1 / 7

RIFKI MARFIAN, 3450406505 Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus

RIFKI MARFIAN, 3450406505 Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus. Identitas Mahasiswa.

rollin
Télécharger la présentation

RIFKI MARFIAN, 3450406505 Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. RIFKI MARFIAN, 3450406505Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus

  2. Identitas Mahasiswa • - NAMA : RIFKI MARFIAN - NIM : 3450406505 - PRODI : Ilmu Hukum - JURUSAN : Hukum dan Kewarganegaraan - FAKULTAS : Hukum - EMAIL : aninja24 pada domain yahoo.co.id - PEMBIMBING 1 : Drs. Sartono Sahlan, M.H - PEMBIMBING 2 : Dr. Nurul Akhmad, S.H., M.Hum - TGL UJIAN : 2010-08-10

  3. Judul • Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus

  4. Abstrak • ABSTRAK Marfian Rifki. 2010. Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Kudus. Skripsi. Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang. Drs. Sartono Sahlan, M.H Dr. Nurul Ahmad, S.H., M.H. Kata Kunci: Fungsi Legislasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus mempunyai fungsi utama sebagai badan legislatif dan merupakan wakil rakyat yang menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat. DPRD Kabupaten Kudus dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat belum sepenuhnya berperan sebagaimana yang diharapkan. DPRD Kabupaten Kudus sebagai salah satu unsur pemerintahan daerah kurang efektif di dalam menjalankan fungsi legislasinya, hal ini terlihat dari tidak adanya perda yang dihasilkan yang berasal dari hak inisiatif DPRD. Masalah yang dikaji di dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Kudus?; (2) Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat penggunaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Kudus?; (3) Bagaimanakah anggota DPRD Kabupaten Kudus menggunakan hak usul inisiatif dalam pengajuan rancangan peraturan daerah?. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Mengetahui pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Kudus; (2) Mengetahui faktor-faktor penghambat penggunaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Kudus; (3) Mengetahui bagaimana anggota DPRD Kabupaten Kudus menggunakan hak usul inisiatif dalam pengajuan rancangan peraturan daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian di Kantor DPRD Kabupaten Kudus. Sumber data penelitian melalui informan, responden, dokumen. Metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Data selanjutnya di analisis. Hasil penelitian sebagai berikut: (1) Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Kudus dalam hal pembuatan peraturan daerah atas usul prakarsa (hak inisiatif) DPRD belum digunakan secara efektif. (2) Faktor-faktor yang menghambat penggunaan fungsi legislasi meliputi: kualitas SDM DPRD Kabupaten Kudus; ketidaksamaan persepsi setiap anggota DPRD; kurangnya tenaga ahli; peraturan yang selalu berubah-ubah. (3) DPRD Kabupaten Kudus Periode (1999-2004) belum pernah menggunakan hak usul inisiatif dalam pengajuan rancangan peraturan daerah, selama ini usulan selalu datang dari kepala daerah. Sedangkan Periode (2004-2009) pernah menggunakan hak inisiatif dalam pengajuan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan, namun hanya sampai pada tahap penyampaian usul prakarsa rancangan peraturan daerah kepada pimpinan DPRD. Kesimpulan penelitian ini adalah (1) Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Kudus dalam hal pembuatan peraturan daerah atas hak inisiatif DPRD belum digunakan secara efektif. (2) Faktor-faktor yang menghambat jalannya penggunaan fungsi legislasi meliputi: kualitas SDM DPRD Kabupaten Kudus; ketidaksamaan persepsi setiap anggota DPRD; kurangnya tenaga ahli; peraturan yang selalu berubah-ubah. (3) DPRD Kabupaten Kudus Periode (1999-2004) belum pernah menggunakan hak usul inisiatif dalam pengajuan rancangan peraturan daerah, usulan selalu datang dari kepala daerah. Sedangkan Periode (2004-2009) pernah menggunakan hak usul inisiatif dalam pengajuan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan, namun hanya sampai pada tahap penyampaian usul prakarsa rancangan peraturan daerah kepada pimpinan DPRD.

  5. Kata Kunci • Fungsi Legislasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus

  6. Referensi

  7. Terima Kasih • http://unnes.ac.id

More Related