1 / 53

Sekilas tentang universal coverage/bpjs/sjsn

Sekilas tentang universal coverage/bpjs/sjsn. Dr.SLAMET BUDIARTO, SH,MH. SEKRETARIS JENDERAL PENGURUS BESAR IKATAN DOKTER INDONESIA. Universal coverage. ASSURANSI MENYELURUH /SEMESTA SEMUA WARGANEGARA DILINDUNGI ASSURANSI KESEHATAN DASAR HUKUM : UUD 1945

nolcha
Télécharger la présentation

Sekilas tentang universal coverage/bpjs/sjsn

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Sekilas tentang universal coverage/bpjs/sjsn Dr.SLAMET BUDIARTO, SH,MH SEKRETARIS JENDERAL PENGURUS BESAR IKATAN DOKTER INDONESIA

  2. Universal coverage • ASSURANSI MENYELURUH /SEMESTA • SEMUA WARGANEGARA DILINDUNGI ASSURANSI KESEHATAN • DASAR HUKUM : • UUD 1945 • UU NOMER 40 TAHUN 2004 TENTANG SJSN • UU NOMER 24 TAHUN 2011 TENTANG BPJS

  3. BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (bpjs) • BADAN HUKUM YANG DIBENTUK UNTUK MENYELENGGARAKAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL. • BPJS 1 : • KESEHATAN • MULAI 1 JANUARI 2014 • BPJS 2 • KETENAGAKERJAAN • MULAI 1 JULI 2015 • JAMINAN KECELAKAAN KERJA; • JAMINAN HARI TUA; • JAMINAN PENSIUN; DAN • JAMINAN KEMATIAN.

  4. BPJS KESEHATAN (1) • IURAN BAGI : • pemberi kerja , • peserta, orang • pemerintah. • BANTUAN IURAN ADALAH IURAN YANG DIBAYAR OLEH PEMERINTAH BAGI : • fakir miskin dan • orang tidak mampu sebagai Peserta program Jaminan Sosial

  5. BPJS berwenang untuk: • menagih pembayaran Iuran; • melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja; • Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh pemerintah; • Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan; • Mengenakan sanksi administratif kepada Peserta atau Pemberi Kerja yang tidak memenuhi kewajibannya; • Melaporkan Pemberi Kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar Iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan • Melakukan kerja sama dengan pihak lain (ORGANISASI PROFESI /IDI ) dalam rangka penyelenggaraan program Jaminan Sosial.

  6. SKEMA PEMBAYARAN PEMBERI KERJA PESERTA PEMERINTAH BPJS YANKES PRIMER YANKES SEKUNDER YANKES TERSIER

  7. Size of population Super specialist 500.000-5.000.000 Region General specialist 100.000-500.000 District Family physician 2.000-50.000 Locality 1-10 Family Self care Care Administration Terapkan Sistim referal yang baik (Source: Fry and Sandler, 1993.)

  8. Number of persons experiencing an illness during an average month per 1000 people 1000 people In an average month: 750-800 have symptoms “DOKTER UMUM” ¾ (75%) 250-327 consider seeking medical care ¼ (25%) 21 hospital outpatient clinic 2,1% 9 are in Hospital department SPESIALIS 0,9% 5 referred to another physician per moth 0,5% SUB SPESIALIS 1 referred to a university medical centre per month (0,001%) From Green LA, Fryer GE Jr, Yawn BP, et al. The ecology of medical care revisited. N Engl J Med 344:2021-5, 2001; Modified source: McWhinney, 1997 Pointers: Company profile FMUI Family Medicine Clinic In KayuPutih 2009

  9. Sistem Pembiayaan Sistem Pendidikan (Kompetensi tiap jenjang) ‘Mental Model’ SISTEM PELAYANAN KESEHATAN KELUARGATERPADU (SPKT) IKATAN DOKTER INDONESIA Hukum Etika & Disiplin SKN Sistem Rujukan Tertiary (Sub-Spesialistis) UU-PK UU-SJSN Secondary Care (Pelayanan Spesialistis) Primary Care (Pelayanan Dokter Keluarga) 1 DokterKeluargamengayomi+2.500-5000 penduduk

  10. Sistem yang digunakan • Sistem Rujukan • Dokter umum : gate keeper

  11. SISTEM RUJUKAN Primary Care Tertiary NAKES NON DOKTER Secondary Secondary Care Self Care Referral - Authority Primary Care Tertiary Care Family Medicine Self Care KONDISI SAAT INI, NATIONAL HEALTHCARE DELIVERY: SISTEM BELUM BERJALAN SESUAI HARAPAN ~ “UNSTRUCTURED” FA. MOLEOEK

  12. PASIEN DIRUGIKAN “Unstructured” BIDAN PERAWAT PASIEN APOTEKER NAKES LAIN

  13. PELAYANAN MEDIS YANG BAIK PERAWAT BIDAN pasien DOKTER APOTEKER NAKES LAIN

  14. Jumlahdokter • Indonesia memilikirasio 1: 3000 atau 80.000 dokter • Masalahadalahdistribusikarenadokterlebihmendapatinsentif di daerahperkotaan. Sementaradaerahperifer, insentifnyatidakjauhberbedadengandaerah lain. • Setiaptahundokterdiproduksisekitar 5000 dokter

  15. KEBUTUHAN BERDASAR RATIO PENDUDUK 1 ORANG DOKTER UNTUK 2500 -5000 PENDUDUK JUMLAH PENDUDUK KARANGANYAR 918 rb JUMLAH DOKTER : 300 RASIO = 1:3000 SUDAH SESUAI KEBUTUHAN

  16. KEKURANGAN DOKTER scr nasional SAAT INI • DOKTER: • 236 JUTA MEMERLUKAN : 94400 DOKTER • Versi 1 : 94400 – 80552 = 13948 • TIAP TAHUN DIPERKIRAKAN AKAN DIHASILKAN DOKTER ANTARA 7000 HINGGA 10.OOO

  17. KESEJAHTERAAN ANGGOTA PENDAPATAN DOKTER DI INDONESIA SURVEY PB IDI : DSP : 25 JT---1M DU : 2JT PERBANDINGAN ANTAR SPESIALIS : 1---10 KALI PERBANDINGAN SPESIALIS YG SAMA : 1----10 KALI PERBANDINGAN DSP DGN DU : 5—250 KALI

  18. TAKE HOME PAY DOKTER DI MELBOURNE AUSTRALIA : • DOKTER SPESIALIS ---300.000 AUD/TAHUN • DOKTER UMUM ------150.000 AUD/TAHUN

  19. 10-14 X pendapatan/kapita nasional X Kurs 1USD X IGP DPU = DPU = 10-14 X pendapatan/kapita nasional X Kurs 1USD X IGP 12 bulan KOMPENSASI DOKTER • Dokter Praktik Umum (DPU)

  20. DU • 10 x 3400x 9000 = 25 JT 12 BLN • 14 x 3400x9000 = 35.700.000 12 BLN

  21. 30-44 X pendapatan/kapita nasional X Kurs 1USD X IGP DSp = 12 bulan DSp = 30-44 X pendapatan/kapita nasional X Kurs 1USD X IGP DSP • Dokter spesialis (Dsp):

  22. DSP • 30 x 3400x9000 : 76 JT 12 BLN

  23. Tarif kapitasi diindonesia • ASKES : • PREMI 2 % DARI GAJI POKOK ( SEKITAR 20 RB/KELUARGA) • KAPITASI JASA RP. 2000-3000, OBAT: 3000 • JAMSOSTEK : • PREMI 6 % DARI 1 JT = 60 RB/KELUARGA • KAPITASI JASA 2000, OBAT 2000 • JAMKESMAS : • PREMI 2012 : RP.6000/PESERTA, PREMI 2012 : 9500 • IDI • PREMI : 30 RB/PESERTA • KAPITASI : 10-12 RB • THAILAND • PREMI 74 RB

  24. Dasar usulan idi • Kapitasi 12 -15 rb • Jumlah peserta 3000 • Penerimaan per bulan : 36 jt • Angka kesakitan 30 % : 3000X30% = 900 • 36 jt/900 : 40 rb/pasien • Rumus kapitasi : utilisasi X satuan beaya • utilisasi : 900/3000 • Satuan beaya = jasa medis : 30 rb, obat 10 rb, administrasi 2000, bahan habis pakai 2000, gaji nakes 3000= 47 RB • Kapitasi : 900/3000 X 47000 : 14 rb

  25. Sarana Pelayanan kesehatan era bpjs • Praktek Dokter umum • Puskesmas • Klinik Pratama • Rs Pratama • Klinik Utama • RS, tipe C, • RS tipe B,A PELAYANAN PRIMER PELAYANAN SEKUNDER Sekunder

  26. Dasar hukum • Praktek dokter.......UUPK, Permenkes 2052 th 2011 • Puskesmas.........??? • Klinik pratama, klinik Utama ...UU Kesehatan, Permenkes 28 tahun 2011,kepmenkes 666 th 2007 • Rs Pratama.....Permenkes • RS......UU ttg RS dan Permenkes

  27. Praktek dokter UU NOMER 29 TAHUN 2004 TTG PRAKTEK KEDOKTERAN DAN PERMENKES 2052 TAHUN 2011 • SIP…………………………………DINKES • STR…………………………………..KKI • REKOMENDASI IJIN PRAKTEK -----IDI • KEWENANGAN DOKTER • DISPENSING • SURAT TUGAS • HAK DAN KEWAJIBAN DOKTER • P2KB • PIDANA BAGI YG MELAKUKAN TINDAKAN MEDIS SELAIN DOKTER • MKDKI

  28. UUPK PASAL 35 AYAT 1 Dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi mempunyai wewenang melakukan praktik kedokteran sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki, yang terdiri atas: a. mewawancarai pasien; b. memeriksa fisik dan mental pasien; c. menentukan pemeriksaan penunjang; d. menegakkan diagnosis; e. menentukan penatalaksanaan dan pengobatan pasien; f. melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi; g. menulis resep obat dan alat kesehatan; h. menerbitkan surat keterangan dokter atau dokter gigi; menyimpan obat dalam jumlah dan jenis yang diizinkan; dan j. meracik dan menyerahkan obat kepada pasien, bagi yang praktik di daerah terpencil yang tidak ada apotek

  29. menyimpanobatdalamjumlahdanjenis yang diizinkan; dan • j. meracikdanmenyerahkanobatkepadapasien, bagi yang praktikdidaerahterpencil yang tidakadaapotek. Hurufi Ketentuaninidimaksudkanuntukmemberikankewenanganbagidokterdandoktergigiuntukmenyimpanobatselainobatsuntiksebagaiupayauntukmenyelamatkanpasien. Obattersebutdiperolehdokterataudoktergigidariapoteker yang memilikiizinuntukmengelolaapotek. Jumlahobat yang disediakanterbataspadakebutuhanpelayanan. Huruf j Cukupjelas.

  30. Kewenangan dokter Permenkes 2052 • Pasal 20 (1) Dokter dan Dokter Gigi yang telah memiliki SIP berwenang untuk menyelenggarakan praktik kedokteran, yang meliputi antara lain: a. mewawancarai pasien; b. memeriksa fisik dan mental pasien; c. menentukan pemeriksaan penunjang; d. menegakkan diagnosis; e. menentukan penatalaksanaan dan pengobatan pasien; f. melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi; g. menulis resep obat dan alat kesehatan; h. menerbitkan surat keterangan dokter atau dokter gigi; i. menyimpan dan memberikan obat dalam jumlah dan jenis yang sesuai dengan standar; dan j. meracik dan menyerahkan obat kepada pasien, bagi yang praktik di daerah terpencil yang tidak ada apotek

  31. UU NOMER 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTEK KEDOKTERAN • PRAKTEK KEDOKTERAN/TINDAKAN MEDIS---HARUS DILAKUKAN OLEH DOKTER • PRAKTEK KEDOKTERAN YANG DILAKUKAN BUKAN OLEH DOKTER----DIANCAM HUKUMAN PIDANA (PASAL 73,77,78 )

  32. BATAS KEWENANGAN MEDIS • TIDAK ADA TUMPANG TINDIH ANTARA DOKTER DENGAN TENAGA KESEHATAN LAIN • DOKTER------MELAKUKAN KEWENANGAN MEDIS/ PRAKTEK KEDOKTERAN • PERAWAT----------MELAKUKAN ASUHAN KEPERAWATAN ATAS ADVIS DOKTER • BIDAN-----ASUHAN KEBIDANAN ATAS ADVIS DOKTER Perawat /Bidan • NO TINDAKAN MEDIS • NO OBAT OBAT KERAS /ALAT ALAT MEDIS • PROMOTIF,REHABILITATIF

  33. Kewenangan DIPERBOLEHKAN SECARA HUKUM SIP STR MEMPUNYAI TEMPAT PRAKTEK REKOMENDASI IDI SERTIFIKAT KOMPETENSI BUKTI OTENTIK

  34. KEWENANGAN PRAKTEK KEDOKTERAN KOMPETENSI FORMAL NONFORMAL/CPD IJAZAH SERTIFIKAT AKREDITASI IDI SERTIFIKAT KOMPETENSI

  35. KEWENANGAN DOKTER UMUM KONSULTASI MINOR SURGERY MENOLONG PERSALINAN NORMAL RAWAT INAP DI KLINIK/PRAKTEK PRIBADI/PUSKESMAS DI POLIKLINK DI UNIT GAWAT DARURAT DI ICU DI RAWAT INAP DI RS

  36. KEWENANGAN DOKTER SPESIALIS SESUAI STANDART KOMPETENSI SESUAI SERTIFIKAT CPD YANG DIAKREDITASI IDI DI KLINIK SESUAI STANDART KOMPETENSI SESUAI SERTIFIKAT CPD YANG DIAKREDITASI IDI DI RS

  37. PERBEDAAN KOMPETENSI DOKTER SUB SPESIALIS Dokterumum SPESIALIS

  38. KLINIK PRATAMA DAN KLINIK UTAMA • PERMENKES 2052 TAHUN 2011 ,PERMENKES 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di BidangMedikdicabutdandinyatakantidakberlaku. • BP/RB-----TIDAK ADA LAGI • KLINIK BISA MERAWAT INAP • TINDAKAN MEDIS SESUAI KOMPETENSINYA • INSTALASI OBAT --- APOTEKER--------PBF/DISTRIBUTOR ASISTEN APOTEKER-----APOTEK • UPL/UKL RAWAT JALAN ---------SPPL • PEMBINAAN DAN PENGAWASAN : DINKES DAN ORGANISASI PROFESI

  39. Kebutuhantempattidur • SAAT INI BARU TERSEDIA 114 RIBU TEMPAT TIDUR, KEBUTUHAN AKAN TEMPAT TIDUR SEBANYAK 237 RIBU. • JADI MASIH DIPERLUKAN TAMBAHAN 123 RIBU TEMPAT TIDUR. • 123rb/ 100 : 1230 RS ????? • KLINIK UTAMA DAN KLINIK PRATAMA MENJADI SOLUSI

  40. KESEJAHTERAAN DOKTER • PENYEBAB DOKTER TIDAK SEJAHTERA • SJSN belumdiberlakukan (BELUM ADA ASSURANSI MENYELURUH) • TUMPANG TINDIH KOMPETENSI DENGAN DOKTER UMUM-DOKTER SPESIALIS-DOKTER SPESIALIS-SUBSPESIALIS • TIDAK ADA SISTEM RUJUKAN • APOTEK/TOKO OBAT JUAL OBAT KERAS TANPA MELALUI RESEP DOKTER • BIDAN /PERAWAT PRAKTEK PENGOBATAN • KOMPETENSI DOKTER YANG MENURUN/STANDART KOMEPETENSI YANG TDK SESUAI • TIDAK ADA STANDART TARIF/TAKE HOME PAY • PEMERINTAH TIDAK PEDULI THD DOKTER

  41. HUBUNGAN DOKTER – PARAMEDIS DOKTER---PARAMEDIS DELEGASI WEWENANG KEPANJANGAN TANGAN TGGJWB HUKUM PD YG DIBE RI WEWENANG TGGJWB HUKUM PADA DOKTER

  42. KEPANJANGAN TANGAN • SEBAGIAN WEWENANG MEDIS DILAKUKAN OLEH PERAWAT ATAS PERINTAH DOKTER • TANGGUNGJWB HUKUM --DOKTER • CONTOH : MEMASANG INFUS , MENYUNTIK , ASISTEN OPERASI. DLL • BERSIFAT SEMENTARA

  43. CITA CITA PRAKTEK KEDOKTERAN YANG BAIK SJSN DOKTER BAIK & SEJAHTERA PENDIDIKAN YG BAIK PEMBEAYAAN YG BAIK SISTEM KESEHATAN YG BAIK RUJUKAN

  44. FAKTA AKIBAT SISTEM KESEHATAN YANG KURANG BAIK

  45. Sumber: http://www.thejakartapost.com/news/2009/10/09/ri-falling-behind-healthcare-undp-report.html (The Human Development Report 2009 just released by the United Nations Development Program (UNDP)) & http://www.mdgmonitor.org/country_progress.cfm?c=IDN&cd=360 • CAPAIAN HUMAN DEVELOPMENT INDEX • (dari 170 sd180-an Negara): • - TAHUN 2005: 110 • - TAHUN 2006: 108 • - TAHUN 2007/2008: 107 • TAHUN 2009: 111 • Tahun 2011 : 124 FAKTA TENTANG HUMAN DEVELOPMENT INDEX:

  46. Sumber: http://www.thejakartapost.com/news/2009/10/09/ri-falling-behind-healthcare-undp-report.html (The Human Development Report 2009 just released by the United Nations Development Program (UNDP)) & http://www.mdgmonitor.org/country_progress.cfm?c=IDN&cd=360 FAKTA TENTANGMILLENIUM DEVELOPMENT GOALS BIDANG KESEHATAN : ANGKA KEMATIAN IBU CATATAN UNDP: UNSUFFICIENT INFORMATION!!!

  47. Terseok di MDGs Sabtu, 27 Februari 2010 | 02:58 WIB Wahyu Susilo …. Yang tampak kasatmata adalah perbedaan data soal angka kematian ibu melahirkan di Indonesia. ..Pada tahun 2009, secara serentak Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia Pasifik (UNESCAP), Program Pembangunan PBB (UNDP), UNFPA, dan WHO (data juga dikonfirmasi oleh ADB dan Bank Dunia) menyatakan bahwa telah terjadi kenaikan angka kematian ibu melahirkan dari 307/100.000 kelahiran hidup ke 420/100.000.Namun, data ini diabaikan oleh pemerintah yang bersikukuh pada angka 228/100.000, seperti dituliskan dalam Laporan Pencapaian MDGs di Indonesia yang diterbitkan pemerintah pada 2009.

More Related