HUKUM HARTA KEKAYAAN

1. HUKUM HARTA KEKAYAAN MATERI PENGANTAR HUKUM INDONESIA

2. Pengertian : Hukum harta kekayaan adalah hukum yang mengatur hubungan antaran subjek hukum (manusia dan badan hukum) dengan objek hukum (kepentingan/belang), serta hubungan hukum yang timbul antar subjek hukum. Objek hukum adalah kepentingan (belang) yang bernilai ekonomi

3. KEPENTINGAN (SECARA TEORITIS) Kepentingan tidak berwujud/immateriel, misalnya : Hak octrooi, hak cipta, dan lain-lain Kepentingan Berwujud/ Materiel Benda yang memiliki nilai ekonomi

4. RUANG LINGKUP • HUKUM BENDA • HUKUM PERIKATAN • HUKUM HAK IMMATERIEL

5. HUKUM BENDA Hukumbendamerupakanhukum yang mengaturhaksubjekhukumterhadapbenda/hakkebendan. menurut Asser dan Paul Scholtenbendaterdiridari : Benda tetapdanbendabergerak (tidaktetap) Benda yang dapatdikuasaidantidakdapatdikuasai Benda yang adadanbenda yang akanada Benda yang berwujuddanbenda yang tidakberwujud Benda yang dapatdibagi (misal ; uang) dantidakdapatdibagi (contoh; bendapusaka) Menurut Hukum Perdata Barat, bahwa yang dimaksud benda tetap adalah tanah, selain itu, benda tetap adalah benda-benda yang oleh hukum digolongkan sebagai benda. Sedangkan menurut hukum adat, benda tetap hanyalah tanah.

6. Penggolongantanahdalamhukumadattersebut, sekarangtelahdiaturdalamundang-undangkhususyaituUndang-UndangNomor 5 Tahun 1960 tentangPokok-PokokAgraria (UUPA). Menurutpasal 16 ayat (1) UUPAhak-hakatastanahadalahsebagaiberikut : • Hakmilik (Eigendom) = 2,5 Ha untukkota, 3 Ha untukdaerah) • HakGuna Usaha/HGU (Erpacht) = hakuntukberusahadiatastanahuntukpertaniandanperkebunanpadatanah yang dikuasaiolehnegara. • HakGunaBangunan/HGB (Opstaal) = hakuntukmendirikanbangunan yang dikuasainegaraatautanahhakmilikorang lain, berlaku 30 tahundandapatdiperpanjang. • HakPakai = hakuntukmenggunakan/memunguthasil • HakSewa = untukkeperluanbangunandenganmembayarsewa yang telahdisepakati • HakGadai • Hal MemungutHasilHutan, dan • Hak

7. Dalampasal 16 ayat (2) UUPA, jugadiaturhak-hakatas air danruangagkasa yang meliputi : • HakGuna Air • HakPemeliharaandanPenangkapanIkan, dan • HakGunaRuangAngkasa

8. HUKUM PERIKATAN Pengertian : • Hukum yang mengaturikatan/hubunganhukumantarasubjekhukum. Ikatan / hubungantersebutdapatterjadikarena : • Adanyapersetujuan/kehendakbebasdarimasing-masngsubjekhukum (keduapihaksama-samasepakat); • Karenaadanyaperbuatan yang menimbulkankerugianpadaorang lain, sehinggasipembuatterikatuntukmenggantikerugian (keduabelahpihaktidaksetuju); dan • Adanyakehendaksatuatausepihakdarisubjekhukum, sedangkansubjekhukumlainnyatidakmengetahui, sehinggasubjekhukum yang pertamaterikatatauharusmenyelesaikanikatanitu (hanyasatupihak yang setuju/zaakwarneming)

9. Ruang Lingkup : • Dari pengertiandiatastadi, makaruanglingkuphukumperikatanadalahsebagaiberikut : • HukumPerjanjian; • HukumPerbuatanMelanggarHukum(Onrechtmatigedaad); dan • HukumPerjanjian yang tidakmasukkedalamnomor 1 dan 2, yang dalambahasahukumdisebutsebagaihukumperjanjianlainnya(zaakwarneming).

10. Hukum Perjanjian • Dalamhukumperdata, setiapsubjekhukumdinggaporang yang mandiri, olehkarenaitulahdiadiberikanhakdankewajibanuntukmembuatpenjanjiandengansubjekhukumlainnya. Isiperjanjianadalah /objekhukum (kepentingan) yang berupakepentinganataubelang. Di dalamhukumperdatabelang/kepentinganitudisebutsebagai “prestatie” yang artinya : • Berbuatsesuatu/melakukansuatuperbutan; • Tidakberbuatsesuatu/tidakmelakukansuatuperbuatan; dan • Memberikansesuatu/menyerahkanbenda. • Yang diaturdalampasal 1234 KUHPerdata

11. Hukum perjanjian adalah mengatur ikatan /hubungan di lapangan harta kekayaan, dimana suatu subjek hukum berhak atas prestatie (creditor/kreditur) dengan subjek hukum lainnya yang wajib melaksanakan prestatie (debitur). Antara kreditur dan debitur diberikan kebebasan untuk membuat perjanjian. Oleh sebab itulah salah satu asas dalam hukum perjanjian dinamakan asas Kebebasab Berjanji/Berkontrak yang diatur dalam pasal 1338 KUHPerdata ayat (1), yang berbunyi “Perjanjian yang dibuat oleh subjek hukum tersebut, merupakan undang-undang bagi pihak yang membuatnya”. Perjanjian yang dibuat oleh masing-masing subjek hukum (antara debitur dan kreditur) dapat mencakup dalam segala bidang. Oleh karena itulah maka perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak itu sangat bervariasi dan setiap saat bisa berkembang dan bertambah. Oleh karena itulah maka pasal 1338 ini sering dinamkan hukum yang bersifat menambah (anvullenrecht).

12. Syarat Perjanjian • Di dalamhukum, walaupunsubjekhukumdiberikankebebasanuntukmembuatperjanjian, tetapikebebasanitutetapdibatasiyaitujangansampaimenggangguketertiban. Kebebasandalammembuatperjanjiandibatasiolehketertiban. Ketertibanitudiaturdalampasal 1320 KUHPerdata. Secarasubstansi, isidaripasal 1320 adalah : • Adanyakatasepakatdiantarasubjekhukum yang membuatperjanjianitu. Katasepakattudianggapadaapabilatidakada : (1) paksaan/dwang, (2) kekeliruan /dwaling, dan (3) penipuan /bedrog. Jikaterdapatsalahsatudariketigahaldiatas, makaperjanjianitudinamakanperjanjian yang tidaksempurna (cacatyuridis/cacathukum); • Setiapsubjek yang membuatperjanjianharuslahorang yang cakap, yaituoang yang dianggapdewasa. Dalamhukumperdatabarat , subjekhukum yang dianggapdewasaapabiladiatelahberumur 21 tahun, sebagaimandiaturdalampasal 330 KUHPerdata. Subjekhukum yang telahdewasa/cakapmemilikikewenanganuntukmelakukansikaptindakhukum(handelingsbekwaam)

13. Lanj… Isiperjanjianitutidakbolehbertentangandenganhukum. Dalamistilah lain disebutcausanyaharushalal. Yang dimaksudundang-undangdisinimencakupbukansajaperaturantertulis, tetapijugameliputiperaturan yang tidaktertulissepertikebiasaan, kelayakan, dankepatutan; dan Objekperjanjian (kepentingan/belang/prestatie) haruslahterukur. Dengankata lain, kepentingan/prestatieituharuslahtertentuatauterukurmelaulikriteria yang umum. Jika syarat nomor 3 dan 4 dilanggar, maka perjanjian itu disebut batal demi hukum (nite), jika syarat nomor 1 dan 2 dilanggar, maka dinamakan perjanjian dapat dibatalkan atas kesepakatan kedua belah pihak atau oleh hakim (vernitebaar).

14. Bentuk Perjanjian : • Perjanjian timpang (satu subjek hukum hanya memiliki hak/kreditur, dan subjek hukum lainnya hanya memiliki kewajiban (debitur). Contoh : perjanjian pinjam-meminjam; • Perjanjian timbal balik ( masing-masing subjek hukum memiliki hak dan kewajiban. Contoh : perjanjian jual –beli. Cidera Janji Apabila pihak-pihak ada yang tidak melaksanakan kewajibannya, maka yang bersangkutan disebut cidera janji/ ingkar janji. Dalam bahasa Belanda disebut wanprestatie. Pada umumnya, perkara yang ditangani oleh pengadilan di Indonesai sebagian besar berasal dari wanprestatie dan onrechtmatigedaad.

15. Macam-Macam Perjanjian : MenurutHukumPerdata Barat : Jualbeli; Sewamenyewa; Pemberian/hibah (schenking); Persekutuan (maatschaft); Penyuruhan; Pinjam; Penanggunaganhutang; Perdamaian (dading); dan Kerja.

16. MenurutHukumPerdataAdat : Kredit (meminjamkanbarangtanpabunga); Kempitan (menitipkanbarang); Tebasan (membelihasilhutan); Perburuhan (kerjadenganupah/tanpaupah); Panjer (melakukantindakanhukumdimasa yang akandatang); Pemegangan (jaminandenganbarangtertentu); Pertanggungankerabat; Tolongmenolong; Serikat; Transaksitanah; dan Pemeliharaanternak.

17. Hukum Perbuatan Melanggar Hukum (Onrechtmatigedaad) Pengertian : Setiap subjek hukum yang melakukan perbuatan melanggar hukum harus bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh perbutannya itu. Dengan perkataan lain, subjek hukum yang melanggar harus mengganti kerugian . Dalam istilah Belanda, Perbuatan Melanggar Hukum disebut onrechtmatigedaad (khusus melanggar hukum di bidang perdata). Dalam istilah Perancis ada istilah yang mirip yaitu abus de droit (penyalahugunaan hak) dan dalam istilah Belanda yang lain ada istilah misbruik van recht (penyalahgunaan hak).

18. Makna Perbuatan Melanggar Hukum : Dalam pasal 1365 KUHPerdata ditentukan bahwa “setiap orang (manusia dan badan hukum) yang melakukan perbuatan menimbulkan kerugian pada subjek hukum lain wajib atau terikat untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan itu”. • Unsur-UnsurPerbuatanMelanggarHukum : • UntukdikatakanmelakukanPMH , haruslahdipenuhiatauharusterdapatunsur-unsursebagaiberikut : • Adanyasikaptindak; mencakupbaikperbuatanpasif (sikap) maupunperbuatanaktif (tindak); • Sikapitumelanggarhukum; hukum yang dilanggaritumencakupbaikUndang-undang, kebiasaan, traktat, yurisprudensi, maupundoktrin.

19. Lanjt.. Berbeda dengan konsep/beberapa konsep dalam hukum pidana, bahwa yang melanggar hukum hanya melanggar undang-undang. Dalam beberapa teori dikatakan jika subjek hukum hanya melanggar undang-undang, maka itu disebut sebagai perbutan melanggar hukum formil, sedangkan kalau perbuatan itu disamping melanggar undang-undang juga melanggar kebiasaan, traktat, yurisprudensi, dan doktrin, maka pebuatan itu dinamakan perbuatan melanggar hukum materiel. Perbuatan itu didasarkan pada kesalahan; dengan perkataan lain orang yang melanggar hukum itu karena ia bersalah. Untuk mengetahui subjek hukum itu salah, maka harus diketahui apakah ia memiliki kesengajaan (opzet) atau kelalaian (culpa);

20. Kerugian yang ditimbulkan haruslah nyata uang mencakup kerugian yang bersifat materiel maupun yang besifat immateriel. Yang bersifat materiel seperti adanya barang yang rusak, sedangkan yang bersiat immateriel misalnya adanya kekahwatiran/ketakutan, maupun kehilangan kenikmatan; Harus ada hubungan sebab akibat (kausalitas) antara peruatan melanggar hukum dengan kerugian yang timbul.

21. Perbuatan Melanggar Hukum Menurut Hukum Adat Dalam pandangan filsafat hukum adat, bahwa alam semesta (cosmos) memiliki keteraturan , artinya semua yang ada di alam semesta keberadaanya memiliki aturan yang tercipta menurut mekanisme alam semesta itu sendiri. Keteraturan alam semesta dinamakan garis ketertiban kosmis. Manusia adalah bagian dari alam semesta, oleh karena itu dia harus hidup, bersikap tidak sesuai dengan garis ketertiban kosmis tadi. Manusia yang hidup berlainan /bertentangan dengan garis ketertiban kosmis tadi, dipandang/dimaknai sebagai hidup yang tidak sesuai engan alam (tidak sesuai dengan garis ketertiban kosmis).

22. Lanjt.. Garis ketertiban kosmis itulah yang merupakan garis adat (hukum adat). Dengan demikian, orang yang bersikap tindak bertentangan dengan garis ketertiban kosmis sama artinya dengan bersikap tindak yang bertentangan dengan hukum adat. Garis ketertiban kosmis itu diwujudkan dalam hukum adat. Hukum adat di Indonesia sangat beraneka ragam (pluralisme). Sebagai salah satu patokan yang pernah dikemukakan oleh Corneis van Vollenhoven, bahwa di Indonesia terdapat 19 lingkungan hukum adat. Salah satu contoh perwujudan garis ketertiban kosmis itu terdapat dalam hukum adat daerah Tapanuli. Garis ketertiban kosmis dalam hukum adat Tapanili diwujudkan dalam konsep “daliha natolu” atau “tungku bertiang tiga”.

23. Lanjt… Tungku adalah tempat memasak/landasan untuk memasak yang memiliki3 kaki. Makna tiga kaki adalah bahwa tungku itu harus ditopang oleh tiga pilar, dan jika salah satu pilar rusak/tidak berfungsi maka tungku akan roboh. Karena itu, ketiga pilar/kakinya itu harus terus menerus dipelihara agar tungku tu dapat berguna. Perwujudan daliha natolu itu terlihat jelas dalam aturan perkawinan orang batak. Untuk terjadinya perkawinan, minimal harus ada tiga marga. Misalnya marga Sihombing, Sibutar-butar, dan Sitorus. Laki-laki Sihombing tidak boleh menikah dengan perempuan Sitorus, dia harus kain keluar (exogam) maka dia harus mengambil wanita Sibutar-butar. Laki-laki Sibutar-butar tidak boleh mengambil perempuan Sihombing, maka dia harus mengambil perempuan Sitorus, tidak boleh bertimbal balik (asymetri conobium)

24. PelanggaranGarisKetertibanAdat /Kosmis : Orang yang melanggaradat (garisketertibankosmis) dihukumuntukmengembalikangarisketertibankosmis yang terganggutadidengancara : Permintaanmaaf; Pembayaranuangadat; Menyelenggarakanselamatan (nepungdusun/upacaraadat); dan Menggantikerugianimmateriel

25. Hukum Perikatan Lainnya Istilah hukum perikatan lainnya digunakan karena perikatan ini tidak dapat dimasukan dalam hukum perjanjian maupun dalam hukum pebuatan melanggar hukum (hukum penyelewengan perdata) Zaakwarneming (1354) diartikan sebagai sikap tindak /tindakan hukum yang dilakukan mengurus kepentingan subjek hukum lain (manusia dan badan hukum), tanpa diminta atau tanpa persetujuan pihak yang diurus kepentingannya tersebut.

26. Unsur-Unsur Zaakwarneming : • Adanya tindakan hukum yang sempurna; • Tindakan itu dilakukan secara sukarela, artinya tindakan tersebut tidak didasarkan pada paksaan atau perintah; dan • Sebagai akibat dari tindakan itu, maka harus ada ganti kerugian. Pihak yang melakukan pengurusan, berhak menuntut ganti rugi atas biaya-biaya yang dikeluarkan dalam melakukakn pengurusan itu (diatur dalam pasal 1357 KUHPerdata). Akan tetapi pihak yang mengurus tidak berrhak menuntut upah dari pengurusan tadi (diatur dalam pasal 1358)

27. HUKUM HAK IMMATERIEL Hukum hak immateriel adalah hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum (manusia dan badan hukum) dengan hak-hak yang dihasilkan dari kekuatan pikiran manusia, seperti ilmu pengetahuan, teknologi, seni, gubahan lagu, karya tulis, sastra, karikatur, dan lain-lain. Hak yang dihasilkan dari kekuatan pikiran itu memiliki nilai ekonomi, sehingga ia dapat dialihkan, seperti dijual, dibeli, serta dihibahkan kepada pihak lain.

28. Lanjt… Diaturnya hak-hak immateriel tersebut disamping memberikan perlindungan kepada yang menciptakannya, juga meransang orang lain untuk berkarya. Hukum hak immateriel disebut juga hukum hak kekayaan intelektual (HKI) • RuangLingkupHKI : • HakCipta (copy right) • HakKekayaanIndustri (industrial Property Right), yang mencakup : • Paten • Desainindustri • Merk (trade mark) • Penangguanganpraktekpersaingancurang • Desaintataletaksirkuitterpadu • Rahasiadagang; dan • Perlindunganvarietastanaman.

29. BeberapaPeraturanPerundang-Undangandi Indonesia yang MengaturHakKekayaanIntelektual : UUNomor 30 Tahun 2000 tentangDesain Tata LetakSirkuitTerpadu UUNomor 31 Tahun 2000 tentangDesainIndustri UUNomor 14 Tahun 2001 tentang Paten UUNomor 15 Tahun 2001 tentangMerk UUNomor 29 Tahun 2000 tentangPerlindunganVarietasTanaman .

30. SEKIAN