1 / 100

MATERI PEMBELAJARAN Pkn SMP KELAS VIII

MATERI PEMBELAJARAN Pkn SMP KELAS VIII. SEMESTER 1 Penyusun:Helmy Pratama Penerbit:transcend product,surakarta. Materi Pkn semester 1 kelas VIII. Standar Kompetensi Menampilkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila. Kompetensi Dasar

shona
Télécharger la présentation

MATERI PEMBELAJARAN Pkn SMP KELAS VIII

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. MATERI PEMBELAJARAN Pkn SMP KELAS VIII SEMESTER 1 Penyusun:Helmy Pratama Penerbit:transcend product,surakarta

  2. Materi Pkn semester 1 kelas VIII Standar Kompetensi • Menampilkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila. Kompetensi Dasar 1.1 Menjelaskan pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. 1.2 Menguraikan nilai – nilai Pancasila sebagai dasar Negara dan Ideologi Negara. 1.3 Menunjukan sikap positif terhadap Pancasiladalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1.4 Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat.

  3. PETA KONSEP Menampilkam perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila Menjelaskan pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara Menguraikan nilai – nilai Pancasila sebagai dasar Negara dan Ideologi Negara Menunjukan sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat

  4. BAB IPANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN IDEOLOGI NEGARA • Pancasila Sebagai Dasar Negara Sebagai dasar negara berarti pancasila merupakan norma dasar dalam penyelenggaraan negara kita.Pancasila sebagai dasar negara berkedudukan sebagai norma tertinggi dalam negara,serta sebagai sumber hukum dalam kehidupan ketatanegaraan indonesia,maka semua norma/aturan yang berlaku di negara kita tidak ada yang bertentangan dengan pancasila.Pancasila sebagai dasar negara republik indonesia digunakan sabagai dasar untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara indonesia.Hal ini berarti bahwa segala sesuatu mengenai tata kehidupan bernegara harus didasarkan pada pancasila.

  5. Perumusan Pancasila Pancasila dipergunakan sebagai dasar negara indonesia pertama kali disampaikan oleh pidato oleh Ir.Soekarno dalam sidang BPUPKI.Pada tanggal 1 juni 1945 dalam pidatonya,Bung Karno menyampaikan usulan dasar-dasar yang akan dipergunakan sebagai dasar negara Indonesia merdeka.Usulan tersebut adalah: • Kebangsaan Indonesia(Nasionalisme) • Internasionalisme(perikemanusiaan) • Mufakat atau Demokrasi • Kesejahteraan sosial • Ketuhanan yang maha esa/ketuhanan yang berkebudayaan.

  6. Adapun usulan dari Mohammad Yamin secara lisan dan tertulis tentang rumusan negara,sebelum Bung Karno menyampaikan usulannya.berikut usulan dari M.Yamin: • SECARA LISAN • Peri Kebangsaan • Peri Kemanusiaan • Peri Ketuhanan • Peri Kerakyatan • Kesejahteraan Rakyat • SECARA TERTULIS • Ketuhanan yang Maha Esa • Persatuan Indonesia • Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab • Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan • Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia

  7. Pada tanggal 22 juni 1945 panitia sembilan berhasil menyusun sebuan piagam (piagam jakarta),yang didalamnya terdapat rumusan pancasila sebagai berikut: • Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya • Kemanusian yang adil dan beradap • Persatuan indonesia • Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawarahan perwakilan • Keadilan bagi seluruh rakyat indonesia

  8. Rumusan pancasila yang tedapat dalam pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut: • Ketuhanan yang maha esa • Kemanusiaan yang adil dan beradap • Persatuan indonesia • Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawarahan perwakilan • Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia

  9. Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Negara Nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran pancasila baik sebagai ideologi bersifat objektif dan subjektif,artinya hakikat nilai-nilai pancasila adalah bersifat universal,sehingga dimungkinkan dapat diterapkan dalam negara manapun juga di muka bumi.Jika ada suatu negara lain menggunakan prinsip filsafah,bahwa negara berkebutuhan,berkemanusiaan,berpersatuan,berkerakyatan,dan berkeadilan sosial,maka negara tersebut pada hakekatnya menggunakan dasar filsafat dari nilai-nilai pancasila.

  10. Nilai-nilai pancasila bersifat objektif,maksdnya adalah: • Rumusan dari sila-sila pancasila itu sendiri memiliki makna yang terdalam menunjukan adanya sifat-sifat yang umum universal dan abstrak karena merupakan suatu nilai • Inti dari nilai pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa indonesia baik dalam adat kebiasaan,kebudayaan,kenegaraan maupun dalam kehidupan keagamaan • Pancasila yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah negara yang mendasar,sehingga merupakan sumber dari segala sumber hukum di indonesia.

  11. Sedangkan nilai-nilai pancasila bersifat subjektif,terkandung maksud bahwa keberadaan nilai pancasila itu tergantung atau terletak pada bangsa indonesia sendiri. Karena nilai-nilai pancasila bersifat objektif dan subjektif tersebut,maka nilai-nilainya bagi bangsa kita menjadi landasan,dasar serta semangat bagi segala tindakan atau perbuatan dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara.

  12. Nilai – Nilai Pancasila sebagai Dasar Negara Nilai-nilai pancasila sebagai dasar negara menjadikan setiap tingkah laku dan setiap pengambilan keputusan para penyelenggara negara dan pelaksana pemerintahan harus selalu berpedoman pada pancasila,dan tetap memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur serta memegang teguh cita-cita moral bangsa.pancasila mengandung nilai sebagai sumber acuan etika kehidupan berbangsa dan merupakan paradigma pembangunan Nasional.Sebagai paradigma pembangunan artinya Pancasila sebagai sumber nilai,dasr,arah dan tujuan dari proses pembangunan.

  13. Pentingnya Sikap Positif terhadap Pancasila Sebagai ideologi dan dasar negara,Pancasila mempunyai fungsi sebagai acuan bersama,baik dalam memecahkan perbedaan serta pertentangan politik antara golongan dan kekuatan politik yang ada. Untuk itulah dibutuhkan pemahaman dan kesadaran dari seluruh warga negara indonesia untuk melaksanakan pancasila dalam segala tata kehidupan baik bermasyarakat,berbangsa,dan bernegara.

  14. Sikap Positif terhadap Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara • Karakteristik ideologi pancasila Karakteristik yang dimaksud adalah ciri khas yang dimiliki oleh pancasila sebagai ideologi Negara,yang membedakan dengan ideologi-ideologi yang lain. Karakteristik ini berhubungan dengan sikap positif bangsa indonesia yang memiliki pancasila.

  15. Adapun karakteristik tersebut adalah: 1. Sila ketuhanan Yang Maha Esa Dari sila ini sikap positif ditunjukan dengan cara menunjukan sikap percaya dan taqwa kepada tuhan yang maha esa sesuai dengan agama masing-masing.selain itu hidup dinegara indonesia yang bukan negara yang menganut satu agama/teokrasi,maka kita harus menunjukan sikap mengedepankan toleransi antar umat beragama.

  16. Sila kemanusiaan Yang Adil dan Beradab Pada sila ini sikap positif dapat kita tunjukan dengan penghargaan kepada sesama umat manusia apapun agama,suku bangsa dan bahasanya.

  17. Sila Persatuan Indonesia Dari sila ini sikap positif yang dapat kita tunjukan dengan cara menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi atau golongan.selain sikap positif dapat ditunjukan dengan adanya kesanggupan dan kerelaan untuk berkorban demi kepentingan bangsa dan Negara bila diperlukan.

  18. Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawarahan/perwakilan Bahwa kehidupan kita dalam kemasyarakatan dan bernegara berdasarkan sistem demokrasi.Demikrasi yang dianut adalah demokrasi pancasila.dalam rangka pelaksanaan demokrasi kita mementingkan akan musyawarah.musyawarah tidak didasarkan atas kekuasaan mayoritas maupun minoritas.Keputusan dihasilkan oleh musyawarah itu sendiri.

  19. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Sikap positif pada sila ini dapat kita tunjukan dengan cara mengedepankan sikap hidup suka bekerja keras,menghargai karya orang lain serta menghargai prestasi kerja.

  20. Menampilkan Sikap Positif terhadap Pancasila dalam berbagai Kehidupan Masyarakat Bagi bangsa indonesia nilai-nilai Pancasila sebagai sumber acuan dalam menyusun etika kehidupan berbangsa bagi seluruh rakyat indonesia,maka pancasila juga sebagai paradigma pembangunan,maksudnya sebagai kerangka fikir,sumber nilai,orientasi dasar,sumber asa serta arah dan tujuan dari suatu perkembangan perubahan serta proses dalam suatu bidang tertentu.

  21. Penampilan Sikap Positif Terhadap Pancasila dalam Bidang Politik Pancasila menjadi landasan bagi pembangunan politik tak bermoral tak bermartabat. Seperti misalnya “money politic”, kesewenang – wenangan penguasa, penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan golongannya dan praktek-praktek politik lain yangbertentangan dengan nilai-nilai leluhur Pancasila seharusnya tidak boleh hidup dan berkembang di Indonesia. Apalagi praktek politik sudah benar – benar berlandaskan pada nilai – nilai Pancasila, sudah barang tentu praktek – praktek politik yang tidak bermoral dan tidak bermartabatakan terhindarakan. Jadi sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan politik dapat ditampilkan melalui penyelenggaraan praktek – praktek politik yang bermoral dan bermartabat.

  22. Penampilan Sikap Positif Terhadap Pancasila di bidang Ekonomi Dalam praktek bidang ekonomi,pancasila menjadi landasan nilai dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi,pembangunan tersebut berdasarkan atas nilai-nilai pancasila mendasarkan pada nilai kemanusiaan artinya pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan umat manusia,artinya praktek nyata kegiatan ekonomi yang harus dihindari antara lain praktek monopoli,monopsoni,persaingan bebas/tidak sehat. adapun praktek kehidupan ekonomi yang baik adalah mengacu pada nilai-nilai pancasila yang ada dalam praktek nyatanya bercirikan persaingan yang jujur,berkeadilan,mendorong perkembangan etos kerja.

  23. Penampilan sikap positif terhadap Pancasila dibidang Hukum Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum,maka setiap perumusan peraturan perundang-undangan nasional harus memperhatikan dan menampung aspirasi rakyat sebagai cerminan nilai-nilai kemanusian,kerakyatan dan keadilan.dalam pembaharuan hukum pancasila sebagai cita-cita hukum yang berkedudukan sebagai peraturan yang paling mendasar di Negara kesatuan RI. • Penampilan Sikap Positif Terhadap Pancasila dalam Bidang Sosial Budaya Dalam etika kehidupan berbangsa harus tetap memperhatikan pada rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan kembali sikap jujur,saling peduli, saling memahami,menghargai,mencintai,menolong sesama.

  24. Disamping itu perli dikembangkan budaya keteladanan utamanya perilaku dari para pemimpin baik pemimpin formal maupun pemimpin informal dalam masyarakat. • Usaha Mempertahankan Ideologi dan Dasar Negara Pancasila Mempertahankan Pancasila berarti mengusahakan agar sila- sila dalam Pancasila dilaksanakan dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Terhadap beberapa upaya untuk mempertahankan nilai – nilai leluhur Pancasila, antara lain : • Melaksanakan sila – sila Pancasila dalam kehidupan bernegara / kegiatan kenegaraan. • Melaksanakan sila – sila Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat.

  25. Melaksanakan sila-sila pancasila melalui jalur pendidikan formal (kehidupan sehari - hari di sekolah), jalur pendidikan nonformal dan jalur media masa • Memasukkan sila-sila pancasila dalam kurikulum pendidikan Dalam setiap jenjang pendidikan perlu diajarkan pancasila. Perlu dicamkan kepada anak didik pentingnya pancasila sebagai idiologi Negara dan dasar Negara.

  26. LATIHAN SOAL Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan memberi tanda silang pada huruf a,b,c,d! 1. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum bagi bangsa indonesia,hal ini berarti pancasila merupakan... • Dasar Negara • Paradigma pembangunan • Ideologi negara • Falsafah negara 2. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjiwai dan meliputi sila kedua,ketiga,keempat,serta kelima.hal ini berarti kelima sila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh adalah pendapat dari... • Muhammad hatta • Mr.muhammad yamin • Ir.soekarno • Mr.soepomo

  27. 3. Nilai-nilai pancasila pada hakekatnya kebenaran tidak hanya diakui oleh bangsa indonesia saja melainkan juga diakui oleh bangsa lain.hal ini menunjukan nilai pancasila bersifat... • Universal • Fleksibel • Dinamis • Idealis 4. Pancasila mengajarkan keseimbangan antara kepentingan pribadi,golongan dan sosial,sedangkan liberalisme mengangunkan kepentingan... • Golongan minoritas • Sosial kemasyarakatan • Individu • Negara dan bangsa

  28. 5. Kesadaran akan adanya hak demokrasi dengan memperhatikan harkat dan martabat orang lain merupakan wujud nilai pancasila pada sila... • Pertama • Kedua • Ketiga • Keempat 6. Berikut Sikap positif,kecuali: • Sikap yang baik dalam menghadapi sesuatu • Sikap menjujung kebenaran • Sikap kritis dalam menelaah sesuatu • Sikap terburu-buru dalam pengambilan masalah

  29. 7. Contoh perilaku demokrasi dilingkungan sekolah oleh peserta didik yang berdasarkan pancasila yaitu... • Pemilihan wali kelas • Pemilihan kepala sekolah • Pemilihan ketua kelas • Pemilihan siswa teladan 8. Setiap warga negara harus menunjukan sikap positif terhadap pancasila yang berarti... • Mempelajari materi pancasila • Mengamalkan nilai-nilai pancasila • Menghafalkan rumusan pancasila • Merubah isi pancasila

  30. 9. Praktek “money politik” merupakan bentuk penyelewengan terhadap penerapan nilai-nilai pancasila dalam bidang... • Ekonomi • Politik • Sosial budaya • Hukum 10. Nilai-nilai keadilan didalam pancasila memiliki makna... • Sama rata sama rasa • Yang lemah selalu ditolong • Kekeluargaan dan gotong royong • Yang kuat memberi donor

  31. ESSAY • Jelaskan pentingnya ideologi pancasila bagi kehidupan masyarakat! • Jelaskan menurut pendapat anda bahwa nilai-nilai pancasila itu bersifat universal! • Mengapa menghargai kemajemukan bangsa itu penting? • Mengapa nilai-nilai pancasila dikatakan sudah ada sebelum berdirinya negara republik indonesia? • Berilah 3 contoh kegiatan nyata disekolah sebagai wujud upaya menanamkan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila!

  32. Materi Pkn semester 1 kelas VIII Standar Kompetensi • Memahami berbagai konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Kompetensi Dasar 2.1 Menjelaskan berbagai konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. 2.2 Menganalisa penyimpangan – penyimpangan terhadap konstitusi yang berlaku di Indonesia. 2.3 Menunjukan hasil – hasil amandemen UUD 1945 2.4 Menampilkan sikap positif terhadap UUD 1945 hasil amandemen.

  33. PETA KONSEP Menjelaskan bagian konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia Memahami berbagai konstitusi yang pernah berlakudi Indonesia Menganalisa penyimpangan – penyimpangan terhadap konstitusi yang berlaku di Indonesia Menunjukan hasil – hasil amandemen UUD 1945 Menampilkan sikap positif terhadap UUD 1945 hasil amandemen

  34. BAB IIKONSTITUSI YANG PERNAH BERLAKU DI INDONESIA • Pengertian, Fungsi, dan Isi Muatan Konstitusi • Pengertian Konstitusi Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis “CONSITUERE” artinya membentuk atau menetapkan. Konstitusi dalam bahasa Belanda “GRONDWET” GRON artinya dasar, WET artinya Undang-undang. Konstitusi dalam bahasa inggris “CONSTITUTION” artinya konstitusi ( Undang – undang Dasar ) • Menurut James Bryce Konstitusi adalah sebagai kerangka Negara yang di organisasikan melalui hukum.

  35. Menurut CF STRONG konstitusi adalah sekumpulan asas – asas yang mengatur kekuasaan pemerintahan hak – hak dar yang diperintah, hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah • Menurut L.J A Peeldoorn, konstitusi dibedakan dalam dua pengertian, yaitu konstitusi sebagai grandwet (undang-undang dasar). Konstitusi sebagai UUD adalah bagian tertulis dari suatu konstitusi. Konstitusi memuat peraturan tertulis dan tidak tertulis. • Menurut Sri Sumantri konstitusi berisi 3 hal pokok yaitu: • Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara.

  36. Ditetapkan susunan kenegaraan suatu Negara yang bersifat Fundamental. • Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat Fondamental. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas konstitusi dapat disimpulkan : • Konstitusi adalah aturan pokok Fondamental mengenai sendi – sendi pembentukan dan penyelenggaraan Negara. • Konstitusi adalah undang – undang yang menjadi dasar semua peraturan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur yang mengikat pemerintah Negara diselenggarakan dalam masyarakat.

  37. Fungsi Konstitusi • Dasar untuk mengawasi kekuasaan pemerintah • Membatasi peraturan pemerintah secara efektif. • Membagi kekuasaan dalam beberapa lembaga negara. • Menentukan lembaga Negara bekerjasama dengan lembaga Negara yang lain. • Menentukan hubungan diantara lembaga negara. • Menentukan pembagian kekuasaan dalam Negara. • Menjamin hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang dari penguasanya. • Menjadi landasan struktural penyelenggaraan pemerintahan. • Mengawasi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Negara.

  38. Substansi Konstitusi Negara Masing-masing negara mempunyai konstitusi yang berbeda-beda sebab konstitusi disusun berdasarkan sejarah, budaya, idiologi, tujuan negara masing-masing konstitusi secara umum memuat hal-hal yang sangat pokok bagi kehidupan suatu bangsa. Konstitusi merupakan landasan hukum yang sah sebagai dasar penyelenggaraan Negara. Dalam konstitusi diataur masalah-masalah pokok dalam penyelenggaraan Negara baik idiologi Negara, tujuan Negara,dasar Negara, sistem pemerintahan Negara dan ketentuan-ketentuan lain yang penting bagi kelangsungan kehidupan bangsa dan Negara.

  39. Pada hakekatnya suatu konstitusi berisi 3 hal utama, yaitu : • Adanya jaminan HAM bagi warga Negara • Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu Negara yang bersifat Fondamental. • Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat Fondamental. • Konstitusi yang Berlaku di Indonesia • Periode I berlaku UUD 1945 • Periode II berlaku KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT • Periode III berlaku UUDS 1950 • Periode IV berlaku UUD 1945 • Periode V berlaku UUD 1945 amandemen

  40. PERIODE I berlaku UUD 1945 tanggal 18Agustus 1945 tanggal 27 Desember 1949 • Bentuk negara = Negara Kesatuan • Bentuk Pemerintahan = Republik • Bentuk Kabinet = Kabinet Presidensial • Mulai tanggal 14 November 1945 – tanggal 27 Desember 1949 Bentuk Negara = Negara Kesatuan Bentuk Pemerintahan = Kabinet Parlementer • Sistematika UUD 1945 adalah sebagai berikut : • Pembukaan UUD 1945 terdiri atas empat alinea • Batang tubuh UUD 1945 terdiri atas 16 bab 37 pasal 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan • Penutup terdiri atas penjelasan umum • Tanggal 21 juli 1947belanda menyerang Indonesia (Agresi Militer I)

  41. Tanggal 19 desember 1948 Belanda menyerang Indonesia ( Agresi Militer II ) Untuk mengakhiri perang diadakan KMB di Deen Hag Belanda. Hasil keputusan KMB Belanda mau mengakui kemerdekaan Indonesia harus berbentuk serikat mulai tanggal 27 Desember 1949 Indonesia bentuk Negaranya serikat. PERIODE II berlaku konstitusi RIS tanggal 27 Desember 1949 – tanggal 17 Agustus 1950 • Bentuk Negara = Negara serikat / Federasi • Bentuk Pemerintahan = Republik • Bentuk Kabinet = Kabinet Parlementer

  42. Sistematika Konstitusi RIS adalah sebagai berikut: • Pembukaan terdiri atas 4 alinea • Batang tubuh terdiri atas 6 bab 197 pasal • Tidak ada penjelasan Indonesia berbrntuk serikat mengakibatkan perpecahan bangsa Indonesia. Persatuan bangsa Indonesia semakin lemah. Keluar Undang-undang No.7 tahun 1950 menetapkan UUD 1950 mulai berlaku.

  43. PERIODE III berlaku UUDS 1950 tanggal 17 Agustus 1950-tanggal 5 juli 1959 • Bentuk Negara = Negara Kesatuan • Bentuk Pemerintahan = Republik • Bentuk Kabinet = Kabinet Parlementer • Sistematika UUDS 1950 adalah sebagai berikut: • Pembukaan terdiri atas 4 alinea • Batang tubuh terdiri atas 6 bab 146 pasal • Tidak ada penjelasan Badan konstitusi tidak berhasil menyusun UUD 1950. dikeluarkan dekrit Presiden 5 Juli 1959 isinya : • Menetapkan pembubaran konstituante • Menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 • Pembentukan MPRS dan DPAS.

  44. PERIODE IV berlaku UUD 1945 tanggal 5 juli 1959 – tahun 2000 • Pemerintahan orde lama berlaku UUD 1945 • Bentuk Negara = Negara Kesatuan • Bentuk Pemerintahan = Republik • Bentuk Kabinet = Kabinet Presidensial • Pemerintah orde baru berlaku UUD 1945 • Bentuk Negara = Negara Kesatuan • Bentuk Pemerintahan = Republik • Bentuk Kabinet = Kabinet Presidensial Tahun 1998 muncul Gerakan Reformasi adalah gerakan menuju penataan kembaliketatanegaraan sesuai dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. adanya reformasi Orde Baru berakhir tahun 1998.

  45. PERIODE V berlaku UUD 1945 Amandemen tahun 2000-sekarang. • Pemerintahan reformasi berlaku UUD 1945 amandemen Amandemen UUD 1945 dilakukan selama 4 kali : • Amandemen I dilakukan pada tanggal 19 Oktober 1999 • Amandemen II dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2000 • Amandemen III dilakukan pada tanggal 9 November 2001 • Amandemen IV dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2002 • Perubahan amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali berdasarkan pasal 2 aturan tambahan.

  46. Penyimpangan – penyimpangan terhadap Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia • Penyimpangan terhadap UUD 1945 masa awal kemerdekaan • Keluarnya maklumat wakil/presiden no x tanggal 16 Oktober 1945 isinya memberi kekuasaan dan wewenang legislative kepada KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) untuk ikut serta menetapkan GBHN sebelum terbentuknya MPR,DPR,DPA. Hal ini bertentangan dengan UUD 1945 pada aturan 4 yang berbunyi “sebelum MPR,DPR,DPA terbentuk segala kekuasaan dilaksanakan oleh presiden dengan bantuan pemerintah komite nasional.

  47. Keluar maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 yang merubah sistem pemerintahan Presidensial menjadi pemerintahan parlementer. • Penyimpangan waktu berlakunya konstitusi RIS (tanggal 27 Desember 1949-tanggal 17 Agustus 1950) • Negara Kesatuan Republik Indonesia berubah menjadi Negara Federasi ( Negara Serikat ) • Kekuasaan legislatif yang seharusnya dilaksanakan presiden dan DPR dilaksanakan oleh DPR dan senat • Penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa Orde Lama • Pembentukan Lembaga Negara yang setingkat bahkan lebih tinggi dari presiden contoh MPRS, DPR, DPAS, MA. Anggota-anggotanya ditunjuk oleh Presiden.

  48. DPR dibentuk berdasarkan penetapan Presiden No 1 tahun 1959. MPRS dibentuk berdasarkan penetapan Presiden No 2 tahun 1959. • Ketua DPAS dipegang oleh Presiden • Pengangkatan Presiden Soekarno seumur hidup • Presiden membubarkan DPR hasil pemilu • Lembaga – lembaga Negara harus berasas NASAKOM (Nasionalisme Agama Komunis). Ketetapan MPRS no 1/MPRS/1960 menetapkan pidato Presiden tanggal 17 agustus 1950 yang berjudul penemuan kembali Revolusi kita ditetapkan sebagai GBHN yang bersifat tetap. Hal ini tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

  49. Penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa Orde Baru • UUD 1945 ditafsirkan sesuai keinginan penguasa yang menguntungkan penguasa. • MPR tidak akan mengubah UUD 1945. jika mengubah UUD 1945 harus minta persetujuan seluruh rakyat Indonesia. Melalui referendum hal ini bertentangan dengan UUUD 1945 Pasal 37. • Adanya pemusatan kekuasaan menuju pada pemerintahan yang absolute dan otoriter. • MPR,DPR selalu menyetujui kehendak pemerintah • Munculnya praktek KKN (Korupsi,Kolusi,Nepotisme) diberbagai aspek kehidupan

  50. Hutang luar negeri terus bertambah Beberapa penyimpangan tersebut diatas yang menyebabkan bangsa Indonesia dapat menikmati hidup adil makmur secara merata. • Adanaya Peluang untuk Melakukan Perubahan atau Amandemen Konstitusi / UUD merupakan aturan dasar atau prinsip-prinsip bernegara yang memuat cita-cita yang hendak dicapai, sehingga konstitusi memiliki jangkauan berlaku tanpa batas. Di pihak lain, dinamika perkembangan zaman memungkinkan sebuah konstitusi dirumuskan sngat umum sehingga memungkinkan penyesuaian diri dengan perkembangan masyarakat. Selain itu, agar membuka peluang bagi adanya amandemen terhadap konstitusi/UUD.

More Related