1 / 35

PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA D IREKTORAT JENDERAL A NGGARAN D IREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK. PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK. DISAMPAIKAN DALAM KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN DI BIDANG KEUANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN MALANG

regan-buchanan
Télécharger la présentation

PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEMENTERIANKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DISAMPAIKAN DALAM KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN DI BIDANG KEUANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN MALANG 18 FEBRUARI 2012

  2. POKOK BAHASAN LANDASAN HUKUM TARIF PNBP MEKANISME PENGELOLAAN PNBP PELAPORAN PNBP RENCANA PNBP PENGGUNAAN PNBP

  3. LANDASAN HUKUM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

  4. LANDASAN HUKUM PNBP

  5. PENGATURAN UMUM JENIS DAN TARIF PNBP Penetapan tarif atas jenis PNBP mengikuti ketentuan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP, yaitu : • Tarif atas jenis PNBP ditetapkan dengan memperhatikan : • dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya; • biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah sehubungan dengan jenis PNBP yang bersangkutan; dan • aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat. (Pasal 3 ayat (1) UU PNBP) • Tarif atas jenis PNBP ditetapkan dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang menetapkan jenis PNBP yang bersangkutan. (Pasal 3 ayat (2) UU PNBP)

  6. PENETAPAN TARIF PNBP • 1. TARIFSPESIFIK • TarifPNBPditetapkandalambentuksatuanmatauangtertentu. • Contoh : • Biayalegalisasidokumendiperwakilan RI : US$20 per dokumen. • 2. TARIFADVALOREM • TarifPNBPditetapkandalambentukpersentase. • Contoh: • PungutanBiayaHakPenyelenggaraan Telekomunikasi : 0,50% daripendapatankotorpenyelenggaraantelekomunikasi per tahunbuku; • Tarif royalty pertambanganumumuntukemassebesar 3,75% darihargajual per kg.

  7. PENDEKATAN BIAYA DALAM PENETAPAN TARIF PNBP • 1. TARIF COST MINUS • BesarantarifPNBP yang dikenakanlebihrendahdaripadabiaya yang dikeluarkanuntukmemberikanlayanan. • Contoh : BesarantarifditetapkansebesarRp10.000,00/layanan, biayapelayanansebesarRp15.000,00/layanan. • 2. TARIFCOST RECOVERY BesarantarifPNBP yang dikenakansamadenganbiaya yang dikeluarkanuntukmemberikanlayanan. Contoh : BesarantarifditetapkansebesarRp15.000,00/layanan, biayapelayanansebesarRp15.000,00/layanan. • 3. TARIF COST PLUS BesarantarifPNBP yang dikenakanlebihtinggidaripadabiaya yang dikeluarkanuntukmemberikanlayanan. Contoh : BesarantarifditetapkansebesarRp20.000,00/layanan, biayapelayanansebesarRp15.000,00/layanan.

  8. PENGATURAN JENIS DAN TARIF PNBP ATAS PEMANFAATAN BMN Pengaturanjenis PNBP yang berasaldaripemanfaatanasetakandilakukanmengikutikriteriasebagaiberikut: • Jenis PNBP berupa pemanfaatan BMN dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) akan diatur mengikuti ketentuan pada UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP. Jenis dan tarif atas jenis PNBP dimaksud akan diatur dalam RPP/PP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian/Lembaga. Contoh : Pemanfaatan gedung asrama untuk kegiatan diklat.

  9. PENGATURAN JENIS DAN TARIF PNBP ATAS PEMANFAATAN BMN Jenis PNBP berupa pemanfaatan BMN yang tidak terkait atau tidak dalam rangka mendukung pelaksanaan tupoksi akan diatur mengikuti ketentuan pada PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN dan PMK No. 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN. Contoh : Pemanfaatan gedung pertemuan untuk kegiatan pernikahan. Jenis PNBP berupa pemanfaatan BMN sebagaimana dimaksud pada huruf a tetapi dalam pelaksanaan kegiatannya tidak terdapat peran atau tidak melibatkan Kuasa Pengguna Barang, akan diatur mengikuti ketentuan pada PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN dan PMK No. 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Peng-hapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara. Contoh : Pemanfaatan gedung untuk kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh pihak lain

  10. PENGATURAN JENIS DAN TARIF PNBP ATAS PEMANFAATAN BMN • Menteri Keuangan telah menerbitkan surat No. S-420/MK.02/2011 tanggal 25 Juli 2011 yang pada intinya meminta masing-masing Kementerian/Lembaga untuk melakukan inventarisasi jenis PNBP terkait pemanfaatan BMN dalam usulan revisi PP atau dalam PP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada masing-masing Kementerian/Lembaga. • Selanjutnya, berdasarkan hasil inventarisasi, masing-masing Kementerian/Lembaga diminta agar : • mengusulkan pengaturan pemanfaatan asset sesuai PP No. 6 Tahun 2006 dan PMK No. 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN, dan • mengusulkan revisi PP atau RPP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP kementerian/Lembaga yang bersangkutan kepada Menteri Keuangan.

  11. PROSES PENETAPAN PP TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PNBP YANG BERLAKU PADA K/L Presiden Konsep RPP Hasil Harmonisasi dan surat Menkumham ke Menkeu Konsep RPP Hasil Harmonisasi untuk ditetapkan Menteri Hukum dan HAM Menteri Keuangan Pimpinan K/L Konsep RPP Dirjen Anggaran Konsep RPP Hasil Pembahasan dan surat Menkeuke Menkumham Pembahasan dengan instansi terkait : • K/L bersangkutan • Biro Hukum, Kemenkeu • DJKN, Kemenkeu(jika terdapat • jenis PNBP berupa pemanfaatan • aset negara) • KementerianHukum dan HAM • Sekretariat Negara Direktur PNBP

  12. PNBP KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL Kementerian Pendidikan Nasional s.d. Saat ini belum memiliki PP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Pendidikan Nasional. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Anggaran telah beberapa kali mengirimkan surat meminta Kementerian Pendidikan Nasional untuk segera mengusulkan draft PP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP, terakhir melalui surat No. S-18/AG/2012 tanggal 5 Januari 2012.

  13. MEKANISME PENGELOLAAN PNBP Seluruh PNBP wajib disetor langsung secepatnya ke kas negara. (Pasal 4 UU No. 20 Tahun 1997) Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN. (Pasal 3ayat 5 UU No. 17 Tahun 2003) • PenerimaanharusdisetorseluruhnyakeKas Negara tepatpadawaktunya. • (Pasal 16 ayat 2 UU No. 1 Tahun 2004)

  14. MEKANISME PENGELOLAAN PNBP SeluruhPNBP dikeloladalamsistemAPBN. (Pasal 5 UU No. 20 Tahun 1997) PenerimaanKementerianNegara/Lembaga/ SatuanKerjaperangkatdaerahtidakbolehdigunakanlangsunguntukmembiayaipengeluaran. • (Pasal 16 ayat 3 UU No. 1 Tahun 2004)

  15. MEKANISME PENGELOLAAN PNBP Menteri dapat menunjuk Instansi Pemerintah untuk menagih dan atau memungut PNBP yang Terutang. (Pasal 6 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1997)

  16. PNBP KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL Temuan BPK atas Laporan Keuangan KL TA 2010 pada Kemdikbud (BA 023):

  17. PELAPORAN PNBP Instansi pemerintah yang ditunjuk untuk menagih dan atau memungut PNBP yang terutang wajib menyampaikan laporan dan rencana realisasi PNBP secara tertulis dan berkala kepada Menteri Keuangan. (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1997) Laporan realisasi PNBP triwulanan disampaikan secara tertulis oleh pejabat instansi pemerintah kepada Menteri paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan yang bersangkutan berakhir. • (Pasal5ayat (1) PP No. 1 Tahun2004)

  18. MEKANISME PELAPORAN PNBP UPT/ SATKER DITJEN X UPT/ SATKER SEKJEN/ SESTAMA/ SEKUM MENTERIKEUANGAN UPT/ SATKER BADAN Y UPT/ SATKER • Laporanrealisasitriwulanan PNBP disampaikanolehSekjenataujabatansetingkatpada K/L yang bersangkutankepadaMenteriKeuangan • Laporanrealisasitriwulanan PNBP terdiridarilaporanrealisasipenerimaandanpenggunaandana PNBP UPT/ SATKER

  19. PNBP KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL KementerianPendidikanNasionalmasihbelumtertibdalammenyampaikanlaporanrealisasipenerimaandanpenggunaan PNBP secaratriwulanankepadaKementerianKeuangan. SatkerBLU dilingkunganKementerianPendidikanNasionalbelummemilikitariflayanan yang ditetapkanolehMenteriKeuangan.

  20. RENCANA PNBP InstansiPemerintah yang ditunjukuntukmenagihdanataumemungut PNBP wajibmenyampaikan target (rencana) PNBP secaratertuliskepadaMenteriKeuangan. • (Pasal 7 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1997) PejabatInstansipemerintahwajibmelaksanakanpenyusunan target (rencana) PNBP dalamlingkunganinstansipemerintah yang bersangkutan. • (Pasal 2 ayat 1 PP No. 1 Tahun 2004)

  21. PENYUSUNAN TARGET PNBP Target PNBP merupakanhasilpenghitunganataupenetapanPNBP, yang diperkirakanakanditerimadalam 1 (satu) tahun yang akandatang(1 Januaris.d. 31 Desembertahun yang akandatang). • Penyusunan target (rencana) PNBP dikoordinasikanoleh Biro PerencanaandanKeuanganmasing – masing K/L. • Target (rencana) PNBP disusun se-realistismungkindenganmenggunakan formula volume x tarif per jenis PNBPsesuai dengan PP tarif PNBP dan tarif layanan yang ditetapkan Menkeu untuk satker BLU. • Dalampenyusunan target, masing – masingjenis PNBP dikelompokkansesuaiAkun PNBP, denganmengacupada PMK No. 91/PMK.06/2007 tentangBaganAkunStandar. • Penyusunan target (rencana) PNBP dilakukansecaraberjenjangnaiksesuaiklasifikasimenurutorganisasi, mulaidariOrganisasiPenggunaAnggaran/KuasaPenggunaAnggarantingkatterendahhingga yang tertinggi,yaitudaritingkatSatker/UPT, Unit Eselon I s.d. K/L.

  22. PENYUSUNAN TARGET PNBP OUTLINE PROPOSAL TARGET DAN PAGUPENGGUNAANPNBP • Latarbelakang; • Visidanmisi; • Tugaspokokdanfungsi; • RealisasiPNBPdanpenggunaandanaPNBP 3 (tiga) tahunterakhirdaritahunanggaranberjalan; • Pokok-pokokkebijakanPNBP; • Target PNBP TA yang dianggarkan; • Alasan/justifikasikenaikanataupenurunan target PNBP TA yang dianggarkandari target tahunanggaransebelumnya; • Besaranpagu yang diusulkanuntukdibiayaidaridanaPNBPdenganmengacupadapersetujuanpenggunaansebagiandanaPNBP yang ditetapkanMenteriKeuangan; • Perkiraan target danpagupenggunaanPNBP 3 (tiga) tahun yang akandatangdaritahun yang dianggarkan.

  23. PENGGUNAAN PNBP • Dengan tetap memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5, sebagian dana PNBP dapat digunakan untuk kegiatan tertentu yang berkaitan dengan jenis PNBP tersebut oleh instansi yang bersangkutan. • (Pasal 8 UU No 20 Tahun1997danPasal 4 ayat (1) PP No. 73 Tahun1999) • InstansidapatmenggunakansebagiandanaPenerimaan Negara BukanPajaksebagaimanadimaksuddalamPasal 4 setelahmemperolehpersetujuandariMenteri. • (Pasal 5 PP Nomor 73 Tahun 1999)

  24. PENGGUNAAN PNBP • Sebagian dana PNBP dapat digunakan untuk membiayaikegiatan tertentu meliputi : • 1. Penelitian dan pengembangan teknologi, • 2. Pelayanan kesehatan, • 3. Pendidikan dan pelatihan, • 4. Penegakan hukum, • 5.Pelayanan yang melibatkan kekayaan intelektual tertentu, • Pelestarian Sumber Daya Alam.

  25. PENGGUNAAN PNBP • Permohonanpenggunaan PNBP diajukanolehPimpinanInstansiPemerintah yang bersangkutankepadaMenteriKeuangan. • Permohonansebagaimanadimaksudpadaangka (1) paling sedikitdilengkapidengan : • TujuanpenggunaandanaPNBP; • RinciankegiatanpokokInstansidankegiatan yang akandibiayaiPNBP; • JenisPNBPbesertatarif yang berlaku; • Laporanrealisasi 3 (tiga) tahunsebelumnya, perkiraantahunanggaranberjalan, sertaperkiraan 3 (tiga) tahunmendatang. • (Pasal 6 PP No. 73 Tahun 1999)

  26. PENYUSUNAN PAGU PENGGUNAAN PNBP Dalamrangkapenyusunan RAPBN, Menteri/ PimpinanLembagaselakupenggunaanggaran/penggunabarangmenyusunRencanaKerjadanAnggaranKementerian Negara/Lembaga (RKA-KL). • (Pasal 14 UU No. 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara)

  27. PENYUSUNAN PAGU PENGGUNAAN PNBP % PERSETUJUAN PENGGUNAAN PNBP DARI MENKEU PAGU PENGGUNAAN PNBP TARGET (RENCANA) PNBP • Pengalokasianpagupenggunaan PNBP lebihlanjutkedalam program, sub program, kegiatan, sub kegiatan, danakunbelanjadilakukanolehDirektoratAnggaran I, II, III denganberpedomanpadajuknispenyusunan RKA-KL serta KMK PersetujuanPenggunaanSebagian Dana PNBP. Berdasarkanhasilpembahasan target (rencana) PNBP, DirektoratPNBPmenetapkanpagupenggunaanPNBPdengan formula sebagaiberikut :

  28. REVISI PNBP Dasar Hukum Revisi Anggaran • UU No. 10 Tahun 2010 ttg APBN TA 2011 : • Pasal 22 : Perubahan/pergeseran • Pasal 23 : PenggunaanHasilOptimalisasi • Ditetapkan oleh Pemerintah. • Perpres No. 26 Tahun 2010 ttg RABPP TA 2011: • Pasal 2 : Perubahan/pergeseran • DitetapkanolehMenteriKeuangan. • PMK No. 49/PMK.02/2011 ttg Tatacara Revisi Anggaran Antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan; Mempercepat pencapaian kinerja; Meningkatkan efektivitas, kualitas belanja dan optimalisasi penggunaananggaran yang terbatas. Tujuan RevisiAnggaran

  29. REVISI YANG DISEBABKAN ADANYA PERUBAHAN TARGET PNBP • Kondisi : • berdasarkan perkembangan realisasi tahun berjalan dan adanya kebijakan tertentu mengakibatkan adanya potensi tambahan PNBP realisasi PNBP sehingga sampai dengan akhir tahun diperkirakan melampaui target yang telah ditetapkan. • Solusi => diproses melalui mekanisme APBN-P • Unit yang berwenang memproses : Direktorat Jenderal Anggaran • Prosedur : • Satuan Kerja terkait segera mengusulkan perubahan target PNBP untuk ditampung dalam RAPBN-P tahun berjalan secaraberjenjangkepada Setjen Kementerian Perhubungan; • Sekjen Kementerian Perhubungan menyampaikan usulan RAPBN-P atas perubahan target PNBP di seluruh Satuan Kerja kepada Direktorat Jenderal Anggaran.

  30. REVISI YANG DISEBABKAN ADANYA PERUBAHAN TARGET PNBP • Solusi (lanjutan): • Prosedur (Lanjutan) : • Direktorat Jenderal Anggaran akan memproses seluruh usulan RAPBN-P Kementerian/Lembaga sebagai bahan Nota Keuangan RAPBN-P. Notes : apabila diperlukan, DJA akan melakukan penelaahan usulan perubahan target PNBP. • Presiden menyampaikan usulan RAPBN-P kepada DPR RI. • Setelah APBN-P ditetapkan, Kementerian/Lembaga segera menindaklanjuti sesuai mekanisme revisi anggaran. • Dokumen yang diperlukan : Proposal perubahan target, justifikasi perubahan target beserta perhitungannya • Batas waktu penyampaian mengikuti siklus APBN-P

  31. REVISI YANG DISEBABKAN ADANYA KELEBIHAN REALISASI PNBP • Kondisi : • Berdasarkan perkembangan realisasi tahun berjalan, realisasi PNBP (bukan perkiraan realisasi) yang telah disetorkan ke Kas Negara telah melampaui target yang ditetapkan dalam APBN • Solusi => diproses melalui Revisi Anggaran • Unit yang berwenang memproses : Direktorat Jenderal Anggaran • Prosedur: • Satuan Kerja terkait segera mengusulkan perubahan target PNBP untuk ditampung dalam RAPBN-P tahun berjalan kepada Setjen Kementerian Perhubungan; • Setjen Kem. Perhubungan melakukan verifikasi awal atas adanya kelebihan realisasi PNBP di atas target PNBP.

  32. REVISI YANG DISEBABKAN ADANYA KELEBIHAN REALISASI PNBP • Prosedur (lanjutan): • Apabila berdasarkan hasil verifikasi awal telah terjadi kelebihan realisasi, Sekjen Kementerian Perhubungan menyampaikan usulan revisi anggaran kepada Dirjen Anggaran. • Ditjen Anggaran c.q Direktorat PNBP melakukan verifikasi usulan revisi untuk meyakinkan adanya kelebihan realisasi PNBP di atas target PNBP (sesuai data yang ada di Direktorat PNBP). • Apabila dokumen pendukung telah lengkap dan realisasi PNBP telah melebihi target PNBP, Direktorat PNBP akan menyampaikan rekomendasi adanya kelebihan realisasi PNBP beserta tambahan pagu kepada Direktorat Anggaran I/II/III. • Direktorat Anggaran I/II/III menindaklanjuti rekomendasi Direktorat PNBP sesuai mekanisme revisi anggaran. • Dokumen yang dibutuhkan : RKA-Satker yang memuat usulan perubahan PNBP, fotokopi SSBP dan NTPN yang telah divalidasi oleh KPPN Setempat

  33. REVISI YANG DISEBABKAN ADANYA KELEBIHAN REALISASI PNBP • Dokumen yang dibutuhkan (lanjutan) : RKA-Satker yang memuat usulan perubahan PNBP, fotokopi SSBP dan NTPN yang telah divalidasi oleh KPPN Setempat • Ketentuan tentang kelebihan realisasi : • Dapat digunakan sesuai ketentuan izin penggunaan yang berlaku; • Termasuk adanya jenis baru yang ditetapkan dalam PP; • Termasuk adanya KMK izin penggunaan baru atau tambahan prosentase penggunaan; • Termasuk kontrak atau dokumen yang dipersamakan

  34. REVISI YANG DISEBABKAN ADANYA KELEBIHAN REALISASI PNBP • Batas akhirpengajuanrevisianggaran untuk APBN TA 2011adalah : • tanggal14 Oktober 2011,untukRevisiAnggaranpadaDirektoratJenderalAnggaran; • Tanggal28 Oktober 2011,untukRevisiAnggaranpada Kantor Pusat/KanwilDirektoratJenderalPerbendaharaan; • PengajuanrevisianggarankhususuntukPNBP, KreditEkspor, HLN, HDN dan/atau BA BUNmengikutibataswaktupenyampaian SPM sbgmdiaturdalamketentuanmengenailangkah-langkahakhirtahunanggaran. • Padasaatpengajuanrevisianggaran sebagaimanadimaksudpadaangka 1 dan 2, seluruhdokumentelahditerimasecaralengkaptermasuksuratpersetujuandariMenteriKeuangandan/atau DPR RI.

  35. TERIMAKASIH

More Related