1 / 26

TINDAK LANJUT COP 15 COPENHAGEN: RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GRK SEKTOR PERTANIAN

TINDAK LANJUT COP 15 COPENHAGEN: RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GRK SEKTOR PERTANIAN. Sumardjo Gatot Irianto. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN 2010. ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM SEKTOR PERTANIAN MENYIKAPI DAMPAK PERUBAHAN IKLIM.

toan
Télécharger la présentation

TINDAK LANJUT COP 15 COPENHAGEN: RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GRK SEKTOR PERTANIAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. TINDAK LANJUT COP 15COPENHAGEN:RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GRK SEKTOR PERTANIAN Sumardjo Gatot Irianto BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN 2010

  2. ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM SEKTOR PERTANIAN MENYIKAPI DAMPAK PERUBAHAN IKLIM BBSDLP-Balitbang-Kementerian-Pertanian

  3. PERSOALAN MENDASAR SEKTOR PERTANIAN • Antara lain: • Konversi, degradasi/kerusakan SDL & lingkungan • Ancaman variabilitas & perubahan iklim • Keterbatasan infrastruktur, sarana prasarana, lahan, & air. • Status dan luas kepemilikan lahan (9,55 juta KK <0.5 Ha). • Masih rawannya ketahanan pangan dan energi • Peningkatan provitas & opt. SDL/Air • Penambahan areal pertanian (baru) masih diperlukan BBSDLP-Balitbang-Kementerian-Pertanian

  4. PROGRAM PRIORITAS Antara lain: Audit & sertifikasi lahan pertanian Pencetakan 100 ribu Ha lahan baru per tahun  pemanfaatan lahan terlantar 2 juta ha Infrastruktur (Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani dan Jaringan Irigasi Desa). Subsidi pupuk anorganik dan pupuk organik. Revitalisasi Teknologi dan Industri Hilir Alat-mesin pertanian  pengolah tanah sd pasca panen, pengelolaan air sd pupuk organik/ kompos BBSDLP-Balitbang-Kementerian-Pertanian

  5. STRATEGI UMUM MENYIKAPI PERUBAHAN IKLIM • Program aksi adaptasi pada sub-sektor tanaman pangan dalam upaya melestarikan dan memantapkan ketahanan pangan nasional, SEBAGAI PRIORITAS UTAMA • Program aksi mitigasi pada sub-sektor perkebunan melalui pengembangan teknologi ramah lingkungan dan penurunan emisi GRK, • Sub-sektor lain melakukan adaptasi & mitigasi,namun tetap prioritaspencapaian sasaran pembangunan. BBSDLP-Balitbang-Kementerian-Pertanian

  6. OPTIMALISASI SUMBERDAYA LAHAN • Optimalisasi lahan eksisting  peningkatkan produktivitas & IP dengan dukungan inovasi teknologi SEBAGAI PRIORITAS UTAMA • Penambahan areal pertanian baru diarahkan untuk memanfaatkan lahan terlantar dan/atau terdegradasi, • Menprioritaskan penambahan lahan pertanian baru pada tanah mineral, • Memanfaatkan lahan gambut secara selektifterutama lahan yang telah mendapat ijin dan/ atau dibuka/terlantar. BBSDLP-Balitbang-Kementerian-Pertanian

  7. KEBIJAKAN & STRATEGI UMUM PEMANFAATAN LAHAN GAMBUT (1) • Lahan Eksisting:Mengembangkan & menerapkan teknologi rendah emisi & ramah lingkungan: • reklamasi, pengaturan drainasedan tata lahan • penggunaan teknologi amelioran dan pemupukan rendah emisi • Lahan Baru: • Pengembangan LG hanya ditujukan pada lahan gambut potensial sesuai dengan PERMENTAN No.14/2009 • Sangat selektif & mempertimbangkan: keberlan-jutan sistem pertanian & kelestarian SDL/ lingkungan BBSDLP-Balitbang-Kementerian-Pertanian

  8. KEBIJAKAN&STRATEGI UMUM PEMANFAATAN LAHAN GAMBUT (2) • Pengembangan PLTB Pengendalian dan pengawasan & sistem insentif untuk menghindari terjadinya kebakaran hutan dan gambut • Pengusaha yang memperoleh IUP, tetapi tidak memenuhi syarat (tidak layak)  memanfaatkan fasilitas & mekanisme REDD (REDD plus) • Litbang: • Delineasi & reevaluasi kesesuaian & dampak lingkungan secara empirik dan komprehensif • Pengembangan inovasi teknologi rendah emisi & ramah lingkungan BBSDLP-Balitbang-Kementerian-Pertanian

  9. TINDAK LANJUT COP 15 COPENHAGEN BBSDLP-Balitbang-Kementerian-Pertanian

  10. TINDAK LANJUT COP 15 COPENHAGEN • Koordinasi dan sosialisasi hasil COP 15 • Penyelesaian dan Lounching : (a) Road Map Strategi Sektor Pertanian Menghadapi Perubahan Iklim & (b) Peta Kerentanan dan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Sektor Petrytanian (Program 100 hari) • Penyususunan Rencana Aksi Penurunan Emisi GRK Sektor Pertanian & Areal Pertanian di Lahan Gambut • Penyusunan/Penetapan Arah & Staregi Kebijakan Perluasan Lahan Pertanian Baru • Penyusunan strategi dan proposal program terkait REDD++ BBSDLP-Balitbang-Kementerian-Pertanian

  11. SESI KELOMPOK DISKUSIIMPLIKASI COPENHAGEN ACCORD DARI SUDUT PANDANG NASIONAL Rencana Aksi Nasional Perubahan Iklim untuk Penurunan Emisi GRK bidang REDD/LULUCF BBSDLP-Balitbang-Kementerian-Pertanian

  12. PERTANYAAN KUNCI(SEBAGAI BAHAN/ARAH DISKUSI KELOMPOK) • Pertimbangan • Prioritas & Keberlanjutan Pembangunan Ekonomi Nasional • Prioritas Pemantapan Ketahanan Pangan (Kemandirian Pangan) • Keuntungan diplomasi & kehati-hatian • Legal Binding • Monitoring & pelaporan ke UNFCC • Peluang pendanaan (kenyataannya??) • Kepedulian terhadap PI & lingkungan BBSDLP-Balitbang-Kementerian-Pertanian

  13. AKANKAH INDONESIA MENGIKUTI COPENHAGEN ACCORD? • Pernyataan Presiden RI di Pittsburgh & Copenhagen “Indonesia akan menurunkan emisi secara sukarela sampai 26% (41%)”  secara moral Indonesia sudah mengasosiasikan diri dengan CA tsb. • Informasi mengenai tingkat emisi dalam skenario BAU dan target penurunan emisi perlu didokumentasi sebagai bahan/titik tolak MRV tingkat penurunan emisi. Haruskah Indonesia mengasosiasikan diri dengan Copenhagen Accord dan memasukkan informasi mengenai target penurunan emisi dan sekaligus Rencana Aksi Mitigasi BBSDLP-Balitbang-Kementerian-Pertanian

  14. RENCANA AKSI PERLU DILAPORKAN Apa saja opsi NAMAs di bidang REDD/LULUCF?  Flexible options dengan tetap memperhatikan laju pembangunan ekonomi, antara lain: • Restocking lahan terlantar/semak belukar dengan tanaman perkebunan/HTI (tergantung status kawasan) • Pengelolaan lahan gambut: ameliorasi, tata air Perlu dalam rangka mendukung komitmen nasional tersebut. BBSDLP-Balitbang-Kementerian-Pertanian

  15. BAGAIMANA MENGHUBUNGKAN PROGRAM NASIONAL DARI MASING-2SEKTOR/PROGRAM RENCANA UNTUK IMPLEMENTASI? Baseline Emission NAMAs • Action A • Action B • Action C, etc Target ER Emission Reduction +transaction costs Measuring Reporting Verifying Institutional supports Source of funding Implementa tion

  16. APAKAH DIPERLUKAN PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS? Ya, terutama dalam bidang: • MRV (Metodologi, Mekanisme, Sarana & Peralatan) • Negotiasi di tingkat lokal (dengan masyarakat), nasional dan internasional (antara penyedia & pengguna jasa karbon) • Pemahaman & implementasi teknologidalam pelaksanaan NAMA’s, REDD/LULUCF dan MRV • Penyiapan panduan mekanisme pengusulan dan pelaksanaan NAMA’s, REDD/LULUCF dan MRV BBSDLP-Balitbang-Kementerian-Pertanian

  17. JENIS DAN JUMLAH DANA DALAM MENYUSUN RENCANA AKSI • Sumber dana:APBN; Swasta; Swadaya masyarakat; Luar Negeri (transaksi/ kompensasi) BBSDLP-Balitbang-Kementerian-Pertanian

  18. INDIKATOR KEBERHASILAN ATAU KEMAJUAN APA YANG SUDAH DIPEROLEH SELAMA INI? Substantif (Taktis) • Data base nasional penutupan lahan dari >300 plot di seluruh indonesia (Ditjen Plan) • Analisis emisi C dari lahan gambut (Bappenas, IPB, Dephut, Deptan) • Base line (inventory GRK) Nasional  2nd National communication • Beberapa hasil penelitian oleh lembaga nasional (KP3I) dan internasional • Pencapaian target penurunan GRK dalam periode yang telah ditentukan MRV BBSDLP-Balitbang-Kementerian-Pertanian

  19. INDIKATOR KEBERHASILAN (2) Strategis (Politis) • Setiap Pelaksanaan Program Aksi tidak menurunkan laju pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi sebaliknya dapat memacu/meningkatkan  PDB, Devisia , dll. • Dituangkan dalam Kerangka Kerja Logis (Log-Frame work) RAN-PEGRK masing-masing Program/Kegiatan & Sektor BBSDLP-Balitbang-Kementerian-Pertanian

  20. RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN GRK SD 2020 • 1. Target Penurunan Emisi Sektor Pertanian: • a) 8 juta ton CO2 eq kemampuan sendiri • b) 11 juta ton CO2 eq dengan bantuan negara donor • 2. Sasaran: • Sub Sektor : Pangan, Perkebunan, Peternakan, PLA & Pendukung (Litbang) • Lahan Pertanian Mineral dan Gambut • a) Lahan mineral: 5 kegiatan utama dan 1 pendukung • b) Lahan gambut: 2 kegiatan utama dan 1 pendukung BBSDLP-Balitbang-Kementerian-Pertanian

  21. RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN GRK SD 2020 TANAH MINERAL

  22. RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN GRK SD 2020 AREAL PERTANIAN DI LAHAN GAMBUT BBSDLP-Balitbang-Kementerian-Pertanian

  23. SKENARIO PENURUNAN EMISI PADALAHAN GAMBUT Skenario 1: • Pemberlakuan Permentan No.14/2009 secara utuh/efektif  dapat menurunkan emisi CO2 sekitar 7-10% dari tingkat emisi BAU, Skenario 2: • Skenario 1, diikuti PLTB serta perbaikan pengelolaan air  dapat mengurangi emisi CO2 menjadi sekitar 19-25%. Skenario 3: • Skenario 2, diikuti dengan penambahan amelioran,  dapat mengurangi emisi CO2: 25-31%. BBSDLP-Balitbang-Kementerian-Pertanian

  24. TARGET PENURUNAN EMISI DAN SKENARIO EFEKTIVITAS PROGRAM Lahan Mineral (Umum) Lahan Gambut

  25. PENUTUP • Keseragampahaman • Komitmen bersama (semua sub sektor dan stake holders) • Cross cutting issues antar sektor • Komunikasi dan sosialisasi BBSDLP-Balitbang-Kementerian-Pertanian

  26. Kondisi glasiers di Amerika Selatan (Andes) pada tahun 1928 (atas) dan 2004 (bawah) Terima Kasih 1928 Wabillahi taufiq wal hidayah WASSALAMUALAIKUM, WR,WB 2004 BBSDLP-Balitbang-Kementerian-Pertanian

More Related