1 / 16

Jogjakarta, 22 Juli 2014

Jogjakarta, 22 Juli 2014. Prolog. Kepentingan Politis. Tidak Efisien. Public Distrust. Kabinet. Struktur Berubah-ubah. Tidak Efektif. Overlapping Tugas & Fungsi. Kerangka Pikir Kajian. Lingkungan Strategis: Nasional & Global. PEMBUKAAN UUD 1945. Melindungi segenap bangsa Indonesia

olesia
Télécharger la présentation

Jogjakarta, 22 Juli 2014

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Jogjakarta, 22 Juli 2014

  2. Prolog Kepentingan Politis Tidak Efisien Public Distrust Kabinet Struktur Berubah-ubah Tidak Efektif Overlapping Tugas & Fungsi

  3. Kerangka Pikir Kajian Lingkungan Strategis: Nasional & Global PEMBUKAAN UUD 1945 Melindungi segenap bangsa Indonesia Memajukan kesejahteraan umum Mencerdaskan kehidupan bangsa Melaksanakan ketertiban dunia Governance Issues: public engagement, public private partnership, administrative reform URUSAN PEMERINTAHAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH Executing Empowering Regulating KEMENTERIAN LNS LPNK

  4. Peran Negara dalam Urusan Publik Urusan Pemerintahan. Apa saja urusan pemerintahan yang harus dijalankan oleh pemerintah? (amanat konstitusi, perubahan lingkungan strategis, perubahan tata kelola pemerintahan) KONSEP DASAR YG MEMPENGARUHI KELEMBAGAAN PEMERINTAH PUSAT 3. Governance Issues.Bagaimana menentukan tingkat intervensi pemerintah terhadap urusan publik dalam hubungan antara negara dan masyarakat/ swasta? 2. Desentralisasi. Bagaimana pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka desentralisasi?

  5. Pemetaan Urusan Pemerintahan 24 Urusan Pemerintahan menurut UUD 1945

  6. Tipologi Kelembagaan Pemerintah Pusat LPNK KEMENTERIAN LNS Lembaga lainnya

  7. Fungsi & Tipologi Organisasi Pemerintah

  8. Bentuk Organisasi Pemerintah

  9. Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II

  10. 3 Opsi Arsitektur Kabinet 2014-2019 IDEAL 20 Kementerian & 1 Kantor Kepresidenan MODERATE 24 Kementerian & 1 Kantor Kepresidenan SOFT 24 Kementerian + 2 Menko & 1 Kantor Kepresidenan

  11. Dasar pijakan menentukan OPSI • Menjaga keseimbangan antara beban tugas dan rentang kendali organisasi dengan ukuran organisasi; • Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas kepemerintahan; • Memperkuat sistem presidensiil; • Memperkuat kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah.

  12. Opsi Ideal

  13. Opsi Moderate

  14. Opsi Soft

  15. Epilog Rightsizing ini adalah sebagai upaya untuk menciptakan suatu tatakelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel dengan meletakkan penguatan pada sistem presidensiil dan kebijakan otonomi daerah; Perampingan organisasi akan berimplikasi pada penghematan anggaran yang sangat signifikan. (sebagai ilustrasi, penghapusan 1 Eselon I di LPNK ada penghematan sebesar Rp 435.400.000,-); Pembenahan kelembagaan tingkat kementerian harus juga diikuti dengan pembenahan pada lembaga lainnya, a.l LPNK, LNS dan lembaga pemerintah lainnya.

  16. Terima Kasih

More Related