A bdul Rahman Ma’mun Ketua KOMISI INFORMASI P usat

1. UU No. 14 Th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Implementasi UU KIP 7 Abdul Rahman Ma’mun Ketua KOMISI INFORMASI Pusat WorkshopBBPPKI Makassar, di Ternate, Maluku Utara, 3 Nov. 2011

2. Ketua KOMISI INFORMASI Pusat Abdul Rahman Ma’mun (42 tahun) biasa dipanggil Aman. Terpilih menjadi Komisioner KOMISI INFORMASI Pusat (2009-2013) saat menjadi produser berita televisi di ANTV. Pernah menjadi wartawan di Metro TV, Kepala Peliputan Harian Merdeka, dan Redaktur Pelaksana Majalah Panjimas. Meraih berbagai beasiswa pendidikan jurnalistik antara lain: Broadcasting Course di STARnews Asia, Bloomberg, dan CNN Hongkong, China dan Crash Program Investigative Reporting dari USAID. Biodata • Menyelesaikan S1 di Jurusan Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Jurusan Tafsir-Hadis IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. • Mendirikan LSM dan menjadi Direktur Eksekutif IDEAS Yogyakarta. Sejak kuliah, aktif di pers mahasiswa, menjadi Pemimpin Umum majalah BALAIRUNG UGM dan mendirikan Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI).

3. Praktik keterbukaan informasi publik • Laporan keuangan Badan Publik

4. “Dana BOS” di baliho Kota Manfaat: • Menerapkan keterbukaan • Masyarakat mendapatkan hak atas informasi publik • Pemerintah mendapatkan citra positif • Mencegah potensi korupsi • Praktik keterbukaan informasi publik

5. Sejarah UU KIP • Sebuah RUU semula diusulkan oleh koalisi masyarakat sipil dengan nama RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (KMIP) • RUU ini menjadi inisiatif DPR, dan DPR meminta Pemerintah untuk menyiapkan perbaikan • RUU KMIP berubah nama menjadi RUU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) • RUU Keterbukaan informasi Publik disahkan menjadi UU pada tanggal 30 April 2008 • UU KIP berlaku efektif 2 tahun sejak diundangkan (30 April 2010) • UU ini mengamanatkan 4 peraturan turunan: • PP tentang masa retensi (masa berlaku kerahasiaan) • PP tentang ganti rugi • Peraturan Komisi Informasi tentang standar layanan informasi publik • Peraturan Komisi Informasi tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi sejarah Stakeholders UU KIP • BADAN PUBLIKadalah: • eksekutif, • legislatif, • yudikatif, dan • badan lain yang fungsidantugaspokoknyaberkaitandenganpenyelenggaraannegara, yang sebagianatauseluruhdananyabersumberdariAnggaranPendapatandanBelanja Negara dan/atauAnggaranPendapatandanBelanja Daerah, atau • organisasinonpemerintahsepanjangsebagianatauseluruhdananyabersumberdariAnggaranPendapatandanBelanja Negara dan/atauAnggaranPendapatandanBelanja Daerah, sumbanganmasyarakat, dan/atauluarnegeri. • PEMOHON INFORMASI PUBLIKadalahwarganegaradan/ataubadanhukum Indonesia yang mengajukanpermintaaninformasipubliksebagaimanadiaturdalamUndang­-Undangini. • KOMISI INFORMASI adalahlembagamandiri yang berfungsimenjalankanUndang­UndangKeterbukaanInformasiPublikdanperaturanpelaksanaannya, menetapkanpetunjukteknisstandarlayananinformasipublikdanmenyelesaikansengketainformasipublikmelaluimediasidan/atauajudikasinonlitigasi.

6. UU No. 14 tahun 2008 TUJUAN Pasal 3 Undang­undang ini bertujuan untuk: menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana, proses dan alasan pengambilan suatu keputusan publik; mendorong partisipasi masyarakat; mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik

7. Informasi Publik vs Informasi privat INFORMASI PUBLIK Apa bedanya? Tertutup Sebelum UU KIP Setelah UU KIP Terbuka UU KIP: Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan denganpenyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelengga-raan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berka-itan dengan kepentingan publik. Diijinkan Terbuka Dikecua-likan

8. INFORMASI TERBUKA JENIS INFORMASI PUBLIK

9. INFORMASI DIKECUALIKAN (rahasia) JENIS INFORMASI PUBLIK • Informasi yang dikecualikan (Pasal 17), • karena memiliki konsekuensi sbb: • Dapat menghambat proses penegakan hukum, • Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; • Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, • Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; • Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional: • Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri; • Dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; • Dapatmengungkap rahasia pribadi (misal rekaman medik). • Memorandum atau surat­surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; • Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang­Undang.

10. PASAL 51-56 UU No. 14 thn 2008 tentangKeterbukaanInformasiPublik SANKSI PIDANA • Sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, menghilangkan dokumen yang dilindungi negara dan/atau terkait dengan kepentingan umum dipidana 2 tahun penjara dan/atau denda maksimal 10 juta; (Pasal 53) • Sengaja dan tanpa hak mengakses/memperoleh/memberikan informasi yang dikecualikan dipidana 2 th penjara dan denda maksimal 10 juta serta 3 tahun penjara dan denda maksimal 20 juta untuk kerahasiaan pertahanan dan keamanan dan ketahanan ekonomi nasional; (Pasal 54) • Sengaja membuat informasi yang tidak benar atau menyesatkan yang mengakibatkan kerugian orang lain dipidana 1 tahun penjara dan/atau denda maksimal 5 juta; (Pasal 55) • Delik pidana dalam UU KIP adalah delik aduan. • Sengaja menggunakan informasi secara melawan hukumdipidana 1 tahun penjara dan/atau denda maksimal 5 juta; (Pasal 51) • Sengaja tidak menyediakan informasiyang harus diumumkan berka-la, tersedia setiap saat, dan serta merta yang mengakibatkan kerugian orang lain dipidana 1 tahun kurungan dan/atau denda maksimal 5 juta; (Pasal 52)

11. Jika pengajuan keberatan internal tidak selesai dilanjutkan ke Komisi Informasi PENYELESAIAN SENGKETA DI KOMISI INFORMASI Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang­Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi pu blik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi (hanya untuk informasi yang tidak dikecualikan). Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi. Komisi Informasi Pemohon Informasi Badan Publik UjiKepentingan UjiKonsekuensi Ajudikasi Mediasi Pengabaian terhadap putusan Ajudikasi Komisi Informasi terhitung 14 hari kerja sejak diputuskan sama dengan menerima putusan. ? • Putusan Ajudikasi Komisi Informasi: • Menutup sebagian atau keseluruhan informasi, atau • Membuka sebagian atau keseluruhan informasi • Putusan Mediasi • Komisi Informasi: • Kersepakatan yang berifat FINAL dan MENGIKAT Sengketa informasi terbuka Sengketa informasi yang dikecualikan

12. Implementasi UU KIP Indikator Pelaksanaan UU KIP: • PejabatPengelolaInformasidanDokumentasi (PPID) diBadanPublik • Peraturan Internal Pelayanan Informasi (SOP) di Badan Publik • Pembentukan KomisiInformasiPusat. • Pembentukan KomisiInformasiProvinsi. • Jumlah permohonan informasi publik dari masyarakat

13. PPID di Badan Publik • Badan Publik Pusat : 43 PPID (126 K/L) • Pem. Provinsi : 10 PPID (33 prov) • Kabupaten/ Kota : 29 PPID (492 kab/kota) (Data KIPusat, September 2011)

14. Jenis Informasi Yang Disengketakan (2010)

15. SKENARIO DAN TAHAPANTRANSPARANSI DAN PARTISIPASI DI KAB. LEBAK PROV. BANTEN PELETAKAN FONDASI AWAL TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI FUNGSIONALISASI & IMPLEMENTASI PRA KONDISI STEERING THE ISSUE MENGEMBANGKAN WACANA T & P KONSOLIDASI BUILDING TRUST MEMBANGUN RASA SALING PERCAYA SOSIALISASI MENGGALANG KOMITMEN TIGA PILAR GG OPTIMALISASI Forum Multi Stakeholders menjadi Inisiator Rancangan Perda Transparansi Partisipasi (difasilitasi oleh BAPPENAS, KEMENDAGRI & BANK DUNIA). BerlakunyaPerda Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Tata Pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Kab. Lebak. SejakJanuari 2006, Pemda KabupatenLebak telah mengoperasikansecaraefektif : Kantor PelayananPerijinanTerpadu(KPPT) dan Perusahaan Daerah LebakNiaga (PDLN).

16. LPE Tahun 2004= 3,14% • LPE Tahun 2009 = 4,15% • PDRB Tahun 2004= Rp 4,86 Triliun Lebih • PDRB Tahun 2009= Rp 7,27 Triliun Lebih • PDRB per Kapita 2004= Rp 4.151.754,- • PDRB per Kapita 2009= Rp 5.715.630,- • PAD APBD TA. 2004 = Rp 10 Milyar Lebih • PAD APBD TA. 2010 = Rp 69Milyar Lebih • Total Investasi 2004 = Rp 368 Milyar Lebih • Total Investasi 2009 = Rp 1,87 Trilyun Lebih ditambah US $ 412.340.000,- Kinerja Ekonomi Kab. Lebak Prov. Banten

17. Abdul Rahman Ma’mun (42 tahun) biasa dipanggil Aman. Terpilih menjadi Komisioner KOMISI INFORMASI Pusat (2009-2013) saat menjadi produser berita televisi di ANTV. Pernah menjadi wartawan di Metro TV, Kepala Peliputan Harian Merdeka, dan Redaktur Pelaksana Majalah Panjimas. Meraih berbagai beasiswa pendidikan jurnalistik antara lain: Broadcasting Course di STARnews Asia, Bloomberg, dan CNN Hongkong, China dan Crash Program Investigative Reporting dari USAID. Menyelesaikan S1 di Jurusan Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. BIODATA Biodata • Sejak kuliah, aktif di pers mahasiswa, menjadi Pemimpin Umum majalah BALAIRUNG UGM dan mendirikanPerhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI). • Tumbuh dalam keluarga pesantren di Mangkuyudan Solo, Jawa Tengah, pernah terpilih menjadi Santri Teladan I se-Surakarta, dan Santri Teladan III se-Jawa Tengah.