1 / 16

Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Masa Pemberantasan Korupsi ( Berdasarkan Aturan Per-UU-an). Masa 1945 - 1957 Masa 1957 - 1960 Masa 1960 - 1971 Masa 1971 - 1999 Masa 1999 - sekarang. Masa 1945 - 1957. Korupsi belum dianggap sebagai ancaman negara yang membahayakan .

nessa
Télécharger la présentation

Pemberantasan Korupsi di Indonesia

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PemberantasanKorupsidi Indonesia

  2. MasaPemberantasanKorupsi(BerdasarkanAturan Per-UU-an) • Masa 1945 - 1957 • Masa 1957 - 1960 • Masa 1960 - 1971 • Masa 1971 - 1999 • Masa 1999 - sekarang

  3. Masa 1945 - 1957 • Korupsibelumdianggapsebagaiancamannegara yang membahayakan. • Tahun 1956, kasuskorupsimulaimenguatdengandiangkatnyakasuskorupsidi media cetakolehMuchtarLubisdanRosihan Anwar, namunkeduanyamalahdipenjara (1961). • Dasarhukum yang digunakanadalah KUHP terkaitdengankejahatan-kejahatan yang dilakukanolehpejabat/pegawainegeri(ambtenaar), yaitupadaBab XXVIII BukuKedua KUHP.

  4. Masa 1957 - 1960 • Korupsidirasakansudahmulaimenguatdalamtubuhpemerintahan. • Nasionalisasiperusahaanasingdianggapsebagaititikawalkorupsidi Indonesia. • Dasarhukumpemberantasankorupsidenganmenggunakanperaturan-peraturanmiliter, yaitu: PeraturanPenguasaMiliter No. PRT/PM/06/1957 (tatakerjameneroboskemacetanmemberantaskorupsi)

  5. PeraturanPenguasaMiliter No. PRT/PM/08/1957 (pemilikanhartabenda) • PeraturanPenguasaMiliter No. PRT/PM/11/1957 (penyitaanhartabendahasilkorupsi, pengusutan, penuntutan, danpemeriksaanperbuatankorupsi) • PeraturanPenguasaPerangPusatKepalaStaf AD No. PRT/PEPERPU/031/1958 • PeraturanPenguasaPerangPusatKepalaStaf AL No. PRT/z.1/I/7/1958 • PadamasaOrde Lama ini, pernahdibentukPanitia Retooling Aparatur Negara (Paran) yang dipimpinoleh A.H. Nasutiondibantuoleh Prof. M. YamindanRoeslan Abdul Gani. Namunkarenakuatnyareaksidaripejabatkorup, Paranberakhirtragis, deadlock, danakhirnyamenyerahkankembalipelaksanaantugasnyakepadaKabinetJuanda.

  6. Masa 1960 - 1971 • DasarhukumnyadenganUU Nomor 24 PrpTahun 1960tentangPengusutan, Penuntutan, danPemeriksaanTindakPidanaKorupsi. • Menambah perumusantindakpidanakorupsi yang adadalam KUHP

  7. Lembagakhususuntukmemberantaskorupsimulaidibentuk, yaitu: • OperasiBudhi (Keppres No. 275/1963) • KomandoTertinggi Retooling AparatRevolusi(Kontrar) denganketuaPresidenSoekarnodibantuSoebandriodan Ahmad Yani. • Tim PemberantasKorupsi(Keppres No. 228/1967) • Tim KomisiEmpat(Keppres No. 12/1970) • Komite Anti Korupsi/KAK (1967)

  8. Kegagalan UU No. 24 PrpTahun 1960 • Masihadaperbuatan yang merugikankeuangannegaratetapitidakadaperumusannyadalam UU sehinggatidakdipidana. • Pelakukorupsihanyapegawainegeri • Sistempembuktianyang lama danmenyulitkan

  9. Masa 1971 - 1999 • UU No. 24 PrpTahun 1960 digantidenganUU No. 3 Tahun 1971 • Perluasan perumusantindakpidanakorupsi yang adadalam KUHP dan UU sebelumnya. • Perumusantindakpidanakorupsidengandelikformil • Percobaandanpermufakatanjahatdianggapsebagaidelikselesai • Dibentuk Tim OPSTIB (Inpres No. 9/1977), Tim PemberantasKorupsidiaktifkankembali (1982), KomisiPemeriksaKekayaanPenyelenggara Negara/KPKPN (Keppres 127/1999)

  10. Masa 1999 - sekarang • MenggunakanUU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 • Menyempurnakankembaliperumusantindakpidanakorupsidalam UU 3/1971 (korupsiaktifdankorupsipasif) • Penegasanperumusantindakpidanakorupsidengandelikformil • Memperluaspengertianpegawainegeri • Dibentuk Tim GabunganPemberantasanTindakPidanaKorupsi/TGTPK (PP 19/2000), KPK (UU 30/2002)

  11. Asalkatadaribahasalatincorruptioataucorruptus Dari bahasalatinturunkebanyakbahasaEropasepertiInggris: corruption, corrupt; Peranciscorruption; danBelanda: corruptie (korruptie)‏ Dari bahasabelandaitulahturunkebahasa Indonesia menjadikorupsi Artiharfiahkatatersebutialahkebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapatdisuap, tidakbermoral. Menurutkamusumumbahasa Indonesia Purwadarminta, korupsiialahperbuatan yang buruksepertipenggelapanuang, penerimaanuangsogok, dsb. Di Malaysia dipakaiistilahresuah yang diambildaribahasa Arab riswah yang samaartinyadengankorupsi. PengertianKorupsi

  12. Kurangnyagajipegawainegeridibandingkandengankebutuhan yang makinmeningkat Latarbelakangkebudayaanataukultur Indonesia yang merupakansumberatausebabmeluasnyakorupsi Manajemen yang kurangbaikdankontrol yang kurangefektifdanefisien, yang memberikanpeluangoranguntukkorupsi Modernisasipengembangbiakankorupsi PenyebabKorupsi

  13. Ps. 1 UU 30 /2002 tentang KPK TindakPidanaKorupsiadalahtindakpidanasebagaimanadimaksuddalam UU 31 / 1999 jo UU 20 / 2001 tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsi. PengertianKorupsiBerdasarkan UU 30 tahun 2002

  14. Pengambilalihan Kasus Korupsi dari Penyidik Polri dan Jaksa ke KPK • Laporan masyarakat tidak ditindaklanjuti • Penanganan berlarut-larut • Penanganan justru untuk melindungi pelaku korupsi • Penanganan mengandung unsur korupsi • Ada hambatan karena campur tangan eksekutif, yuikatif, legislatif • Keadaan lain yang mengakibatkan penanganan menjadi sulit

  15. Sasaran Penyidikan • Melibatkan aparat penegak hukum atau penyelenggara negara / Pegawai Negeri, Korporasi, Seseorang / Kelompok Orang. • Mendapat perhatian dan meresahkan masyarakat • Merugikan negara.

  16. KewenanganPenyidikPolri, Jaksadan KPK terkaitpenyelidikan, penyidikan, danpenuntutan • Menyadap dan merekam • Mencekal • Meminta keterangan keadaan keuangan • Memblokir rekening • Memerintahkan kepada pimpinan tersangka untuk memberhentikan sementara • Meminta data kekayaan dan perpajakan tersangka • Menghentikan transaksi keuangan • Minta bantuan Interpol • Minta bantuan polisi atau lembaga lain

More Related