HUKUM ADAT

1. HUKUM ADAT PENGANTAR ILMU HUKUM M. HamidiMasykur, S.H., M.Kn.

2. PENDAHULUAN HUKUM ADAT DASAR PEMBERLAKUAN HUKUM ADAT TATA SUSUNAN RAKYAT INDONESIA

3. PENDAHULUAN

4. DEFINISI : A D A T • Adat merupakan pencerminan drpd kepribadian suatu bangsa, mrpk salah 1 penjelmaan drpd jiwa bangsa ybs dr waktu ke waktu. • Adat mrpk unsur terpenting yg memberikan identitas kpd bangsa ybs. • Adat di Indonesia : Adat di Indonesia dikatakan “Bhineka Tunggal Ika” Maksudnya Indonesia terdiri dr beberapa suku bangsa yg masing2 memiliki adat istiadat yg berbeda2, meskipun dasar serta sifatnya adalah satu, yaitu ke-Indonesiaan-nya.

5. DEFINISI : HUKUM ADAT

6. Lanjutan …..DEFINISI : HUKUM ADAT

7. KESIMPULAN : HUKUM ADAT ADALAH SUATU KOMPLEKS NORMA2 YG BERSUMBER PD PERASAAN KEADILAN RAKYAT YG SELALU BERKEMBANG SERTA MELIPUTI PERATURAN2 TINGKAH LAKU MANUSIA DLM KEHIDUPAN SEHARI-HARI DLM MASYARAKAT, SEBAGIAN BESAR TDK TERTULIS, SENANTIASA DITAATI & DIHORMATI RAKYAT, KARENA MEMPUNYAI AKIBAT HUKUM (SANGSI DALAM HUKUM ADAT).

8. ADAT & HUKUM ADAT HUKUM ADAT ADAT hubungan

9. Tidak semua adat mrpk hukum. Ada perbedaan antara adat istiadat biasa dgn hukum adat. VON VOLLEN HOVEN :HANYA ADAT YG BERSANGSI YG MEMPUNYAI SIFAT HUKUM SERTA MRPK HK. ADAT TER HAAR  TEORI KEPUTUSAN : SANGSI HK. ADAT BERUPA REAKSI DR MASY. HK. YBS YG DLM PELAKSANAANNYA SUDAH BARANG TENTU DILAKUKAN o/ PENGUASA MASY. HK DIMAKSUD, DGN MENJATUHKAN SANGSI THD SI PELANGGAR PERATURAN ADAT, MENJATUHKAN KEPUTUSAN HUKUMAN.

10. SIFAT HUKUM ADAT • HUKUM ADAT ADALAH HUKUM NON STATUTAIR (TIDAK TERTULIS). DJOJODIGOENO : “Sumber Hk. Adat Indonesia adl urgeran2 (norma2 kehidupan sehari2) yg langsung timbul sbg pernyataan kebudayaan orang Indonesia asli, tegasnya sbg pernyataan rasa keadilannya dlm hub. pamrih (hub. pamrih=hub. antar orang dgn sesamanya guna usaha memenuhi kepentingan, misal : business relations, zakelijke verhoudingen).” • HUKUM ADAT TIDAK STATIS. SOEPOMO : “Hk. Adat terus menerus dlm keadaan tumbuh & berkembang seperti hidup itu sendiri.” VAN VOLLEN HOVEN :  “Hk. Adat pd waktu yg telah lampau agak beda isinya; Hk. Adat menunjukkan perkembangan.”  “Hk. Adat berkembang &maju terus; keputusan2 adat menimbulkan hk. adat.”

11. DASAR PEMBERLAKUAN HUKUM ADAT

12. SEBELUM INDONESIA MERDEKA

13. JAMAN PENJAJAHAN KOLONIAL BELANDA • Ps. 21 ayat (2) I.S. : “Dlm wil. kerajaan2 yg diberikan hak swapraja, algemene ver ordiningen (peraturan per-UU-an umum) hanya dpt berlaku sepanjang tdk bertentangan dgn hk yg berlaku di daerah2 ybs.” • Ps. 130 I.S. : “terdapat daerah2 dimana Bangsa Indonesia diberikan kebebasan u/ mmenganut hukumnya sendiri.” • Ps. 131 ayat (6) I.S. : “Selama ordonansi mengenai hk. Perdata materiil bg orang Indonesia & Timur Asing belum terbentuk, maka akan tetap berlaku hk. Adat mereka.” • Ps. 75 ayat (3) & (4) RR: “bahwa sekedar per-UU-an bg gol. Bangsa Eropa o/ Gubernur Jenderal Belanda u/ Bangsa Indonesia & sekedar orang Indonesia tdk menyatakan dgn sukarela bahwa ia akan dikuasai o/ hk. Dagang Eropa, mk u/ gol. Bangsa Indonesia, hakim harus melakukan (dlm lap. perdata) hk. Adat, asalkan hk. Adat itu tdk bertentangan dgn dasar2 keadilan yg diakui umum.”

14. JAMAN PENJAJAHAN JEPANG • Ps. 3 UU No.1 Th.1942 tgl. 7 Maret 1942 : “Semua badan2 pemerintahan & kekuasaannya, hukum & UU dr pemerintah yg dahulu, tetap diakui sah buat sementara waktu, asal sj tdk bertentangan dgn aturan Pemerintah Militer.”

15. SETELAH INDONESIA MERDEKA

16. TIDAK BERLAKU !!! UU No. 19 Th. 1964 (Ketentuan2 Pokok Kekuasaan Kehakiman) • Pasal 3 : “Pengadilan mengadili menurut hukum sebagai alat Revolusi berdasarkan Pancasila menuju masyarakat Sosialis Indonesia.” Penjelasan Ps. 3 : “Pengadilan mengadili menurut hukum yang dijalankannya dengan kesadaran, bahwa hukum adalah landasan dan alat Negara dan dimana Negara ada di dalam Revolusi menjadi alat Revolusi, yang memberi Pengayoman agar cita-cita luhur Bangsa tercapai dan terpelihara dan bahwa sifat-sifat hukum adalah berakar pada kepribadian Bangsa, serta dengan kesadaran bahwa tugas Hakim ialah dengan bertanggung-jawab sepenuhnya kepada negara dan Revolusi turut serta membangun dan menegakkan masyarakat adil dan makmur yang berkepribadian Pancasila, menurut garis-garis besar haluan Negara.” • Pasal 17 (2) : “Putusan itu harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau apabila hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, alasan-alasan dan dasar-dasar pengadilannya.” • Penjelasan Pasal 10 : “Dengan positif ditentukan bahwa hakim wajib mencari dan menemukan hukum. Hakim dianggap mengenal hukum. Karena itu ia tidak boleh menolak memberi keadilan. Hakim mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam masyarakat. Andai kata ia tidak dapat menemukan hukum tertulisnya. Ia wajib mencari hukum tak tertulisnya atau memutus sebagai seorang yang bijaksana dengan bertanggung-jawab kepada Negara dan Revolusi. Ia wajib berani memutus, demi keadilan dan Pengayoman, untuk ikut serta membangun masyarakat yang adil dan makmur. Penolakannya akan sungguh menurunkan derajat dan martabatnya.” • Pasal 20 (1) : “Hakim sebagai alat Revolusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dengan mengintegrasikan dari dalam masyarakat guna benar-benar mewujudkan fungsi hukum sebagai pengayoman.” • Kesimpulan dr Penjelasan Umum : bahwa yg dimaksud dgn “hukum tak tertulis” adalah hukum adat.

17. TIDAK BERLAKU !!! UU No. 14 Th. 1970(Ketentuan2 Pokok Kekuasaan Kehakiman) • Pasal 3 (2) : “Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan yang berdasarkan Pancasila.” • Penjelasan Pasal 14 (1) : “Hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum. Pencari keadilan datang padanya untuk mohon keadilan. Andai kata ia tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung-jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, Bangsa dan Negara.”

18. Pasal 23 (1) : “Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.” • Pasal 27 (1) : “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.”

19. Penjelasan Umum Bagian 7 : “Penegasan bahwa peradilan adalah Peradilan Negara, dimaksudkan untuk menutup semua kemungkinan adanya atau akan diadakannya lagi Peradilan-peradilan Swapradja atau Peradilan Adat yang dilakukan oleh bukan badan peradilan Negara. Ketentuan ini sekali-kali tidak bermaksud untuk mengingkari hukum tidak tertulis, melainkan hanya akan mengalihkan perkembangan dan penetrapan hukum itu kepada Peradilan-peradilan Negara.” “Dengan ketentuan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dengan mengintegrasikan diri dalam masyarakat, telah terjamin sepenuhnya bahwa perkembangan dari penetrapan hukum tidak tertulis itu akan berjalan secara wajar.” kesimpulan : bahwa yg dimaksud dgn “hukum tak tertulis” adalah hukum adat.

20. UU No. 4 Th. 2004(Kekuasaan Kehakiman) • Pasal 3 (2) : ”Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.” • Pasal 25 (1) : “Segala putusan pengadilan selain memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.” • Pasal 28 (1) : “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasakeadilan yang hidup dalam masyarakat.”

21. TATA SUSUNAN RAKYAT INDONESIA

22. PERSEKUTUAN HUKUM • PERSEKUTUAN HUKUM mrpk kesatuan2 yg memp. tata susunan yg teratur & kekal serta memiliki pengurus sendiri & kekayaan sendiri, baik kekayaan materiil maupun kekayaan imateriil. • Contoh PERSEKUTUAN HUKUM : • Famili di Minangkabau = persekutuan hukum, sebab memiliki : a. tata susunan yg tetap, yi tdr a/ bbrp bag. yg disebut “rumah” atau “jurai”, selanjutnya jurai ini tdr a/ bbrp nenek dgn anak2 nya (pa & pi); b. pengurus sendiri, yi yg diketuai o/ seorang penghulu andiko,sedangkan jurai dikepalai o/ seorang tungganai atau mamak kepala waris; c. harta pusaka sendiri yg diurus o/ penghulu andiko. Disamping itu famili bertindak sbg kesatuan thd famili lain, thd orang2 asing serta thd pemerintah atasan. • Desa di Jawa = persekutuan hukum, sebab memiliki : a. tata susunan yg tetap; b. pengurus sendiri; c. harta kekayaan sendiri. Disamping itu desa memp. wil. sendiri serta bertindak sbg kesatuan thd dunia luar & tdk mungkin desa itu dibubarkan.

23. STRUKTUR PERSEKUTUAN HUKUM • Struktur Persekutuan Hukum di Indonesia dpt digolongkan mjd 2: • Persekutuan Genealogis; Struktur persekutuan hukum yg didasarkan pd faktor genealogis, yi faktor yg melandaskan pd kpd pertalian darah suatu keturunan. Misal : Persekutuan genealogis di Lampung (suku pubian), di Aceh (suku gayo) • Persekutuan Teritorial; Struktur persekutuan hukum yg didasarkan pd faktor teritorial, yi faktor yg terikat pd suatu daerah ttt atau berdasarkan lingkungan daerah. Misal : Aceh (Gampong, Meunasah), di Jawa, Bali, Lombok, Madura, Sumatra Selatan, Sumatra Timur, Sulawesi Selatan, Minahasa, Ambon. • Persekutuan genealogis dalam perkembangannya semakin ditinggalkan dan mengalami teritorialisasi (beralih ke persekutuan teritorial). Demikian juga persekutuan teritorial jg sudah semakin sulit dicari diakibatkan pergaulan antar daerah yg sdh semakin erat & tjd saling mempengaruhi dlm tata kehidupan sehari2, sehingga memperkecil atau malah menghapus perbedaan yg mencolok antar daerah.

24. Persekutuan Genealogis • Dasar Persekutuan Genealogis : • Patrilineal  pertalian darah mnrt garis bapak, misal : pd suku Batak, Nias, Sumba; • Matrilineal  pertalian darah mnrt garis ibu, misal : di Minangkabau; • Parental  pertalian darah mnrt garis ibu & bapak, misal : pd suku Jawa, Sunda, Aceh, Dayak.

25. Persekutuan Teritorial • Ada 3 jenis persekutuan teritorial : • Persekutuan desa apabila ada segolongan orang terikat pd 1 tmp kediaman yg didalamnya termasuk dukuh2 yg terpencil yg tdk berdiri sendiri, sedang pr pejabat pemerintahan desa semuanya bertempat tinggal di dalam pusat kediaman itu. Misal : desa di Jawa & di Bali. • Persekutuan daerah  apabila di dalam suatu daerah ttt terletak bbrp desa yg masing2 memp. tata susunan & pengurus sendiri2 yg sejenis, tetapi semuanya mrpk bag. bawahan dr daerah, yg memiliki harta benda & menguasai hutan & rimba, dikelilingi tanah2 yg ditanami maupun tanah2 yg ditinggalkan penduduk desa itu. Misal : marga di Sumatra Selatan dgn dusun2 di dalam daerahnya. • Perserikatan (beberapa kampung) apabila bbrp persekutuan kampung yg terletak berdekatan mengadakan permufakatan u/ memelihara kepentingan2 bersama, misalnya akan mengadakan pengairan, dimana u/ memelihara keperluan bersama itu diadakan suatu badan pengurus yg bersifat kerja sama antar pengurus2 desa itu. Tetapi kekuasaan tertinggi thdp tanah2 di dalam daerah desa/kampung itu tetap ada pd tangan pengurus desa/kampung ybs. Misal : persekutuan huta-huta di suku Batak.

26. Muncul struktur persekutuan hukum gabungan antara Persekutuan Genealogis dan Persekutuan Teritorial: • Wajib dipenuhi 2 syarat sekaligus, yaitu : a. harus masuk dlm 1 kesatuan genealogi; & b. harus berdiam di dalam daerah persekutuan ybs. • Misal : di P. Mentawai (Uma), P. Nias (Euri), Tapanuli (Kuria & Huta), Minangkabau (Nagari), Palembang (marga), Maluku (Negorij).

27. 19 LINGKARAN HK. ADAT / LINGKUNGAN HK. ADAT • Oleh VAN VOLLEN HOVEN dlm buku “Adatrecht 1”. • Meliputi : • Aceh; • Tanah Gayo – Alas, Batak, Nias; • Daerah Minangkabau & Mentawai; • Sumatra Selatan; • Daerah Melayu (Sumatra Timur, Jambi, Riau); • Bangka & Belitung; • Kalimantan; • Minahasa; • Gorontalo; • Daerah Toraja; • Sulawesi Selatan; • Kepulauan Ternate; • Maluku, Ambon; • Irian; • Kepulauan Timor; • Bali, Lombok, Sumbawa Barat; • Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura; • Daerah2 Swapraja (Surakarta & Yogyakarta); • Jawa Barat. APAKAH MASIH UP 2 DATE ???

28. Thank You ! www.themegallery.com