Pengembangan & Rencana Induk IT Dalam Mendukung e-Government

1. Pengembangan & RencanaInduk IT DalamMendukung e-Government

2. Latar Belakang • Pesatnya perkembangan Telekomunikasi, Media dan Informatika (Telematika) secara global • Instruksi Presiden RI no. 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia • Penerapan Teknologi Informasi (TI) dilingkungan Pemerintahan merupakan faktor pendukung pembangunan yang mencakup aspek POLEKSOSBUD & Hukum dimana Pemerintah bisa memfasilitasi informasi kepada masyarakat dan pelaku bisnis yang dapat diakses baik dalam lingkup lokal/regional maupun global. • UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah • Globalisasi perdagangan

3. Maksud dan Tujuan • Mengembangkan dan mengoptimalkan Sumber Daya yang diarahkan untuk menumbuhkembangkan perekonomian serta menjawab tantangan globalisasi perdagangan dunia • Membangun Sistem Informasi yang berorientasi kepada: • Sistem Informasi Eksekutif • Sistem Informasi pendukung pengambil kebijakan • Kesamaan persepsi dan satu definisi tentang data dan informasi program pembangunan serta meningkatkan kinerja dan koordinasi antar instansi Pemda maupun dengan Pemerintahan lainnya • Mengintegrasikan dan menyusun pengembangan sistem informasi berbasis teknologi informasi guna mengakomodasi pelayanan informasi masyarakat dan pelaku usaha

4. Sasaran • Tersedianya data-data dan informasi yang akurat sebagai bahan acuan kegiatan berbagai program pembangunan serta terciptanya kesinambungan pembangunan • Terbentuknya satu sistem infromasi manajemen pemerintah yang dapat diakses secara online dalam 24 jam per hari • Membangun sistem informasi luas yang berorientasi kepada peningkatan pelayanan dan efisiensi manajemen Pemerintahan seperti berikut: • Internal Instansi Pemerintah Kota • Antar Pemerintah (Government-to-Government, G-to-G) • Antar Pemerintah Pelaku Bisnis (Government-to-Business, G-to-B) • Antar Pemerintah dengan Masyarakat (Government-to-Citizens, G-to-C) • Terbentuk Sistem Informasi elektronis Pemerintah Kota • Terciptanya satu Pusat Bank Data (Data Warehouse) dan standardisasi data serta sistem aplikasi Pemerintah Kota • Implikasi positif terhadap peningkatan ekonomi melalui pemberdayaan informasi yang dapat diakses secara online pada tingkat lokal/regional maupun global.

5. Nation-wide IP Backbone Model Jaringan e-Government Kab Propinsi Kab PEMKOTA Kota Lembaga Badan Dinas Kec-2 Kec-1 Kec-n KECAMATAN KECAMATAN LEMBAGA Kantor Walikota KECAMATAN BADAN KECAMATAN DINAS

6. MASYARAKAT/PENDUDUK AKSES S E R V IC E S e-Gov PemKo S E R V IC E S S E R V IC E S PELAKU EKONOMI/REKANAN AKSES ANTAR PEMERINTAH AKSES SUPPORT / SERVICES AKSES INTERNAL PEMKO Dinas/Badan/Lembaga B-1 B-2 D-1 D-2 L-1 L-2 Model Interaksi Kegiatan Pemerintahan ·Kegiatan Pelayanan MasyarakatPelayanan perijinan dan lainnya sesuai dengan rekomendasi Depdagri dan kebutuhan PemKota sendiri·Kegiatan Koordinasi Antar PemerintahanKegiatan pelaporan, koordinasi dan lain-lain, antar PemKo/Pemkab/Pemprop/Pusat·Kegiatan BisnisKegiatan transaksi bisnis antara PemKo dengan pelaku bisnis dan Investor·Kegiatan Operasional dan Pelayanan Internal Pemerintah KotaKegiatan internal PemKo yaitu: antar instansi, lembaga dan lainnya dilingkungan PemKota

7. Arsitektur Informasi e-Government Arsitektur informasi ini menggambarkan model alur pembentukan informasi dari unit operasional, informasi taktis dan informasi strategis yang digunakan di lingkungan PemKota . Informasi yang dihasilkan berupa informasi untuk pimpinan, informasi umum dan informasi strategis untuk umum, informasi pemerintahan dan informasi kegiatan dan transaksi internal

8. INTERNET INTERNET Internet Intranet INTRANET INTRANET Media Akses Informasi e-Government Media akses informasi adalah sarana akses yang digunakan oleh jajaran pimpinan, masyarakat umum maupun pegawai dan instansi terkait untuk mendapatkan dan memasukkan informasi. Jenis, sifat dan peruntukan informasi tersebut berbeda pemanfaatannya, maka dibuat media akses informasi dan otoritas akses yang berbeda. Media akses umum digunakan internet, sedangkan untuk jajaran pimpinan dan personil dilingkungan PemProp dan instansi terkait lainnya digunakan intranet. MEDIA AKSES MEDIA AKSES PUBLIK PUBLIK INFORMASI INFORMASI INTERNET INTERNET UMUM UMUM PIMPINAN PIMPINAN PEMPROP PEMPROP INFORMASI INFORMASI INTRANET INTRANET INTRANET STRATEGIS & STRATEGIS & TAKTIS TAKTIS INSTANSI INSTANSI INFORMASI INFORMASI KEGIATAN KEGIATAN PDE/INFORKOM PDE/INFORKOM OPERASIONAL OPERASIONAL

9. Aplikasi online berbasis WEB InfoKom & Humas • Layanan informasi internal: • Laporan elektronis (PemKo – PemProp dan Pusat) • Aplikasi Database Online • Executive Information System • Decision Support System • Info lainnya sesuai kebutuhan dapat diaplikasikan dengan memanfaat-kan Internet Protocol berbasis Web • Layanan Publik: (eksternal) • Info Pemerintahan/Pembangunan • Info layanan PemKo seperti: Lisensi, Retribusi, Pajak, IMB, dll. • Peluang investasi, Pariwisata, regulasi, bisnis & perdagangan, dll. • SIUP, NPWP,dll sesuai kebutuhan Pusat Informasi Remote Node

10. RENCANA INDUKPEMBANGUNAN E-GOVERNMENT

11. Membangun Bank Data Implementasi e-Government berbasis IT diarahkan untuk membangun Bank Data (Data Warehouse) yang didukung oleh Sistem Informasi Eksekutif dan Informasi Pendukung Pengambil Kebijakan secera cepat dan tepat melalui pengintegrasian data/informasi dari seluruh Instansi dilingkungan PemKo Bank Data Pemkota Sekretariat Kota Dinas Kantor Arsip & Perpusta- kaan Bag. Hukum dan Ortal Dinas Industri & Perdagangan Dinas Pemuda & Olah Raga Bag. Pembangunan Dinas Kependudukan Dinas Kebersihan & Taman Bag. Protokol Dinas Inkom & Humas Dinas Pasar Bag. Kuangan Badan Pengawas Dinas Perhubungan Dinas KimPrasWil Dinas Pertanahan Bappeda Payakumbuh Dinas Pendidikan Dinas Kesejahteraan Sosial Kantor Satpol & Pamong Praja Dinas PemMasyKop & UKM Badan Penanaman Modal Ass. Adm. Pem. & pembangunan Dinas KelPerikanan&Pertanian Badan KesBang & Pel. Masy. Ass. Adm dan Umum Dinas Pendapatan Dinas Tenaga Kerja Bag. Tata Pemerintahan

12. SIM Sekretariat Kota Membangun Aplikasi Operasional Instansi Aplikasi Ketataprajaan Aplikasi Administrasi Perleng- kapan Aplikasi Pelaporan Ke Pemprop. & Pusat OrTal Otonomi Daerah Adm & Umum Asisten Ketataprajaan Asisten Administrasi Pemerintahan Keuangan Aplikasi Ekonomi & Pembangunan Aplikasi Pembinaan Hukum & Sosial Per- ekonomian Bina Sosial Hukum Asisten Pembinaan Hukum & Sosial Asisten Ekonomi & Pembangunan KOORDINASI KE BAWAH Pem- bangunan Pemberd. Perempuan

13. e-Gov PemKota Sampel: Aplikasi Operasional Instansi BAPPEDA Aplikasi Perencanaan Ekonomi & Keuangan Aplikasi Perencanaan SDM & Sosial Budaya Aplikasi Sarana & Prasarana Aplikasi RenBang & BangTek Aplikasi Sekretariat • Subbag Kepegawaian • Subbag Keuangan • Subbag Umum • Subbag Organisasi & Hukum • Subbid Pertanian • Subbid Keuangan, PDU, & Parawisata • Subbid Perdagangan Koperasi & Jasa • Subbid Industri, Sumber Daya Alam & Kelautan • Subbid Perhubungan • Subbid Tata Ruang & Lingkungan Hidup • Subbid Pengairan & Sumber daya Air • Subbid Pengembangan Wilayah Pembangunan • Subbid Kependudukan, TK & PP • Subbid Pemerintahan, Hukum & Komunikasi • Subbid Pendidikan,Mental Spritual & udaya • Subbid Kesehatan & Kesejah.Masyarakat • Subbid Kerjasama Luar Negeri • Subbid Kerjasama Antar Daerah & Lembaga Masyarakat • Subbid Teknologi & Informasi

14. SERVER FARM KECAMATAN 1 … 8 TU KTP/KK IMB/IL SITU/HO TRAYEK REKLAME SIUK TDI/TDP/SIUP CLOUD INTERNET BANK Membangun Jaringan Backbone e-Gov. LOKASI B LOKASI A KANTOR PEMKO PAYAKUMBUH DPRD KOTA LOKASI C

15. APLIKASI Profil & Prospek APLIKASI Kependudukan APLIKASI UP2T ISP GOVERNMENT NET INT’L ORG. NET Dinas Pasar Intranet Kantor Pemerintah Kota Asisten Adm. Pem & Pemb. Kantor Pengelola Aset Asisten Adm & Umum Dinas InfoKom & Humas ROUTER Hub Kantor Kes.Bang & Perl. Masy. Badan Kepegawaian Kantor SatPol Hub SWITCH e-Mail Server Bappedal Badan Pen. Modal Daerah Bappeda Internet Services Hub Firewall Hub Web/DNS Dinas Indag Dinas Kependudukan Database Server Badan Pengawas Server Hub Application Server Server Wakil WaliKota Sekretariat Kota SWITCH/HUB KANTOR PEMKO BATAM Server SWITCH/HUB LOKASI C SWITCH/HUB LOKASI A SWITCH/HUB LOKASI B Dinas Perhubungan UP2T Kecamatan Dinas KimPras Dinas Krbersihan & Pertamanan Dinas ParBud Dinas Pertanian

16. e-Government PemKota Jenis aplikasi e-Gov. e-Election e-Sport e-Library e-Commerce e-Services e-Learning INTERNET INTRANET Unit Pelayanan Masyarakat Terpadu Sistem Informasi Potensi Daerah Sistem Informasi Investasi Sistem Informasi Profil & Prospek Kota Pusat Informasi Layanan Masyarakat Pusat Informasi Kependudukan Pusat Informasi Bisnis Sistem Informasi Pariwisata Sistem Informasi Sektor-sektor Unggulan Sistem Informasi Industri Kecil Menengah dan Kerajinan Informasi Pemilu SIM Kepegawaian Terpadu SIM Perencanaan dan Pembangunan Kota SIM Monitoring dan Pengawasan Proyek SIM Tanaman Pangan dan Peternakan SIM Keuangan Terpadu SIM Pertambangan & Peng. Energi SIM Koperasi, PKM dan Penanaman Modal Aplikasi Profil & Prospek Kota Batam SIM Kependudukan & Kemasyarakatan SIM Perlengkapan & Barang Daerah SIM Kelautan dan Perikanan Sis. Informasi Eksekutif dan LPJ Walikota Sistem Informasi Legislatif BANK DATA

17. Modul Layanan Masyarakat UP2T Asosiasi Instansi Unit Pelayanan Perijinan Terpadu (UP2T) Kecamatan TU Cloud Pemerintah Kota Sektor Swasta Lembaga KTP/KK IMB/IL SITU/HO TRAYEK REKLAME SIUK TDI/TDP/SIUP • Kartu Tanda Penduduk (KTP) • Kartu Keluarga (KK) • Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) • Ijin Lokasi (IL) • Keterangan Rencana Kota (KRK) • Keterangan Tempat Usaha (KTU) • Ijin Gangguan (HO) • Ijin Trayek • Ijin Reklame • Ijin Usaha Kepariwisataan (SIUK) • Tanda Daftar Industri (TDI) • Tanda Daftar Perusahaan (TDP) • Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) • Akta Kelahiran, Kematian • Akta Perkawinan, Perceraian • dll

18. Pilihan Akses ke layanan UP2T JARINGAN InterNet/intraNet Akses via internet/warnet PROPINSI PEMKO Datang ke PemKo Unit Layanan KECAMATAN Akses via telepon Unit Layanan Unit layanan terdapat di kecamatan dan/atau Kota, berupa loket Pelayanan dan Perijinan Terpadu (UP2T), dapat dilakukan dengan memberdayakan Warnet. Datang langsung

19. Pemerintah Kota Bank Data Menyediakan Interface Akses Informasi Mitra Global Private Sector Masyarakat & Warnet Pemda Lain U s e r I n t e r f a c e Host Data PemKo Database/Info Penduduk Database/Info Pembangunan Database/Info Tender Database/Info Tata Ruang Database/Info Perniagaan Database/Info Investasi Database/Info Kepegawaian Database/Info Keuangan Database/Info Parawisata Database/Info Anggaran Database/Info Kesehatan Database/Info Profil & Prospek Dll. Database Instansi/Dinas/Badan

20. Interaksi : Pemerintah Kota – Masyarakat dan Pelaku Bisnis E-Government • Backbone e-Government Pemko • Instansi PemKo • Kecamatan • Kelurahan • Legislatif • Infrastruktur • LAN/WAN • Aplikasi Pemerintahan • Aplikasi Layanan Masyarakat E-Gov Network System Integrator PemKo Sebagai Fasilitator • Layanan Masyarakat • Memfasilitasi upaya pengembangan perdagangan, investasi, pariwisata, regulasi, dll. • Mendorong pengusaha mikro, UKM dan skala besar agar dapat berinteraksi pada tingkat perdagangan global Services Kerjasama Regional Komunitas PAYAKUMBUH Layanan Masyarakat dan Menciptakan komunitas Perdagangan melalui sistem elektronis • PemKab • Pemprop • Pusat • Internasional • Sister City

21. Tahapan Implementasi • Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi • Membangun komputerisasi Pemerintah Kota • Membangun Sistem Aplikasi sesuai Proses Kegiatan Pemerintahan • Membangun Jaringan Akses • Pembangunan bertahap • Pengembangan SDM • Staf PemKo • Jajaran Pimpinan • SDM TI • Anggaran Pembangunan • APBD • Soft Loan • Dan lain-lain

22. Peran e-Government

23. Membangun Relasional Sistem Database Intelligent SIM_tabel Penduduk_tabel Vehicle_tabel SIM_ID # Penduduk_ID Asuransi_tabel Vehicle_ID # Penduduk_ID (FK) Nomor Polres Issued Expiry date Nama Alamat Pekerjaan Status Kepemilikan Dll. Has Asuransi_ID # Owns / Buatan Model Tahun Warna Number Insured by/ Owns by Nama Insures Passport_tabel Bank_tabel Pass_ID # Bank_ID # Nomor Imigrasi Issued Expiry date Nomor Visa Issued Expiry date Dll._tabel ????_ID # ??????? ?????? ????? ??????

24. Menyiapkan sarana pendukung lain • Komitmen Manajemen • Komputerisasi seluruh proses dan kegiatan Pemerintah Kota • Memasyarakatkan Teknologi Informasi di internal PemKo dan kepada masyarakat • Membangun infrastruktur jaringan Pemerintah Kota (Backbone) berbasis Teknologi Informasi • Membangun Pusat Layanan Informasi (Bank Data) Terintegrasi antar Pemerintah Kota – Masyarakat – Sektor Swasta • Layanan Smart Card (multipurpose card: KTP, SIM, Bank, Dll.) • Kerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki kompetensi tentang pembangunan Teknologi Informasi • Pengembangan SDM • Penyediaan anggaran

25. Peran e-Government DalamMendukung KegiatanPemKo

26. Migrasi dari sistem Manual ke Elektronis Sistem Pelaporan untuk Pimpinan INSTANSI MEDIA PENYAMPAIAN ADMIN E-GOV PIMPINAN KURIR E-MAIL INTERNET • Info Eksekutif • Monitoring Proyek • Kepegawaian • Renbang • Info Pendapatan • Info Barang Daerah • Kependudukan • dan lain-lain Pusat Informasi INTRANET

27. Implikasi Pembangunan e-Government Peningkatan pelayanan publik sebagai landasan untuk membentuk Pemerintahan yang efektif bersih dan berwibawa yang berorientasi pada kepentingan rakyat Pertumbuhan ekonomi dan penyebaran informasi secara luas baik dalam lingkup lokal/regional/global Meningkatnya mutu dan produktifitas operasional Pemerintahan Terciptanya koordinasi yang baik, cepat dan mudah

28. Terimakasih