PERKEMBANGAN POLITIK DA N EKONOMI SERTA PERUBAHAN MASYARAKAT INDONESIA PADA MASA REFORMASI

1. PERKEMBANGAN POLITIK DAN EKONOMI SERTA PERUBAHAN MASYARAKAT INDONESIA PADA MASA REFORMASI

2. Indikator • Menjelaskan perkembangan politik setelah 21 Mei 1998. • Menjelaskan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di berbagai daerah sejak reformasi.

3. Perkembangan politik setelah 21 Mei 1998

4. REFORMASI • adalah: • suatuprosesberlangsungnyapergeserandanperubahandarisistem yang dinilaikurangdemokratismenujukearahsistem yang lebihdemokratis. • Olehsebabitupergeserandanperubahanitumerupakanimplementasidanmerupakanbagiandariperistiwadidalamprosesdemokratisasi yang cakupannyamengandunghal-hal yangberkaitandenganpersamaanpolitik, ekonomi, dansosial yang lebihmerata.

5. Agenda utama presiden b.j. habibie • 21 Mei 1998 • Awalberlakunya era reformasidi Indonesia. • Naiknya B.J. HabibiekekursikepresidenanmenggantikanSoeharto • merupakan momentum awaldariadanyaperkembanganpolitik,ekonomi,dansosial pasca-21 Mei 1998

6. Agenda utama presiden b.j. habibie • 22 Mei 1998 • Presiden B.J Habibiemembentuksusunankabinet yang dinamakanKabinetReformasi Pembangunan.

7. PemberianAmnestidanmunculnyaKebebasanberpendapat • PadamasapemerintahanPresidenHabibie,kebebasanpersdikembalikanketempatnyasemula. • Tahanan-tahananpolitikordebarudiberikanamnestidandibebaskan. • Dikeluarkannyakebijakanuntukmembentuk Tim GabunganPencariFakta(TGPF). • PencabutanUU No.11/PNPS/1963 tentangpemberantasanaksisubversidenganmengeluarkanUU No.26 tahun 1999.

8. PermasalahanDwiFungsi ABRI • kemunculannyamerupakankonsepygdiajukanolehJendral A.H Nasutionpada 11 november 1998. • Dalampidatonya yang berjudul ‘Jalan Tengah’, JenderalNasutionmenyatakanbahwatentarajugamerupakankekuatansosialpolitik yang berperandidalamkegiatan social kemasyarakatan.

9. PermasalahanDwiFungsi ABRI • Kebijakan yang diterapkanolehpresidenHabibieantara lain adalah: • memisahkanKepolisianRepublik Indonesia daritubuhAngkatanBersenjataRepublik Indonesia(ABRI). • Kebijkanmulaiditerapkantanggal5 Mei 1999. • Pembenahandwifungsi ABRI didalamtubuhpemerintahandilaksanakandenganmereduksikeberadaan ABRI didalam DPR.

10. ReformasiHukum Dan Perundang-undangan • Fokuspembenahansektorhukumdanperundang-undanganmengacupada 12 ketetapan. • Adanyajaminanterhadappelaksanaan HAM di Indonesia. • Era barupadamasapemerintahanPresidenHabibiemenjadisemacampemecahkekakuansistemhukumdi Indonesia selamaOrdeBaru.

11. REFORMASI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN • Adapun focus pembenahansektor hokum danperundang-undanganinimengacupada 12 ketetapan yang dibagidalamtigabagianbesar, yaitu: • Bagianketetapan yang terdiridarienamketetapan MPR baru, antaralainnyasebagaiberikut. • Tap. MPR No. X/MPR/1998, yang berisimengenaipokok-pokokpelaksanaanreformasipembangunan Indonesia, sebagaikarangkadasaruntukmenyelamatkandannormalisasikehidupannasionalsebagaihaluannegara Indonesia.

12. REFORMASI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN • Tap. MPR No. XI/MPR/1998, yang berisipelaksanaandanpenyelenggaraanpemerintahan yang bersihdari unsure korupsi, kolusi, dannepotisme (KKN). • Tap. MPR No. XIII/MPR/1998, yang berisimengenaipembatasanmasatugaspresidendanwakilpresidenrepublik Indonesia. • Tap. MPR No. XV/MPR/1998, yang berisiprosespenyelenggaraanOtonomi Daerah. • Tap. MPR No. XVI/MPR/1998, yang berisitentangkehidupanpolitikekonomidalamrangkamelanggengkankonsepdemokrasiekonomi. • Tap. MPR No. XVII/MPR/1998, yang berisimengenaipenegakanHakAsasiManusia (HAM).

13. REFORMASI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN • Bagianketetapan yang terdiridariduaketetapan yang mengubahdanmenambahketetapan yang lama. • Tap. MPR No. VII/MPR/1998, yang berisimengenaiperubahandanpenambahterhadap Tap. MPR No. I/MPR/1983 yang membahasmengenaiperaturantata-tertibMajelisPermusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. • Tap. MPR No. XIV/MPR/1998, ketetapaninimengubahdanmenambahkan Tap. MPR No. III/MPR/1998 yang membahasmengenaipelaksanaanPemilihanUmum. • Bagian yang berisiempatketetapan yang bersifatmencabutketetapan-ketetapan MPR terdahulu, adalahsebagaiberikut.

14. REFORMASI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN • Tap. MPR No. IX/MPR/1998, Ketetapaninimencabut Tap. No. II/MPR/1998 yang membahasmengenaiGaris-GarisBesarHaluan Negara (GBHN). • Tap. MPR No. XII/MPR/1998. Ketetapaninimencabut Tap. MPR No. V/MPR/1998 yang membahastentangpemberiantugasdanwewenangkhususkepadapresidenselakuMandataris MPR untukmenyukseskandanmengamankanpembangunannasionalsebagaiwujudpengamalanpancasila. • Tap. MPR No. XVIII/MPR/1998. Ketetapaninimencabut Tap. MPR No. 11/MPR/1978, yang berisitentangPedomanPenghayatandanPengalamanPancasila (P4 atauEkaprasetiaPancakarsa). Selainitu, ketetapaninijugamenetapkanpancasilasebagaiDasar Negara Republik Indonesia.

15. PemilihanUmum 1999 • ProsesPemiludidominasiolehkemenanganGolonganKarya(Golkar). • Sejumlah 48 partaipolitikberpartisipasidalamperhelatanakbartersebut. • PresidenHabibiememangkas UU yang membicarakantentangpemilu,susunan,kedudukan,tugas,sertawewenangdari MPR/DPR.

16. PEMILIHAN UMUM 1999 • Presiden Habibie memangkas undang-undang yang membicarakan tentang pemilu,s • Susunan,kedudukan,tugas,serta wewenang MPR/DPR. • UU no.1 tahun 1985,mengatur tentang pemilu • UU no.2 tahun 1985,mengatur susunan,kedudukan,tugas,dan wewenang MPR/DPR • UU no.3 tahun 1985,mengatur sistem kepartaian indonesia • UU no.4 tahun 1985,berisi peraturan anti-subversif • UU no.5 tahun 1985,berisi eksistensi organisasi massa indonesia

17. PEMILIHAN UMUM 1999 sebagai gantinya,ditetapkan 3 undang-undang politik yang ditandatangani pada 1 februari 1999 isinya : UU mengenai partai politik proses pemilu serta susunan dan kedudukan MPR,DPR,DPRD.

18. Pemilu Kabinet Reformasi : • Diadakan7 Juni 1999 • Diikuti 48 Partai • PemenangPemilu : • PDI Perjuangan • Golkar • PKB • PPP • PAN

19. KONDISI SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT PASCA-REFORMASI • Indonesia menunjukkanhasil yang sangatlambandalampembenahankrisismultidimensidibandingkandengannegara-negaraasialainnya. • Tingginyatingkatintensitaskonflikpolitik internal dalamnegerimembuatkonsentrasipenangananmasalahekonomidansosialmenjaditidak optimal. • Kondisisosialdanekonomimasyarakat Indonesia tidakmenunjukkanhasil yang membaik. • Proteksionismeterhadapsektorperekonomiandalamnegeridilarang.

20. KONDISI SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT PASCA-REFORMASI • Tingginyatingkatintensitaskonflikpolitik internal dalamnegerimembuatkonsentrasipenangananmasalahekonomidansosialmenjadititik optimal • Paketkebijakan yang ditawarkan IMF tidakbersifat on the ground Solustions • Hanyalahmelihatdari 1 sudutpandangyaituketahananekonomi

21. KONDISI SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT PASCA-REFORMASI • Ketahanansosialmasyarakatdaripenerapankebijakan IMF hanyamengacupadaketahananekonomitidakbegitudiperhatikan • Agenda Reformasi yang mengedepankanekonomibangsatetapmenjadifokusutamasetiappemerintahandi Indonesia • Perwujudanlapanganpekerjaanmenjadihal yang konkretuntukmenanggulangikrisismultidimensi

22. KONDISI SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT PASCA-REFORMASI • Proyekpembenahanekonomidansosial : • Meningkatkanlapanganpekerjaanseoptimalmungkin • Menyediakanbarangkebutuhanpokokmasyarakat • Optimalisasifasilitasumumbagimasyarakat • Mengoptimalkan sector pendidikan • Memberikankemudahanbagimasyarakatuntukakseskesehatan

23. KondisiMasyarakatSejakReformasi • KondisisosialmasyarakatdiBerbagai Daerah yang dapatterlihatpada : • a. PartisipasimasyarakatdalamPilkada • b. Konfliksosial • c. Demoralisasi • d. DisintegrasiMasyarakat

24. KondisiMasyarakatSejakReformasi 2. KondisiPerekonomianMasyarakatdiberbagaidaerahdapatterlihatdenganadanya: KemiskinanAkibatkorupsi Dampaklistrikpadam Tragedipembagianzakat DampaknaikturunnyaHarga BBM DampakKrisisEkonomi Global 2008.

25. LATIHAN • Krisis ekonomi di Indonesia dimulai dengan adanya.... • Utang luar negri • Turunnya nilai rupiah • Maraknya demonstrasi • Naiknya harga barang-barang • Kurangnya kepercayaan pada pemerintah KUNCI : B

26. LATIHAN 2. Pelaksanaan Pemilu tahun 1999 diatur dalam undang-undang... No. 3/1999 No. 11/1998 No.31/1998 No. 4/1999 No. 5/1999 KUNCI : A

27. LATIHAN 3. Tugas dari tim gabungan pencari fakta adalah... Mencari fakta tentang dilantiknya habibi Mencari fakta tentang peristiwa kerusuhan 27 Juli Mencari fakta tentang turunnya Soeharto Mencari fakta tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kerusuhan 13-14 Mei 1998 Mencari fakta tentang peristiwa semanggi KUNCI : D

28. LATIHAN 4. Pemisahan kepolisian dan ABRI dimulai sejak tanggal.... 12 Mei 1999 13 Mei 1999 15 Mei 1999 20 Mei 1999 3 Mei 1999 KUNCI : C

29. LATIHAN 5. Pemilihan umum yang menyertakan 48 partai politik di tahun 1999 digelar pada tanggal.... 5 Juni 1999 6 Juni 1999 7 Juni 1999 8 Juni 1999 9 Juni 1999 KUNCI : C

30. LATIHAN 6. Kebijakan pemerintah yang mengatur tentang sistim Pemilu 1999 adalah.... UU No. 1 tahun 1999 UU No. 2 tahun 1999 UU No. 3 tahun 1999 UU No. 4 tahun 1999 UU No. 5 tahun 1999 KUNCI : C

31. LATIHAN 7. Yang bukan merupakan Lima bidang kerja utama kabinet Reformasi pembangunan salah satunya adalah.... Memperbaiki nilai tukar rupiah Melakukan amandemen UUD Mengadili Soeharto Pemberantasan KKN Menghapus Dwi Fungsi ABRI KUNCI : A

32. LATIHAN 8. Sidang Istimewa MPR digelar tanggal.... 1-10 Oktober 1999 5-20 Oktober 1999 10-15 Oktober 1999 2-21 Oktober 1999 1-21 Oktober 1999 KUNCI : E

33. LATIHAN 9. Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dari posisi Presiden Republik Indonesia tanggal... 13 Mei 1998 14 Mei 1998 20 Mei 1998 21 Mei 1998 22 Mei 1998 KUNCI : D

34. LATIHAN 10. Judul pengunduran diri Presiden Soeharto adalah.... Pernyataan Berhenti sebagai Presiden RI Berhenti dari posisi Presiden RI Suksesi pemerintahan Agenda Reformasi Pelaksanaan agenda Reformasi KUNCI : A

35. REFERENSI 1.Endar Wismulyani Dan NurSiwiIsmawatiSejarahNasionalkelas .XII. SMA /MA PenerbitIntanPariwara.Jakarta 2.Drs. Wardaya.M.M,SejarahNasionaluntuk SMA Kelas XII PenerbitPustakaManggala 3. Dr. Magdalia Alfiam, M.A, Dr. Nana Nurliana,M.A, Dra. Sudarini Suhartono, M.A, Sejarah untuk SMA dan MA, Penerbit Erlangga, Jakarta 2007