Implementasi dan evaluasi Kebijakan Publik

1. Implementasi dan evaluasi Kebijakan Publik Oleh : Wahyu Nurharjadmo

2. Materi perkuliahan 1. Proses kebijakan publik 2. Implementasi sebagai bagian dari proses kebijakan 3. Makna Implementasi 4. Pendekatan dalam implementasi 5. Model implementasi 6. Persoalan dalam implementasi 7. Studi implementasi kebijakan 8. Evaluasi sebagai proses kebijakan 9. Pengertian evaluasi 10. Macam-macam evaluasi 11. Permasalahan dalam evaluasi 12. Studi evaluasi kebijakan publik

3. Referensi : 1. Anderson (1990) Public Policy making 2. Merilee Grindle (1988), Politics and Policy Implementation in the third world 3. George edwards III (1980), Implementing Public policy 4. William N Dunn, (1995)Public policy Analysis 5. Randall Ripley & Grace Franklin (1987), bureaucracy and Policy Implementation 6. Kenneth Dolbeare (1987), Policy evaluations 7. Daniel Mazmanian, Paul Sabatier(1986), Implementation and Public Policy 8. Pressman & Wildavsky, (1988), Implementation 9. Wayne Parsons (2005), Pengantar dan praktek Analisis Kebijaakan

4. Referensi pembantu : 1. Ryan Nugroho, (2003), Kebijakan Publik, formulasi, Implementasi dan evaluasi 2. Budi Winarno, (2001),Kebijakan Publik 3. Fadillah Putra,(2002) Paradigma kritis dalam studi Kebijakan Publik 4. Samodra Wibowo, dkk,(1994) Evaluasi Kebijakan Publik 5. AG Subarsono,(2005) Analisis Kebijakan Publik 6. Solichin Abdulwahab(1998), Analisis Kebiajakan Publik dari formulasi ke implementasi 7. Hessel Nogi Tangkilisan,(2003) Evaluasi kebijakan Publik 8. Edi Suharto (2005), Analisis kebijakan Publik

5. Pembahasan materi implementasi dan evaluasi yg akan dilakukan meliputi 2 hal besar : 1. Implementasi dan evaluasi kebijakan sebagai sebuah proses kebijakan 2. Implementasi dan Evaluasi kebijakan sebagai sebuah studi penelitian

6. Implementasi dan evaluasi sebagai bagian dari proses policy Uraian akan diarahkan pada peran proses implementasi dan evaluasi dalam proses kebijakan, yang antara lain meliputi : 1. Apa dan bagaimana Proses implementasi dan evaluasi kebijakan 2. faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi dan evaluasi kebijakan

7. Implementasi dan evaluasi sebagai sebuah studi penelitian: Uraian : Diarahkan pada bagaimana melakukan penelitian implementasi dan penelitian evaluasi, aspek apa yang dikaji dan apa perbedaan diantara keduanya.

8. Proses Kebijakan publik Merupakan proses yg rumit dan komplek Untuk mengkajinya dibagi dalam tahapan-tahapan. Itu untuk mempermudah pemahaman akan proses tersebut (Lindblom, 1986) Pembagian diantara pakar berbeda-beda

9. Proses kebijakan publik 1. Proses Formulasi kebijakan 2. Proses Pengesahan kebijakan 3. Proses implementasi kebijakan 4. Proses Evaluasi kebijakan

10. Tahap Formulasi kebijakan Merupakan langkah pertama Terdiri beberapa kegiatan : Perumusan masalah, penyusunan agenda, pencarian legitimasi, pemilihan alternatif dan pernyataan kebijakan Proses politik lebih dominan

11. Tahap Pengesahan kebijakan Proses menjadikan sebuah kebijakan mempunyai kekuatan hukum Dilakukan setelah proses negosiasi, kompromi, bergaining dsb

12. Tahap implementasi kebijakan Tahap dimana alternatif yang telah ditetapkan diujudkan dalam tindakan yang nyata Dilaksanakan oleh unit-unit administratif dengan memobilisasi sumber daya Tanpa implementasi suatu kebijakan akan sia-sia Merupakan rantai yang menghubungkan formulasi kebijakan dengan hasil (outcome) kebijakan yang diharapkan

13. Tahap evaluasi kebijakan Dilakukan guna menguji kemampuan suatu kebijakan dalam mengatasi masalah Dapat memberikan informasi tentang keberhasilan dan kegagalan sebuah kebijakan Dari tahap ini akan ditentukan masa depan kebijakan tsb

14. Komponen Kebijakan Publik: Serangkaian tindakan Dilakukan untuk mengatasi masalah Lebih berorientasi pada kepentingan publik

15. Dalam kaitan dengan Implementasi, beberapa komponen Kebijakan publik 1. Tujuan yang hendak dicapai 2. Sasaran yang spesifik 3. Cara mencapai sasaran

16. Cara mencapai sasaran tsb disebut implementasi Biasanya diterjemahkan dalam bentuk program aksi dan proyek Ada kebijakan yang bersifat self executing ada yang non self executing

17. Apa itu implementasi ? Jones (1987) ; those activities directed toward putting a program into effect (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya) Van Horn dan Van meter (1975) : those actions by public and private individual (or groups) that are the achievement or objectives set forth in prior policy ( tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang menjadi prioritas kebijakan)

18. Mazmanian & Paul Sabatier Implementation is the carrying out of basic policy decision usually incorporated in a statute but which can also take the form of important executive orders or court decisions (implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun bisa pula berbentuk perintah atau petunjuk eksekutif atau keputusan badan peradilan. Ideally that decision identifies the problem(s) to be addressed, stipulatesthe objective(s) to be pursued and in a variety of ways, structures the implementation process ( idealnya TUS tersebut mengidentifikasikan masalah yg dihadapi, menyebut secara tegas tujuan yg hendak dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan/ mengatur proses implementasinya)

19. Secara lebih konkrit Mazmanian & Sabatier menyatakan bahwa fokus perhatian dalam implementasi yaitu memahami apa yg senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku, diantaranya adalah : Kejadian dan kegiatan yg timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan yg mencakup usaha mengadministrasikan maupun usaha menimbulkan dampak yang nyata pada masyarakat.

20. Kesimpulan umum Implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan Tujuan kebijakan adalah melakukan intervensi, dan implementasi adalah tindakan intervensi itu sendiri. Implementasi melibatkan usaha dari policy makers untuk mempengaruhi street level bureaucracy (Lipsky) untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku target group.

21. Mengapa implementasi penting ? Implementasi merupakan proses yg penting dalam proses kebijakan, dan tak terpisahkan dari proses formulasi kebijakan (Jones, 1987) Implementasi bahkan jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan hanya berupa impian atau rencana yg bagus dan tersimpan dalam arsip kalau tak diimplementasikan (udoji, 1981)

22. Tanpa implementasi kebijakan tak akan bisa mewujudkan hasilnya. Implementasi bukanlah proses yang sederhana, tetapi sangat kompleks dan rumit. Benturan kepentingan antar aktor baik administrator, petugas lapangan, maupun sasaran sering terjadi Selama implementasi sering terjadi beragam interprestasi atas tujuan, target maupun strateginya Implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel, baik variabel individual maupun organisasional

23. Dalam prakteknya sering terjadi kegagalan dalam implementasi Banyaknya kegagalan dalam implementasi kebijakan telah memunculkan kajian baru dalam studi kebijakan yaitu studi implementasi kebijakan Guna menilai keberhasilan atau kinerja sebuah kebijakan maka dilakukan evaluasi kebijakan

24. Bagaimana melakukan intervensi dalam implementasi? Mazmanian dan Sabatier (1983); memberikan langkah-langkah sbb : 1. Mengidentifikasi masalah yang harus diintervensi 2. Menegaskan tujuan yang hendak dicapai 3. Merancang struktur proses implementasi Dg demikian program harus disusun secara jelas dan harus dioperasionalkan dalam bentuk proyek.

25. Lineberry (1984) menyatakan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam implementasi : 1. Pembentukan unit organisasi atau staf pelaksana 2. penjabaran tujuan dalam berbagai aturan pelaksana (Standard operating procedures/SOP) 3. Koordinasi berbagai sumber dan pengeluaran pada kelompok sasaran serta pembagian tugas diantara badan pelaksana 4. pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan

26. Menurut Anderson 1979) ada 4 aspek dalam implementasi kebijakan : 1. Who is involved policy implementation ? 2. The nature of administrative process (hakekat dari proses administrasi) 3. Compliance with policy (kepatuhan pada kebijakan) 4. The effect of implementation (dampak dari pelaksanaan kebijakan)

27. Ripley & Franklin (1985) ; Ada dua fokus dalam melakukan implementasi : 1. Compliance (kepatuhan) : apakah implementor patuh pada aturan, juklak, jadwal dsb ? 2. What happening ? : mempertanyakan bagimana kinerja implementasi, apa yang dicapai dsb. Dalam hal ini beberapa hal yang penting : a. Banyaknya aktor yang terlibat b. Kejelasan tujuan c. Partsipasi semua unit pemerintahan d. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi

28. Kesimpulan umum aktivitas implementasi meliputi : 1. Siapa pelaksananya 2. Berapa besar dana dan darimana diperoleh ? 3. Siapa sasarannya 4. Bagaimana manajemennya 5. Bagaimana kinerja dan keberhasilannya diukur

29. Faktor penentu keberhasilan implementasi 1. Logika kebijakan itu sendiri 2. Kemampuan pelaksana dan ketersediaan sumber 3. Manajemen yang baik 4. Lingkungan dimana kebijakan diimplementasikan

30. Sering terjadi suatu program tidak mampu mewujudkan tujuannya( kegagalan implementasi) Ketidakmampuan program mewujudkan tujuan disebut oleh Andrew Dunsire sebagai implementation gap yaitu suatu kondisi dimana dalam proses kebijakan terjadi perbedaan antara apa yang diharapkan pembuat kebijakan dengan apa yg senyatanya terjadi. Implementation gap ini sangat dipengaruhi oleh implementation capacity dari orgs pelaksana (Goggin, 1990)

31. 1. Interprestasi : Kebijakan lebih bersifat strategis, sehingga Birokrat perlu menginterprestasikan atau mengoperasionalkan kebijakan tersebut 2. Pendayagunaan resources 3. Manajemen program Persoalan dalam implementasi

32. Prasarat keberhasilan implementasi : 1. Tiadanya hambatan eksternal 2. Tersedianya resources yg memadai 3. Good policy 4. Hubungan ketergantungan yg minimum 5. Pemahaman & kesepakatan thd tujuan 6. Tugas ditetapkan dengan urutan yg tepat 7. Komunikasi dan koordinasi lancar 8. Ada dukungan otoritas

33. Kegagalan implementasi A. Tak bisa diimplementasikan B. Unsucsessfull implementation Penyebab kegagalan sebuah kebijakan : 1. Bad policy : perumusannya asal-asalan, kondisi internal belum siap, kondisi eksternal tak memungkinkan dsb 2. Bad implementation : pelaksana tak memahami juklak, terjadi implementation gap dsb) 3. Bad Luck

34. Faktor lain penyebab publik tak mau melaksanakan kebijakan (Anderson, 1979) Kebijakan bertentangan dg sistem nilai masyarakat Adanya konsep ketidakpatuhan selektif thd hukum Keanggotaan seseorang dalam suatu organisasi/ kelompok Tidak adanya kepastian hukum (terjadi pertentangan antara kebijakan satu dg lainnya)

35. Studi implementasi ; Mrpk studi untuk mengetahui proses implementasi Tujuan utamanya adalah untuk memberi umpan balik pada pelaksana kebijakan Untuk mengetahui apakah proses pelaksanaan telah sesuai dengan rencana atau standard yg ditetapkan Untuk mengetahui hambatan dan problem yg muncul dalam proses implementasi

36. Beberapa pakar beranggapan bahwa studi implementasi perlu melihat output kebijakan, shg sering disebut juga evaluasi implementasi Dalam evaluasi implementasi dilihat dampak jangka pendek akibat proses implementasi tersebut Biasanya bersifat deskriptif kualitatif Metode pengumpulan data = metode penelitian sosial lainnya Karena bertujuan untuk memberikan umpan balik maka biasanya digunakan metode yg lain spt, FGD, rapat, brainstorming dsb. Juga catatan-catatan harian pribadi dapat dijadikan sumber data yang akurat (Bryan & White, 1987)

37. Perkembangan studi (penelitian) implementasi (Gogin dkk (1990) 1. Penelitian generasi pertama, fokus : a. Bagaimana suatu aturan diujudkan sebagai hukum dan bagaimana suatu hukum dijadikan program b. Upaya menunjuukkan sifat kekomplekan dan dinamika implementasi c. menekankan pentingnya subsistem kebijakan d. Mengidentifikasi faktor yg berhub dg hasil suatu program e. mendiagnosis bbrp penyakit yg sering mengganggu pelaksana

38. Penelitian generasi kedua, Fokus : 1. Jenis dan isi kebijakan 2. organisasi pelaksana dan sumberdaya 3. pelaksana kebijakan : sikap, motivasi, hub antar pribadi, komunikasi dsb 4. Hasil : pengakuan bahwa implementasi bisa berubah setiap saat, identifikasi faktor penentu keberhasilan, berbagai persoalan yg muncul dsb

39. Penelitian generasi ketiga, fokus : 1. Komunikasi antar lembaga pemerintahan 2. penyusunan desain penelitian 3. Mengkaji variabel-variabel prediktor dalam implementasi

40. Pendekatan dalam studi implementasi : 1. Pendekatan strukural (peran organisasi) 2. Pendekatan prosedural dan manajemen (Misal : Network planning and Controll/ NPC, Program Evaluation and Review Tehnique / PERT dsb) 3. Pendekatan Perilaku (komunikasi, informasi, sikap dsb) 4. Pendekatan politis (aspek-aspek antar departemental/ politik)

41. Beberapa model Implementasi (Parsons, 1997) 1. Model analisis kegagalan (implementasi sbg proses interaksi antara tujuan dan tindakan( Pressman & Wildavsky, 1973), implementasi sebagai politik adaptasi saling menguntungkan ( Mc Laughin, 1975) 2. model Top down (mengidentifikasi faktor yang menyebabkan keberhasilan implementasi (Van Meter van Hoirn (1975), Grindle (1980), Sabatier & Mazmanian (1979) dsb 3. model Bottom up (mengidentifikasi faktor lain dan interaksi organisasi antara Pemerintah dg warga negara (lipsky, 1971), Implementasi sebagai proses yg disusun melalui konflik dan bergaining (Wetherly, 1977), Implementasi sebagai proses alur (Smith, 1973) 4. model sintesis (Ripley & Franklin (1985), Nakamura & Smallwood (1986) dsb

42. Model-model Top down : 1. Donalds Van meter & Carl E. Van Horn 2. George C Edwards III 3. Merilee Grindle 4. Daniel H Mazmanian & Paul Sabatier

43. Model Van Meter & Van Horn Studi Implementasi hakikatnya mrpk penilaian atas kinerja kebijakan Kinerja kebijakan dipengaruhi oleh : 1. Standard (ukuran dasar) dan tujuan kebijakan. Ini berkaitan dg sejauhmana standard direalisasikan, sebab : sering telalu luas dan kabur, shg susah diukur 2. Sumber- sumber Kebijakan : Dana SDM, Fasilitas 3. Komunikasi antar organisasi & keg pelaksanaan, khususnya mengkomunikasikan standard aturan, shg diperoleh ketepatan dan konistensi sekaligus ebagai alat ukur dalam pengawasan 4. Karakteristik badan pelaksana : menyangkut karakteristik, norma dan pola hub yang ada. Dalam hal ini yg harus dicermati adalah : a. kompetensi dan jumlah staff b. Rentang kendali (hierarki) c. Dukungan politik yg dimiliki d. Kekuatan organisasi e. Derajad keterbukaan dan kebebasan komunikasi f. Keterkaitan dg pembuat kebijakan 5. Kondisi sosial ekonomi dan politik 6. Sikap pelaksana, meliputi pesepsi pelaksana atas masalah, tandard dan tujuan serta ejauhmana bertentangan dg kepentingan pelaksana

44. Model G. Edwards III Didasari pertanyaan : 1. Prakondisi apa yg diperlukan agar implementasi berhasil 2. Hambatan utama yg menyebabkan implementasi gagal Ada 4 variabel penting dalam implementasi : 1. Komunikasi 2. Sumber-sumber 3. Sikap pelaksana 4. Struktur Birokrasi

45. Komunikasi, penting sebab : 1. Setiap pelaksana harus memahami apa yg dilakukan 2. pelaksana harus memahami juklak 3. Pelaksana hrs konsisten pada juklak 4.Sering ditemukan hambatan dalam penyampaian inf pd hierarkhi orgs yg berlapis-lapis 5. Semakin baik komunikasi akan semakin baik implementasi 6. Mengurangi distori informasi 7. transparansi

46. Sumber- sumber ini menyangkut : 1. Staff yg memadai dan berkeahlian sesuai kebutuhan 2. Informasi tentang kebijakan 3. Wewenang yg dimiliki pelaksana 4. Fasilitas yg ada Sikap pelaksana meliputi : Sikap dan dukungan aparat pelaksana 2. Perilaku birokrasi

47. Struktur birokrasi, meliputi : 1. Prosedur kerja dan ukuran dasarnya 2. Hierarkhis struktur organisasi 3. koordinasi, desentralisasi, kewenangan dsb

48. Karakterisitik umum Birokrasi (Ripley & Franklin, 1985) 1. Pervasiveness : birokrasi ada dimana mana dan mrpk instrumen sosial yg dipilih untuk mengatasi peroalan publik 2. Selective importance; Birokrasi dominan dalam implementasi dan mempunyai kepentingan yg berbeda dalam tiap tahap. 3. Birokrasi banyak memp tujuan sosial yg berbeda : - Birokrasi dicipt untuk memberikan pelayanan yg sebenarnya menjadi tg jwb pemerintah - Birokrasi diciptakan untuk mempromosikan kept sektor ekonomi ttt (petani, buruh, pengusaha dsb) - Birokrasi diciptakan untuk mendistribusikan keuntungan, hak dan pelayanan di berbagai bidang (pendidikan, kesehatan dsb) shg masy bisa memanfaatkannya

49. Karakteristik birokrasi (lanjutan) 4. Size and Complexity: Birokrasi disusun untuk konteks urusan publik yang luas dan kompleks, sehingga banyak yang diserahkan ke swasta 5. Survival; Birokrasi jarang mati, mempunyai naluri tetap hidup (jml peg tambah, urusan menjadi lebih besar dsb) 6. Tidak netral (krs sering harus menunggu atau memahami apa yg menjadi kehendak otoritas diatasnya) tetapi juga tidak sepenuhnya dikendalikan oleh kekuatan luar. Sikap birokrast thd tujuan kebijakan mrpk faktor penting dalam implementasi

50. Model Grindle Ide dasar : Setelah kebijakan ditransformasikan dalam program aksi, maka tindakan implementasi itu belum tentu lancar, akan tetapi tergantung pada implementability dari program tersebut. OKI ia membagi faktor yg mempengaruhi implementasi menjadi dua yaitu Content of policy dan Context of policy

51. Grindle (lanjutan) Content of Policy, meliputi : 1. kepentingan yg dipengaruh: Semakin banyak semakin sulit diimplementasikan. 2. Jenis manfaat yg diperoleh: Kebijakan yg memberi manfaat aktual dan bukan hanya formal dan simbolis lebih mudah diimplementaikan 3. Derajad perubahan yg diinginkan; Perubahan sikap dan perilaku akan sulit dilakukan 4. Kedudukan/ posisi pembuat kebijakan. 5. Siapa pelaksana program 6. Sumber daya yg dikerahkan Context of policy, meliputi : 1. kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yg terlibat 2. Karakteristik lembaga dan penguasa 3. Kepatuhan serta daya tanggap pelaksana

52. Model Sabatier & Mazmanian Implementasi mrpk fungsi 3 variabel : 1. Karakteristik Masalah, yg meliputi : - Ketersediaan tehnologi & teori tehnis - keragaman perilaku sasaran - Sifat Populasi - Derajad perubahan perilaku ygdiharap

53. Sabatier & Mazmanian(lanjutan) 2. Struktur manajemen program (aturan yang mengiperasionalkan kebijakan), meliputi: - Kejelasan dan konsistensi tujuan - Teori kausal yg memadai - Sumber dana yg mencukupi - Integrasi organisasi pelaksana - Diskresi Pelaksana - Rekruitmen pejabat pelaksana - Akses formal pelaksana ke organisasi lain

54. 3. Faktor diluar Peraturan, meliputi : - Kondisi sosial, ekonomi dan tehnologi - Perhatian pers thd masalah kebijakan - Dukungan publik - Sikap dan sumber daya kel. Sasaran - Dukungan kewenangan - komitmen dan kemampuan pej pelaks

55. Menurut model top down, jika semua variabel dapat bekerja dg baik maka proses implementasi berjalan seperti yg diharapkan. Variabel tsb dapat bersumber dari : - program itu sendiri - pelaksana - sasaran kebijakan - lingkungan kebijakan

56. Model Alur/ proses (Smith)- Bottom Up model Model ini melihat proses implementasi kebijakan publik dari perspektif perubahan sosial politik. Biasanya dilakukan terhadap kebijakan pemerintah yg bertujuan untuk mengadakan perubahan atau perbaikan pada kelompok sasaran (berdimensi target grop) Ada 4 variabel dalam proses implementasi 1. Idealized Policy, yaitu pola interaksi yg diidealkan oleh perumus dg tujuan mendorong target froup untuk melaks kebj 2. Target Group, yaitu bagian dari stakeholders yg diharapkan dapat mengadopsi pola intekasi yg diinginkan 3. Implementing Organization, yaitu pelaksana yg bertanggung jawab dalam pelaksanaan. 4. Enviromental factors, yaitu unsur lingk (Ipoleksosbud dsb) yg dapat mempengaruhi implementasi

57. Model Smith (lanjutan) Keempat variabel tsb tak bediri sendiri akan tetapi saling mempengaruhi dan berinteraksi secara timbal balik, shg memungkinkan terjadinya ketidaksesuaian yg pada akhirnya menimbulkan tension (tekanan) bagi terjadinya tawar menawar antara formulator dan implementator. Model ini memandang bhw implementasi kebijakan tak berjalan scr linear dan mekanististetapi memberi peluang terjadinya bergaining untuk menghasilkan kompromi thd implementasi yg berdimensi target group

58. Kapan digunakan model top down & bottom up ? Model top down akan menguntungkan pada sebuah situasi dimana para pembuat kebijakan mampu mengatur dan mengontrol situasi, dan dana yg terbatas Model Bottom up, menguntungkan pada situasi dimana implementator mempunyai kebebasan untuk melakukan inovasi tanpa ada dependensi kekuasaan dengan melihay dinamika daerah atau lingkungan kebijakan yg berbeda Menurut Eric Lane (1995) model topdown menekankan tanggung jawab, sementara bottom up menekankan pada kepercayaan

59. Evaluasi kebijakan Kegiatan untuk menilai sejauhmana kefektifan sebuah kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan pada konstituennya dan sejauhmana tujuan tercapai Kegiatan yang bertujuan menilai �manfaat� suatu kebijakan (Jones ,1984) Kegiatan yang ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan meraih dampak yg diinginkan

60. Apa itu evaluasi ? Anderson (1979) : Evaluasi adalah the appraisal of assesstment of policy including its content implementation and impact (penilaian atau pengukuran kebijakan termasuk isi, implementasi dan dampaknya) Jones (1987) Evaluasi : an activity designed to judges the merits of government programs which varies significancy in the spesificationof objects, the techniques measurement and methods of analysis (suatu aktivitas yg dirancang untuk menilai keberhasilan program- program yg berbeda secara tajam dalam spesifikasi obyeknya, tehnik pengukurannya serta metode analisanya).

61. Mengapa evaluasi diperlukan ? 1. Merupakan satu tahapan dalam siklusKebijakan 2. mengetahui keberhasilan/ kegagalan atau kebijakan 3. mengetahui penyebab kegagalan 4. mengetahui apakah dampak kebijakan publik sesuai dg yang diharapkan 5. menilai manfaat suatu kebijakan

62. Manfaat Evaluasi kebijakan : 1. Memperoleh informasi tentang kinerja kebijakan 2. Mendorong seseorang untuk lebih memahami maksud, kualitas dan dampak kebijakan 3. Umpan balik bagi manajemen dalam rangka perbaikan/ penyempurnaan implementasi 4. Memberikan rekomendasi pada pembuat kebijakan

63. Fungsi Evaluasi (Dunn; Ripley) Eksplanasi : Menjelaskan realitas pelaksanaan program Kepatuhan : Melihat apakah pelaksanaan sesuai standar dan prosedur) Auditing: Melihat apakah output sampai ke sasaran. Adakah kebocoran dan penyimpangan Akunting : Apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan. Misal seberapa jauh mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, adakah dampak yang ditimbulkan

64. Tujuan evaluasi kebijakan : 1. Mengukur efek suatu program 2. Bahan pertimbangan untuk pembuatan keputusan lebih lanjut mengenai program di masa datang 3. Menilai kesesuaian dan perubahan program 4. Alasan memenuhi akuntabilitas

65. Implikasi dari tujuan evaluasi tsb : Mengukur efek: hal ini menunjuk pada perlunya metodologi penelitian Membandingakan efek dgn tujuan: menunjuk pada penggunaan kriteria untuk mengukur keberhasilan Memberikan sumbangan pada pembuatan kebijakan berikutnya Terjadi peningkatan program dimasa datang

66. Keputusan yg dapat diambil dari hasil evaluasi (Weis dalam Shafritz and Hyde, 1987) 1. Meneruskan atau mengakhiri program 2. Memperbaiki praktek & prosedur adm 3. Menambah atau mengurangi strategi dan tehnik implementasi 4. Melembagakan program ke tempat lain 5. Mengalokasikan sumber daya ke program lain 6. Menolak atau menerima pendekatan/ teori yg digunakan sbg asumsi

67. Persoalan yg ingin dijawab dalam evaluasi (Ripley, 1985) 1. Kelompok dan kepetingan mana yg memiliki akses dalam pembuatan kebijakan? 2. Apakah pembuatan cukup rinci, terbuka dan memnuhi prosedur? 3. Apakah program didesain secara logis ? 4. Apakah sumber daya yg menjadiinput program telah memadai untuk menc tuj ? 5. Apa standar implementai yg baik bagi kebijakan tsb ? 6.Apakah program dilaks sesuai standar efisiensi ekonomi? Apakah uang digunakan dg tepat dan jujur? 7. Apakah kel sasaran memeproleh pelayanan seperti yg didesain dalam program ? 8. Apakah program memberikandampak pada kelompok non sasaran? Apa jenis dampaknya ? 9. Apa dampak yg diharapkan dan tak diharapakan pada masyarakat ? 10. Kapan tindakan program dilaksanakan dan dampaknya diterima oleh masyarakat ? 11. Apakah tindakan dan dampak sesuai yg diharapkan ?

68. Kasley dan Kumar (1987) 3 pertanyaan yg perlu dijawab dalam evaluasi : 1. Siapa yg memperoleh akses dari input dan output program ? 2. Bagaimana mereka bereaksi thd program tersebut ? 3. Bagaimana program tsb mempengaruhi perilaku sasaran kebijakan ?

69. Aspek kajian evaluasi kebijakan 1. Proses pembuatan kebijakan 2. Proses implementasi kebijakan 3. Konsekwensi kebijakan 4. Efektivitas dampak kebijakan Evaluasi dapat dilakukan sebelum (evaluasi sumatif), pada saat (evaluasi implementasi) dan sesudah kebijakan diimplementasikan (evaluasi formatif)

70. Pengelompokkan evaluasi yg lain: 1. Evaluasi administratif : Biasanya dilakukan dg aspek finansial dan prosedur (dilakukan dalam lingkup pemerintahan) 2. Evaluasi Yudisial : Evaluasi yang berkaitan dengan obyek-obyek hukum 3. Evaluasi Politik: Evaluasi yg dilakukan oleh lembaga-lembaga politik

71. Evaluasi Administratif terdiri atas : Effort evaluation: Mengevaluasi input program Performance evaluation: Mengkaji output dibandingkan dengan input program Effectiveness evaluation: Mengkaji apakah pelaksanaanya sesuai dg sasaran & tujuan Effeciency evaluaiton: Membandingkan biaya dengan output yang dicapai Process evaluation: Mengkaji metode pelaksanaan, aturan dan prosedur dalam pelaksanaan

72. Evaluasi jika dikaitkan dg tujuan : Evaluasi kecocokan : Apakah kebijakan tb diteruskan dan bagaimana prospek kebijakan Evaluasi efektifitas: Apakah dampaknya sesuai dgn yang diinginkan, serta biaya dan manfaatnya sebanding? Evaluasi efisiensi: Apakah sumber daya yang digunakan efisien dan mampu menc. hasil yang optimal Meta evaluasi: Menguji dan menilai proses evaluasi itu sendiri, apakah telah dilakukan dgn benar, profesional dan obyektif?

73. Model-model evaluasi Dari sisi kualitas hasilnya : 1. Single program after only 2. Single program before after 3. Comparative program after only 4. Comparative program before after

74. Bagaimana melakukan evaluasi ? Berbagai hal yg harus diperhatikan sebelum melakukan evaluasi : 1. Mengamati, memahami tujuan evaluasi 2. Mengamati, melilih kriteria 3. Mengamati senitivitas metode 4. memperhatikan efektivitas biaya 5. memperhatikan kendala yg berhub dg anggaran, yakni SDM dan juga data

75. Kegiatan evaluasi mencakup 3 macam kegiatan : 1. Specification : menyangkut obyek yg dinilai 2. Measurement : memilih tehnik pengukuran yang tepat untuk menilai 3. Analysis : Melakukan analisa informasi yg disajikan

76. Kriteria yg harus dipenuhi dalam melakukan evaluasi : 1. Relevansi : mampu memberikan inf yg tepat pada pembuat dan pelaku kebijakan, menjawab scr benar pertanyaan dalam waktu yg tepat 2. Signifikan : mampu memberikan inf yg baru dan penting melebih yg sudah ada 3. Validitas : mampu memberikan pertimbangan yg persuasif & seimbang tentang hasil nyata kebijakan 4. Reliabilitas : dapat membuktikan bahwa hasilnya diperoleh dengan penelitian yg teliti 5. Obyektif : tidak memihak /bias 6. Tepat waktu 7. Daya guna : bisa dimengerti & dimanfaatkan oleh pelaku dan pembuat kebijakan

77. Kecenderungan evaluasi saat ini: 1. Sering tidak sungguh-sungguh karena evaluatornya dari Pemerintah 2. Hasil evaluasi tak konklusif, membahas banyak persoalan tetapi tanpa arah yang jelas, shg tak ada rekomendasi yg argumentatif 3. Karena dilakukan secara rutin maka hailnya kurang tajam. Hanya formalitas, membaca data dan memasukkannya dalam form-form tertentu

78. Evaluasi Implementasi : Evaluasi atas pelaksanaan sebuah program Merupakan evaluasi terhadap proses Menilai tingkat kepatuhan pelaksana atas standard aturan Menggunakan model-model dalam implementasi Biasanya bersifat kualitiatif Melihat dampak jangka pendek dari pelaksanaan kebijakan/ program

79. Evaluasi Dampak Memberikan perhatian besar pada output & dampak kebijakan Evaluasi dilakukan untuk melihat berbagai hal: Menentukan apakah program telah membawa dampak yang diinginkan terhadap individu, rumah tangga dan lembaga Menilai apakah dampak tersebut berkaitan dengan intervensi program Mengeksplore akibat yg tidak diperkirakan baik positif maupun negatifnya Permasalahan yang disoroti pd bgmn program mempengaruhi peserta program dan apakah perbaikan kondisi peserta program betul- betul disebabkan oleh program ataukah faktor lain Evaluasi dampak bisa dilakukan sebelum diimplementasikan (sering disebut analisis, asessment, estimasi, prediksi atau perkiraan) atau sesudah diimplementasikan

80. Apa itu Dampak ? Dampak adalah perubahan kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari output kebijakan Akibat yang dihasilkan oleh suatu intervensi program pada kelompok sasaran ( baik akibat yang diharapkan atau tidak diharapkan), dan akibat tersebut mampu menimbulkan pola perilaku baru pada kelompok sasaran (impact) Akibat yang dihasilkan oleh suatu intervensi program pada kelompok sasaran, baik yg sesuai dg yg diharapkan atau tidak dan akibat tersebut tidak mampu menimbulkan perilaku baru pada kelompok sasaran (effects)

81. Dampak kebijakan publik dapat berupa (dimensi dampak), Dye: 1. Dampak pada masalah publik (pada kelompok sasaran) yg diharapakan atau tidak 2. Dampak pada kelompok diluar sasaran sering disebut eksternalitas / dampak melimpah(spillover effects) 3. Dampak sekarang dan yg akan datang 4. Dampak biaya langsung dikeluarkan untuk membiayai program dan tak langsung (yg dikeluarkan publik akibat suatu kebijakan.

82. Hal-hal yg perlu diperhatikan dalam melaks Evaluasi Dampak : 1. Dimensi- dimensi dampak 2. persoalan yg berkaitan dengan program 3. unit-unit pendampak 4. Karakteristik evaluasi 5. memahami Metodologi penelitian evaluasi

83. Dimensi dampak (Langbein, 1980): 1. Waktu Dimensi ini penting karena : - Kebij dpt memberikan dampak sekarang dan yang akan datang - Semakiin lama periode waktu semakin sulit mengukur dampak. Ini disebabkan : (a) hub kausalitas semakin kabur, (b)faktor lain yg akan dijelaskan semakin banyak, (c)jika efek thd individu dipelajari terlalu lama maka akan kesulitan menjaga track record individu dalam waktu yg sama - Semakin terlambat sebuah evaluasi dilakukan akan semakin sulit mencari data dan menganalisis pengaruh program yg diamati.

84. Dimensi dampak (lanjutan) 2. Selisih antara dampak aktual dengan yang diharapkan. Evaluator selain memperhatikan efektivitas tujuan perlu pula memperhatikan (a) berbagai dampak yang tak diinginkan, (b) dampak yang hanya sebagian saja dari yg diharapkan dan (c) juga dampak yang bertentangan dari yg diharapkan 3. Tingkat agregasi dampak Dampak juga bersifat agregatif artinya bahwa dampak yg dirasakan secara individual akan dapat merembes pada perubahan di masyarakat secara keseluruhan

85. Dimensi dampak (lanjutan) 4. Tipe dampak Ada 4 tipe utama dampak program : Dampak pada kehidupan ekonomi : penghasilan, nilai tambah dsb Dampak pada proses pembuatan kebijakan: apa yg akan dilakukan pada kebijakan berikutnya Dampak pada sikap publik : dukungan pada pemerintah, pada program dsb Dampak pada kualitas kehidupan individu, kelompok dan masyarakt yg bersifat non ekonomis

86. Persoalan yg berkaitan dg program: Weiss (1972) menyatakan adanya beberapa persoalan yaitu : 1. Wilayah (scope) program: Nasional, provinsi, lokal dsb 2. ukuran program : Berapa individu yang dilayani untuk setiap satuan wilayah program 3. Kebaruan program : apakah dampak yang diharapkan merupakan sesuatu yg baru

87. Unit-unit pendampak : Unit sosial yg dapat terkena dampak kebijakan : 1. Dampak individual : biologis (penyakit, cacat fisik dsb), fisiologis (stress, depresi, cinta, emosi dsb), lingkungan hidup (tergusur, pindah rumah dsb), ekonomis (naik turunnya penghasilan, harga, keuntungan dsb), sosial serta personal 2. Dampak organisasional : langsung (terganggu atau terbantunya penc tujuan organisasi), tak langsung (peningkatan semangat kerja, disiplin) 3. Dampak pada masyarakat 4. Dampak pada lembaga dan sistem sosial

88. Karakteristik Evaluasi kebijakan : 1. Evaluasi harus empirik tdk spekulatif hipotetik atau asumtif teoritik 2. Tidak bias pada satu alternatif atau dampak tertentu 3. Rasional, harus sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan dihadapan pakar 4. Kajian harus dilakukan dari berbagai aspek 5. Handal dan sahih baik dalam analisis, ketersediaan data dan reliabilitas datanya

89. Respon/ reaksi thd dampak : 1. Skeptis (tak yakin akan apa yg dicapai oleh kebijakan tersebut) 2. Kritis (mempertanyakan dukungandan hambatan pelaksanaannya) 3. Analitis (memberikan sumbangsaran agar pelaksanaan lebih baik) 4. Reaktif konfrontatif. Ini dikelompokkan kedalam beberapa jenis : (a) Apatis (tak mau tahu dan menolak kebijakan. Ini bisa menyebabkan upaya memobilisasi massa dan mengarah pada perilaku anarkhis (b) Melakukan lobbidan membentuk opini publik melalui media massa untuk menyalurkan responnya (c) Demonstrasi dan propaganda (d) Melakuakn tindakan politik yang kasar spt teror, kudeta dsb 5. Adaptif kopromistis, dapat berupa (a) Perilaku meneliti scr kritis (b) Merubah pola perilaku (c) Melakukan kegiatan baru (d) Meminta pelayanan baru (e) melakukan penyesuaian psikologis

90. Faktor penyebab kebijakan tak memperoleh dampak yg diinginkan: 1. Sumber daya tak memadai 2. Cara implementasi tak tepat 3. Masalah publik sering disebabkan banyak faktor ttp kebijakan yg dibuat hanya mengatasi atu faktor saja 4. Cara menanggapi kebijakan yang justru dapat emngurangi dampak yg diinginkan 5. Tujuan-tujuan kebijakan tak sebanding bahkan bertentangan satu sama lain 6. Biaya yng dikeluarkan jauh lebih besar dari masalahnya 7. Banyak masalah publik yng tak mungkin dapat diselesaikan 8. Timbulnya maslaah baru shg mendorong pengalihan perhatian dan tindakan 9. Sifat dari masalah yang akan dipecahkan (anderson, 1996)

91. Masalah yang timbul dalam evaluasi (anderson) 1. Ketidakpastian dan ketidakjelasan tujuan kebijakan 2. Menguji kausalitas bahwa dampak memang disebabkan oleh kebijakan tsb 3. Dampak kebijakan biasanya menyebar diluar sasaran kebijakan 4. Kesulitan dalam memperoleh data 5. Resistensi pejabat 6. Evaluasi cenderung kurang melihat dampak (kurang valid)

92. Untuk melakukan evaluasi kebijakan agar sistematis maka diperlukan studi evaluasi atau penelitian evaluasi