1 / 36

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

silvio
Télécharger la présentation

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. BIODATANAMA : Drs. Subagyo. MATempat/ : Yogyakarta 10 Des 1952TanggalLahirPangkat/Gol : Pembina Utama/IV.eJabatan : DeputiBidangPerlindunganPerempuanPendidikan : 1. S1, Demografi, UGM, 1978 2. S2, Demografi and Human Resources University of Adelaide, Australia 1996 Pekerjaan : 1. BKKBN Pusat, 1979 2. Kementerian PP, 2000 – SekarangStatus : Nikah ( anak 2 Orang)Alamat : 1. Kantor : JalanMerdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat. Tlp : (021) 3805542 2. Rumah, Jln. Anggrek III/91 Koplk. Jatikramat Indah I, PondokGedeTlp : (021) 8471449. Hp : 08129155548

  2. Disampaikan Oleh: Drs. Subagyo, MA DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN KEBIJAKANPERLINDUNGAN PEREMPUAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010

  3. LATAR BELAKANG • Jumlah Perempuan Indonesia 49,8% dari total penduduk (+ 224 juta orang)  Sebagai ASET Bukan BEBAN (sensus Penduduk Th. 2000) • PP dan KKG akan meningkatkan produktivitas, kesejahteraan keluarga dan masyarakat serta mengurangi kesenjangan gender • PP dan KKG merupakan pemenuhan hak-hak perempuan dan sebagai bagian dari HAM (Women’s Rights Are Human Rights)

  4. Salah satu SASARAN RPJPN 2005-2025 adalah: …Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak… 4

  5. UUD 1945 Pasal 28b (2), “setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi” UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat UU No.13 Tahun1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia LANDASAN HUKUM 5

  6. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM UU No. 25 Tahun 2000 tentang Pembangunan Nasional UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 ttg Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban KDRT UU no. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana UU No. 21 Tahun 2007 Tentang PTPPO PERPRES NO. 5 Tahun 2010 Tentang RPJMN 2010-2014 Lanjutan. 6

  7. MASALAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN MASALAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN SANGAT LUAS dan KOMPLEKS RPJMN 2010-2014 MENETAPKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS YANG DITANGANI DEPUTI III : 1) Urusan Kekerasan Terhadap Perempuan; 2) Urusan Masalah Sosial Perempuan 3)Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan di DN & LN; 4) Perlindungan Korban TPPO; 5)Urusan Data Gender

  8. PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN • DATA KOMNAS PEREMPUAN: • Tahun 2004  14.020 kasus • Tahun 2005  20.391 kasus • Tahun 2006  22.517 kasus • Tahun 2007  25.522 kasus • Tahun 2008  54.425 kasus 8

  9. Kondisi TPPO: • Kasus TPPO dari tahun ke tahun semakin meningkat • Pengiriman TKI ke LN sering jadi modus TPPO dari 450.000 TKI, 46% terindikasi kuat menjadi korban TPPO (migrant care 2009) • Th. 2005-2009 IOM mencatat 3.541 orang korban TPPO • Data Bareskrim Th. 2009: 142 ks TPPO, 275 orang korban (208 orang perempuan & 67 orang anak-anak) • Di tingkat Prov dan Kab/Kota, s/d saat ini baru terbentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO di 18 Provinsi, 28 Kab/Kota

  10. Menurutkelompokumur: anak, remaja, dewasa, usiakerja, lansia, … Menurutlokus: rumahtangga, tempatkerja, daerahbencanadankonflik, tempatumum, … dll KEKERASAN DAPAT TERJADI … 10

  11. PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN (%) 3.08 3.07 3.06 PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DI PERKOTAAN RELATIF SAMA DENGAN DI PERDESAAN Sumber: KNPP bekerjasama dengan BPS, Susenas 2006

  12. ANAK KORBAN KEKERASAN (%) 3.16 3.02 2.81 ANAK KORBAN KEKERASAN DI PERKOTAAN RELATIF SAMA DENGAN DI PERDESAAN Sumber: KNPP bekerjasama dengan BPS, Susenas 2006 12

  13. TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN MENURUT JENIS KEKERASAN (%) JENIS KEKERASAN YANG TERBANYAK DIALAMI PEREMPUAN ADALAH KEKERASAN PSIKHIS (66%) DAN KEKERASAN FISIK (25%) Sumber: KNPP bekerjasama dengan BPS, Susenas 2006

  14. TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK MENURUT JENIS KEKERASAN (%) JENIS KEKERASAN YANG TERBANYAK DIALAMI ANAK ADALAH KEKERASAN FISIK (52%) DAN KEKERASAN PSIKHIS (37%) Sumber: KNPP bekerjasama dengan BPS, Susenas 2006

  15. TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN MENURUT TEMPAT KEJADIAN (%) TEMPAT TERJADINYA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN YANG TERBANYAK ADALAH DI RUMAH (PERDESAAN 64%; PERKOTAAN 71%) Sumber: KNPP bekerjasama dengan BPS, Susenas 2006 15

  16. TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK MENURUT TEMPAT KEJADIAN (%) TEMPAT TERJADINYA KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG TERBANYAK ADALAH DI RUMAH (73%) Sumber: KNPP bekerjasama dengan BPS, Susenas 2006

  17. TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN MENURUT FREKUENSI KEJADIAN (%) FREKUENSI TERTINGGI KEJADIAN KEKERASAN YANG DIALAMI PEREMPUAN ADALAH ”BEBERAPA KALI” (PERDESAAN 53%; PERKOTAAN 52%) Sumber: KNPP bekerjasama dengan BPS, Susenas 2006 17

  18. TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN MENURUT PENYEBAB UTAMA (%) PENYEBAB KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN YANG TERBANYAK ADALAH ”KESULITAN EKONOMI” (PERDESAAN 35%; PERKOTAAN 33%) Sumber: KNPP bekerjasama dengan BPS, Susenas 2006 18

  19. PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN FISIK (%) INDONESIA DKI Jkt 17 PROVINSI DENGAN ANGKA PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN FISIK DI ATAS RATA-RATA NASIONAL Sumber: KNPP bekerjasama dengan BPS, Susenas 2006

  20. PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN PSIKHIS (%) INDONESIA DKI Jkt 20 PROVINSI DENGAN ANGKA PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN PSIKHIS DI ATAS RATA-RATA NASIONAL Sumber: KNPP bekerjasama dengan BPS, Susenas 2006

  21. PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (%) DKI Jkt INDONESIA 11 PROVINSI DENGAN ANGKA PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI ATAS RATA-RATA NASIONAL Sumber: KNPP bekerjasama dengan BPS, Susenas 2006

  22. PEREMPUAN KORBAN PENELANTARAN (%) INDONESIA DKI Jkt 14 PROVINSI DENGAN ANGKA PEREMPUAN KORBAN PENELANTARAN DI ATAS RATA-RATA NASIONAL Sumber: KNPP bekerjasama dengan BPS, Susenas 2006

  23. DATA KASUS PTPPO Sumber Bareskrim Polri 2009

  24. FOKUS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PUG SOSPOLKUM TUMBUH KEMBANG ANAK PUG PEREKONOMIAN PERLINDUNGAN ANAK PERLINDUNGAN PEREMPUAN 24

  25. FOKUS PERLINDUNGAN PEREMPUAN KEKERASAN THDP PEREMPUAN TRAFIKING DATA GENDER MASALAH SOSIAL PEREMPUAN TENAGA KERJA PEREMPUAN 25

  26. TUJUAN PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN • Untukmeningkatkan status, posisidankondisiperempuan agar dapatmencapaikemajuan yang setaradenganlaki-laki. • Untukmembangunanak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria danbertaqwasertaterlindungi

  27. TUJUAN PERLINDUNGANPEREMPUAN Meningkatkan rasa aman bagi perempuan dalam pemenuhan hak asasinya sehingga dapat berpartisipasi dalam pembangunan nasional yang berkeadilan dan demokratis.

  28. PRINSIP PERLINDUNGAN SETIAP ANGGOTA KELUARGA ADALAH SUBYEK ATAS HAK-HAKNYA SETIAP ORANGTUA BERTANGGUNG JAWAB UNTUK HIDUP DAN TUMBUH KEMBANG ANAK/ ANGGOTA KEL PERLINDUNGAN MASYARAKAT HARUS IKUT BERPARTISIPASI DALAM TANGGUNG JAWAB ORANGTUA DAN KEWAJIBAN NEGARA NEGARA BERKEPENTINGAN TERHADAP KUALITAS SDM WAJIB MENDAYAGUNAKAN SELURUH SUMBERDAYANYA, TERMASUK HUKUM, GUNA MELINDUNGI SETIAP WARGA DAN HAK-HAKNYA

  29. POLA PIKIR PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK Masyarakat Rentan Masalah Masyarakat Akibat KEKERASAN • Trafficking • Exploitasi • Migrasi • Diskriminasi • Pembatasan Akses • Penindasan • Pelanggaran Hak Asasi Miskin Penca PekerjaanTerbatas Lansia Pengungsi dll Pendidikan Kesehatan Ekonomi Sosial Hukum dll

  30. KEKERASAN “PERLINDUNGAN” “Sesudah” “Sebelum” PENANGANAN PENCEGAHAN 1. Pelayanan  “SPM” - Penanganan Pengaduan - Pelayanan Kesehatan - Rehabilitasi Sosial - Penegakan dan Bantuan Hukum - Pemulangan dan Reintegrasi Sosial • Kebijakan • Advokasi, Sosialisasi • Pelatihan, TOT • KIE • PenegakanHukum 2. Pemberdayaan • - Pendidikandanpelatihan • Ekonomi • dll 30

  31. KEBIJAKAN • “Zero tolerance policy” untuk tindak kekerasan terhadap perempuan • Pelaksanaan strategi PUG utk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)

  32. KebijakanPENCEGAHAN KebijakanPELAYANAN  SPM KebijakanPEMBERDAYAAN FOKUS: PEREMPUAN DAN ANAK KEBIJAKAN PERLINDUNGAN

  33. STRATEGI • Pengembangan kebijakan dan penyerasian hukum • Peningkatan Koordinasi dan Kemitraan • Penguatan Kelembagaan • Penguatan jejaring kelembagaan baik ditingkat nasional maupun internasional • Pelaksanaan aksi affirmatif untuk situasi tertentu

  34. KESIMPULAN PEREMPUAN • Kebijakanperlindunganperempuanharusmengacupadastrategipengarusutamaan gender, sesuaiInstruksiPresiden No.9 /2000 tentangPengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional sebagaiobyek: Pertimbangkankebutuhan, aspirasi, pengalamandanpermasalahan sebagaisubyek: memainkanperan vital sebagai ‘agenperubahan’ dalamoptimalisasiberbagaiupayaperlindungan • Upayaperlindunganperempuansecarakomprehensif, sistemik, berkelanjutandanmultisektordan responsive gender

  35. PERAN BAKOHUMAS DI K/L BAKOHUMAS • MENGETAHUI INFORMASI UNTUK SEMUA KEGIATAN YANG ADA DI KEMENTERIAN/LEMBAGA • MENGANTISIPASI INFORMASI YANG ADA BAIK DARI LUAR ATAU DI DALAM K/L • MENYAMPAIKAN INFORMASI YANG TERJADI DI K/L • MENJAWAB SEGALA PERTANYAAN YANG TIMBUL DARI EXTERNAL • MENGIKUTI PERKEMBANGAN PROGRAN YANG ADA DI K/L • MENGETAHUI YANG TERJADI PERUBAHAN PROGRAM YANG ADA DI K/L • DLL

  36. Terima Kasih

More Related