1 / 24

DASAR-DASAR

DASAR-DASAR. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1983 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2009. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI. Definisi dalam ppn. PENGUSAHA PENGUSAHA KENA PAJAK BARANG KENA PAJAK JASA KENA PAJAK DAERAH PABEAN

tolla
Télécharger la présentation

DASAR-DASAR

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. DASAR-DASAR UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1983 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2009 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI FIA - UNBRAW

  2. Definisi dalam ppn • PENGUSAHA • PENGUSAHA KENA PAJAK • BARANG KENA PAJAK • JASA KENA PAJAK • DAERAH PABEAN • PENYERAHAN BKP • PENYERAHAN JKP FIA - UNBRAW

  3. Pengusaha Orang atau Badan yang dalam usaha atau pekerjaannya : • Menghasilkan Barang • Mengimpor Barang • Mengekpor Barang • Melakukan Usaha Perdagangan • Memanfaatkan Barang Tidak Berwujud dari Luar Daerah pabean • Melakukan Usaha Jasa • Memanfaatkan Jasa dari Luar Daerah Pabean FIA - UNBRAW

  4. PENGUSAHA KENA PAJAK / PKP Pengusaha Yang Melakukan Penyerahan BKP/JKP Tidak Termasuk Pengusaha Kecil FIA - UNBRAW

  5. Barang kena pajak / bkp Barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak begerak,dan barang tidak berwujud FIA - UNBRAW

  6. Jasa kena pajak / jkp Setiap Kegiatan pelayanan berdasarkan suatu Perikatan Atau Perbuatan Hukum Yang Menyebabkan Suatu Barang Atau Fasilitas Atau Kemudahan Atau Hak Tersedia Untuk Dipakai, Termasuk Jasa Yang Dilakukan Untuk Menghasilkan Barang Karena Pesanan Atau Permintaan Dengan Bahan Dan Atau Petunjuk Dari Pemesan FIA - UNBRAW

  7. Daerah pabean Wilayah RI Yang Meliputi Wilayah Darat, Perairan, Dan Ruang Udara di Atasnya Serta Tempat-Tempat Tertentu Di Zona Ekonomi Eksklusif Dan Landas Kontinen FIA - UNBRAW

  8. Syarat penyerahan bkp/jkp dikenakan ppn • Dilakukanoleh PKP • Barang yang diserahkanmerupakan BKP/JKP • Dilakukandidalamdaerahpabean • Dalam Bidang Usahanya FIA - UNBRAW

  9. Jenis Barang yang tidak dikenakan PPN - NonBKP • Baranghasilpertambanganatauhasilpengeboran yang diambillangsungdarisumbernya; • Barang-barangkebutuhanpokok yang sangatdibutuhkanolehrakyatbanyak; • Makanandanminuman yang disajikandi hotel, restoran, rumahmakan, warung, dansejenisnya; • Uang, emasbatangan, dansurat-suratberharga. FIA - UNBRAW

  10. Jenis Jasa yang tidak dikenakan PPN - NonJKP • Jasadibidangpelayanankesehatanmedik; • Jasadibidangpelayanansosial; • Jasadibidangpengirimansuratdenganperangko; • Jasadibidangperbankan, asuransi, dansewagunausahadenganhakopsi; • Jasadibidangkeagamaan; • Jasadibidangpendidikan; FIA - UNBRAW

  11. Jasadibidangkeseniandanhiburan yang telahdikenakanpajaktontonan; Jasadibidangpenyiaran yang bukanbersifatiklan; Jasadibidangangkutanumumdidaratdandi air; Jasadibidangtenagakerja; Jasadibidangperhotelan; Jasa yang disediakanolehPemerintahdalamrangkamenjalankanpemerintahansecaraumum FIA - UNBRAW

  12. Penyerahan yang termasuk dalam pengertian “penyerahan BKP” • Penyerahanhakkarenasuatuperjanjian; • Pengalihankarenaperjanjiansewabelidan leasing; • Penyerahankepadapedagangperantaraataujurulelang(jurulelangPemerintahatau yang ditunjukolehPemerintah); • PemakaiansendiridanataupemberianCuma-Cuma; FIA - UNBRAW

  13. Persediaan BKP danaktiva yang menuruttujuansemulatidakuntukdiperjualbelikan, yang masihtersisapadasaatpembubaranperusahaan, sepanjang PPN atasperolehaktivatersebutmenurutketentuandapatdikreditkan; PenyerahandariPusatkeCabangatausebaliknya, danpenyerahanantarCabang; Penyerahansecarakonsinyasi. FIA - UNBRAW

  14. Penyerahan yang tidak termasuk dalam pengertian “penyerahan BKP” • Penyerahan BKP kepadaMakelar(makelarsebagaimanadimaksuddalamKitab UU HukumDagangyaitupedagangperantara yang diangkatolehPresidenatauolehpejabat yang olehPresidendinyatakanberwenanguntukitu. Merekamenyelenggarakanperusahaanmerekadenganmelakukanpekerjaandenganmendapatupahatauprovisitertentu, atasamanatdanatasnamaorang-orang lain yang denganmerekatidakterdapathubungankerja); • Penyerahan BKP untukjaminanutangpiutang; • Penyerahan BKP dariPusatkeCabangatausebaliknyadanantarCabang, dalamhalPengusahaKenaPajakmemperolehijinpemusatantempatpajakterutang (“sentralisasi”). FIA - UNBRAW

  15. Dasar Pengenaan Pajak • HargaJual • Penggantian • Nilaiimpor: dasarperhitunganbeamasuk + pungutankepabeanan • Nilaiekspor • Nilai lain: KMK no. 251/KMK.03/2002 NILAI LAIN DPP PPN-251kmk03-2002.xls FIA - UNBRAW

  16. Saat Terutang PPN • Penyerahan BKP • Impor BKP • Penyerahan JKP • Pemanfaatan BKP tidakberwujuddariluardaerahpabean • Pemanfaatan JKP dariluardaerahpabeandidalamdaerahpabean • Ekspor BKP FIA - UNBRAW

  17. Pengusaha Kecil • PENGUSAHA KECIL: Omzet <= Rp.600.000.000,- Dapatmemilihuntuktidakmenjadi PKP. FIA - UNBRAW

  18. Kewajiban Pengusaha sebagai PKP • Memungut PPN danmenerbitkanFakturPajak; • Menyetor PPN yang telahdipungut; • Menyampaikan SPT Masa PPN/PPnBM. FIA - UNBRAW

  19. PEMUNGUT PPN Pihak2 yang ditunjuksebagai PEMUNGUT: • BendaharawanPemerintah; • Kantor PerbendaharaandanKas Negara (KPKN); • KontraktorPerjanjianKerjasamaPengusahaanPertambanganMinyak & Gas Bumi (KPS) FIA - UNBRAW

  20. Pengkreditan Pajak Masukan • Mekanisme PK minus PM • PK > PM = KURANG BAYAR • PK < PM = LEBIHBAYAR FIA - UNBRAW

  21. Karakteristik PPN • PajakTidakLangsung Bebanpajakdipikulolehkonsumenakhir. PengusahaakanmenggeserbebanpajakkepadaPembeli, sesuaidenganmatarantaiproduksidandistribusihinggakekonsumenakhirmelaluipengenaanpajaksecarabertingkat. Pengusahamenggeserbebanpajaknyamelaluipengkreditanpajak. • PajakObjektif Pemikulbebanpajakberakhirpadakonsumenakhir. FIA - UNBRAW

  22. FIA - UNBRAW • Multi Stage Levy PPN dikenakan pasa setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi BKP/JKP • Indirect Subtraction Methode PPN yang akan disetor ke kas negara dengan cara mengurangkan pajak atas perolehan dengan pajak atas penyerahan barang atau jasa • Tarif Tunggal PPN dikenakan tarif tunggal sebesar 10% • Pajak Atas Konsumsi Dikenakan atas barang/jasa yang dikonsumsi di daerah pabean

  23. Konsep Dasar • BarangJadi : Nilai : Rp. X • Bahanbaku : Nilai : Rp. Y • Nilaitambah : (Rp. X – Rp. Y) : Rp. Z • PPN = 10% x Rp. Z FIA - UNBRAW

  24. SOAL LATIHAN • Apakah yang dimaksud pengusaha dan pengusaha kena pajak ( PKP ) ? • Apakah pengertian Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak ? • Sebutkan jenis-jenis barang yang non BKP dan jasa-jasa non JKP. • Sebutkan dan jelaskan ciri-ciri PPN. • Sebutkan saat terutangnya PPN • Apakah kewajiban dari Pengusaha Kena Pajak ( PKP ) FIA - UNBRAW

More Related