1 / 17

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK. Bambang Kesit Tim Akuntansi Sektor Publik Prodi Akuntansi 2010. KEDUDUKAN SEKTOR PUBLIK. PEREKONOMIAN. NEGARA. SEKTOR SWASTA. SEKTOR PUBLIK. SEKTOR KETIGA. SISTEM EKONOMI, POLITIK, SOSBUD. SEKTOR PUBLIK?. SEKTOR PUBLIK. PENYEDIAAN PELAYANAN PUBLIK.

takara
Télécharger la présentation

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Bambang Kesit Tim Akuntansi Sektor Publik Prodi Akuntansi 2010

  2. KEDUDUKAN SEKTOR PUBLIK PEREKONOMIAN NEGARA SEKTOR SWASTA SEKTOR PUBLIK SEKTOR KETIGA SISTEM EKONOMI, POLITIK, SOSBUD

  3. SEKTOR PUBLIK? SEKTOR PUBLIK PENYEDIAAN PELAYANAN PUBLIK PENYELENGGARAAN NEGARA/PEMERINTAHAN

  4. Perbedaan Barang Publik v.s. Barang Swasta

  5. DOMAIN SEKTOR PUBLIK • Pemerintahan (Pusat dan Daerah) • Perusahaan milik pemerintah (BUMN/BUMD) • Organisasi Publik Nondepartemen (Quasi-Autonomous Non-governmental Orgaization/QUANGOS) • Yayasan (Charities)

  6. PENGERTIAN PELAYANAN PUBLIK Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara layanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan

  7. Penyelenggara Pelayanan Publik • Satuan kerja/satuan organisasi Kementerian; • Departemen; • Lembaga Pemerintah Non Departemen; • Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara; • Badan Usaha Milik Negara (BUMN); • Badan Hukum Milik Negara (BHMN); • Badan Usaha Milik Daerah (BUMN); • Instansi Pemerintah lainnya, baik Pusat maupun Daerah termasuk dinas-dinas dan badan.

  8. KLASIFIKASI PELAYANAN PUBLIK Pelayanan Kebutuhan Dasar PELAYANAN PUBLIK Pelayanan Umum

  9. Pelayanan Kebutuhan Dasar • Kesehatan • Pendidikan Dasar • Bahan Kebutuhan Pokok

  10. Bahan Kebutuhan Pokok Penyediaan bahan kebutuhan pokok Stabilitas harga Menjaga ketersediaannya

  11. Pelayanan Umum • Pelayanan Administratif • Pelayanan Barang • Pelayanan Jasa

  12. Pelayanan Administratif Pelayanan berupa penyediaan berbagai bentuk dokumen yang dibutuhkan oleh publik

  13. Pelayanan Barang Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang menjadi kebutuhan publik

  14. Pelayanan Jasa Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan publik

  15. PERBEDAAN SEKTOR PUBLIK DENGAN SEKTOR SWASTA • Tujuan utama organisasi, • Sumber pembiayaan, • Pola pertanggungjawaban, • Organisasi, • Karakteristik anggaran, • Stakeholder • Sistem akuntansi • Produk (barang/jasa) yang dihasilkan

More Related