Seminar Nasional Pencegahan Korupsi melalui Reformasi Birokrasi Hotel Four Seasons, Jakarta

1. Seminar Nasional Pencegahan Korupsi melalui Reformasi Birokrasi Hotel Four Seasons, Jakarta Kamis, 1 Nopember 2007 REFORMASI BIROKRASI PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI Disampaikan oleh: Prof. Dr. Anwar Nasution Ketua BPK RI

2. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESA VISI Menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang bebas, mandiri, dan profesional serta berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan

3. TUGAS BPK Dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan, UUD 1945 menugaskan BPK memeriksa : • semua penerimaan negara darimana pun sumbernya; • dimana uang negara itu disimpan; dan • untuk apa uang negara tersebut dipergunakan; Diketiga lapis pemerintahan di Indonesia: Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

4. Peran BPK Sekarang & Mendatang Membantu masyarakat dan pengambil keputusan untuk melakukan alternatif pilihan masa depan Mendalami kebijakan dan masalah publik Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi bagi peningkatan efektivitas dan efisiensi kebijakan pemerintah serta ketaatan atas aturan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan Membantu Pemerintah melakukan perubahan struktural BUMN maupun Badan Layanan Umum seperti sekolah, universitas dan rumah sakit Membantu Pemerintah untuk mengimplementasikan paket ketiga UU tentang Keuangan Negara tahun 2003-2004 melalui: a. Penyatuan Anggaran non-bujeter dan kegiatan quasi-fiskal ke dalam APBN b. Memperjelas peran dan tanggung jawab lembaga negara pada semua tingkatan c. Mendorong proses penyiapan, pelaksanaan dan pelaporan Anggaran Negara yang transparan dan akuntabel . d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas transaksi keuangan antara instansi Pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah serta antara keduanya, maupun antara Pemerintah dengan BUMN, BUMD serta perusahaan swasta yang mendapatkan subsidi dari Negara. Posisi BPK saat ini (2007) Upaya Pemberantasan Korupsi dengan melaporkan tindakan KKN kepada penegak hukum; Kepolisian, Kejaksaan Agung / Tim Tastipikor dan Komisi Pemberantasan Korupsi

5. Kenapa BPK perlu melakukan Reformasi Birokrasi ? • Kedudukan dan peranan BPK telah dipulihkan dalam era reformasi agar sesuai dengan UUD 1945. Dalam masa pemerintahan Orde Lama maupun Orde Baru masa lalu, BPK adalah dibawah kontrol Pemerintah. Pemerintah mengontrol BPK melalui anggaran, personil, obyek pemeriksaan maupun metode serta isi laporan pemeriksaan. • Dimasa lalu, BPK tidak boleh melakukan pemeriksaan sektor-sektor ekonomi yang merupakan ’tambang emas’ KKN Orde Baru, seperti Bank Indonesia, bank-bank negara/BPD dan berbagai BUMN/BUMD lainnya, Setneg, Pertamina dan kontraktor minyak asing. Pada masa Orde Baru, Bulog boleh diperiksa oleh BPK, tapi metoda pemeriksaan dan isi laporan pemeriksaan harus dibicarakan dulu dengan Setneg sebelum diterbitkan agar tidak menimbulkan ’gejolak politik’. Pada waktu itu, peranan BPK diambil alih oleh pengawas internal Pemerintah: Irjenbang, BPKP, Irjen/SPI, Bawasda Ptrovinsi dan Bawasda Kabupaten/Kota. Hingga saat ini, UU No. 28 Tahun 2007 masih melarang BPKmemeriksa penerimaan negara dari pajak. • Dimasa lalu, pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara sangat rendah karena dikaitkan dengan sogok. Akibatnya, laporan pemeriksaan tidak ada manfaatnya bagi pengambilan keputusan dan untuk melakukan antisipasi sehingga terjadilah krisis ekonomi tahun 1997-98. Untuk mengatasi krisis itu, tidak satu orang pun akuntan dan ahli hukum dan lembaga Indonesia yang diikut sertakan oleh IMF, Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia untuk mengaudit ulang bank-bank dan dunia usaha nasional yang ambruk karena krisis.

6. 4. Reformasi sistem politik, sistem pemerintahan dan sistem ekonomi dan globalisasi sejak tahun 1988 menuntut terwujudnya tata kelola (good governance) keuangan negara yang baik, transparan dan akuntabel. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara merupakan bagian dari perwujudan demokrasi politik. Semboyan Revolusi Amerika Serikat juga semakin bergema di Indonesia: ”no tax without representation” Transparansi dan akuntabilitas keuangan negara dapat meniadaklan rasa saling curiga dan kecemburuan antar daerah sehingga dapat menjamin terpeliharanya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam era otonomi daerah dewasa ini. Kenapa BPK perlu melakukan Reformasi Birokrasi ? (lanjutan 1) 6

7. 7. Transparansi dan akuntabilitas fiskal merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan efektipitas dan efisiensi mekanisme pasar yang dianut dalam era deregulasi dewasa ini. 8. Transparansi dan akuntabilitas fiskal merupakan bagian dari prasyarat bagi kemampuan ekonomi nasional dalam menghadapi globalisasi perekonomian. Tidak akan ada investor dalam negeri maupun luar negeri membeli SUN (Surat Utang Negara) yang diperlukan untuk menutup defisit anggaran jika tidak ada transpatransi dan akuntabilitas fiskal. 9. Hasyrat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas fiskal dan untuk meningkatkan efisiensi serta efektifitas penggunaan keuangan negara tercermin dalam Ketiga Paket Undang-Undang Keuangan Negara tahun 2003-2004. Kenapa BPK perlu melakukan Reformasi Birokrasi ? (lanjutan 2) 7

8. 2004/2005 TRANSFORMASI BPK • Revitalisasi Fungsi BPK: • Menjadi independen dan profesional dengan dukungan : • Perundang-undangan (UUD 1945, UU BPK, Paket UU KN) • Perubahan lingkungan eksternal (demokratisasi, desentralisasi, otonomi, good governance, pemberantasan KKN) • Penyusunan dan Implementasi Renstra BPK 2006-2010 • Pelaksanaan program Reformasi Birokrasi • Fungsi BPK belum Optimal: • Dibawah pengaruh Pemerintah : • 1. Obyek pemeriksaan dibatasi • 2. Organisasi, anggaran, dan personil, metode pemeriksaan dan Laporan pemeriksaan dikontrol. • Integritas dan Profesionalime tidak dapat berkembang

9. Peraturan Perundang-udangan Organisasi dan Tata Kerja Sistem dan Prosedur Kerja Sarana dan Prasarana Kerja Arah & Kendali : Manajemen Kinerja Kode Etik BPK RI Pengawasan Internal SDM BPK • Peningkatan : • Independensi • Integritas • Profesionalisme • Menegakkan Tata • Kelola yang baik • Memenuhi Kebutuhan dan • harapan pemilik • kepentingan Kompetensi Teknis/ Manajerial dan Perilaku Pengelolaan SDM Pematangan dan Pemantapan Hubungan dan Kerjasama dengan Stakeholders REFORMASI BIROKRASI BPK RI

10. Peraturan Perundang-undangan

11. Peraturan Perundang-undangan (Lanjutan)

12. Peraturan Perundang-undangan (Lanjutan)

13. Organisasi dan Tata Kerja

14. Sistem dan Prosedur

15. Sarana dan Prasarana Kerja

16. Pengelolaan SDM

17. Hubungan dan Kerjasama dengan Stakeholders

18. HASIL REFORMASI BIROKRASI YANG TELAH DICAPAI 1.1 Menerapkan sistem reward dan punishment. Tindakan pertama Ketua BPK setalah dilantik pada bulan Desember 2004 adalah memecat auditor yang menerima suap dari Dana Abadi Umat (DAU) dan menindak auditor yang mengabaikan kode etik dan bertindak sebagai ‘wistle blower’ bagi LSM serta instansi lain dalam mengaudit KPU (Komisi Pemilihan Umum). Reward Memberikan penghargaan Satyalancana Wira Karya kepada pegawai yang berprestasi dalam bidang pemeriksaan : Tahun 2004 : 29 Orang Tahun 2005 : 18 Orang Tahun 2006 : 28 Orang Punishment • PERBAIKAN INTERNAL :

19. HASIL REFORMASI BIROKRASI YANG TELAH DICAPAI (Lanjutan) 1.2 Menambah jumlah personil secara signifikan dengan latar belakang pendidikan sesuai dengan kebutuhan (Lampiran I), berkenaan dengan peningkatan mutu serta perluasan objek pemeriksaan dan kantor perwakilan BPK. 1.3 Meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial melalui berbagai pendidikan dan pelatihan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. 1.4 Mempercepat kenaikan pangkat bagi auditor berprestasi. 1.5 Merubah struktur personil yaitu dengan menarik tenaga baru dari luar BPK yang berusia lebih muda dan dengan latar belakang pendidikan yang lebih baik. 1.6 Mengelola SDM berdasarkan Human Resources Manajement Plan. 1.7 Meningkatkan mutu pemeriksaan. 1.8 Memperluas obyek pemeriksaan termasuk KPS, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Pajak.

20. HASIL REFORMASI BIROKRASI YANG TELAH DICAPAI (Lanjutan) 1.9 Mengupayakan peningkatan anggaran BPK Tahun 2004 : Rp 304,772 Miliar Tahun 2005 : Rp 329,395 Miliar Tahun 2006 : Rp 690,231 Miliar Tahun 2007 : Rp 1,275,833 Miliar Tahun 2008 : Rp 1,585,299 Miliar dengan meningkatkan anggarannya, mulai tahun 2005 BPK tidak lagi meminta uang pemeriksaan dari auditee. 1.10 Mengupayakan peningkatan kesejahteraan pegawai berupa kenaikan tunjangan kegiatan. Sejalan dengan prestasinya untuk menyelamatkan uang negara, penghasilan dan fasilitas kerja pegawai BPK sudah dapat ditingkatkan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. 1.11 Mengukur kinerja satuan kerja dengan menggunakan pendekatan balanced scorecard. 1.12 Menetapkan standar biaya khusus untuk pemeriksaan. 1.13 Menjalin hubungan yang erat dengan BPK luar negeri melalui forum INTOSAI, ASOSAI, maupun kerjasama bilateral. sebelumnya1.613.266

21. HASIL REFORMASI BIROKRASI YANG TELAH DICAPAI (Lanjutan) 2. Menyusun Rencana Kerja Strategis (Strategic Plan) tahun 2005-2010. 3. Hasil Pemeriksaan: 3.1 Perbaikan Sistem Keuangan Negara 3.2 Penyelamatan Keuangan Negara 3.3 Upaya Pemberantasan Korupsi

22. 3.1 PERBAIKAN SISTEM KEUANGAN NEGARA • Pertama, membantu Pemerintah untuk menyusun standard akuntansi pemerintahan. • Kedua, menetapkan standard pemeriksaan keuangan Negara, setelah menerima masukan pemikiran dari Pemerintah, akademisi dan kalangan profesi. • Ketiga, memperbaiki dan menstandardisir sistem akuntansi keuangan negara pada Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan Tahun 2003 dan 2005. • Keempat, mendorong agar Pemerintah menggunakan tenaga-tenaga akuntansi dalam posisi struktur pengelola Keuangan Negara, baik di tingkat pusat hingga daerah, BUMN maupun BUMD. • Kelima, mendorong modernisasi dan sinkronisasi sistem komputer instansi Pemerintah agar terintegrasi dan kompatible antara satu dengan lainnya. • Keenam, mendorong dan membantu Pemerintah untuk mengkonsolidasikan seluruh rekeningnya dalam mewujudkan sistem perbendaharaan tunggal dan menyatukan semua anggaran non-bujeter dan kegiatan quasi kedalam APBN. • Ketujuh, membantu Pemerintah untuk pengelolaan keuangan sekolah, rumah sakit dan badan pelayanan umum lainnya dalam sistem otonomi, termasuk otonomi daerah dewasa ini. • Kedelapan, membantu Pemerintah untuk menertibkan PNBP, seperti Kepolisian, Kejaksaan maupun pengadilan, termasuk Mahkamah Agung. • Kesembilan, membantu Pemerintah untuk mengoptimisasikan penerimaannya dari penambangan sumber daya alam termasuk minyak bumi. Dalam kaitan ini, BPK telah meminta BP Migas untuk memperbaiki sistem keuangannya dan merasionalisir ‘cost recovery’ penambangan migas. • Kesepuluh, membantu Pemerintah untuk merasionalisir pengelolaan BUMN dan BUMD termasuk percepatan restrukturalisasi kredit bermasalah bank-bank negara untuk menurunkan NPL nya.

23. 3.2 PENYELAMATAN KEUANGAN NEGARA (HAPSEM II TA 2006) • Audit PNBP  peningkatan penerimaan Negara Rp 24,51 triliun dan US$ 0,75 juta • Audit LKPP  penertiban rekening 2.260 rekening senilai Rp 11,54 triliun • Audit LKD Provinsi, Kabupaten/Kota  • terdapat aset senilai Rp 17,06 triliun yang pengelolaannya tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. • Kerugian Negara senilai Rp 33,072 miliar dan US$ 5,526 ribu, telah diselamatkan/disetor ke Kas Negara sebesar Rp 3,185 miliar dan US$504,00 ribu dan ke Kas Daerah sebesar Rp 2,02 miliar • Audit Dana Pensiun BNI-46  temuan senilai Rp 35,93 miliar dan US$ 32.980,00 ribu. • Audit Lumpur Lapindo  temuan biaya ekonomi negara hingga 2015 sebesar Rp 32,89 triliun • Audit PT Asuransi Jiwasraya  temuan senilai Rp 31,90 miliar

24. 3.3 UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI • Tahun 2005, BPK telah menyampaikan 10 laporan dugaan tindak pidana korupsi kepada DPR dan penegak hukum dengan nilai total indikasi kerugian negara sebesar Rp2,9 triliun dan US$4,2 juta. • Tahun 2006, BPK telah menyampaikan 7 laporan dugaan tindak pidana korupsi kepada DPR dan penegak hukum dengan nilai total indikasi kerugian Negara sebesar Rp 205,08 miliar dan US$ 32.980,00 ribu.

25. Lampiran I DATA PEGAWAI BPK RITAHUN 2004 - 2006 PENAMBAHAN PEGAWAI BPK RITAHUN 2007 Jumlah Pegawai BPK RI s.d. Akhir Tahun 2007 direncanakan menjadi 5.401 orang yang terdiri dari 3.222 Orang akuntan dan 2.179 Orang non akuntan.

26. TERIMA KASIH