1 / 27

Dukungan MANAJEMEN TUGAS DAN TEKNIS PROGRAM KKB TAHUN 2013

Dukungan MANAJEMEN TUGAS DAN TEKNIS PROGRAM KKB TAHUN 2013. Sekretaris Drs. Datang Sembiring , MPHR Perwakilan BKKBN Propinsi Sumatera Utara. Rapat Kerja Daerah Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Ber e ncana Propinsi Sumatera Utara tahun 201 3. Bio Data :.

said
Télécharger la présentation

Dukungan MANAJEMEN TUGAS DAN TEKNIS PROGRAM KKB TAHUN 2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Dukungan MANAJEMEN TUGAS DAN TEKNISPROGRAM KKB TAHUN 2013 Sekretaris Drs. DatangSembiring, MPHR Perwakilan BKKBN Propinsi Sumatera Utara RapatKerjaDaerah Pembangunan KependudukandanKeluargaBerencana Propinsi Sumatera Utara tahun 2013

  2. Bio Data : Nama : Drs. Datang Sembiring, MPHR Jabatan : Sekertaris Perwk. BkkbN Prov.SU Pend. Terakhir : Master Of Population and Human Resources Flinders University, South Australia. Alamat Rumah : Jln Palem IX No. 8 Muliorejo, KL. Istri : Dra. Sunarni Anak : 1. Rahayu Mardani 2. Inda LestarIi

  3. KONDISI SAAT INI: • Belum semua pemerintah kab/kota memberikan dukungan biaya yang mencukupi untuk Program KKB • Dukungan sarana dan prasarana pelayanan belum terpenuhi secara maksimal • Belum maksimal dan meratanya pelaksanaan promosi melalui program advokasi dan KIE di kabupaten/kota • Menurunnya komitmen stakeholder dan mitra kerja di tingkat Kabupaten/kota baik secara politis dan operasional • Data dan informasi yang upto date belum tepat waktu • Jumlah dan kualitas petugas lapangan yang belum memadai

  4. KONDISI YANG DIHARAPKAN • Meningkatnya dukungan pembiayaan program KKB oleh pemerintah propinsi dan pemerintah kab/kota • Terpenuhi dukungan sarana dan prasarana pelayanan secara maksimal • Pelaksanaan Promosi melalui program advokasi dan KIE di kabupaten/kota secara merata dan maksimal • Meningkatnya komitmen stakeholder dan mitra kerja di tingkat kabupaten/kota baik secara politis dan operasional • Data dan informasi yang up to date tepat waktu

  5. Sasaran strategis : • Meningkatkan Sistem Informasi Manajemen berbasis TI • Mengembangkan Sumber Daya Manusia Petugas Program dan Pengelola Melalui pelatihan • Mengingkatkan penelitian dan pengembangan kependudukan dan keluarga Berencana • Meningkatkan Jaminan ketersediaan sarana dan prasarana Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga Berencana • Efektifitas dan efisiensi anggaran program Kependudukan dan Keluarga Berencana

  6. KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPEASIONAL Kebijakan Umum Meningkatkan dukungan pengelolaan Program Kependudukan dan KB guna mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang tahun 2015

  7. KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPEASIONAL • Kebijakan Khusus • Mengembangkan kelembagaan sesuai dengan UU No. 52 tahun 2009, Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga • Mengembangkan perangkat kebijakan Program Kependudukan • Meningkatkan koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga ( SIDUGA ) untuk penyediaan data dan Informasi Program Kependudukan dan Pembangunan Keluarga • Memperkuat SDM pengelola Program Kependudukan dan KB • Meningkatkan Pengelolaan Logistik sampai dengan kab/kota • Meningkatkan dukungan pembiayaan program, temasuk dukungan Dana Alokasi khusus ( DAK ) Bidang KB kab/kota • Optimalisasi penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan

  8. KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPEASIONAL • Strategi Operasional • Memperkuat koordinasi, konsolidasi, sinergi dan rekonsiliasi dengan mitra kerja dan kab/kota dalam mewujudkan penyediaan data dan informasi Program Kependudukan dan Keluarga Berencana secara cepat, tepat, akurat dan terkini • Memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kompetensi SDM pengelola program Kependudukan dan KB baik Propinsi maupun pengelola kab/kota • Memenuhi ketersediaan alat kontrasepsi ( alkon ) dan sarana non alkon bagi keluarga miskin dan rentan • Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaksanaan anggaran berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku • Meningkatkan peran dan fungsi pengendalian dan pengawasan secara berjenjang • Monitoring dan evaluasi sarana dan prasaran fisik untuk pengelolaan program pembangunan kependudukan dan Keluarga berencana di Kabupaten/kota yang bersumber dari DAK Bidang KB • Menata mekanisme dan tata kerja bidang advokasi, penggerakan dan informasi • Mempertajam segementasi sasaran advokasi dan KIE di Kab/kota

  9. KEGIATAN BIDANG PENUNJANG • A. DUKUNGAN KELEMBAGAAN • UU No. 52 Tahun 2009 • PeraturanPresiden No. 62 Tahun 2010 tentangstrukturorganisasidantatakerjaBadanKependudukandanKeluargaBerencanaNasional (BkkbN)

  10. B. PENGEMBANGAN JARINGAN DAN PENINGKATAN • KIE ADVOKASI PROGRAM KB NASIONAL • PengembanganSistemInformasiKependudukandanKeluargadenganpokok program dankegiatan : • 1. Mengoptimalisasipengelolaanpelayananperpustakaandandokumentasi • 2. Peningkatankualitasdankuantitassaranaserta • kinerjapelaksanaandanpengelola PKBN • b. PendataanKeluargadanindividudalamkeluarga • denganpokok program dankegiatan : • 1. Pengembangansistemdanpemutakhiran Data • PendataanKeluargadalampelaksanaansistem • pencatatandanpelaporan program KB nasional • 2. Meningkatkansistempengelolaan data statistik • danpemutakhiran data pendataankeluarga.

  11. Peningkatankinerjadanpengembanganpengetahuan • bagipejabatstrukturalbidangADPIN • Meningkatkandukunganpolitisdankomitmenbersamadalampelaksanaanpendataankeluarga • Peningkatanpengetahuandankemampuansertakinerjapengelolaan program • Meningkatkancakupaninformasidankualitas data hasilpengelolaandanperkembangan program • Meningkatkanperolehaninformasi data hasilpelaksanaandanpencapaian program KB • Meningkatkanpemahamantentangpengelolaansistempencatatandanpelaporan • Peningkatankinerjapetugasdalampengumpulan, pengelolaandan entry data R/R KKB • Meningkatkankomunikasidaninformasi program bagipengelola program KB • Pemberianpenghargaanuntukmeningkatkanmotivasidandedikasikerjabagikaderdanpengelola program

  12. c. Penguatanjaringanoperasionallinilapanganberbasis masyarakatdenganpokok program dankegiatan : 1. Meningkatkankualitaskinerjadanpemahamanserta cakupanhasilpencatatanpelaporanpengelolaan data 2. Peningkatankualitaspelaksanaan program ketahanan danpembinaankeluarga d. Pengembagankelembagaandenganmeningkatkan pemahamandanpengetahuansertaketerampilanbagipengelola data

  13. e. PengadaanAlatpengolahan data denganmengoptimalkan pengelolaandanpemanfaatansaranadan media penyebarluasaninformasi PKBN berbasis IT C. KEGIATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN a. Peningkatankapasitaskompetensibagipengeloladan pelaksana program KKB melalui : 1. PelatihanperanKepalaDesa/Lurahdlm KKB 2. Pelatihanpengelolaan program KB bagi toga, toma 3. Pelatihan motivator KKB bagitokohadat 4. Pelatihantehnisbagi PKB/PLKB 5. Pelatihan LDU PKB/PLKB 6. Pelatihan Refreshing PKB/PLKB 7. Pelatihan KIP/Konselingdengan ABPK bagiBidan 8. PelatihantehnisbagiBidandanDokter

  14. 9. Pelatihan Mini Laparoscopy bagi dokter umum 10. Pelatihan pemberdayaan IMP dalam pelaksanaan program KKB di lini lapangan 12. Pelatihan MOP bagi dokter 13. Pelatihan IUD dan Implant bagi bidan 14. Pelatihan dasar-dasar demografi 15. Pelatihan IUD dan Implant bagi dokter 16. Pelatihan MOW bagi dokter 17. Pelatihan Pasca Plasenta bagi dokter b. Dukungan Penelitian dan Pengembangan KKB dan KS : 1. Mini Survei / Survei RPJMN 2. Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan KKB dan KS 3. Analisis lanjut SDKI 2012

  15. D. Dukungan Logistik • Perencanaan Kebutuhan kontrasepsi dan non kontrasepsi • Pengadaan alat obat kontrasepsi dan non kontrasepsi melalui dana APBD • Pengelolaan penyimpanan dan penyaluran sesuai dengan kebutuhan • Pemantapan tugas dan fungsi pengelola perlengkapan dan perbekalan

  16. Lanjutan …… a. Pengembangan sub sistempenerimaandanpenyaluran b. Pengelolaanlaporanbulananpenerimaandanpenyaluran denganmenggunakan form F/V/KB c. Penyusunanlaporantriwulanpenerimaandanpenyaluran barang d. Stock opnamealkonProvinsidanKab/Kota

  17. Dukungan kontrasepsi di Gudang Prov. danKab/Kota se Sumatera Utara :

  18. E. DUKUNGAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) Untuk DAK bidang KB tahun 2013 Sumatera Utara mendapat pagu anggaran sebesar Rp. 30.278.740.000,- untuk 33 Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria tehnis,kriteria umum dan kriteria khusus. Adapun indikator-indikator tersebut adalah : a. Kriteria Tehnis : - Angka kesertaan ber KB - Angka kelahiran - Persentase KPS dan KS I terhadap jumlah keluarga - Jumlah penduduk - Kepadatan penduduk

  19. b. Kriteria Umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan APBD dikurangi belanja PNS daerah c. Kriteria Khusus dirumuskan dengan memperhatikan ‘ peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah

  20. Kegiatansaranadanprasaranafisik DAK bidang KB tahun 2013 meliputi : 1. Pengadaansepeda motor bagi PKB/PLKB dan PPLKB/UPT 2. Pengadaan Personal Komputer 3. Pengadaan Implant Removal Kit 4. Pengadaan IUD Kit 5. PengadaanObgyn Bed 6. Pengadaan Mobil Unit Pelayanan KB Keliling 7. Pembangunan GudangAlat/ObatKontrasepsi8. Pengadaan Mobil Unit Penerangan (MUPEN) KB9. Pengadaan Public Adress10. Pengadaan KIE Kit11. Pengadaan BKB Kit 12. PengadaanSaranaKerja PPLKB/PLKB/PKB 13. Pembangunan BalaiPenyuluhan KB

  21. Pengalokasian DAK Bidang KB kab/kotaTahun 2013 ;

  22. F. Dukungan Pembiayaan • Penyediaan Dana Operasional Program KKB dari APBN Th. 2013, seperti lini lapangan masih diblokir • Penyediaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang KB Tahun 2013 untuk 33 Kabupaten/Kota • PengendalianPelaksanaanAnggaran • PeningkatanKualitasLaporanKeuangan

  23. RENCANA DROPING DANA APBN MELALUI CUPLIKAN DIPA RKA-KL SATKER PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMUT TAHUN 2013

  24. G. Pengendalian dan Pengawasan • Kegiatan Pengawasan/Pemeriksaan dan Pembinaan • Koordinasi Pengawasan • Intensifikasi Penanganan Pengaduan masyarakat • Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Kormonev) Percepatan Pemberantasan Korupsi (Inpres Nomor 5 Tahun 2004)

  25. Terimakasih

More Related