1 / 43

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21.

seth
Télécharger la présentation

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

  2. Ketentuan Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.

  3. WAJIB PAJAK PPh PASAL 21 Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah: Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), adalah PNS-Pusat, PNS-Daerah, dan PNS lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 tahun 1974. Tenaga Lepas, adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja. Penerima Honorarium, adalah orang pribadi yang menerima atau mem-peroleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang di-lakukannya. Penerima Upah, adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan. yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dari Pemotong Pajak.

  4. OBJEK PAJAK PPh PASAL 21 Penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21, antara lain adalah : Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, dan tunjangan-tunjangan. Penghasilan yg diterima peg/pensiunan tdk teratur (sifatnya tidak tetap) Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan.

  5. Uangtebusanpensiun, THT dan JHT, uang Pesangondanpembayaran lain sejenissehubungandenganpemutusan hub kerja. Honorarium, uangsaku, hadiahataupenghargaan (dlmsegalabentuk), komisi, beasiswadanpembayaran lain sehubungandenganpekerjaan, jasaygdilakukanolehwp op dntdd:

  6. - tenagaahlisepertimaksudpasal 9 ayat 7 - artis (pemusik, mc, penyanyi, pelawak, pekerja film), foto model, pemahat, pelukisdansenimanlainnya. - olahragawan -penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, moderatoar -pengarang, peneliti, penerjemah -pemberijasadlm bid teknik, ekonomidansosial

  7. -ageniklan -pengawas, pengelolaproyek, pesertasidang -pembawapesanan/penemulangganan -pesertaperlombaan -penjajabarangdagangan -petugasluarasuransi -pesertadiklat, magangygbukancalon/peg -distribusi MLM

  8. Gaji, gajikehormatan, tunjanganlainnyaygditerimaPej Negara dan PNS PenerimaandlmbentuknaturadankenikmatanlainnyadengannamadengannamaapapunygdiberikanolehbukanwpselainpemerintahatauwpdikenakanPPh final dandikenakanberdasarkannormaperhitungan.

  9. MEMAHAMI PPhps 21 berdgol peg 1. Gol peg berdpengurangpenghasilan: a. berhakdikurangkanbiayajabatan, biaya pensiundan PTKP adalah peg tetap b. berhakdikurangkan PTKP (saja) -Peg harianlepasdgnupahharian, ming guan, satuan, boronganberdbanyak hr kerja -penerimabeasiswa, pemagang, capeg, penerimakomisi

  10. C. Karyygtdkberhakmendapat PTKP dan biayajabatan(tdkberhakataspengurang apapun) yaitu: 1. Pemainmusik, mc, penyanyi, pelawak, bintangiklan, pekerja film 2. olahragawan 3. penasihat, pengajar, pelatih, pencerama 4. pengarang, penelitidanpenerjemah 5. pemberijasateknik.

  11. 6. ageniklan 7.pekerja proyek 8. pembawa/pencarilangganan 9.peserta perlombaan 10.penjaja barang 11. petugasluarasuransi 12. anggotadewankomisaris/dewan was 13.peserta program pensiun 14.jasa tenagaahlitidaktetap. 15. Pejnegara, PNS/TNI/Polri

  12. d. KaryberhakpengurangRp 25 juta penerimapesangon, tebusanpensiun, pene rima THT dan JHT (ps 14 danps 15 Per DJP No.15 tahun 2006)

  13. 2.Penggolongan karyberdtarifpajak a. Dikenakantarif 7,5% dantidak final adalah tenagaahli. Perkiraanpenghasilanneto adalah 50% makatarifefektifadalah 7,5% merekaadalahpengacara, akuntan, arsitek, notaris, aktuaris, konsultanhukum dankonsultanpajak.

  14. b. Dikenakantarif 15% bersifat final Dikenalkanbersifat final atas honor ygtdk terkaitdengangajiadalahmerekapejneg, PNS/TNI/PolrikecualiGol II danbintara c. Dikenakantarifprogresifkhususdan final terhadapuangpesangon, tebusanpensiun, THT dan JHT ygdibayarkansekaligus.

  15. Tarifprogresiftsbsbb: Rp 0 s/d Rp 25.000.000 tidakkenapajak Rp 25.000.001 s/d Rp 50.000.000 =5% Rp 50.000.001 s/d Rp100.000.000=10% Rp 100.000.001 s/d Rp200.000.000=15% Rp200.000.001 keatas =25% d. Dikenakantarifprogresifberdps 17

  16. d. dikenakantarifprogresifberdpasal 17 sbb: s/d Rp 50.000.000 5% diatas Rp50.000.000 s/d 250.000.000=15% diatas Rp250.000.000 s/d 500.000.000=25% diatas Rp500.000.000 =30%

  17. BIAYA JABATAN Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang besarnya 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 1.296.000,00 setahun atau Rp 108.000,00 sebulan.

  18. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

  19. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

  20. TARIF PASAL 17 UU WP OP Tarif lama s/d 2008 Berdasarkan UU No.4 tahun 1983

  21. TARIF 2009 BERDASARKAN UU No. 38 Tahun 2008 dilaporkan SPT 2009 Maret 2010a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri

  22. b. TARIF PPh Wajib Pajak Badan

  23. CARA MENGHITUNG PPh PASAL 21 Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur bagi Pegawai Tetap Dihitung seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan, yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya. Dihitung jumlah penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan: biaya jabatan, iuran pensiun. Dihitung penghasilan neto setahun, yaitu jumlah penghasilan neto sebulan dikalikan 12. Dihitung Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan neto - PTKP. Penghasilan Kena Pajak dikalikan tarif Pasal 17 UU PPh Dibagi dengan 12

  24. Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008

  25. Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan UU No. 38 Tahun 2008 SPT 2009 dilaporkan Maret 2010

  26. Contoh: Hasan memperoleh gaji dan tunjangan sebesar Rp. 7.500.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp. 50.000,00. Hasan menikah dan mempunyai 1 anak. Perhitungan PPh Pasal 21: Gaji sebulan Rp7.500.000 Pengurangan: Biaya Jabatan: 5% X Rp. 7.500.000,00 Rp. 375.000,00 Iuran Pensiun Rp. 50.000,00 Rp. 425.000,00 Penghasilan neto sebulan Rp. 7.075.000,00 Penghasilan neto setahun adalah 12 X Rp. 7.075.000.00 Rp 84.900.000,00

  27. Penghasilan neto setahun adalah 12 X Rp. 7.075.000,00 Rp 84.900.000,00 PTKP setahun Untuk WP sendiri Rp.15.840.000,00 Tambahan WP Kawin Rp 1.320.000,00 Tambahan 1 anak Rp. 1.320.000,00 Rp. 18.480.000,00 Penghasilan Kena Pajak setahun Rp. 66.420.000,00 PPh Pasal 21 terutang: 5% X Rp. 50.000.000,00 = Rp. 2.500.000,00 10% x Rp 16.420.000,00 = Rp 1.642.000,00 Jumlah PPh pasal 21 = Rp 4.142.000,0 PPh Pasal 21 sebulan: Rp. 4.142.000 : 12 = Rp. 345.166.66

  28. Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 atas Pembayaran Uang Rapel Hasan sebagaimana contoh di atas pada bulan Juni 2009 menerima kenaikan gaji, menjadi Rp. 8.500.000,00 sebulan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2009. Gaji sebulan Rp. 8.500.000,00 Pengurangan: 1.Biaya Jabatan : 5% X Rp. 8.500.000,00 = Rp. 425.000 maksimum diperkenankan Rp. 108.000,00 2.Iuran Pensiun Rp. 50.000,00 Rp. 158.000,00 Penghasilan neto sebulan Rp. 8.342.000,00 Penghasilan neto setahun 12 X Rp. 8.342.000,00 Rp.100.104.000,00

  29. Penghasilan neto setahun 12 X Rp. 8.342.000,00 Rp. 100.104.000,00 PTKP (K/1) Rp. 17.160.000,00 Penghasilan Kena Pajak setahun Rp. 82.944.000,00 PPh Pasal 21 terutang: 5% X Rp. 50.000.000,00 = Rp. 2.500.000,00 10%xRp32.944.000,000,00 = Rp 3.294.400,00 Jumlah PPh psal 21 = Rp 5.794.400,00 PPh Pasal 21 sebulan: Rp. 5,794.400: 12 = Rp. 482.866,66 PPh Pasal 21 Jan s.d Mei 2009 seharusnya adalah: 5 x Rp. 482.866.66 = Rp.2.414.333,33 PPh Pasal 21 yang sudah dipotong Jan. s.d. Mei 2006 = 5 X Rp.345.166,66 =Rp 1.725.833,33 PPh Pasal 21 untuk uang rapel Rp. 688.500,00

  30. Upah Harian, Upah Mingguan, Upah Satuan, Upah Borongan, Uang Saku Harian atau Mingguan Tentukan jumlah upah yang diterima atau diperoleh dalam sehari. Dalam hal upah harian belum melebihi Rp 110.000,00, dan jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan takwim yang bersangkutan belum melebihi Rp 1.100.000,00, maka tidak ada PPh Pasal 21 yang harus dipotong. Dalam hal upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian telah melebihi Rp 110.000,00, dan sepanjang jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan takwim yang bersangkutan belum melebihi Rp 1.100.000,00, maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian setelah dikurangi Rp 110.000,00, dikalikan 5%. Dalam hal jumlah upah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan takwim yang bersangkutan telah melebihi Rp 1.100.000,00, maka PPh Pasal 21 yang terutang dihitung dengan mengurangkan PTKP yang sebenarnya, yaitu sebanding dengan banyaknya hari, dari jumlah upah bruto yang bersangkutan.

  31. Contoh: Bima (tidak menikah) pada bulan Maret 2009, menerima upah sebesar Rp. 150.000,00 per hari. Penghitungan PPh Pasal 21 Upah sehari Rp. 150.000,00 Upah sehari di atas Rp. 110.000,00 Rp. 150.000,00 - Rp. 110.000,00 Rp. 40.000,00 PPh Pasal 21= 5% X Rp. 40.000,00 = Rp. 2.000,00 (harian)

  32. Penggolongan karyawan berdasarkantarif PPh

  33. Pada hari kedelapan dalam bulan takwim yang bersangkutan, Bima telah menerima penghasilan sebesar Rp. 1.200.000,00, sehingga telah melebihi Rp. 1.100.000,00. Dengan demikian PPh Pasal 21 atas penghasilan Bima pada bulan Maret 2009 dihitung sebagai berikut : Upah 8 hari kerja Rp. 1.200.000,00 PTKP : 8 X (Rp. 13.200.000,00/360) Rp. 293.333,00 Upah harian terutang pajak Rp. 906.667,00 Pembulatan Rp. 906.000,00 PPh Pasal 21 5% X Rp. 906.000,00 Rp. 45.300,00 PPh Pasal 21 telah dipotong 7 X Rp. 2.000,00 Rp. 14.000,00 PPh Pasal 21 kurang dipotong Rp. 31.300,00 Jumlah sebesar Rp. 31.300,00 ini dipotongkan dari upah harian sebesar Rp. 150.000,00 sehingga upah yang diterima Bima pada hari kerja kedelapan adalah Rp. 150.000,00 – Rp. 31.300,00 = Rp. 118.700,00

  34. Pada hari kerja ke 9 dan seterusnya dalam bulan takwim yang ber-sangkutan, jumlah PPh Pasal 21 per hari yang dipotong adalah : Upah sehari Rp. 150.000,00 PTKP: Rp. 13.200.000,00 : 360 Rp. 36.667,00 Upah harian terutang pajak Rp. 113.333,00 Pembulatan Rp. 113.000,00 PPh Pasal 21 = 5% X Rp. 113.000,00 = Rp. 5.650,00

  35. Honorarium yang diterima PNS/ Anggota TNI/POLRI Atas penghasilan bruto berupa honorarium yang diterima oleh Pejabat Negara, PNS, dan Anggota TNI/ POLRI yang sumber dananya berasal dari keuangan negara atau keuangan daerah, kecuali yang dibayarkan kepada PNS golongan IId ke bawah dan anggota TNI/POLRI berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah atau Ajun Inspektur Tingkat Satu ke bawah Dikenakan PPh Pasal 21 sebesar 15% dan bersifat FINAL

  36. SANKSI PADA PAJAK PENGHASILAN

  37. LATIHAN MENGISI SPT 1770 S TAHUN 2009 DENGAN DATA SBB: 1. Nomor urut 52 2. Nama instansi : PT Telkom Cab Bandung 3. NPWP bendahara: 00.019.976.0.301.00 4. Nama bendahara: Bendahara PT Telkom Bandung 5. Alamat : jalan Diponegoro No 30 Bandung 6. Nama Pegawai : Nari Sumarti , BC TT, MTi 7. NIP/NRP : 01.025324.000 8. NPWP Pegawai: 05.215.512.3.301.000 9.Alamat pegawai : Jalan Cimanuk No.22 Bandung 10. Pangkat/Gol : Pembina Utama (IV/c) 11. Jabatan ; Kepala Devisi Instalasi jaringan 12. Status : Kawin 13. Jumlah tanggungan : K/1/2 14. Masa peroleh penghasilan : Januari s/d desember 2009. Data per bulan sbb:1. gaji pokok : Rp 6.500.000 2. Tunjangan istri : 10% x gaji pokok 3. Tunjangan anak 2% per anak maksimal 3 orang 4. Tunjangan perbaikan penghasilan : - 5. Tunjangan struktural/fungsional: -

  38. 6. Tunjangan beras a 10 kg a Rp 7.500/kg per bulan • 7. Tunjangan khusus : Rp 2.000.000 per bulan • 8. Tunjangan lain-lain:- • Pengurang: • 9. Biaya jabatan/biaya pensiun: 5% dari gaji pokok per bulan • 10 iuran pensiun atau iuran THT: 3,5% x gaji pokok per bulan • Ket tambahan : setiap bulan dipotong PPh pasal 21 sebesar 5% • X gaji pokok • Diminta: • Data tersebut di atas masukkan ke dalam formulir 1721-A2 • Data dari 1721-A2 tersebut masukkan kedalam formulir 1770S • Tuliskan batas akhir pembayaran PPh ps 21. • Berikut lampirannya • Catatan: • PTKP Wajib pajak Rp 1.320.000/bulan • PTKP Tanggungan satu orang = Rp 110.000/bulan

More Related