1 / 194

BAGI BENDAHARA

BAGI BENDAHARA. Aspek Perpajakan Penggunaan DANA APBN/APBD TAHUN 2011. DIREKTORAT PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUMAS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN Jakarta, 2011. AGENDA SOSIALISASI. PPh Pasal 4 (2). PPh Pasal 21/26. PAJAK PENGHASILAN. PPh Pasal 22. PPh Pasal 23/26.

mandar
Télécharger la présentation

BAGI BENDAHARA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. BAGI BENDAHARA Aspek Perpajakan Penggunaan DANA APBN/APBD TAHUN 2011 DIREKTORAT PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUMAS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN Jakarta, 2011

  2. AGENDA SOSIALISASI PPh Pasal 4 (2) PPh Pasal 21/26 PAJAK PENGHASILAN PPh Pasal 22 PPh Pasal 23/26 Barang PAJAK PERTAMBAHAN NILAI Jasa

  3. APBN/APBD DIKELOLA INSTANSI PEMERINTAH PUSAT  INSTANSI PEMERINTAHDAERAH  LEMBAGA NEGARA MELALUI SUATU KEGIATAN BENDAHARA /PEMEGANG KAS WAJIB MELAKUKAN PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PUSAT

  4. Dasar Hukum Penunjukan Bendahara Pemerintah / Badan sebagai PEMUNGUT/PEMOTONG PAJAK - UU No. 6 Th 1983 stdtd UU No. 28 Th 2007 (KUP) - UU No. 7 Th 1983 stdtd UU No. 36 Th 2008 (PPh) - UU No. 8 Th 1983 stdtd UU No. 42Th 2009 (PPN) UU • -PP No. 80 Th 2007 (Peraturan Pelaksanaan UU KUP) • -PP No.132 Th 2000 (PPh atas hadiah Undian) • -PP No.51 Th.2008 (Jasa Konstruksi) • -PP No.71 Th.2008 (PPh Pengalihan Hak Tanah/Bngnan) • -PP No.15 Th.2009 (PPh atas Bunga Koperasi) • PP No.143 Th 2000 jo PP 24/2002 (Pelaksanaan UU PPN) • PP No.146 Th 2000 jo PP 38/2003 (PPN dibebaskan) • -PP No.21 Th 2001 jo PP 31 Tahun 2007 (PPN Brg Strategis) PP

  5. Dasar Hukum Penunjukan Bendahara Pemerintah / Badan sebagai PEMUNGUT/PEMOTONG PAJAK • -PMK No. 181/2007 • (Bentuk dan Isi SPT) • PMK No. 184/2007 jo. No.80/2010 • (Tgl jatuh tempo pembayaran,pelaporan) • -PMK No.186/2007 • (Dikecualikan dari pengenaan sanksi) • -PMK No.190/2007 • (Pengembalian pjk yg seharusnya tdk terutang) • -PMK No.252/2008 • (Petunjuk pemotongan PPh Pasal 21) • -PMK No.246/2008 • (Beasiswa dikecualikan dari Objek PPh) • -PMK No.250/2008 • (Biaya jabatan dan Biaya Pensiun) • -PMK No.254/2008 • (PTKP untuk Pegawai Harian dan Mingguan) • -PMK No.244/2008 • (Jenis Jasa Objek Pemotongan PPh Pasal 23) • -PMK No.154/2010 • (Pemungutan PPh Pasal 22 sehubungan dengan Pembayaran Atas • Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor • Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain) PER MENKEU

  6. Dasar Hukum Penunjukan Bendahara Pemerintah / Badan sebagai PEMUNGUT/PEMOTONG PAJAK • -Per No. 38/2009 • (Bentuk Formulir SSP) • Per No. 31/2009 jo. No.57/2009 • (Tata Cara Pemotongan&Penyetoran PPh 21) • -Per No.32/2009 • (Bentuk Formulir SPT Masa PPh Pasal 21) • -Per No.30/2009 • (Tata Cara Pengclian Pembyran PPh Pengalihan Hak Tnh&Bgn) • -PMK No.13/2010 • (Faktur Pajak) • -PMK No.14/2010 • (Bentuk, Isi dan Tata cara Pengisian SPT Masa PPN) PERDIRJEN PAJAK

  7. Bendahara Pemerintah ditunjuk sebagai Pemungut PPN/PPn BM berdasarkan Keppres No.56/1988 tidak perlu SK Penunjukan - Pemerintah Pusat - Pemerintah Daerah - Instansi atau Lembaga Pemerintah - Lembaga-lembaga Negara Lainnya, dan - Kedutaan Besar RI di Luar Negeri Wajib NPWP DI: KPP PRATAMA/ KP2KP LOKASI MENGISI FORMULIR PENDAFTARAN SESUAI DENGAN TANDA PENGENAL (KTP/SIM)

  8. BendaharaPemerintah ditunjuksebagaiPemungut danPemotong Pajak Pusat - Pemerintah Pusat - Pemerintah Daerah - Instansi atau Lembaga Pemerintah - Lembaga-lembaga Negara Lainnya, dan - Kedutaan Besar RI di Luar Negeri Wajib NPWP DI: KPP/KPP PRATAMA/ KP2KP LOKASI MENGISI FORMULIR PENDAFTARAN SESUAI DENGAN TANDA PENGENAL (KTP/SIM)

  9. Kewajiban Mendaftarkan Diri Pasal 2 ayat (1) UU KUP Bendahara yang Mengelola APBN/APBD Wajib Mendaftarkan Diri Untuk Mendapatkan NPWP

  10. Tempat Mendaftarkan Diri Per. Dirjen No. PER-41/PJ./2009 Tempat Pendaftaran KPP/KPP PRATAMA/KP2KP di mana Bendahara Berkedudukan

  11. BENDAHARA PEMERINTAH WAJIB MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PEMOTONGAN & PEMOTONGAN PAJAK PUSAT ATAS DANA YG BERASAL DARI APBN/APBD

  12. PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN OLEH BENDAHARA Penghasilan Dibayarkan kepada ORANG PRIBADI sehubungan dgn: Pekerjaan Jabatan Jasa Kegiatan Dibayarkan atas PEMBELIAN BARANG Dibayarkan atas Hadiah (selain obj.21) Bunga Deviden Royalti Sewa Jasa (selain obj.21) Dibayarkan atas OBYEK-OBYEK PPh Final PPh Ps.21/26 PPh Ps.22 PPh Ps.23/26 PPh Final Dapat Dikreditkan Dalam SPT Tahunan

  13. PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI OLEH BENDAHARA PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK JASA KENA PAJAK DIPUNGUT PPN

  14. PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PPh PPh PASAL 21 Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan jabatan jasa & kegiatan

  15. PenerimaPenghasilanYang Dipotong PPh Pasal 21/26

  16. Status PTKP 18

  17. PTKP UTK KARYAWATI STATUS KAWIN STATUS KAWIN SUAMI TDK MENERIMA/ MEMPEROLEH PENGHASILAN STATUS TDK KAWIN HANYA UTK DIRI SENDIRI - UTK DIRI SENDIRI SEBAGAI WP - STATUS KAWIN - TANGGUNGAN MAKS 3 ORANG - UTK DIRI SENDIRI SEBAGAI WP - TANGGUNGAN MAKS 3 ORANG SYARAT: MENUNJUKKAN KET. TERTULIS DARI PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT SERENDAH-RENDAHNYA KECAMATAN BAHWA SUAMI TIDAK MENERIMA/ MEMPEROLEH PENGHASILAN

  18. BIAYA JABATAN & BIAYA PENSIUN (MAKSIMAL)SETAHUN (MAKSIMAL)SEBULAN BIAYA JABATAN 6.000.000 500.000 5 % x PENGHASILAN BRUTO (GAJI) BIAYA PENSIUN 2.400.000 200.000 5 % x PENGHASILAN BRUTO (PENSIUN)

  19. TARIF BERDASARKAN PASAL 17 AYAT (1) A UU NO.36/2008 ( UU PPh) KETENTUAN BARU (Mulai tahun pajak 2009):

  20. TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 PENGHASILAN PEMBAYARAN MANFAAT ATAU SANTUNAN ASURANSI DARI PERUSAHAAN SEHUBUNGAN DGN ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN, ASURANSI JIWA, ASURANSI DWIGUNA, DAN ASURANSI BEASISWA PENERIMAN DLM BENTUK NATURA DAN/ATAU /KENIKMATAN DLM BENTUK APAPUN YG DIBERIKAN OLEH WAJIB PAJAK ATAU PEMERINTAH (Contoh PPh 21 yg ditanggung Pemberi Kerja atau yg ditanggung Pemerintah) IURAN PENSIUN YANG DIBAYARKAN KEPADA DANA PENSIUN YG PENDIRIANNYA TLH DISAHKAN MENKEU,IURAN TUNJANGAN HARI TUA ATAU IURAN JAMINAN HARI TUA KEPADA BADAN PENYELENGGARA TUNJANGAN HARI TUA/JAMSOSTEK YANG DIBAYAR OLEH PEMBERI KERJA ZAKAT YG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI YG BERHAK DARI BADAN/ LEMBAGA AMIL ZAKAT YG DIBENTUK ATAU DISAHKAN PEMERINTAH, ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YG SIFATNYA WAJIB BAGI PEMELUK AGAMA YG DIAKUI DI INDONESIA YG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI YG BERHAK DARI LEMBAGA KEAGAMAAN YG DIBENTUK ATAU DISAHKAN PEMERINTAH BEASISWA YG DITERIMA WNI DLM RANGKA MENGIKUTI PENDIDIKAN FORMAL/NON FORMAL (TERSTRUKTUR DAN BERJENJANG) DI DLM NEGERI DAN/ATAU DI LUAR NEGERI DGN SYARAT PEMBERI DGN PENERIMA BEASISWA TDK MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

  21. PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 OLEH BENDAHARA PENGHASILAN SEHUBUNGAN PEKERJAAN, JABATAN, JASA, KEGIATAN YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH DIBAYARKAN KEPADA PEJABAT NEGARA/PNS/ ANGGOTA TNI/POLRI/ PENSIUNANNYA BUKAN PEJABAT NEG/PNS/ANGGOTA TNI/ANGGOTAPOLRI/PENSIUNANNYA UPAH HARIAN/ MINGGUAN/ BORONGAN HONOR, U.SAKU HADIAH, KOMISI, BEASISWA, PEM- BAYARAN LAIN SEHUBUNGAN DGN PEKERJAAN JASA KEGIATAN TENAGA AHLI : PENGACARA AKUNTAN ARSITEK DOKTER KONSULTAN NOTARIS PENILAI AKTUARIS - GAJI/PENSIUN - TUNJANGAN TERKAIT HONORARIUM IMBALAN LAIN DGN NAMA APAPUN 5% X (BRUTO-Rp.150RB) PER HARI bila>Rp.1,32jt dlm 1 bl: 5 % X (bruto-PTKP harian sebenarnya) (-) pot sebelumnya Bila dibayar bulanan: (bruto-ptkp)disetahunkan X tarif ps.17, Dibagi 12 15% FINAL X PH. BRUTO KECUALI GOL IId KEBAWAH TARIF PS.17 X PENGHASILAN KENA PAJAK DITANGGUNG PEMERINTAH TARIF PS.17 X PH. BRUTO TARIF PS.17 X DASAR PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN

  22. PENGHASILAN YANG DITERIMA PEJABAT NEGARA/PNS/ANGGOTA TNI & POLRI/PENSIUNAN Penghasilan Yang Diterima PEJABAT NEGARA PNS ANGGOTA TNI & POLRI PENSIUNAN*) YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH PENGHASILAN TERATUR PENGHASILAN TIDAK TERATUR HONORARIUM, UANG SIDANG, UANG HADIR, UANG LEMBUR, IMBALAN PRESTASI KERJA, DAN IMBALAN LAIN DENGAN NAMA APAPUN GAJI, GAJI KEHORMATAN, UANG PENSIUN, DAN TUNJANGAN LAINNYA PPh Ps. 21 DITANGGUNG PEMERINTAH DIPOTONG PPh Ps.21 *) TERMASUK JANDA/DUDA, DAN / ATAU ANAK-ANAKNYA

  23. Penghitungan PPh Pasal 21 PENGHASILAN TERATUR DARI APBN/APBD PENGHASILAN BRUTO - GAJI KEHORMATAN - GAJI - TUNJANGAN YG TERKAIT - UANG PENSIUN - TUNJANGAN YG TERKAIT DIKURANGI: - BIAYA JABATAN, 5% DARI PENGH. BRUTO MAKS Rp 6.000.000,-/ THN ATAU Rp 500.000,-/BLN - IURAN YG TERIKAT DGN PENGH. TETAP DIKURANGI: BIAYA PENSIUN, 5% DARI PENGH. BRUTO (UANG PENSIUN) MAKS Rp 2.400.000,00/THN ATAU Rp 200.000,00 PTKP PENGHASILAN NETO DIKURANGI TARIF PS.17 UU PPh PENGHASILAN KENA PAJAK PAJAK TERUTANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI

  24. BUKTI PEMOTONGAN TIDAK FINAL

  25. PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PENERIMA PENGHASILAN SELAIN PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI DAN PARA PENSIUNAN YG DIBEBANKAN KEPADA APBN/APBD Penghasilan teratur dan tidak teratur HONORARIUM, UANG SAKU, HADIAH, PENGHARGAAN, KOMISI, FEE, DAN PEMBAYARAN LAIN SBG IMBALAN SEHUBUNGAN DGN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN UPAH HARIAN UPAH MINGGUAN UPAH SATUAN UANG SAKU HARIAN UPAH BORONGAN DIPOTONG PPh Psl 21/26 DARI PENGHASILAN BRUTO

  26. Penghitungan PPh Pasal 21 Untuk Upah Harian/mingguan Tdk termasuk Honorarium atau Komisi yg diterima Penjaja barang & Petugas dinas luar ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, DAN UANG SAKU HARIAN DIBAYAR HARIAN TIDAK LEBIH DARI Rp 150.000,- LEBIH DARI Rp 150.000,- DIKURANGI Rp 150.000,- TIDAK DIPOTONG PPh Ps.21 DIPOTONG PPh TARIF 5% PADA SAAT TELAH MELEBIHI Rp 1.320.000 DALAM SATU BULAN KALENDER • JIKA PENGHASILAN • KUMULATIF DLM • 1 BLN < Rp 6.000.000 JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI • TARIF 5% PKP DIKURANGI PTKP HARIAN SEBENARNYA + • JIKA PENGHASILAN • KUMULATIF DLM • 1 BLN > Rp 6.000.000 • TARIF Psl 17 Iuran Jaminan Hari Tua/ Iuran Tunjangan Hari Tua yg dibayarkan ke Jamsostek, bila diwajibkan DIPERHITUNGKAN PPh Ps.21 YANG TELAH DIPOTONG

  27. Penghitungan PPh Pasal 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, DAN UANG SAKU HARIAN DIBAYAR BULANAN DIKURANGI PTKP SEBULAN PKP SEBULAN PKP DISETAHUNKAN X TARIF PPh Ps.17 JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI PPh SETAHUN PPh SEBULAN

  28. PESERTA KEGIATAN SELAIN PNS/TNI/POLRI/ PEJABAT NEGARA/PENSIUNAN • PESERTA PERLOMBAAN DALAM SEGALA BIDANG; • PESERTA RAPAT, KONFERENSI,SIDANG,PERTEMUAN • DAN KUNJUNGAN KERJA; • PESERTA/ANGGOTA DALAM SUATU KEPANITIAAN; • PESERTA PENDIDIKAN,PELATIHAN & MAGANG; • PESERTA KEGIATAN LAINNYA MENERIMA IMBALAN : UANG SAKU, UANG REPRESENTASI, UANG RAPAT, HONORARIUM, HADIAH DAN PENGHARGAAN DIPOTONG PPH PS.21 DGN TARIF PASAL 17 AYAT (1) HURUF a DARI JUMLAH PENGHASILAN BRUTO UTK SETIAP KALI PEMBAYARAN YG BERSIFAT UTUH & TDK DIPECAH

  29. BUKAN PEGAWAI SELAIN PNS/TNI/POLRI/ PEJABAT NEGARA/PENSIUNAN MENERIMA IMBALAN BERUPA MENERIMA IMBALAN BERUPA HONORARIUM, KOMISI, FEE, DAN IMBALAN SEJENISNYA DGN NAMA & DALAM BENTUK APAPUN YG DIBAYARKAN SECARA TDK BERKESINAMBUNGAN HONORARIUM, KOMISI, FEE, DAN IMBALAN SEJENISNYA DGN NAMA & DALAM BENTUK APAPUN YG DIBAYARKAN BERKESINAMBUNGAN DASAR PENGENAAN & PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ADALAH 50% DARI JUMLAH PENGHASILAN BRUTO DASAR PENGENAAN &PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ADALAH 50% DARI JUMLAH PENGHASILAN BRUTO DIKURANGI DIPOTONG PPH PS.21 DGN TARIF PASAL 17 AYAT (1) HURUF a DARI DASAR PENGENAAN & PEMOTONGAN PPh PASAL 21 JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI PTKP* * SYARATNYA BUKAN PEGAWAI HARUS MEMILIKI NPWP & TDK MENERIMA SUMBER PENGHASILAN LAINNYA

  30. Tarif Final Penghasilan Atas Honorarium Yang Bersumber dari APBN/APBDMulai 1 Januari 2011 (PP 80/2010) 32

  31. Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan Dalam Pemotongan PPh Pasal 21 (PP 80/2010) ∙ Dalam hal Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang dibebankan pada APBN atau  APBD dikenai tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 lebih tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan dipotong dari penghasilan yang diterima Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya pada saat penghasilan tetap dan teratur setiap bulan dibayarkan. ∙ Dalam hal PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya diangkat sebagai pimpinan dan/atau anggota pada lembaga yang tidak termasuk sebagai Pejabat Negara, atas penghasilan yang menjadi beban APBN atau APBD terkait dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan/atau anggota pada lembaga tersebut dikenai pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan tidak ditanggung oleh Pemerintah.

  32. CONTOH PERHITUNGAN PPh 21 LAMPIRAN PER-31/2009 & PER-57/2009

  33. Penghasilan yang Disetahunkan Penghasilan Neto Disetahunkan = 12/n x Penghasilan Neto Setahun Penghasilan Masa Sebelumnya Penghasilan Setahun (+) Penghasilan Neto Disetahunkan

  34. PEGAWAI TETAP GAJI BULANAN

  35. PEGAWAI TETAP GAJI MINGGUAN & HARIAN

  36. CONTOH PENGHITUNGAN PEGAWAI HARIAN, TENAGA HARIAN LEPAS PENERIMA UPAH SATUAN/BORONGAN

  37. CONTOH PENGHITUNGAN PEGAWAI HARIAN, TENAGA HARIAN LEPAS PENERIMA UPAH SATUAN/BORONGAN

  38. CONTOH PENGHITUNGAN PEGAWAI HARIAN, TENAGA HARIAN LEPAS PENERIMA UPAH SATUAN/BORONGAN

  39. PEGAWAI TETAP UNTUK PEMBAYARAN RAPEL

  40. CONTOH PENGHITUNGAN PEGAWAI HARIAN, TENAGA HARIAN LEPAS PENERIMA UPAH SATUAN/BORONGAN SI POLAN MENERIMA UPAH HARIAN SEBESART Rp160.000 PERHARI PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ADALAH : UPAH SEHARI DIKURANGI BATAS PENGHASILAN YANG TIDAK KENA PAJAK Rp160.000,00 – Rp150.000,00 = Rp10.000,00 PPh 21 terutang : 5% x Rp10.000,00 = Rp500,00 JIKA SI POLAN TIDAK MEMILIKI NPWP MAKA DIPOTONG PPh 20% LEBIH TINGGI SEHINGGA MENJADI : 5% X 20% X Rp10.000,00 = Rp600,00

  41. CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 Contoh 1 Dr. Slamet Taramandi (bukan PNS), menerima honorarium pembicara di Kemdiknas sebesar Rp 10.000.000,- Penghitungan PPh Pasal 21 5% x (50%Rp 10.000.000) = Rp250.000,- Jika Dr. Slamet tidak punya NPWP 5% x (50%Rp 10.000.000)x 120% = Rp300.000,- Contoh 2 Benny Ganteng (status TK/0)mempunyai NPWP, menerima honorarium sebesar Rp 10.000.000,- / tiap bulan selama 6 bulan sebagai pelatih Di Mabes Polri. Benny Ganteng menyatakan dirinya hanya menerima penghasilan dari Mabes Polri saja. Penghitungan PPh Pasal 21: = ((Rp 10.000.000 x 50%) – PTKP sebulan) x tarif Pasal 17 ayat (1) hurruf a = (Rp 5.000.000 – 1.320.000) x 5% =Rp 1.800.000 x 5% =Rp 90.000,-

  42. CONTOH PENGHITUNGAN BUKAN PEGAWAI • POLAN, PENGAJAR (BUKAN PEGAWAI), MENERIMA HONORARIUM DARI TK • YAYASAN BANK INDONESIA SEBESAR Rp250.000,-/BULAN DARI JULI S.D • DESEMBER 2009. PPh PASAL 21 TERUTANG SETIAP BULANNYA : • PENGHASILAN SEBULAN – PTKP SEBULAN = • Rp250.000 – Rp1.320.000 = NIHIL • PILON, PELATIH (BUKAN PEGAWAI), MENERIMA HONORARIUM DARI TK NEGERI • SEBESAR Rp250.000,- YG HANYA DIBERIKAN SEKALI PADA BULAN AGUSTUS 2009. • PILON PUNYA NPWP. PPh PASAL 21 TERUTANG PADA BULAN AGUSTUS : • PENGHASILAN SEBULAN X TARIF PASAL 17 = • Rp250.000 X 5% = Rp12.500,- • POLIN, PENGAJAR (BUKAN PEGAWAI) MENERIMA HONORARIUM DARI TK KASIH • RP250.000,-/BULAN DARI AGUSTUS S.D DESEMBER 2009. POLIN PUNYA NPWP DAN • JUGA SEBAGAI PENGAJAR DI SEKOLAH LAIN. • PPh PASAL 21 TERUTANG SETIAP BULANNYA : • PENGHASILAN SEBULAN X TARIF PASAL 17 = • Rp250.000 X 5% = Rp12.500* • *PPh PASAL21 MENJADI TERUTANG SEBESAR Rp12.500,- SETIAP BULANNYA • KARENA POLIN MENDAPATKAN PENGHASILAN LAIN DI LUAR PENGHASILAN DARI • TK KASIH

  43. dr. Abdul Gopar, Sp.JP merupakandokterspesialisjantung yang melakukanpraktikdiRumahSakitHarapanJantungSehatdenganperjanjianbahwaatassetiapjasadokter yang dibayarkanolehpasienakandipotong 20% olehpihakrumahsakitsebagaibagianpenghasilanrumahsakitdansisanyasebesar 80% darijasadoktertersebutakandibayarkankepada dr. Abdul Gopar, Sp.JP padasetiapakhirbulan. SelainpraktikdiRumahSakitHarapanJantungSehatdr. Abdul Gopar, Sp.JP jugamelakukanpraktiksendiridiklinikpribadinya. dr. Abdul Gopar, Sp.JP telahmemiliki NPWP danpadatahun 2009, jasadokter yang dibayarkanpasiendaripraktik dr. Abdul Gopar, Sp.JP diRumahSakitHarapanJantungSehatadalahsebagaiberikut:

  44. NenengHasanahadalahpetugasdinasluarasuransidari PT. Tabarru Life. SuamiNenengHasanahtelahterdaftarsebagaiWajibPajakdanmempunyai NPWP, dan yang bersangkutanbekerjapada PT. Kersamanah. NenengHasanahtelahmenyampaikanfotokopikartu NPWP suami, fotokopisuratnikahdanfotokopikartukeluargakepadapemotongpajak. NenengHasanahhanyamemperolehpenghasilandarikegiatannyasebagaipetugasdinasluarasuransi, dantelahmenyampaikansuratpernyataan yang menerangkanhaltersebutkepada PT Tabarru Life. Padatahun 2009, penghasilan yang diterimaolehNenengHasanahsebagaipetugasdinasluarasuransidari PT. Tabarru Life adalahsebagaiberikut:

  45. Neneng Hasanah punya NPWP atau bisa menunjukan NPWP Suami, Surat Nikah dan Kartu Keluarga.

  46. Neneng Hasanah Tidak punya NPWP & tidak bisa menunjukan NPWP Suami, Surat Nikah dan Kartu Keluarga

  47. CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 Contoh 3 Benny Ganteng SH, LLM (memiliki NPWP-bukan PNS) menerima uang rapat sebagai peserta rapat di Mabes Polri sebesar Rp1.000.000,- Penghitungan PPh Pasal 21 : 5% x Rp1.000.000 = Rp50.000,- 5% x (Rp5.000.000) = Rp250.000 Jika Benny Ganteng tidak memiliki NPWP, maka atas uang rapat yang diterima dipotong PPh Pasal 21 sebesar : 5% x 120% x Rp1.000.000 =Rp60.000

More Related