1 / 27

PAJAK BUMI BANGUNAN PBB

PAJAK BUMI BANGUNAN PBB. UU No. 12 Tahun 1994 Pengenaan pajak sehubungan dengan hak atas bumi dan/atau perolehan manfaat atas bumi dan/atau kepemilikan, penguasaan dan/atau perolehan manfaat atas bangunan. TERMINOLOGI. BUMI

perry-mejia
Télécharger la présentation

PAJAK BUMI BANGUNAN PBB

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PAJAK BUMI BANGUNAN PBB UU No. 12 Tahun 1994 Pengenaan pajak sehubungan dengan hak atas bumi dan/atau perolehan manfaat atas bumi dan/atau kepemilikan, penguasaan dan/atau perolehan manfaat atas bangunan

  2. TERMINOLOGI • BUMI • Permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan serta laut wilayah RI • BANGUNAN • Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang diusahakan

  3. .. • NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) • Harga rata-rata yang diperoleh dari traksaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat traksaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek pajak lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti • SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP) • Surat yang digunakan oleh WP untuk melaporkan data objek pajak menurut ketentuan Undang-undang • SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG (SPPT) • Surat yang digunakan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada WP

  4. SUBJEK PBB • ORANG PRIBADI atau BADANyang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan yang meliputi antara lainpemilik, penghuni, pengontrak, penggarap, pemakai dan penyewa

  5. OBJEK PBB • BUMI adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi daratan dan air serta laut wilayah RI • BANGUNAN adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang diusahakan

  6. .. • Termasuk dalam BANGUNAN : • Jalan lingkungan • Jalan tol • Kolam renang • Pagar mewah • Tempat olah raga • Galangan kapal, dermaga • Kilang minyak, gas, pipa minyak • Fasilitas lain yang memberi manfaat

  7. PENGECUALIAN OBJEK • DIGUNAKAN SEMATA-MATA UNTUK MELAYANI KEPENTINGAN UMUM DIBIDANG IBADAH, SOSIAL, KESEHATAN, KEBUDAYAAN YANG TIDAK MENCARI KEUNTUNGAN • DIGUNAKAN UNTUK KUBURAN, PENINGGALAN PURBAKALA ATAU YANG SEJENIS DENGAN ITU. • MERUPAKAN HUTAN LINDUNG , SUAKA ALAM, HUTAN WISATA, TAMAN NASIONAL YANG DIKUASAI NEGARA

  8. .. • DIGUNAKAN UNTUK PERWAKILAN DIPLOMATIK, KONSULAT, BERDASARKAN AZAS TIMBAL BALIK • DIGUNAKAN OLEH BADAN ATAU PERWAKILAN INTERNASIONAL MISALNYA PBB, BADAN INTERNASIONAL DAN LAIN-LAIN YANG DITENTUKAN MENTERI KEUANGAN

  9. KLASIFIKASI NJOP • Klasifikasi BUMI dan BANGUNAN adalah pengelompokkan nilai jual rata-rata atas objek PBB yang digunakan sebagai pedoman untuk memudahkan penghitungan PBB terutang. • Faktor klasifikasi BUMI/Tanah : • Letak • Peruntukan • Pemanfaatan • Kondisi lingkungan • Faktor klasifikasi BANGUNAN : • Bahan yang digunakan • Rekayasa • Letak • Kondisi lingkungan

  10. CARA MENGHITUNG PBB • DPP PBB adalahNJOP • DasarPerhitunganPajakadalahNJKP (NilaiJualKenaPajak) yaitunilaijualdenganpersentase yang serendah-rendahnya 20% dansetinggi-tingginya 100%. • Persentase NJKP ditetapkan : • Sebesar40% > 1M : • ObjekPajakPerumahan yang WP-nyaperseorangandengan NJOP =/> Rp 1 Milyar • ObjekPajak Perkebunan yang luasnya =/> 25 Ha yang dikuasai BUMN danSwasta • ObjekPajakKehutanantermasuk areal bloktebangandalamkegiatanpemegang HPH, HakPemungutanHasildanPemegangIjinPemanfaatanKayu • Sebesar20%< 1Muntuk objekpajaklainnya

  11. .. • TARIF PAJAK = 0,5% DARI NJKP • NJOPTKP (NJOP TidakKenaPajak) • Berdasarkan PMK No.67/PMK.03/2011NJOPTKP tahun 2012 adalahRp.24.000.000,00untuksetiap WP.

  12. Ketentuan: • Setiap WP mendapatkanpengurangan NJOPT • Jika WP memilikibeberaoaobjekpajak, akantetapihanya 1 objekpajakygnilainya paling besarygmemperolehfasilitaspengurangan NJOPTKP, dantdkbolehdigabung dg objekpajaklainnya

  13. RUMUS PBB • PBB = TARIF PAJAK x NJKP • PBB = 0,5% x 20% ( NJOP – NJOPTKP ) ATAU PBB = 0,5% x 40% ( NJOP – NJOPTKP )

  14. TAHUN PAJAK PBB • Dalam perhitungan PBB berdasarkan Tahun Takwim, sehingga keadaan objek pada 1 Januari tahun bersangkutan yang akan menjadi dasar penentuan pajak yang terutang. • Jika terjadi perubahan selama tahun berjalan , tidak akan mempengaruhi besarnya pajak yang terutang untuk tahun yang bersangkutan

  15. ADMINISTRASI PBB • SPOP = SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK • Diisi oleh WP tentang objek pajak dan harus dikembalikan selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal diterimanya SPOP • WP menerima SPOP jika : • Objek pajak belum terdaftar / data belum lengkap • Objek pajak telah terdaftar tapi data belum lengkap • NJOP berubah • Objek pajak dimutasikan

  16. .. • SPPT = SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG • Diterbitkan berdasarkan laporan objek pajak dari subjek pajak pada SPOP. Pajak terutang menurut SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh WP • Keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda 2% perbulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.

  17. .. • SKPKB = SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR • Jika SPOP tidak disampaikan sesuai dengan ketentuan. Besarnya pajak terutang adalah sebesar pokok pajak ditambah denda administrasi 25% dari pokok pajak. • Jika berdasarkan hasil pemeriksaan , maka PBB terutang adalah lebih besar dari SPPT yang terbit.Maka dikeluarkan SKPKB ditambah denda administrasi 25% dari selisih besarnya pajak terutang

  18. PELUNASAN & PEMBAYARAN • BERDASARKAN SPPT • Pajak terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sesuai tanggal jatuh tempo yang tercantum. • BERDASARKAN SKPKB • Pajak terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan sesuai tanggal jatuh tempo yang tercantum • BERDASARKAN STP • Pajak terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan sesuai tanggal jatuh tempo yang tercantum

  19. Soal 1 • WP punya objek pajak Bumi senilai Rp.7.000.000,-. NJOP untuk lokasi tanah tersebut ditetapkan Rp. 8.000.000,- • Berapa PBB terutang ?? • PBB tidak ada yang terutang = 0%, karena secara teori NJKP Tanah tersebut < NJOP-nya.

  20. Soal 2 • ;WP Nama Bambang punya objek PBB di 2 kota , Jakarta dan Semarang. • Untuk jakarta :Tanah 10 juta. Bangunan 30 juta. • Untuk Semarang : Tanah 15 juta Bangunan 20 juta. • Berapa PBB di Jakarta dan Semarang untuk Tahun tersebut ?

  21. .. • Jakarta : • Tanah 10.000.000 • Bangunan 30.000.000 • Total Objek 40.000.000. • NJOPTKP 12.000.000 • NJKP 28.000.000 • 20% x 28.000.000 = 5.600.000 • PBB 0,5% x 5.600.000= 28.000 • Semarang : • Tanah 15.000.000 • Bangunan 20.000.000 • Total Objek 35.000.000 • 20% x 35.000.000 = 7.000.000 • PBB 0,5% x 7.000.000 = 35.000

  22. Soal 3 • Objek PBB Tahun 2007: • Tanah 10 x 15 m harga per meternya Rp. 200.000,- • Bangunan 250m2 harga per m2 = Rp. 275.000,- • Pagar 10m dengan harga per meter termasuk bangunan pagar Rp. 185.000,- • Berapa PBB 2007 terutang ?

  23. .. • Objek PBB : • Tanah 150 m2 x 200.000 = 30.000.000 • Bangunan 250m2 x 275.000 = 68.750.000 • Pagar 10m x 185.000 = 1.850.000 • Total Objek 100.600.000 • NJKP 20% x 100.600.000 = 20.120.000 • PBB 0,5% x 20.120.000 = 100.600

  24. . • Berikut ini data tanah dan bangunan PT. Lambordia yang bergerak dbidang industri kertas. • 1 januari 1999 mempunyai 2 objek PBB berupa tanah dengan harga jual 100 juta di Jln. Imogiri dan Tanah & Gedung di Jl. Sudirman senilai 300 juta • 10 januari 1999 mulai membangun gedung parkir diatas tanah di Jl. Imogiri dan selesai dibangun akhir tahun 1999 dengan nilai gedung 400 juta • Desember 1999 membangun kantor di Jl. Imogiri yang selesai akhir tahun 2000 dengan total nilai bangunan 350 juta. • Berapa PBB tahun 1999 dan 2000 dan 2001 ??

  25. .. • PT. Lambordia • 2001 : • Jl. Imogiri 850.000.000 • Jl.Sudirman 300.000.000 • Total Objek 1.150.000.000 • NJKP 40% x 1.150.000.000 = 460.000.000 • PBB 0,5% 460.000.000 = 2.300.000

  26. .. • 2000 : • Jl Imogiri 500.000.000 • Jl. Sudirman 300.000.000 • Total Objek 800.000.000 • NJKP 20% x 800.000.000 = 160.000.000 • PBB 0,5% x 160.000.000 = 800.000

  27. Tahun 1999 • Jl. Imogiri : • Tanah 100.000.000 • Jl. Sudirman • Tanah dan Gedung 300.000.000 • NJOP 400.000.000 • NJKP 20% x 400.000.000 • PBB 0,5% X 80.000.000 = • 400.000

More Related