Peradilan tata usaha negara diatur dalam

1. Peradilan tata usaha negara diatur dalam • UU No. 9 tahun 2004 • UU No. 5 tahun 1986 • UU No. 4 tahun 2004 • Jawaban a dan b benar

2. 2. Menurut pasal 2 tidak termasuk pengertian keputusan tata usaha negara adalah • Yang merupakan perbuatan hukum perdata • Yang merupakan pengaturan yang bersifat umum • Yang masih memerlukan persetujuan • Semua benar

3. 3. Menurut pasal 2 tidak termasuk pengertian keputusan tata usaha negara adalah • Yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP dan KUHAP yang bersifat hukum pidana • Yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku • Mengenai tata usaha tentara nasional Indonesia • Semua benar

4. 4. Menurut pasal 2 tidak termasuk pengertian keputusan tata usaha negara adalah • Keputusan komisi pemilihan umum baik di pusat maupun didaerah mengenai hasil pemilihan umum • Yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku • Mengenai tata usaha tentara nasional Indonesia • Semua benar

5. 5. Menurut pasal 53 alasan yang dapat digunakan dalam gugatan • Keputusan tata usaha negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku • Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik • Semua benar • Semua salah

6. 6. Menurut pasal 116 • Dalam hal tergugat diwajibkan menerbitkan putusan namun selama 3 bulan tidak dilaksanakan penggugat harus memajukan permohonan pelaksanaan putusan • Pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan sanksi administratif • Diumumkan dimedia massa cetak sejak tidak dipenuhinya ketentuan • Semua benar

7. 7. Subyek sengketa Tun diatur dalam pasal: • Pasal 54 • Pasal 53 • Pasal 55 • Pasal 56

8. 8. Yang dimaksud obyek sengketa TUN pasal 1 (3) • Penetapan tertulis • Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara • Berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan • Semua benar

9. 9. Yang dimaksud obyek sengketa TUN pasal 1 (3) • Berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan • Bersifat konkrit individual dan final • Mengakibatkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata • Semua benar

10. 10. Alat bukti menurut pasal 100 • Surat atau tulisan • Keterangan ahli dan saksi • Pengakuan dan pengetahuan hakim • Semua benar

11. 11. Actor Sequuitur Forum rei pada sengketa TUN diatur didalam pasal • Pasal 54 • Pasal 68 • Pasal 98 • Pasal 108

12. 12. Upaya tidak langsung penyelesaian sengketa TUN diatur atau dikenal dengan upaya administratif diatur dalam • Pasal 48 • Pasal 68 • Pasal 98 • Pasal 51

13. 13. Setelah upaya administrasi ditempuh maka diajukan gugatan kepada pengadilan tinggi tata usaha negara diatur dalam • Pasal 48 • Pasal 68 • Pasal 98 • Pasal 51

14. 14. Gugatan langsung jika tidak diatur mengenai uapaya administrasi diatur dalam • Pasal 48 • Pasal 68 • Pasal 53 • Pasal 51

15. 15. Menurut pasal 55 gugatan dapat diajukan dalam waktu……terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan badan atau pejabat tata usaha negara • 30 hari • 90 hari • 400 hari • 14 hari

16. 16. Syarat formil gugatan diatur dalam pasal 56 yaitu • Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat • Nama, jabatan dan tempat kedudukan tergugat • Dasar gugatan sesuai pasal 53 • Semua benar

17. 17. Alasan mengajukan gugatan yang diatur dalam pasal 53 ialah Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan • dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku • Dengan asas-asas pemerintahan yang baik • Jawaban a dan b • Melampaui kewenangannya

18. 18. Selama belum diputus oleh pengadilan maka keputusan tata usaha negara itu harus dianggap menurut hukum diatur dalam • Pasal 67 • Pasal 68 • Pasal 98 • Pasal 51

19. 19. Gugatan PTUN terdapat tahap pemeriksaan pendahuluan yaitu • Pemeriksaan segi administratif (53) • Rapat permusyawaratan (62) • Pemeriksaan Persiapan (63) • Semua benar

20. 20. Menurut pasal 62 jika didalam rapat permusyawaratan dinyatakan tidak termasuk sengketa tun maka upaya hukum • Perlawanan • Banding • Kasasi • Peninjauan kembali

21. 21. Pemeriksaan acara cepat diatur dalam • Pasal 68 • Pasal 62 • Pasal 98 • Pasal 108

22. 22. Menurut pasal 97 apabila putusan berupa pengabulan gugatan maka kewajiban badan atau pejabat tata usaha negara • Pencabutan keputusan tun yang bersangkutan • Dan menerbitkan keputusan yang baru • Membayar ganti rugi dan rehabilitasi • Semua benar

23. 23. Subyek sengketa tun diatur dalam pasal 1 angka 4 yaitu • Orang • Badan hukum privat • Badan atau pejabat tun • Semua benar

24. 24. Obyek sengketa tun yang diatur dalam pasal 3 uu 5 tahun 1986 sebagaimana diubah uu 9 tahun 2004 • Apabila badan atau pejabat tun tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon sedangkan hal itu merupakan kewajibannya • Jangka waktu yang ditentukan telah lewat • Setelah lewat jangka waktu 4 bulan • Semua benar

25. 25. Banding administratif diatur dalam • UU 20 tahun 1947 • PP 30 tahun 1980 • Pasal 122 • Pasal 48

26. 26. Gugatan sengketa tun diatur dalam • Pasal 56 • Pasal 1 angka 5 • Pasal 62 • Jawaban a dan b

27. 27. Menurut uu 9 tahun 2004 dasar gugatan di peradilan tata usaha negara diatur dalam pasal 56 • Keputusan tata usaha negara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku • Keputusan tata usaha negara bertentangan dengan asas asas umum pemerintahan yang baik • Semua benar

28. 28. Berperkara secara cuma-cuma diatur dalam pasal 60 diputuskan melalui bentuk • Penetapan • Keputusan • Permohonann • gugat

29. 29. Didalam rapat permusyawaratan jika terdapat penetapan yang berisi penolakan maka penggugat berhak melakukan • Mengajukan gugatan baru • Perlawanan • Banding • Kasasi

30. 30. Alat bukti yang dipergunakan dalam pembuktian ptun • Surat • Keterangan ahli • Keterangan saksi dan Pengakuan • Semua benar jika ditambah pengetahuan hakim

31. 31. Pemeriksaan acara cepat yang diatur dalam pasal 99 dilakukan dengan hakim • Majelis • tunggal

32. 32. Menurut pasal 135 hakim adhoc diatur dengan • Undang-undang • Peraturan pemerintah • Keputusan presiden • Keputusan mahkamah agung

33. 33. Dengan izin ketua pengadilan, penggugat, tergugat dan penasihat hukum dapat mempelajari berkas perkara dan surat-surat resmi lainnya yang bersangkutan di kepaniteraan dan membuat kutipan seperlunya • Pasal 81 • Pasal 93 • Pasal 98 • Pasal 108

34. 34. Pejabat yang dipanggil sebagai saksi wajib datang sendiri di persidangan • Pasal 81 • Pasal 93 • Pasal 98 • Pasal 108

35. 35. Putusan yang tidak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum • Putusan tidak sah • Putusan batal • Putusan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum • Semua benar

36. 36. Putusan pengadilan yang tidak memuat ketentuan pasal 109 • Putusan tidak sah • Putusan batal • Putusan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum • Semua benar

37. 37. Menurut pasal 62, dalam rapat permusyawaratan ketua pengadilan berwenang memutuskan suatu penetapan dalam hal • Gugatan tidak termasuk wewenang pengadilan • Syarat gugatan yang dimaksud dalam pasal 56 tidak dipenuhi • Apa yang dituntut sudah terpenuhi oleh keputusan tata usaha yang digugat • Semua benar

38. 38. Terhadap penetapan rapat permusyawaratan dapat dilakukan upaya hukum • Banding • Kasasi • Perlawanan • Semua benar

39. 39. Terhadap putusan pemeriksaan persiapan menurut pasal 63 dapat dilakukan upaya hukum • Banding • Mengajukan gugatan baru • Perlawanan • Semua benar

40. 40. Para pihak yang bersengketa dapat didampingi atau diwakili oleh seseorang atau beberapa kuasa • Pasal 81 • Pasal 93 • Pasal 57 • Pasal 108

41. Djoko S AssociatesAdvocates and Legal Consultants Komp. MPR Jalan Sakura No. 126 B Cilandak Jakarta Selatan 0812 94 37 321 ilmuhukum@yahoo.com

42. Jawaban 1.D 11.A 21.C 31.B 2.D 12.A 22.D 32.B 3.D 13.D 23.D 33.A 4.D 14.C 24.D 34.B 5.C 15.B 25.B 35.C 6.D 16.D 26.D 36.B 7.B 17.C 27.C 37.D 8.D 18.A 28.A 38.C 9.D 19.D 29.B 39.B 10.D 20.A 30.D 40.C