1 / 10

Pertemuan ketiga APBN

Pertemuan ketiga APBN. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Adalah suatu data rincian pendapatan dan pengeluaran negara untuk waktu tertentu biasanya satu tahun. Siklus dan mekanisme APBN adalah sebagai berikut : Perencanaan atau Tahap Penyusunan RAPBN oleh Pemerintah .

neil
Télécharger la présentation

Pertemuan ketiga APBN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Pertemuanketiga APBN

  2. AnggaranPendapatanBelanja Negara (APBN) Adalahsuatu data rincianpendapatandanpengeluarannegarauntukwaktutertentubiasanyasatutahun.

  3. Siklusdanmekanisme APBN adalahsebagaiberikut : PerencanaanatauTahapPenyusunan RAPBN olehPemerintah. setiaptahunpemerintah, dalamhalinipresidendibantumenterikeuanganberkewajibanmenyusunRancanganAnggaranPendapatandanBelanja Negara ( RAPBN ) untuktahun yang akandatang. Untukmenyusun RAPBN yang efektifdanberkesinambungan, besaran-besaran RAPBN akandihitungberdasarkanbeberapaasumsidasarekonomimakro yang diperkirakanakanterjadipadatahuntersebut.

  4. Pengesahan RAPBN oleh DPR atauTahapPembahasandanPenetapan RAPBN menjadi APBN olehDewanPerwakilan Rakyat RAPBN dan Nota Keuangan yang diajukanolehpemerintahselanjutnyaakandibahasoleh DPR. Apabiladisetujui, baikdenganataupuntanparevisi, RAPBN tersebutdapatdisahkanmenjadiundang-undang APBN dandisampaikankepadapemerintahuntukdilaksanakan. Akantetapiseandainyaditolak, pemerintahharusmenggunakan APBN tahunlaluataumengadakanrevisiseperlunya.

  5. Tahappelaksanaan APBN olehPemerintah Setelahdisahkan, APBN berlakusebagaipedomandan program kerjapemerintahuntukwaktusatutahundanditetapkandenganundang-undang. Pelaksanaan APBN inidituangkanlebihlanjutdengankeputusanpresiden.

  6. TahapPengawasanPelaksanaan APBN olehInstansi yang Berwenang, antara lain BadanPemeriksakeuangan APBN menyangkutkepentinganseluruhrakyat Indonesia. Olehkarenaitu, pelaksanaannyaperludiawasiuntukmenjamintercapainyasasaran yang telahditentukan. Pengawasanpelaksanaan APBN inidilakukanolehbeberapainstansi, yaituBadanPemeriksaKeuangan ( BPK ), DirekturJenderalPengawasanKeuangan.

  7. TahapPertanggungjawabanPelaksanaan APBN olehPemerintahkepada DPR presidenmeyampaikanrancanganundang-undangtentangpertanggungjawabanpelaksanaan APBN kepada DPR berupalaporankeuangan yang telahdiperiksaolehBadanPemeriksaKeuangan, selambat-lambatnyaenambulansetelahtahunanggaranberakhir.

  8. APBN terdiridari : AnggaranPendapatan, meliputipenerimaanpajak, penerimaanbukanpajak, danhibah. Anggaranbelanja, digunakanuntukkeperluanpenyelenggaraantugaspemerintahpusatdandaerah. Pembiayaan, yaitusetiappenerimaan yang perludibayarkembaliataupengeluaran yang akanditerimakembali, baikpadatahunanggaran yang bersangkutanmaupuntahun-tahunanggaranberikutnya.

  9. Penyusunan APBN didasarkanpadaduaprinsipberikutini : Prinsippenyusunan APBN berdasarkanpendapatan 1. Intensifikasipenerimaananggarandalamhaljumlahdankecepatanpenyetaraan 2. Intensifikasipenagihandanpemungutanpiutangnegara 3. penuntutangantirugiataskerugian yang dideritaolehnegaradanpenuntutandenda

  10. Prinsippenyusunan APBN berdasarkanaspekpengeluarannegara Hemat, efisien, dansesuaidengankebutuhan Terarahdanterkendalisesuaidenganrencana, program, ataukegiatan Semaksimalmungkinmenggunakanhasilproduksidalamnegeridenganmemerhatikankemampuanataupotensinasional

More Related