HUKUM PIDANA ANAK

1. HUKUM PIDANA ANAK Prepared By : Ikama Dewi Setia Triana

2. HUKUM PIDANA ? Sekumpulan aturan yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan. Hukum yang mengikat pada perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan berakibat pidana

3. Hk Pidana Anak ? • Hukum yang mengatur tentang perbuatan2 yang memenuhi syarat- syarat tertentu beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku anak.

4. Kedudukan Hk. Pidana Anak HK PIDANA UMUM KUHP HK PIDANA MATERIL HK PIDANA KHUSUS UU DI LUAR KUHP KUHAP UU No 8/1981 HK PIDANA FORMAL UU No.3 th 1997 Pengadilan Anak

5. HUKUM PIDANA ?APA OBJEKNYA ? TINDAK PIDANA Normatif OBJEK HK PIDANA Faktual/ empirik PERBUATAN JAHAT/ KEJAHATAN

6. Tindak Pidana (Strafbaar feit) • SecaraNormatif(dlm arti hk pidana): Perbuatan sebagaimana dirumuskan dlm hukum pidana/memenuhi rumusan UU (in abstracto) yg dpt dikenai sanksi • SecaraFaktual/empirik : Perbuatan manusia yg memperkosa atau menyalahi norma dasar dari masyarakat (in concreto)

7. Hk Pidana Anak, Apa Objeknya ? OBYEK Hk Pidana HP Anak Tindak Pidana Tindak Pid.Anak

8. Tindak Pidana Anak: Perbuatan sebagaimana dirumuskan dlm hukum pidana/memenuhi rumusan UU (in abstracto) yang di lakukan oleh pelaku anak

9. Pokok Pangkal : • Perbuatan • Pidana (Pasal 10 KUHP) Pidana : Penderitaan yang sengaja di bebankan kepada orang yg melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu

10. Unsur-unsur TP : • Perbuatan manusia • Di ancam dengan pidana • Melawan hukum • Dilakukan dg kesalahan • Adanya kemampuan bertanggungjawab SUBJEK TP

11. Perbuatan Asas Legalitas (Principle Of Legality) Pasal 1 ayat 1 KUHP Suatu Perbuatan dapat dipidana jika telah ada peraturannya terlebih dahulu sebelum perbuatan itu dilakukan. Fungsi Melindungi Instrumental

12. HUKUM PIDANA SIAPA SUBYEKNYA ? SUBYEK Manusia (KUHP) + Korporasi (UU Khusus) < 16 th (KUHP) Dewasa Anak 8-18 th (UU 3/97)

13. Hukum Pidana ? SIAPA SUBJEKNYA ? • KUHP : Manusia - Perumusan diawali dg kata “barang siapa” - Jenis pidana Ps 10 KUHP, hy dpt diterapkan pd manusia - Pasal 59 KUHP • UU di luar KUHP, mengalami Perkembangan : Badan hukum /Korporasi

14. Kriteria Anak :Terdapat pluralisme di Indonesia • Konvensi hak Anak : < 18 tahun • UU Pengadilan Anak : 8 – 18 tahun, blm nikah • UU HAM : < 18 th & belum nikah + anak dalam kandungan • UU Prlindungn anak : < 18 th + anak dlm kandungan • KUHP : < 16 th (Sbg pelaku) • KUH Perdata : < 21 th, blm kawin

15. Lanjutan….Kriteria Anak • Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 th tapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin • (UU No. 3 th 1997 ttg Pengadilan anak).

16. Gejala Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency) • Juvenileyoung, anak-anak, anak muda • Delinquency doing wrong, jahat, a sosial, criminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, durjana, dll Juvenile Delinquency, yaitu : • Suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda. • Perbuatan yang dilakukan kaum muda yang tidak sesuai dg peraturan yg berlaku di masyarakat.

17. Fuad Hassan : Jv. Delinquency adalah perbuatan anti social yg dilakukan oleh remaja, yg apabila dilakukan oleh orang dewasa maka dikualifikasikan sebagai kejahatan. Romli Atmasasmita : JD adalah setiap perbuatan/tingkah laku seorang anak dibwh umur 18 th & blm kawin yg merupakn pelanggaran thd norma-norma hkm yg berlaku serta dpt membahayakan perkembangan pribadi si anak ybs.

18. Apa bedanya dg Tindak Pidana ??? ?? ??? Secara definisi, terlihat dengan tegas : ~> Tindak pidana (strafbaarfeit) adalah apa yg secara legal formal telah tegas ditentukan oleh UU. ~> Sedangkan “wilayah” kenakalan (delinquency) di luar tindak pidana. UU No.3/1997  menyebut “Anak Nakal”

19. “Anak Nakal”, yaitu: • (Psl 1 butir 2 UU No. 3 Th 1997) • a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau • Anak yang melakukan perbuatan yg dinyatakan • dilarang bagi anak, baik menurut peraturan • per-UU maupun menurut peraturan hukum lain • yang hidup dan berlaku dalam masyarakat ybs. Shg kenakalan dibedakan menjadi 2, yaitu: a. Kenakalan biasa b. Kenakalan yg merupakan tindak pidana

20. UU PA tdk memberikan penjelasan lebih lanjut, kenakalan mana yang dapat diperkarakan untuk diselesaikan melalui jalur hukum (proses peradilan). Gatot Supramono bhw dari dua pengertian anak nakal dlm UU PA, yg dpt diperkarakan untuk diselesaikan melalui proses peradilan hanyalah anak nakal dalam pengertian anak yang melakukan tindak pidana (Ps 1 butir 2 huruf a ).

21. Sebab-sebab Kenakalan Anak 1. Motifasi intrinsik Dorongan diri seseorang yg tdk perlu disertai perangsang dari luar yaitu faktor: a. intelegensia; b. usia; c. jenis kelamin; d. keddkn anak dlm keluarga 2. Motifasi ekstrinsik Dorongan yang datang dari luar diri seseorang, yaitu faktor : a. rumah tangga; b. pendidikan/sekolah; c. pergaulan; & d. mass media

22. Perlakuan Hk Pidana Thd Pelaku Anak KUHP (Pasal 45 s/d 47) ≥Ps 45 & 46 ttg Straaf Sort (jenis pidana), yaitu: 1) Dikembalikan ke orang-tua/walinya 2) Diserahkan pada pemerintah, 3) Dijatuhi pidana ≥ Pasal 46, jika diserahkan pada Pemerintah, maka: 1) Dimasukan dlm pendidikan negara; 2) Diserahkan pada perorangan/tertentu; 3) Diserahkan pada badan hukum. .....atas tanggungan Pemerintah s/d berumur 18 th.

23. Lanjutan ….Perlakuan Hk Pidana Thd Pelaku Anak ≥ Pasal 47 ttg Straaf Maat (lamanya pidana), yaitu 1) maksimum Pidana pokok -1/3; 2) jika melakukan perbt yg diancam Pidana mati/ seumur hdp mk dpt dijatuhi pid penjara mak 15 thn 3) Pidana tambahah pada psl 10 butir 1 dan 3 tidak dapat diterapkan. Namun faktanya penanganan anak hampir tidak ada bedanya dengan orang dewasa. Anak dianggap sebagai orang dewasa kecil dlm proses perkaranya, tanpa ada perlakuan khusus. Sehingga….. …..keluarlah UU No 3 tahun 1997 ttg Pengadilan Anak

24. Lanjutan ….Perlakuan Hk Pidana Thd Pelaku Anak • UU No 3/1997 Ttg Pengadilan Anak ¤ Mengatur secara khusus hkm pidana materiil dg mencabut ketentuan Pasal 45 s/d 47 KUHP ¤ Mengatur secara khusus hukum pidana formil dr tingkat Penyidikan s/d bagaimana cara pemeriksaan di muka persidangan € UU No 3 Th 1997 mrp implementasi dr Konvensi Hak Anak. € Dalam Konvensi Hak Anak dinyatakan bahwa : ”setiap anak berhak atas perlindungan, yaitu perlindungan dari segala eksploitasi, perlakuan kejam dan perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana”.

25. Sejarah Pengadilan Anak di Indonesia Lembaga Pra Juvenille (Pemerintah Belanda 1917) Oleh Pemerintah Indonesia diganti dg istilah “Lembaga Prayuwana” PENGADILAN ANAK Psl 33 UU No. 3 th 1997 (Petugas Pemasyarakatan)

26. Prayuwana :  lembaga yang ditugaskan untuk membantu pelaksanaan peradilan anak (social worker) Tujuan Prayuwana : Melindungi anak dan mencegah anak-anak lain melakukan pelanggaran hukum dan kesusilaan serta membimbing anak-anak untuk menjadi manusia, WN yang cakap dan bertanggung jawab.

27. Bbrp kebijakan operasional terkait dg Perlakuan Anak (Sbg Pelaku) Sebelum • lahirnya UU Pengad. Anak : • Pasal 153 (3) KUHAP • Pasal 45 s/d 47 KUHP •  Agreement Lisan 1957 •  Peraturan MenKeh RI No. M.06-UM.01 Th • 1983, mengatur mengenai Tatib sidangAnak • - Sidang anak dg hakim tunggal, • - Pemeriksaan dg pintu tertutup, • - APH bersidang tanpa toga, • - Pemeriksaan dg kehadiran ortu/wali • SEMA No. 6 Th 1987 ttg Tatib Sidang Anak - dlm sidang anak ada penelitian pendahuluan oleh hakim menyangkut LB anak

28. Batas usia bagi pemidanaan anak  Pasal 4 (1) UU No.3 th 1997 : Batas umur anak nakal yg dpt diajukan kesidang anak adalah sekurang-kurangnya 8th tetapi blm mencapai umur 18 th dan belum pernah kawin PERTANYAANNYA : Pelaku berumur < 8 th ?? Dptkah di pidana ?? Pelaku diajukan setelah lewat 18 th ??? Pelaku berumur < 18 th tapi sudah kawin ??? Pelaku berumur < 18 th dan pernah kawin ??? Dasar ukurannya adalah usia ketika melakukan TP

29. Jika < 8 th, maka sikap penyidik : • Tetap melakukan proses penyidikan, untuk mengungkap latar blkng perbuatn yg dilakukan, shg dpt diket. apakah ada penyertaan/tdk. • Proses tetap menggunakan prinsip yg ada dlm KUHAP yaitu dg memeriksa alat bukti & barang bukti yg ada. •  Sikap penyidik terhadap hasil penyidikan : • 1) Mengembalikan pd ortu/walinya untuk dibina. • 2) Menyerahkan pada Depsos, jk anak sudah • tdk bisa lagi di bina oleh orang tuannya.

30. Pertimbangan dikeluarkannya UU P Anak :  Kehendak pemerintah untuk mewujudkan suatu penanganan perkara anak yg terlibat TP secara lebih baik dr yg terdahulu dan penanganannya memperhatikn kepentingan anak, sehingga anak sbg pelaku TP tdk dirugikan secara fisik & mentalnya.  Tujuannya : ¤ mencari bentuk lain (Diversi) ¤ menghindari penghukuman untuk anak yg melakukan tindak pidana (Diskresi)

31. Diskresi : Kebijaksanaan, yaitu tindakan kepolisian berdasarkan atas penilaian sendiri seorang petugas untuk kepentingan umum. Diversi : Penyimpangan penanganan anak pelaku TP di luar jalur yustisial (non litigasi) yaitu Pengalihan penanganan kasus2 anak yg diduga melakukan TP dari proses peradilan pidana keluar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah dengan atau tanpa syarat

32. Tujuan Diversi : • Menghidarkan anak dr proses stigmatisasi yg lazim terjadi dlm proses pemidanaan lewat SPP • Kemungkinan penuntutan pidana gugur, dialihkan ke proses di luar jalur yustisial • Criminal Track Record (catatan kriminal) anak tidak ada sehingga tidak terjadi stigmatisasi. • Mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak

33. UNICEF mengembangkan ”Keadilan Pemulihan” (RESTORATIF JUSTICE), Alternatif penyelesaian perkara pidana dengan pelaku anak yang dilakukan melalui diskresi dan diversi. Restoratif Justice, Definisi mnr PBB, yaitu :  Suatu proses semua pihak yg berhubungan dg TP tertentu duduk bersama untuk memecahkan masalah & memikirkan bagaimana mengatasi akibat di masa yg akan datang.

34. Hasil yg diharapkan adalah proses yang dapat memulihkan, artinya : Perkara betul-betul ditangani oleh APH yg punya minat, perhatian & dedikasi serta memahami masalah anak & telah mengikuti latihan restoratif justice. • ¤Jika harus ditahan maka anak hrs • ditempatkan di Rutan Khusus anak, shg anak • tetap sekolah & tetap mendapatkan hak- • haknya. • ¤Jika dihukum maka harus ditempatkan di • Lapas anak.

35. Faktanya…. Perlakuan yang salah terhadap anak yang berkonflik dengan hukum akan melahirkan kriminal-kriminal profesional Penelitian di Inggris :  Angka rata-rata pengulangan/residivis yang tertinggi terjadi pada anak adalah justru pengulangan tersebut lebih tinggi setelah anak masuk penjara.

36. Hubungan antara UU PA dg KUHP & KUHAP • KUHP & KUHAP sbg Lex Generalis (Hk Umum), sedangkan UU PA sbg Lex Specialist,(Hk Khusus) yg mengatur secara khusus tentang : • Hukum pidana formil/acara (dr tk Penyidikan s/d bgm cara pemeriksaan di persidangan) • Hukum pidana materiil (Mencabut ketentuan Pasal 45 s/d 27 KUHP) UU No 3/1997 merupakan Lex Specialist Derogate Lex Generalis dari KUHP dan KUHAP.

37. K U H P CENTRAL ATURANUMUM (General Rules) Bk. I KUHP (Psl. 1 – 103) ATURAN KHUSUS (Special Rules) Bk. II kUHP (Kejahatan) Ps. 104 - 488 Bk. III KUHP (Pelanggaran) Ps. 489 - 569 UU Khusus di luar KUHP) UU No 3 tahun 1997

38. UU No 3/1997 Istilah… Peradilan (Lingk.Badan Perad) Pengadilan Fungsi Badan Perad • UU 14/1970 jo UU 4/2004 • Ada 4 Lingk.Badan Perad : • Perad Militer • Perad Umum Spesialisasi • PTUN • Perad Agama Pengadilan Anak Pengadilan Lalin Pengad Tipikor, dll

39. Istilah……… Istilah ”pengadilan” tidak akan memberikan pengertian yg keliru, sejalan dengan penjelasan pasal 10 UUPKK, dimana pengadilan anak mrp pengkhususan dr sebuah badan peradilan yaitu Peradilan umum. Namun terkait dengan Sistem Peradilan pidana Terpadu (Intergrated Criminal Justice Sistem) seolah UUPA hanya terfokus pada tahap proses di pengadilan saja........

40. SPP Terpadu : Suatu jaringan (network) sistem pengendalian kejahatan yang menggunakan hukum pidana sbg sarana utamanya, baik hk pidana materiil, hk pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana Sistem Peradilan Pidana AnakTerpadu (Intergrated JuvenilleJustice Sistem) : • Sebuah sistem peradilan untuk anak yang terintegrasi mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, bantuan hukum dan pelayanan lainnya hingga pemasyarakatan.

41. Pengadilan Anak : Pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan badan peradilan umum yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak. Objek Pengadilan Anak : menyangkut perkara pidana Yg dilakukan oleh anak nakal • Sidang Pengadilan Anak (Sidang Anak) : • Bertugas/berwenang memeriksa, memutus & menyelesaikan perkara anak dlm hal perkara anak nakal sbgmn diatur UU No. 3/1997, Yang mengatur scr istimewa menyangkut acara persidangannya yg berbeda dg acara sidang untuk orang dewasa

42. Kompetensi Pengadilan Anak • Kompetensi : Kewenangan mengadili • Kompetensi Badan Peradilan, yaitu : Kewenangan badan peradilan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara. • 2 jenis kompetensi Badan Peradilan : - Kompetensi Absolut - Kompetensi Relatif

43. Kompetensi Pengadilan Anak 1. Kompetensi Absolut : • Adalah menyangkut kewenangan badan peradilan apa untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara • Hal ini berkaitan dg siapa yg menjadi pelaku dari tindak pidana (militer/sipil) • Anak berstatus sipil, shg kompetensi absolut pengadilan anak ada pada Badan Peradilan Umum

44. 4 Lingkungan Badan Peradilan UU No 14 th 1970 joUU No 4 tahun 2004 Peradilan TUN Peradilan Umum Peradilan Militer Peradilan Agama

45. Diferensiasi Peradilan Umum Dalam lingkungan badan Peradilan umum tidak tertutup kemungkinan muncul adanya pengkhususan, yaitu : • Pengadilan Anak (UU No 3 th 1997) • Pengadilan TIPIKOR • Pengadilan Lalu Lintas, • Peradilan HAM, • Peradilan Niaga, • Peradilan Hubungan industrial, dll

46. 2. Kompetensi Relatif : • Adalah menyangkut kewenangan pengadilan sejenis mana untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara • Karena obyek Pengadilan Anak adalah menyangkut perkara pidana, maka untuk menentukan kompetensi relatif Pengadilan anak dengan memperhatikan locus delicti & tempus delicti Teori untuk menentukan locus delicti : • Teori Perbuatan materil • Teori Akibat • Teori Alat

47. Teori Perbuatan Materiil • Waktu dan tempat terjadinya tindak pidana adalah waktu dan tempat dimana perbuatan tersebut dilakukan • Cocok untuk delik formil

48. Teori Akibat • Waktu dan tempat dimana akibat dari tindak pidana itu timbul • Cocok untuk delik materiil

49. Teori Alat • Waktu dan tempat dimana alat tersebut digunakan atau bekerja secara efektif dalam hal terwujudnya tindak pidana

50. Asas-asas Pengadilan Anak • Pembatasan Umur; • Ruang lingkup masalah di batasi; • Ditangani oleh pejabat khusus; • Diperlukannya kehadiran ortu, wali/ortu asuhnya & diakuinya peran pembimbing kemasyarakatan dan kehadiran penasehat hk • Suasana pemeriksaan secara kekeluargaan; • Adanya keharusan “splitzing perkara”; • Acara “pemeriksaan tertutup”; • Pemeriksaan oleh “hakim tunggal” ; • Masa Penahanan lebih singkat; • Ancaman hukuman & penjatuhan pidana lebih ringan.