. 1. Pembinaan Produsen Makanan • Penyuluhan ttg Cara Produksi Pangan yg Baik (CPPB) • Penggunaan Bahan Tambahan Yg Aman (Permenkes RI. No. 1168/MENKES/PER/X/1999) • Pembuatan Label yg memenuhi syarat (PP No. 69 Tahun 1999) • Tata Cara pengurusan Ijin Edar (SP, MD/ML )

  19. 2. Sosialisasi pada Konsumen dan Distributor Makanan • Identifikasi Label yg memenuhi syarat • Identifikasi Kemasan yg memenuhi syarat • Pengetahuan tentang BT Pangan • Pengetahuan tentang BT yg dilarang u/ Mkn (leaflet)

  20. 3. Sampling Makanan Jajanan Anak Sekolah • Telah dilakukan terhadap 5 Kab/Kota sebanyak 90 Sample jajanan yg diambil dari Sekolah-sekolah dgn hasil pengujian dari BBPOM yg menyatakan 22,22% dari sample yang diperiksa tidak memenuhi syarat (mengandung BT yang dilarang u/ Makanan)

  21. 4. Penyuluhan Guru Sekolah • PLI ttg Bahan Tambahan Makanan • PLI ttg Higiene dan Sanitasi

  22. 5. Monitoring dan Evaluasi Produsen Makanan IRT • Pengetahuan ttg Cara Produksi Pangan yg Baik • Penggunaan Bahan baku & BTP • Higiene & Sanitasi (Lingk, Alat, Karyawan) • Pencegahan thd serangan hama • Penggunaan Air u/ pengolahan • Pemeriksaan Kesehatan Karyawan dll

  23. Pemalsuan Makanan • Pemalsuan merek dagang dan pemalsuan bh makanan • Pemalsuan bh makanan rusak / busuk yang dapat menimbulkan penyakit dengan cara : - Menghilangkan bau busuk - Memberi kesegaran palsu - Mengolah kembali - menambah bahan kimia ttt • Di Indonesia pengawasan makanan dilakukan oleh Badan POM Republik Indonesia (sebelumnya adalah DitJen POM DepKes RI)

  24. Makanan dianggap tidak memenuhi syarat kesehatan dan tidak dapat dipasarkan apabila : • Mengandung racun dan zat lain yg membahayakan kes • Penambahan bh yg bersifat racun seperti pengawet, pemanis dan pewarna yang bersifat racun • Bahan makanan yg kadaluwarsa • Berasal dari hewan sakit atau mati karena sakit • Pengolahannya tidak memenuhi syarat higiene dan sanitasi

  25. Makanan Kaleng (Canned Food) • Pada umumnya ada tanggal kadaluwarsa (expired date) • Patokan apabila rusak : - Menggelembung, biasa karena Clostridium botulinum, apabila keracunan beri gejala kejang-kejang - Tutup kaleng terlepas atau seal pengaman rusak - Kalengnya bocor - Karatan karena korosif - Kalengnya penyok

  26. Safe milk - Tak berbahaya bagi kesehatan - Tidak mengandung bibit penyakit : - Tuberkulosis - Typhoid fever - Dysentri - Q fever, dll-nya Clean milk Tidak mengandung zat lain yang tidak diketemukan di dalam air susu murni, sekalipun zat tersebut tidak berbahaya bagi kesehatan Higiene dan Sanitasi Susu (Milk Hygiene)

  27. Agar air susu menjadi Safe and Clean • Hewan betina yang diperah harus sehat, tidak tbc, mastitis, Bang’s disease, tbc bovin  Pasteurisasi • Pemerah susu harus sehat dan selalu menjaga kebersihannya • Kandang harus selalu saniter • Kebersihan ruang penyimpanan susu selalu terjaga serta hindari serangga dan tikus • Alat yang dipakai harus bersih, ada baiknya dibersihkan dengan larutan kaporit 1 ppm • Pengolahan susu terjamin kebersihannya, juga penyimpanan, transportasi atau pemasarannya; bila > 2 jam pakai pendingin • Lakukan pasteurisasi sebelum diminum

  28. Higiene Daging (Meat Hygiene) Untuk mengetahui daging masih baik : • Warna daging sama luar dgn bagian dalam • Bau : - Bau busuk terutama pada sendi : rusak - Membusuk bila dikerumuni lalat - Permukaan daging berlendir berarti telah busuk • Konsistensi : - Mastis : bila ditekan agak berdenyut  baik - Mempunyai turgor - Terasa basah – kering (terasa basah tapi tak berair)

  29. Penjamah Makanan (1)(Food Handlers) • Penjamah mkn hrs punya hasil pemeriksaan darah untuk Hepatitis A IgG atau Antibodi Total thd Hepatitis A; • Apabila hasilnya positif, berarti memiliki kekebalan seumur hidup dan tak memerlukan tindakan medis; • Jika hasilnya negatif, hrs vaksinasi thp Hepatitis A; • Penjamah mkn hrs dapat vaksinasi Typhus abd dgn booster setiap 3 tahun sekali; • Penjamah mkn setiap tahun hrs medapatkan pemeriksaan tinja mikrodkopis : telur cacing, kista, parasit, dan biakan tinja untuk kuman Salmonella, serta X-foto paru;

  30. Penjamah Makanan (2)(Food Handlers) • Penjamah mkn yg baru sembuh dr sakit radang usus, diare, atau hepatitis hrs mendapatkan persetujuan dokter perusahaan sebelum bekerja kembali; • Penjamah mkn dgn lesi infeksi kulit pd tangan, lengan atau wajah hrs tidak diperbolehkan kontak dgn makanan;

  31. Penjamah Makanan (3)(Food Handlers) • Penjamah mkn hrs mengenakan celemek yg bersih; • Topi masak hrs dikenakan selama mengolah mkn untuk mencegah jatuhnya rambut ke dlm masakan; • Fasilitas toilet hrs disediakan di area pengolahan mkn; • Penjamah mkn hrs mencuci tangan stl selesai memakai fasilitas toilet (pasang tanda peringatan di lokasi toilet), dan bila tangan jadi kotor atau terkontaminasi mkn; • Kuku jari tangan hrs pendek dan dibersihkan scr berkala; • Sabun hrs disediakan di wastafel cuci tangan, paling tidak satu wastafel atau bak cuci disediakan di area pengolahan makanan khusus untuk cuci tangan;

  32. Penjamah Makanan (4)(Food Handlers) • Tak boleh pakai perhiasan tangan, kecuali cincin nikah pada penjamah mkn yg kontak langsung dgn mkn, kecuali pakai sarung tangan plastik untuk cuci bh mkn; • Sarung tangan sekali pakai (disposable gloves) direkomendasikan untuk pengolahan mkn yg tak dimasak.

More Related