Standar-Standar Internasional Bagi Aktivis Serikat Buruh MNC

1. Standar-Standar Internasional Bagi Aktivis Serikat Buruh MNC ICEM/FNV Asia MNCs & Social Dialogue Yoon Hyowon ICEM project coordinator Icem.asia.mnc@gmail.com

2. Apa itu dialog sosial? • Apa arti dari Dialog? • Percakapan yang bersifat informal, personal, pembicaraan individual . • Dialog bersifat formal/resmi, organisasi/kelembagaan, pembicaraan kolektif. • Topik atau agenda dibutuhkan untuk dialog, akan tetapi topik dan agenda tidak diperlukan untuk sebuah percakapan. • Untuk mendapatkan topik atau agenda berarti menghasilkan kesimpulan atau akibat selama atau sesudah pembicaraan. • Ini berarti hasil dari sebuah dialog adalah paduan beberapa hasil dan akibat.

3. Apa itu dialog sosial? • Terminologi dari dialog sosial dapat ditemukan, akan tetapi tidak dengan apa yang disebut dengan percakapan sosial. • ILO: dialog sosial adalah “segala bentuk dari negosiasi dan konsultasi terkait dengan beberapa isu tertentu, termasuk didalamnya berbagi informasi antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. • Dialog sosial bersifat formal, melembaga, dan perbincangan kolektif antara pekerja, pengusaha, pemerintah untuk bersepakat dalam informasi, Perjanjian Bersama , dan pembuatan kebijakan

4. Apa itu dialog sosial? • Dialog sosial akan menghasilkan; • Perjanjian Kolektif • Partisipasi Pekerja dalam Managemen (Pembagian informasi dan konsultasi) • Partisipasi Pekerja dan Pengusaha dalam pembuatan kebijakan pemerintah • Kerjasama/situasi ekonomi perburuhan yang tenang didukung oleh serikat buruh yang kuat dan aktif.

5. Standar-standar Internasional sebagai agenda dari dialog sosial • Untuk membangun dialog sosial dengan perusahaan dan pemerintah, kita harus mempunyai agenda atau topik. • Apa agenda atau topik yang tepat untuk menjalankan dialog sosial dalam relasi perburuhan? • Standar-standar Internasional dapat menjadi agenda dan topik bagi dialog sosial.

6. Standar-standar Internasional bagi MNCs • Standar Utama Perburuhan ILO • Panduan OECD bagi MNC’s • Global Compact PBB • Perjanjian Global dengan MNCs • ISO 26000

7. Standar Dasar Perburuhan ILO

8. Apa itu ILO • International Labor Organization • Sebuah lembaga PBB khusus untuk isu perburuhan. • Dibentuk pada tahun 1919 setelah Perang Dunia I • Sebuah lembaga tripartit dengan posisi yang “sama” bagi partner sosial • Pemerintah, Pengusaha, Pekerja • 185 negara anggota • Konferensi Internasional ILO dilaksanakan setiap bulan Juni

9. Apa Itu ILO • PeranutamanyauntukmemformulasikanstandarinternasionalmelaluiKonvensi & Rekomendasiberdasarkanhak-hakdasarburuh • Konvensi: mengikatsecarahukumdiratifikasiolehnegaraanggota • Rekomendasi: aturan yang tidakmengikat • 189 Konvensiand 199Rekomendasi • www.ilo.org

10. Konvensi ILO • Konvensi ILO dan Rekomendasinya adalah hukum perburuhan internasional atau standar-standar perburuhan internasional. • Konvensi ILO terbagi dalam 24 area, yaitu; kebebasan berserikat, perundingan bersama, kerja paksa, pekerja anak, kesempatan dan perlakuan yang sama, konsultasi tripartit, administrasi perburuhan, pengawasan perburuhan, kebijakan ketenagakerjaan, promosi ketenagakerjaan, pelatihan kerja, keamanan kerja, kesejahteraan sosial, upah, jam kerja, kesehatan dan keselamatan kerja, kerja paruh waktu, dll.

11. Ratifikasi oleh Negara(data Juli 2011) • India: 43 (4) • Indonesia: 18 (8) • Malaysia: 15 (5) • Thailand: 15 (5) • Vietnam: 18 (5) • Korea: 28 (4) • Brazil: 96 (7), China: 25 (4) • Perancis: 123 (8) • Jerman: 83 (8) • Jepang: 48 (6) • Belanda: 106 (8) • Saudi Arabia: 15 (5) • Singapura: 26 (5) • Afrika Selatan: 23 (8) • Spanyol : 133 (8) • Swedia: 92 (8), Inggris: 86 (8) • Amerika: 14 (2) • Myanmar: 21 (2), Somalia: 16 (3) • Afghanistan: 19 (3) • Iraq: 61 (7), Iran: 13 (5)

12. Standar Dasar Perburuhan ILO • Konvensi yang sangat mendasar dan penting • Standar universal untuk diakui dan diterima secara internasional • Ratifikasi oleh negara tidak dibutuhkan • Berlaku bagi setiap negara dan setiap perusahaan • Meliputi 4 area dan 8 Konvensi

13. Konvensi Dasar ILO • Konvensi Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi, 1948 (No. 87) • Konvensi Hak untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama, 1949 (No.98) • Konvensi Kerja Paksa, 1930 (No. 29) • Konvensi Penghapusan Kerja Paksa, 1957(No. 105) • Konvensi Usia Minimum, 1973 (No. 138) • Konvensi Dampak Pekerjaan Buruk bagi Pekerja Anak, 1999, (No. 182) • Konvensi Upah yang sama, 1951(No. 100) • Konvensi Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan) 1958 (No.111)

14. Standar Dasar Perburuhan ILO • 4 area • Kebebasan Berserikat & hak untuk berunding bersama (C87, C98 • Tidak ada Kerja Paksa (C29, C105) • Tidak ada Pekerja Anak (C138, 182) • Tidak ada Diskriminasi (C100, C111)

15. Kebebasan berserikat • Setiap pekerja mempunyai hak untuk berserikat dan hak untuk mengorganisir organisasi mereka sendiri atau bergabung dalam serikat buruh/pekerja untuk mewakili kepentingan dan memperjungkan hak • Pengusaha dan pemerintah tidak dapat mengintervensi aktivitas serikat buruh/pekerja

16. Kebebasan Berserikat • Setiap pekerja/buruh mempunyai kebebasan dan hak untuk mengembangkan organisasi kedalam level regional/nasional dan industrial/federasi nasional dapat langsung terlibat dalam mendukung pekerja dan mengorganisir serikat pekerja/buruh.

17. Hak Untuk Berunding Bersama • Berunding Bersama adalah sebuah negosiasi antara manajemen dan serikat pekerja/buruh untuk bersama-sama memutuskan tentang upah, kondisi kerja, sosial atau ekonomi yang mempengaruhi kehidupan pekerja/buruh dan keluarganya.

18. Hak Untuk Berunding Bersama • Hasil akhir dari perundingan bersama adalah membuat Perjanjian Bersama (PKB). • Perjanjian Bersama dapat dibuat di tingkat lokal, regional dan nasional.

19. Pekerja Anak • Pekerjaan ringan tidak diperbolehkan bagi mereka yang berumur dibawah 13 tahun. • Pekerjaan biasa tidak diperbolehkan bagi mereka yang berumur dibawah 15 tahun. • Pekerjaan berbahaya tidak diperbolehkan bagi mereka yang berumur dibawah 18 tahun.

20. Kerja Paksa • Melakukan pekerjaan dengan ancaman dan paksaan, tanpa kesepakatan dan persetujuan • Menjalankan kerja lembur tanpa dialog terlebih dahulu dengan pekerja atau serikat buruh.

21. Tanpa Diskriminasi • Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama, perlakuan yang sama bagi pekerjaan yang sama • Diskriminasi antara laki-laki dan perempuan • Diskriminasi antara pekerja/buruh regular dan non-regular • Diskriminasi jenis apa yang pernah anda terima di tempat kerja?

22. Lafarge Khantan Cement Factory, Malaysia (2010)

23. Ratifikasi Negara

24. Pedoman OECD Bagi Perusahaan Multinasional

25. Apa itu OECD • Organization for Economic Cooperation & Development • Sebuah organisasi Internasional yang anggotanya adalah negara “Kaya” di pimpin oleh Amerika dan Eropa • Berdiri tahun 1948 • 34 negara anggota • Australia, Austria, Belgia, Kanada, Chili, Czechnia, Denmark, Estonia, Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Islandia, Irlandia, Israel, Italia, Jepang, Korea, Luxembourg, Meksiko, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Polandia, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, Inggris, Amerika • www.oecd.org

26. Panduan OECD bagi MNCs • Standar internasional untuk “Perilaku Perusahaan yang baik” • Dibuat pertamakali tahun 1976 dan revisi versi terbaru pada Juni 2000 dan 2011 • Berlaku untuk negara anggota OECD and 6 non-negara anggota (Brazil, Mesir, Israel, Latvia, Romania, Slovenia) • Tujuan dari MNC adalah berkontribusi terhadap ekonomi, lingkungan dan pergerakan sosial di seluruh dunia. • Tidak mengikat secara hukum, tetapi bersifat sukarela (Rekomendasi) • Pemerintah bekerjasama dengan National Contact Point (NCP) Pusat Kontak Nasional • Mendorong perusahaan supplier dan subkontraktor untuk menjalankan Panduan OECD

27. Pedoman OECD bagi MNCs • Konsep perusahaan multinasional • Perusahaan beroperasi di lebih dari 1 negara • 11 Bab • 1. Konsep dan Prinsip, 2. Kebijakan Umum, 3. Keterbukaan Informasi, 4. Hak Asasi Manusia, 5. Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial, 6. Lingkungan, 7. Perlawanan terhadap Suap, 8. Kepentingan Konsumen, 9. Ilmu Pengetahuan & Teknologi, 10. Persaingan, 11. Perpajakan • Akses mudah terhadap informasi yang sudah dipublikasikan

28. Pedoman OECD Bagi MNCs • Bab 3. KeterbukaanInformasi • Informasiharusterbukasecaraakuratdanberkalaterhadap, aktivitas , struktur, situasikeuangan,pencapaian, kepemilikandanpengaturannya, pemegangsahamdanhak voting, dll • MNCharusmemberikaninformasi yang jelasdanlengkap • Keuangandanhasilkeuntunganperusahaan • Informasimengenaiparaanggotadireksi (kualifikasidan proses seleksi), paraDireksiutama, danremunerasinya (pembayaran)a • Informasitentangparapekerjadanpemegangsaham • Informasitentangperusahaansubkontraktordanparapemasok • Pengaturanstrukturdankebijakan • Informasimengenai audit internal (Pernyataankeuangan)

29. Upah Manajer Utama BASF 2011

30. Laporan Tahunan Lafarge 2009

31. Laporan Bayer 2011

32. Upah CEO Bayer 2011

33. Para CEO’s Bayer berjanji akanTransparansi Keuangan

34. Upah CEO Holcim Tahun 2011 Rolf Soiron: CEO Global • Total: 758,571 CHF • Gaji Pokok: 595,680 CHF • Pembagian saham: 80,000 CHF (1,491 saham) • Kompensasi: 32,981 CHF • Lain-lain: 50,000 CHF • 2010: 758,097 CHF

35. Keuangan Holcim 2011-2010

36. Pedoman OECD bagi MNCs • Bab 4. HakAsasiManusia • MNCharusmenghormatihakasasimanusia • MNCharusmencegahdampakkerugianatashakasasimanusia yang terkaitlangsungdenganoperasionalbisnis, hasilprodukataupelayanan StandarInternasionalHakAsasiManusia • Deklarasi Universal HakAsasiManusia • KovenantentangHakSipildanPolitik • KovenantentangHakEkonomi, Sosialdanbudaya • DeklarasiILOtentangPrinsipdanHak fundamental di tempatkerja Apabagianterpentingdarihakasasimanusia?

37. Pedoman OECD Bagi MNCs • Bab 5 Ketenagakerjaan & Hubungan Industrial • Menghormati hak pekerja untuk mendirikan atau bergabung dalam serikat buruh • Menghormati hak pekerja untuk mendapatkan negosiasi dan perjanjian bersama yang membangun • Penghapusan pekerja anak • Penghilangan bentuk kerja paksa • Kesempatan dan perlakuan yang sama dalam pekerjaan dan jabatan

38. Pedoman OECD bagi MNCs • Bab 5. Ketenagakerjaan & Hubungan Industrial • Menyediakan fasilitas bagi perwakilan pekerja demi terciptanya perjanjian bersama yang efektif • Menyediakan informasi yang diperlukan bagi negosiasi yang berarti • Mempromosikan konsultasi dan kerjasama untuk kepentingan bersama • Menyediakan yang terbaik yang dimungkinkan terhadap upah, tunjangan dan kondisi kerja, yang senilai untuk memenuhi kebutuhan dasar para pekerja dan keluarganya. • Mengupayakan langkah-langkah untuk menjamin kesehatan & keselamatan di tempat kerja • Menyediakan pelatihan kerja untuk meningkatkan keahlian • Melakukan pemberitahuan yang diperlukan dalam hal terjadi perubahan seperti pekerja dirumahkan, PHK Massal, dan kerjasama yang berarti untuk mengurangi kerugian yang ditimbulkan atas keputusan tersebut • Tidak mengancam untuk memindahkan seluruh atau sebagian pabrik ke negara lain dalam hal terjadi negosiasi yang tidak adil dan menghalangi dilaksanakannya hak untuk berorganisasi • Mengizinkan perwakilan pekerja untuk berkonsultasi dengan perwakilan manajemen yang merupakan pengambil keputusan dalam perjanjian bersama dan relasi perburuhan.

39. Panduan OECD bagi MNCs • Negara yang turut serta dalam Panduan OECD harus membentuk National Contact Point (NCP). • NCP biasanya dibentuk dalam suatu departemen milik pemerintah yang mengurusi isu perdagangan, investasi dan perburuhan • Sebagai contoh, NCP Korea adalah termasuk bagian dari Kementerian Perdagangan, Industri & Energi • Dalam hal terjadi pelanggaran atas apa yang termuat dalam Panduan OECD, setiap orang dapat melaporkan hal tersebut pada NCP yang relevan. • NCP harus melaporkan kasus tersebut pada OECD.

40. Global Compact PBB

41. UN Global Compact • Diusulkan oleh Sekjen PBB Kofi Annan dalam World Economic Forum tahun 1999 • Ini adalah inisiatif internasional atau kampanye untuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yang diprakarsai oleh PBB • Tidak mengikat secara hukum, akan tetapi dijalankan secara sukarela • 6000 perusahaan MNCs bergabung dalam Global Compact • 4 area and 10 prinsip • www.unglobalcompact.org

42. UN Global Compact • Hak Asasi Manusia • MNC mendukung hak asasi manusia • MNC tidak melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia • Standar Perburuhan • MNC menghormati kebebasan berserikat dan hak untuk berunding bersama • Penghapusan Kerja Paksa • Penghapusan Pekerja Anak • Penghapusan Diskriminasi di tempat kerja • Lingkungan • MNC mendukung pendekatan pencegahan bagi lingkungan • Mempromosikan tanggung jawab yang lebih besar terhadap lingkungan • Membangun teknologi yang ramah lingkungan • Anti-Korupsi • MNC harus bekerja melawan segala bentuk korupsi

43. Kebebasan Berserikat & Perundingan Bersama • Memastikan setiap pekerja/buruh dapat membentuk dan bergabung dalam serikat pekerja/buruh yang merupakan pilihannya tanpa takut akan intimidasi atau penolakan, sesuai dengan hukum nasional. • Meletakkan dasar kebijakan dan prosedur yang anti diskriminasi dengan tetap menghormati organisasi serikat buruh, keanggotaan serikat buruh dan berbagai aktivitas tertentu dalam hal lowongan kerja, dan keputusan tertentu dalam hal PHK atau mutasi. • Tidak ikut campur terhadap aktivitas dari perwakilan serikat pekerja/buruh ketika mereka menjalankan fungsinya dalam hal tidak mengganggu aktivitas operasional perusahan • Memperbolehkan pengumpulan iuran melalui rekening perusahaan, menempelkan pengumuman serikat, distribusi dokumen serikat, pemberian sekretariat serikat didalam perusahaan • Menyediakan perwakilan pekerja/buruh fasilitas yang baik dan tepat untuk mendapatkan perjanjian bersama yang efektif.

44. Kebebasan Berserikat & Berunding Bersama • Mengakui hak Serikat Pekerja/Buruh untuk kepentingan Perundingan Bersama. • Menggunakan Perjanjian Bersama sebagai forum yang membangun untuk isu kondisi kerja, bentuk-bentuk pekerjaan dan relasi antara pengusaha dan pekerja. • Menempatkan segala bentuk penyelesaian masalah atau kepentingan lainnya kepada pekerja dan manajemen, termasuk restrukturisasi dan pelatihan, prosedur PHK, isu kesehatan dan keselamatan kerja, prosedur perselisihan dan penyelesaian masalah, aturan disiplin, dan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. • Menyediakan informasi yang diperlukan bagi perundingan yang berarti. • Menyeimbangkan kesepakatan antara serikat pekerja dengan keterwakilan yang lebih banyak untuk memastikan eksistensi serikat pekerja yang lebih kecil dalam mewakili kepentingan anggotanya. • Memberikan informasi kepada komunitas lokal, media, dan otoritas publik mengenai kepatuhan perusahan anda terhadap Global Compact PBB, dan kepentingannya untuk menghormati aturan didalamnya, termasuk hak-hak fundamental pekerja.

45. Tidak Boleh ada praktek Kerja Paksa • Kondisi kerja paksa pada umumnya dilatarbelakangi oleh kondisi kerja yang sepihak. • Praktek yang eksploitatif, seperti kerja lembur secara paksa • Kekerasan fisik atau psikologi (termasuk seksual) dapat diartikan sebagai membairkan seseorang dalam kerja paksa (ancaman terhadap pekerja, keluarga, dan rekan dekatnya) • Penipuan atau ingkar janji terhadap bentuk dan jenis pekerjaan • Perbudakan, bekerja karena hutang, kekerasan fisik atau penculikan, perdagangan orang, pembatasan secara fisik di lokasi kerja (di penjara atau tempat penahanan khusus), pekerjaan didalam penjara, pekerjaan yang sifatnya penghukuman terhadap pendapat atau ideologi yang berlawanan terhadap sistem politik, sosial atau ekonomi, penahanan dokumen personal atau keuangan saat penerimaan pekerja, halangan sebagian atau seluruhnya terhadap kebebasan bergerak. Penahanan dan pengurangan pembayaran upah (terkait dengan manipulasi pembayaran upah, eksploitasi, dan bentuk lain dari pemerasan), perampasan atas makanan, tempat berlindung atau kebutuhan lainnya.

46. Tidak Boleh Mempekerjakan anak • Pengertian “anak” meliputi anak laki-laki dan anak perempuan yang berusia dibawah 18 tahun. • Negara Maju • Pekerjaan ringan 13 tahun • Pekerjaan biasa 15 tahun • Pekerjaan berbahaya 18 tahun • Negara berkembang • Pekerjaan ringan12 tahun • Pekerjaan biasa 14 tahun • Pekerjaan berbahaya 18 tahun • Memberikan pengaruh pada perusahaan sub kontraktor, supplier, dan cabang bisnis lainnya untuk memerangi praktek pekerja anak.

47. Tidak ada Diskriminasi • Persamaan perlakuan untuk Pekerjaan yang sama. • Perlakuan yang sama dalam proses rekrutmen, penggajian, jam kerja/istirahat, lembur yang bayar, perlindungan maternitas, keamanan masa kerja, perjanjian kerja, peningkatan penilaian, pelatihan dna kesempatan, prospek kerja, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja.

48. www.holcim.org

49. PKB Internasional (Perjanjian Global)

50. PKB Internasional • PKB internasional adalah perjanjian yang dinegosiasikan antara Perusahaan MNC dan Serikat Buruh Internasional, seperti ICEM mengenai aktivitas internasional dari perusahaan MNC. • Perusahaan Multinasional secara sepihak membuat kode etik perilaku sendiri tanpa keterlibatan serikat pekerja/buruh. • PKB Internasional adalah alat dari serikat buruh untuk terlibat dalam membuat standar minimum dengan perusahaan MNC. • PKB Internasional pertama dibuat antara IUF dan Danone. • ICEM telah membuat PKB Internasional dengan 15 Perusahaan Multinasional.