1 / 74

S ELAMAT DATANG

S ELAMAT DATANG. GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PP NOMOR 58 TAHUN 2005 DAN PERMENDAGRI NO 13 TH 2006 PERMENDAGRI NO 59 TH 2007 PERMENDAGRI NO 21 TH 2011 Disampaikan oleh BIMANTARA, B.Sc. Pengelolaan Keuangan Daerah. UU 25/2004. UU 17/2003. UU 15/2004.

odell
Télécharger la présentation

S ELAMAT DATANG

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. SELAMAT DATANG

  2. GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PP NOMOR 58 TAHUN 2005 DAN PERMENDAGRI NO 13 TH 2006 PERMENDAGRI NO 59 TH 2007 PERMENDAGRI NO 21 TH 2011 Disampaikanoleh BIMANTARA, B.Sc.

  3. PengelolaanKeuangan Daerah UU 25/2004 UU 17/2003 UU 15/2004 UU 33/2004 UU 1/2004 PP PP PP misal: SAP, dstnya UU 32/2004 Pasal 222 Pasal 237 PP 58 THN 2005 Omnibus Regulation UU 12 / 2011 Permendagri 13 THN 2006 59 THN 2007 21 THN 2011 PP 41 TH 2007 PP 38 TH 2007

  4. Pasal 21 HAK Pasal 22 KEWAJIBAN Tujuan UtamaPengelolaan Keuangan Daerah • Mempertajam esensi sistem penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam konteks pengelolaan keuangan daerah. • Memperjelas distribusi kewenangan (distribution of authority) dan memperjelas derajat pertanggungjawaban (clarity of responsibility) pada level penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah. Money Follows Fuction Masyarakat Kesejahteraan Rakyat Demokratisasi Otonomi Efisiensi & Efektivitas Sumber daya Pemberdayaan masyarakat Pasal 23 (1) (2) KELOLA & IMPLEMENTASI UU 32/2004 PP 58 THN 2005 Permen 13 /2006 Pemerintahan Daerah • Pendapatan • Belanja • Pembiayaan Pengelolaan Keuda RKPD • Urusan • Wajib • Pilihan • Concurrent • Pasal 167 ayat (3): • SAB • SPM • Standar Harga • Tolok Ukur Kinerja Perhatikan kaidah aturan hukum yang lain UU/PP/Perpres, dll Pasal 167 ayat (2): Pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasos & fasum, serta jaminan sosial

  5. Arsitektur Pengelolaan Keuda Berdasar PP 58/2005 Penetapan Kekuasaan Pengelola Keuda Pejabat Pengelola Keuda Pejabat Pengguna Anggaran Pengendalian defisit & Penggunaan Surplus Pengelolaan BLUD Penetapan APBD Penyusunan Rancangan APBD Pelaksanaan APBD Penata Usahaan Pertanggungjawaban Penyelesaian Kerugian Daerah Pengelolaan Kekayaan & Kewajiban Semesteran Tahunan

  6. PenetapanKekuasan Pengelolaan Keuangan Daerah

  7. Pola Hubungan KewenanganPengelolaan Keuangan Daerah GUBERNUR / BUPATI / WALIKOTA SEKRETARIS DAERAH SKPKD SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH SKPD SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/BARANG BENDAHARA PENERIMAAN BENDAHARA PENGELUARAN

  8. LANDASAN YURIDISPP 58/2002 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH UU 32 /2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 182 Tata cara penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah serta tata cara penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah diatur dalam Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Pasal 194 Penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah diatur lebih lanjut dengan Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

  9. LANDASAN YURIDIS PP 58/2005 TTG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah : Pasal 69 ayat (4) Ketentuan mengenai pokok-pokok penyusunan RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah Pasal 82 Pengelolaan dan pertanggung-jawaban keuangan daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan di bidang keuangan negara dan perbendaharaan negara Pasal 86 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan pemerintah

  10. Keuangan Daerah RuangLingkupKeuangan Daerah Pajak HakRetrebusi Pinjaman Menyelenggarakanurusan Kewajibanpemerintahandaerah Membayartagihanpihak ketiga Penerimaan Pengeluaran tidakdipisahkan Kekayaandaerah dipisahkan Kekayaanpihak lain yang dikuasaiPemda

  11. Azas Umum Pengolaan Keuangan Daerah Dikelola secara tertib Taat pada peraturan Efisien, ekonomis dan efektif Transparan Bertanggung jawab Perhatikan asas keadilan, Kepatutan & manfaat untuk masyarakat Dilaksanakan dlm suatu sistem yg terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD

  12. Kepala Daerah Selaku PKPKD Menetapkan Kebijakan Menetapkan pejabat - Kuasa PA / barang - Bendahara - Pemungutan penerimaan - Pengelolaan utang piutang - Pengelolaan barang - Menerbitkan SPM Pelaksanaan APBD Pengelolaan barang daerah

  13. PPKD KPKD Kep. SKPD KOORDINATOR SEKDA Keuangan PA / PB Koordinatorpengelolaan Keuangandaerah Pelimpahankekuasaan ditunjukdengan keputusan KDH

  14. Tugas PPKD Menyusundan melaksanakan kebijakan PKD Menyusun RAPBD/ P- RAPBD Melaksanakan pungutanPendapatandaerah Melaksanakanfungsi BUD Menyusunlaporan keuangan Melaksanakantugas lainnya.

  15. Tugas Kuasa BUD - Menyiapkan anggaran kas - Menyiapkan SPD - Menerbitkan SPPD (SP2D) - Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah

  16. Tugas & Wewenang Kep SKPD(PA/PB) - Menyusun RKA – SKPD - Menyusun DPA - SKPD - Melaksanakananggaran - Melakukanpengujianatas tagihandanmemerintahkan pembayaran SPM - Menyusundanmelaporkan LaporanKeuangan

  17. HierarkisPengelolaKeuangan Daerah KDH PKPKD/ Gub/ Bup/ Walikota SekdaKoordinator KPKD PPKD Kabag/ Karo/ Kadin/ Kabankeuangan (daerah) SKPD Kadin/ Kaban/ Kakan/ Setda/Setwan/Camat/dsb (PA/PB) KuasaKasubdin/ Kabid/ dsb PA / PB PPTK Unit kerja SKPD PejabatPenatausahaanKeuangan (PPK)-SKPD Penerimaan Bendahara Pengeluaran KUASA BUD

  18. PAD Dana Perimbangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Pajakdaerah Retribusidaerah Hasilpengelolaankekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yang syah Dana BagiHasil DAU DAK Hibah Dana Darurat Lain-lain pendapatan yang ditetapkanPemerintah

  19. DiprioritaskanUntukMelindungidanMeningkatkanKualitas KehidupanMasyarakat Peningkatan Pelayanan dasar Urusan wajib Pedidikan Kesehatan Fasilitas sosial Belanja Daerah Fasilitas umum Mengembangkan sistem jaminan sosial Urusan pemerintahan Urusan Pilihan Potensi unggulan Kondisi/ kekhasan Daerah seperti : Pertambangan, perikanan, Pertanian, perkebunan, Kehutananan dan pariwisata

  20. Klasifikasi Belanja Organisasi Fungsi Program Kegiatan Jenis Urusan pemerintahan Fungsi pegelolaan Keuangan negara Bel. pegawai Hibah Bel. Barang dan jasa Bantuan sosial Bel. Modal Bagi hasil dan bantuan keuangan Bunga Bel. Tidak terduga Subsidi

  21. Prinsip-Prinsip Penganggaran • Semua penerimaan baik dalam bentuk uang, maupun barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD • Seluruh pendapatan, belanja dan pembiayaan dianggarkan secara bruto • Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dpt dicapai serta berdasarkan ketentuan per-UU-an • Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya

  22. STRUKTUR PENDAPATAN • Pendapatan Asli Daerah: • Pajak Daerah • Retribusi Derah • Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan • Lain-lain PAD yang sah • Dana Perimbangan: • Dana Bagi Hasil • Dana Alokasi Umum • Dana Alokasi Khusus • Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah: • Hibah • Dana Darurat • Dana Bagi Hasil pajak dari ProvInsi dan Pemerintah Daerah lainnya • Dana Penyesuaian & Dana OTSUS • Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya

  23. Struktur Pembiayaan • Penerimaan pembiayaan: • SiLPA tahun anggaran sebelumnya • Pencairan dana cadangan • Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan • Penerimaan pinjaman • Penerimaan kembali pemberian pinjaman • Pengeluaran pembiayaan: • Pembentukan dana cadangan • Penyertaan modal pemerintah daerah • Pembayaran pokok utang • Pemberian pinjaman

  24. Pembahasan RKA- SKPD/PPKD oleh Tim Ang Pemda RKA – SKPD/PPKD Kesesuaian - Capaian kinerja - Indikator kinerja - Analisa SB - Standar SH - Standar PM - KUA - PPAS - Prakiraan maju yang telah disetujui tahun sebelumnya - Dokumen perencanaan lainnya

  25. Raperda APBD PembahasanRaperda APBD Kesesuaian - KUA - PPAS - Program yang diusulkan - Kegiataan Nota Kesepakatan dengan

  26. Depdagri/ Provinsi Musrenbang Evaluasi Mendagri/Gubernur SE/Pedoman Mendagri Raperda ttg APBD Nota Kesepakatan KUA, Prioritas dan Plafon DPRD Pembahasan RAPBD Pembahasan Rancangan KUA & PPAS Ra PerKDH ttg Penjab APBD Pedoman Penyusunan RKASKPD, KUA, Prioritas dan Plafon RAPBD dan Lampiran Perda ttg APBD Kepala Daerah Indikatif Tahunan RPJMD/Dokumen Perencanaan Daerah yg disepakati Rancangan KUA & PPAS PerKDH ttg Penjab APBD Pembahasan Tlm. Anggaran Pemda SE Prioritas Program & indikasi pagu Rancangan Awal Kerangka Ekonomi Daerah Pembahasan Tlm. Anggaran Pemda Rencana Kerja Pemerintah Daerah SEKDA Lampiran RAPBD (Himpunan RKA- SKPD Pemutakhiran Data & Proyeksi Ekonomi & Fiskal PPKD Pengesahan RKA SKPD Draft DPASKPAD RENJA SKPD RENSTRA SKPD DPASKPAD SKPD

  27. LINGKUP PERENCANAAN DAERAH RPJPD = 20 tahun RENSTRADA = RPJMD = 5 tahun RENSTRA SKPD = 5 tahun RKPD = 1 tahun RK-SKPD = 1 tahun

  28. Alur Perencanaan Program & Penganggaran Pedoman Pedoman RENSTRA KL RENJA KL RKA - KL RINCIAN APBN Pemerintah Pusat Pedoman diacu dijabarkan Pedoman RPJP NASIONAL Pedoman RPJM NASIONAL RAPBN APBN RKP diacu diperhatikan Diserasikan melalui MUSRENBANGDA Pedoman Pedoman dijabarkan Pedoman RPJM DAERAH RPJP DAERAH RKPD RAPBD APBD KUA Pemerintah Daerah Pedoman PPAS RENJA SKPD Pedoman Pedoman RENSTRA SKPD RKA – SKPD PENJABARAN APBD PERENCANAAN PROGRAM PENGANGGARAN

  29. RPJM RPJMD 5 tahun 5 tahun Renstra SKPD 5 tahun 1 tahun 1 tahun Renja SKPD RKPD RKP 1 tahun 1 tahun Dibahas bersama DPRD KUA PPAS NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DGN KDH RKA-SKPD RKA-PPKD PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TAPD RAPERDA APBD 1 tahun PENYUSUNAN RANCANGAN APBD (SESUAI PP 58/2005 DAN PERMENDAGRI 13/2006,59/2007 & 32/2008)

  30. PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERDA APBD KEBIJAKAN BANGNAS & KEUDA KERANGKA EK. MAKRO PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL (RKP) RPJMD Jaring asmara MUSRENBANGDA RKPD EVALUASI KINERJA MASA LALU KEBIJAKAN UMUM APBD & Prioritas & Plafon Anggaran Sementara RENSTRA SKPD PEMDA DPRD PERATURAN KDH PEMBAHASAN ANGG DPRD Juklak & Juknis Plafon Anggaran Standar Harga Formulir RKA SKPD RKSKPD SATKER SATKER SATKER Klarifikasi RAPBD RKA SKPD TIM ANGGARAN PEMDA PERSETUJUAN DPRD Pengajuan Raperda APBD RAPBD Perda APBD Evaluasi Raperda APBD Persetujuan Bersama APBD

  31. DOKUMEN PENGANGGARAN(RKA-SKPD) RKA-SKPD disusun dengan menggunakan : • pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan dalam tahun anggaran berikutnya • pendekatan penganggaran terpadu mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran. • pendekatan prestasi kerja memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.

  32. Penyiapan Raperda APBD • RKA-SKPD/PPKD dibahas oleh tim anggaran pemerintah daerah. • Pembahasan dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD/PPKD dengan KUA, PPAS, prakiraan maju, capaian kinerja, indikator kinerja, ASB, standar satuan harga, dan SPM. • PPKD menyusun RAPERDA tentang APBD berikut dokumen pendukungnya (notakeuangan, dan rancangan APBD)

  33. DASAR PENYUSUNAN RKA • RKPD • KUA dan PPA • Surat Edaran Bupati Perihal Penyusunan RKA • Penyesuaian Rekening dan Kode Rekening • ASB,SSH, Pedoman Honorarium, Perjalanan Dinas dll

  34. RKA SKPD MEMUAT : • Rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan • Rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan • Rincian sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya • Informasi tentang urusan pemda, organisasi, standar biaya, prestasi kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan • Urusan Pemerintah dimaksud sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD

  35. STRUKTUR APBD PAD Dana Perimbangan Pendapatan Daerah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Belanja Tidak Langsung APBD Belanja Daerah Belanja Langsung Penerimaan Pembiayaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan 35

  36. JENIS BELANJA Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Tidak Langsung Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial BELANJA Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga Belanja Pegawai Belanja Barang/Jasa Belanja Langsung Belanja Modal 36 36

  37. PENGERTIAN JENIS-JENIS BELANJA • Belanja Pegawai merupaka belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada PNS yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan • Uang Representasi dan Tunjangan Pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan KDH dan WKDH serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam Belanja Pegawai • Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang

  38. Belanja Subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak • Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau peerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya • Belanja Bantuan Sosial untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat

  39. Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan • Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa,dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daera lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan dan kepada partai politik

  40. B. BELANJA LANGSUNG • Belanja Pegawai untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah • Belanja Barang/Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja Barang/Jasa berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat,sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakain dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, pemeliharaan, jasa konsultasi dan pengadaan barangjasa lainnya serta belanja sejenis lainnya

  41. Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan • Nilai aset tetap berwujud sebagaimana dimaksud dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan

  42. PROSES EVALUASI PERDA APBD KAB/KOT &PERATURAN BUP/WAL TTG PENJABARAN APBD Membuat RAPERBUP/WAL Sebesar Pagu APBD Tahun Lalu (15 hari) Bupati/Walikota menetapkan PER-BUP/WAL RAPERDA APBD Pengesahan Gubernur (30 Hari) Tidak Setuju Dibahas bersama DPRD & Pemda DPRD Bupati/Walikota menetapkan PERDA & PER-BUP/WAL Penyempurnaan (7 Hari) PA DPRD+TAPD Melewati Batas waktu Evaluasi Setuju Tdk Sesuai Dgn UU Tdk Disempurnakan RAPERBUP/WAL PENJABARAN APBD Penyampaian RAPERDA APBD & RAPERBUP/WAL APBD (3 hari) Hasil Evaluasi GUBERNUR (15 hari) GUB membatalkan Berlaku Pagu APBD Sebelumnya Sesuai dgn UU Laporan kpd MDN

  43. PROSES PERUBAHAN APBD KONDISI MENYEBABKAN PERGESERAN ANGGARAN PERKEMBANGAN TIDAK SESUAI KUA PENGGUNAAN SISA LEBH ANGGARAN TAHUN LALU P Prioritas & Plafon Anggaran Sementara P Kebijakan Umum APBD PEMDA DPRD PERATURAN KDH PANITIA ANGGARAN DPRD Juklak & Juknis Plafon Anggaran Standar Harga Formulir RKASKPD SATKER SATKER SATKER Klarifikasi Perubahan RAPBD RKA SKPD TIM ANGGARAN PEMDA Pengajuan Raperda Perubahan APBD Persetujuan DPRD Rancangan Perubahan APBD Perda Perubahan APBD BA Pesetujuan Bersama Perubahan APBD Evaluasi Raperda Perubahan APBD

  44. MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA DPA ANGGARAN KAS SPD SPP SPM SP2D LS Pihak ketiga BANK UP/ GU/ TU Action Bendahara Pengeluaran

  45. Untuk pelaksanaan APBD, KDH menetapkan : Untuk pelaksanaan APBD, KDH menetapkan : Sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan • Pejabat yang menanda tangani SPD • Pejabat yang menanda tangani SPM • Pejabat yang mengesahkan SPJ • Pejabat yang menanda tangani SP2D • Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran • Pejabat lainnya yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD

  46. MODEL STRUKTUR ORGANISASI SKPD – PEMDA KABUPATEN/KOTA KEPALA SKPD Pj. Pengguna Anggaran Kabag TU Kasubbag TUK Pj. Penatausahaan Keuangan SKPD Ka UPT Kabid SKPD Kuasa Pengguna Angg. Pj. Pelaksana TK

  47. MODEL STRUKTUR ORGANISASI SKPD – SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SEKDA KAB/KOT Pj. Pengguna Anggaran KABAG Kuasa Pengguna Angg. Kasubbag Pj. Pelaksana TK Kasubbag TU Pj. Penatausahaan Keuangan SKPD

  48. Proses Pencairan & Pembayaran LS KUASA BUD PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/KUASA SPM PPK-SKPD SP2D BANK BENDAHARA PENGELUARAN (SPP-LS) Uang P P T K (menyiapkan dokumen) FIHAK III Tagihan & Laporan Kegiatan

  49. PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG • Belanja Pegawai dikoordinasikan/diketahui oleh Kepala Bagian/Bidang/Kasubag TU/Sekretaris yang menangani urusan kepegawaian masing-masing SKPD • Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman dikoordinasikan/diketahui oleh Kepala Bagian Keuangan • Bantuan Sosial untuk urusan sosial adat dan budaya dikoordinasikan/diketahui oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial dan untuk urusan Partai Politik dikoordinasikan/diketahui oleh Kepala Bagian Pemerintahan

  50. Bantuan Keuangan kepada Kelian Adat/Subak/Urusan sosial adat dan budaya dikoordinasikan/diketahui oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial dan Bantuan Keuangan kepada Desa/Kelurahan dikoordinasikan/diketahui oleh Kepala Bagian Pemerintahan • Belanja Hibah untuk pelaksanaannya sesuai dengan Permendagri nomor 32 Tahun 2011 dan Permendagri nomor 39 tahun 2012 • Belanja Tidak Terduga untuk penanggulangan Bencana Alam dan Sosial serta lainnya dikoordinasikan/dilaksanakan oleh Kepala Bagian Keuangan dengan SKPD terkait

More Related