Filsafat Hukum Islam

1. Filsafat Hukum Islam M. Sularno, Program StudiHukum Islam, FakultasIlmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

2. X PEMBAHARUAN HUKUM ISLAMA. MUKADIMAH* Mengkaji ulang hukum Islam (Fiqh) agar tetap aktual merupakan hal yang menarik, namun perlu kehati-hatian. * Kaji ulang dan upaya reaktualisasi hukum Islam perlu didasari dg pemahaman tentang hikmah, asrar, dan nilai filosofis dari detiap materi hukum, serta maqasid dan hakikat disyari’atkanya hukum oleh Allah. * Tindakan Umar bin Khatab dan para Mujtahid / Fuqaha masa lalu membuahkan koleksi fiqh standard yg harus dihargai, namun se- telah umat Islam dan zaman mengalami perubahan cepat dan ber sifat makin praktis, mendorong para fuqaha’ penerus untuk meng- kaji ulang formula fiqh standard itu menuju formula baru agar relevan dengan zamannya.

3. B. FAKTOR PENDORONG PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM1. Perubahan situasi dan kondisi zaman membawa perubahan cara berfikir para ulama/ fuqaha’, berubah pula cara memberi inter- pretasi atas kehendak Allah, lalu membawa perlunya perubahan dalam merumuskan fiqih (hukum Islam). 2. Banyaknya masalah hukum dalam kehidupan sosial masa kini yg belum terjangkau oleh rumusan fiqh (hukum Islam) lama. 3. Formulasi fiqh lama yang telah ada banyak yg sudah kurang me- miliki daya laku di tengah masyarakat kini. 4. Perkembangan IPTEK membawa perubahan sikap masyarakat dalam merespon hukum, sehingga perlu pemikiran dan formulasi fiqih baru. 5. Dewasa ini bermunculan persoalan hukum di tengah masyarakat yang cukup cepat, sementara keterediaan rumusan fiqh lama ter batas, shg perlu digali dan dirumuskan fiqh baru.

4. C. PRINSIP- PRINSIP PEMBINAAN HUKUM ISLAM1. Tauhidullah 2. Muwafaqat al-Sahih al-Manqul Li Sarih al_ma”qul (Kesesuaian antara wahyu yg sahih dengan penalaran yg sarih). 3. Al-Ruju’ ila Al-Qur’an wa Al-Sunnah. 4. Al-Adalah 5. Al-Haqiqah fi al-A’yan La fi al-azhan (Kebenaran terdasar pada kenyataan, bukan pada alam ide / cita-cita). 6. Al-Hurriyyah 7. Al-Musawah, dll.C. SASARAN PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM1. Hal-hal yang menyangkut bidang kehidupan sosial, yakni bidang mu’amalah. Kaidah : Prinsip dlm persoalan ibadat bagi mukallaf adalah ta’abbud tanpa perlu melihat pada nilai atau hikmah, sedangkan prinsip dlm persoalan mu’amatat (‘adat) adalah melihat pada nilai atau hikmah.

5. Dari kaidah di atas dpt dipahami bahwa pembaharuan hukum Islam dlm bidang mu’amalah dpt dilakukan meliputi segala bentuk mu’a- malah, selama tidak bertentangan dg prinsip dan jiwa syariat Islam itu sendiri. Syri’at dlm bidang mu’amalat pada umumnya hanya me- ngatur dan menetapkan dasar-dasar hukum secara umum.2. Hukum Islam di bidang Ibadat mahdhah tidak terbuka adanya pem- baharuan, melainkan materinya harus berorientasi pada nash Qur’an dan Sunnah yg telah mengatur secara jelas ttg tata cara pelaksanan ibadah tersebut. Namun demikian, pembaharuan dalam bidang sarana dan prasarana ibadah mungkin untuk dilakukan.(Fathur- raman Jamil).* Mencari hikmah dan asrar, serta nilai filosofis dapat dilakukan dalam bidang ibadat, namun jika tidak ditemukan, janganlah menjadi alasan untuk tidak mengamalkannya.

6. E. REALISASI PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM * Reinterpretasi terhadap Al-Qur’an dan Al-Sunnah dalam rangka pembaharuan hukum Islam perlu didukung dengan : 1. Ijtihad hukum Islam ( terutama dilakukan secara jama’I / kolektif, melibatkan lintas disiplin ilmu. 2. Mengurangi sikap pentaqdisan terhadap fiqih dengan tetap menghargainya. 3. Membudayakan kajian secara muqaran / perbandingan terhadp fiqih dan ilmu terkait lainnya. 4. Fasilitasi dari pemerintah, terutama kebijakan / regulasi dan finansial. 5. Networking antara Ulama, ilmuwan, pejabat eksekutif, legisltf, yudikatif, ormas Islam, orpol, dan masyarakat. 6. Sosialisasi hasil-hasil ijtihad secara meluas.