1 / 28

Muslihudin R. Kabid. Konservasi Spesies dan Ekosistem,

SOSIALISASI PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN MENUJU INDONESIA HIJAU DI JAWA TIMUR. PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DI DAERAH. Muslihudin R. Kabid. Konservasi Spesies dan Ekosistem, Asdep Urusan Konservasi Keanekaragaman Hayati, Deputi III, Kementerian Negara Lingkungan Hidup.

mahina
Télécharger la présentation

Muslihudin R. Kabid. Konservasi Spesies dan Ekosistem,

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. SOSIALISASI PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN MENUJU INDONESIA HIJAU DI JAWA TIMUR PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DI DAERAH Muslihudin R. Kabid. Konservasi Spesies dan Ekosistem, Asdep Urusan Konservasi Keanekaragaman Hayati, Deputi III, Kementerian Negara Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Hotel Inna Simpang, Jl. Gub. Suryo No.: 1-3 Surabaya 10 – 11 November 2009

  2. PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PENGANTAR • Output: • Kelestarian fungsi LH, • Peningkatan nilai dukung ekosistem, • Pemanfaatan berkelanjutan. Outcome: Pembangunan berkelanjutan (peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian tata nilai kelangsungan kehidupan) Pemanfaatan SDA Pengelolaan LH Prinsip pengelolaan LH, 1. Pengendalian Kerusakan LH Green Issue: • Konservasi SDA (keanekaragaman hayati, Air, Energi, dan SDA Lainnya); • Kesesuaian peruntukan pemanfaatan/fungsi lahan  Tata ruang/tataguna lahan; • Pengembangan nilai dukung ekosistem  peningkatan produktivitas lahan/kawasan (nilai tambah, bentuk, dan pola pemanfaatan berkelanjutan); 2. Pengendalian pencemaran LH(Pengelolaan Limbah/Sampah)  Brown Issue: • Minimalisasi limbah/sampah { Teknologi bersih (hemat bahan baku/energi) dan3R} • Pengolahan limbah/sampah { Kompos, Biogas, incenerator, Landfill, dll.} 2

  3. Sumber Daya Alam (SDA): Terdiri dari unsur-unsur alam. Nilai manfaat unsur tersebut merupakan modal untuk pembangunan ekonomi (peningkatan kesejahteraan masyarakat). Setiap unsur alam merupakan bagian dari unsur lingkungan hidup dan kelestarian tata-nilai keberadaan unsur tersebut merupakan penentu kelestarian fungsi lingkungan hidup. Sejak 1st Stockholm Env. Conv.-1972, diketahui bahwa penopang utama keberhasilan pembangunan berkelanjutan adalah kelestarian fungsi lingkungan hidup. Untuk itu, penerapan kaidah kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam kegiatan pembangunan merupakan hal yang mutlak dan kegiatan pengelolaannya diawali dengan kejelasan mengenai elemen/unsur yang dikelola dan/atau menjadi permasalahan.

  4. Pengelolaan SDA Hayati (Keanekaragaman hayati): Konsep/prinsip pengelolaan sumbr daya alam hayati (keanekaragaman hayati) diawali dengan pemahaman terhadap unsur/elemen dan keterkaitan nilai keberadaan unsur-unsur sumber daya tersebut. Unsur/elemen keanekaragaman hayati: ekosistem, spesies, dan genetik (dokumen Convention on Biological Diversity tahun 1992).

  5. Nilai Pemanfaatan SDA Hayati (Keanekaragaman Hayati), Merupakan aset/modal pembangunan, yaitu sebagai: • Sumber penyediaan kecukupan pangan, sandang, papan, oba-obatan, berbagai bahan baku industri, pengembangan stok pengadaan tumbuhan/satwa komersial,dan bahan hayati lainnya. • Penyedia jasa lingkungan seperti pengatur tata air, kesuburan tanah, pengendali iklim mikro, habitat hidupan liar, jasa ekowisata, serta fungsi sosial budaya bagi masyarakat setempat/lokal. • Menyadari nilai penting keanekaragaman hayati tersebut, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati melalui UU No.: 5 Tahun 1994.

  6. PENGERTIAN Konservasi SDA adalah: Pengelolaan SDA tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan SDA yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas serta keanekaragamannya (UU No.: 32 Tahun 2009 tentang pelestarian dan pengelolaan LH). Hal tersebut meliputi upaya pengelolaan SDA yang menjamin terselenggaranya: • Perlindungan kelestarian kelangsungan kehidupan (berlangsungnya proses-proses ekologisdan keletarian sistem penyangga kehidupan); • Pengawetan SDA, meliputi: (a) kelestarian keanekaragaman hayati (keanekaragaman ekosistem, spesies, dan genetik); (b) efisiensi/peng- hematan pemanfaatan SDA tak-terbarukan; dan (c) kelestarian tata nilai kondisi bentang alam penopang keberhasilan pemanfaatan SDA secara berkelanjutan (kelerengan/kelandaian lahan, ketinggian lahan dari permukaan air laut, sistem hidrologi/tata air, jenis tanah, kesuburan, dll.); • Pemanfaatan SDA secara lestari (kelestarian penopang keberhasilan pemanfaatan berkelanjutan).

  7. Keanekaragaman hayati: Adalah keanekaragaman makhluk hidup di muka bumi dan peran ekologisnya masing-masing yang meliputi keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman genetik. Konservasi keanekaragaman hayati: Adalah upaya pengelolaan keanekaragaman hayati yang menjamin: • Perlindungan kelestarian kelangsungan kehidupan (sistem penyangga kehidupan); • Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistem; • Pemanfaatan berkelanjutan.

  8. Unsur/elemen keanekaragaman hayati, 1. Ekosistem: Adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup (UU RI Nomor: 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup). 2. Spesies: Adalah kumpulan individu makhluk hidup yang mempunyai ciri-ciri genetik sama sehingga antara individu satu dengan yang lain dapat melangsungkan reproduksi. 3. Genetik (sumber daya genetik atau plasma nutfah): Adalah bahan tanaman, hewan, atau jasad renik yang mempunyai kemampuan untuk menurunkan sifat dari satu generasi ke generasi berikutnya.

  9. Keanekaragaman Ekosistem: ekosistem alami dan ekosistem buatan/binaan

  10. KEANEKARAGAMAN SPESIES (HEWAN) 35 spesies primata, 515 mamalia (kedua di dunia), 515 reptilia (keempat didunia), 1531 spesies burung (kelima di dunia), 270 amfibi (keenam di dunia)

  11. Keanekaragaman Spesies (Tumbuhan) Indonesia punya 38.000 spesies tumbuhan (kelima di dunia) KNPN

  12. Manfaat Keanekaragaman Hayati Ternak Pangan

  13. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI Undang-undang: UU 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SDA Hayati & Ekosistemnya, UU 5 Tahun 1994 tentang Ratifikasi CBD (Pasal 7 CBD mengenai Identifikasi dan Pemantauan  Mengidentifikasi komponen-komponen kehati yang penting bagi konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan), UU 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU 29 tahun 2001 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah: PP 21/2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika, PP 7/ 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan & Satwa, PP 8/1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan & Satwa, PP 68/1998 tentang Kawasan Suaka Alam & kawasan Pelestarian Alam, PP 18/1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di zona pemanfaatan, taman nasional, taman hutan raya & taman wisata alam, PP 38/2007 tentang Kewenangan Pemerintah. Peraturan Menteri Negara LH Permeneg LH No.: 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah.

  14. Tujuan Pengelolaan Kehati: • Konservasi yang menjamin kelestarian kekayaan keanekaragaman jenis makhluk hidup dan nilai tatanan kelangsungan keanekaraaman kehidupan, • Pemanfaatan unsur keanekaragaman hayati dan/atau penyediaan kecukupan kebutuhan bahan hayati secara berkelanjutan (sustainable use), dan • Terwujudnya akses pembagian keuntungan yang adil atas pemanfaatan sumber daya gnetik (benefit sharing). Arah Kebijakan Konservasi Kehati • Meningkatkan kepedulian upaya pelestarian Kehati(sosialisasi/pencerahan); • Memperlambat, mengurangi/menghentikan laju kerusakan/degradasi dan kepunahan Kehati, diiringi upaya rehabilitasi serta implementasi prinsip pemanfaatan berkelanjutan; • Meningkatkan keberdayaan pranata kelembagaan, kebijakan, dan penegakan hukum; • Mengembangkan pemanfaatan berkelanjutan, IPTEK dan melestarikan kearifan lokal; • Implementation of 3 Goals of the Convention on Biological Diversity (conservation, sustainable use, and benefit sharing). Indonesia has ratified CBD in 1994 (Act No. 5/1994); • Implementation of Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plans (IBSAP), 2003 – 2020; • Mewujudkan keadilan, keseimbangan peran/kepentingan dan memperkecil potensi konflik;.

  15. PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (SDA HAYATI) DAERAH SDA Hayati dalam Pengelolaan LH Implementasi Pengelolaan SDA Hayati Daerah Perangkat pengelolaan Kehati Daerah (Permeneg LH: NSPK) UU No.: 23 - 1997 UU No.: 5 - 1990 Apa ?, Mengapa ?, Dimana ?, Untuk apa ?, & Bagaimana ?. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria UU No.: 32 – 2004 Pengdalian LH: Urusan wajib Pembagian Urusan SSB Kehati (PP No.: 38 – 2007): 1) Perencanan konservasi, 2) Kebijakan konservasi & pemanfaatan berkelanjutan, 3) Pengendalian kemerosotan, 4) Pemantauan dan pengawasan konservasi, 5) Pengaturan dan penyelesaisan konflik, 6) Sistem informasi dan pengelolaan database. PP No.: 38 – 2007 (NSPK) UU No.: 5 - 1994

  16. Kondisi dan potensi pemanfaatan Kehati GLOBAL Kelestarian tata nilai kelangsungan kehidupan dan penopang keber- hasilan pemanfaatan berkelanjutan Nilai manfaat/pemanfaatan Laporan Kewajiban ALUR PROSES PENGELOLAAN KEHATI Koordinasi KLH DEPHUT DEPTAN DKP LIPI • Koordinasi • NSPK • Sosialisasi & Asistensi • Kebijakan • Pengawasan Laporan • SKPD Propinsi: • Lingkungan hidup • Kehutanan • Pertanian • Kelautan & Perikanan • dll Laporan Gubernur BKSDA BPTP • Kebijakan • Pengawasan BP.DAS Litbang Koordinasi BTN • SKPD Kab/Kota: • Lingkungan hidup, • Kehutanan • Pertanian • Kelautan & Perikanan • dll • Kebijakan • Pengawasan Bupati/Walikota Laporan

  17. URUSAN BIDANG LH berdasarkan PP 38/2007 1. Sub bidang Pengendalian Dampak Lingkungan

  18. Lampiran PP No.: 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Sub Bidang : Konsevasi Sumber Daya Alam (SDA) Sub Sub Bidang : Keanekaragaman Hayati

  19. Lampiran PP No.: 38 Tahun 2007 (lanjutan)

  20. Prinsip pemanfatan Kehati berkelanjutan: Mengenali Potret Kondisi/Potensi Kehati Daerah Implementasi, pemantauan, penaatan, dan pemulihan Perencanan Profil Kehati Evaluasi RIPRPJMD RKT-SKPD 1. Nilai dukung ekosistem: 1. Konservasi: 1. Kelestarian Kehati daerah, Penopang keberhasilan pemanfaatan berkelanjutandan kelestarian anekaragam kehidupan di setiap suatu kesatuan ekosistem. Pengelolaan kawasan bernilai penitng bagi konservasi Kehati: Pengembangan peman- faatan/nilai tambah dan sumber pemuliaan. • In-situ, • Ex-situ, • Lekat-lahan, • Ekosistem penopang keberhasilan peman- faatan berkelanjutan. 2. Keberhasilan pemanfaatan berkelanjutan, 2. Keanekaragaman jenis makhluk hidup: • Kelestarian penopang keberhasilan peman- faatan berkelanjutan, • Produktivitas & potensi pengembangan peman- faatan, • Unggulah Kehati daerah. Pembentuk keseimbangan ekosistem (stabilitas & produktivitas lingkungan hidup), nilai manfaat/nilai pemanfaatan- nya bagi kesejahteraan masyarakat & kelestarian tata nilai kelangsungan anekaragam kehidupan setempat. 2. Pemanfaatan: Pengembangan nilai tambah, pembagian keuntungan, bentuk, dan pola pemanfaatan unsur Kehati secara berkelanjutan. 3. Keanekaragam sumber daya genetik: 3. Ancaman kelestarian Kehati Anekaragam SDG & hasil pemuliaan SDG (seperti: varietas tanaman, rumpun hewan/ternak, strain ikan), dan nilai manfaat/nilai pemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian tata nilai kelangsungan anekaragam kehidupan setempat. • Kesesuaian peruntukan kawasan (pemanfaatan tata-nilai ekosistem), • Pemanfaatan illegal, • Pemanfaatan berlebihan, • Kesesuaian bentuk/pola pemanfaatan. 3. Pengendalian kerusakan: Pemantauan, penaatan, dan pemulihan/penyela- matan Kehati.

  21. Permeneg LH No.: 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah

  22. Penyusunan Profil dan RIP Kehati Daerah Tim penyusun Profil dan RIP: Dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh: SKPD, UPT, dan pakar yang terkait dengan bidang Kehati • Gubernur (Profil Kehati Provinsi) • Bupati/Wali kota (Profil Kehati Kabupaten/Kota) Perencanaan Konservasi Kehati Daerah Penyusunan Profil Kehati SKPD menetapkan Renstra Renstra dijabarkan dalam Renja SKPD RIP Kehati diintegrasikan/menjadi bagian dari RPJMD Program/kegiatan masing-masing SKPD Penyusunan RIP Kehati

  23. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN (UU 25/2004 Ttg Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional) 5 Th 1 Th 20 Th integrasi RIP 5 Th

  24. Konservasi dan pemanfaatan Kehati berkelanjutan Identifikasi kawasan bernilai penting bagi konservasi Kehati • Kesesuaian peruntukan lahan/kawasan (penetapan tata ruang wilayah); • Kelestarian tata nilai kelangsungan kehidupan dan tatanan ekosistem penopang keberhasilan pemanfaatan berkelanjutan; • Pengembangan nilai tambah, pola, dan bentuk pemanfaatan. Kebijakan perencanaan konservasi dan peman- faatan berkelanjutan

  25. Terima Kasih

More Related