html5-img
1 / 21

KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA. Jenis-jenis Norma :. APA & BAGAIMANA. UNTUK SIAPA. Umum. Abstrak. 1. 3. 2. Individual. Konkrit. 4. PEMBAGIAN KEPUTUSAN Dampak Kep Thd Orang: 1. Dlm rangka ket2 larangan &/ perintah; Ex: Perijinan, dispensasi, konsesi, lisensi dll.

tyrell
Télécharger la présentation

KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA Jenis-jenis Norma : APA & BAGAIMANA UNTUK SIAPA Umum Abstrak 1 3 2 Individual Konkrit 4

  2. PEMBAGIAN KEPUTUSAN • Dampak Kep Thd Orang: • 1. Dlm rangka ket2 larangan &/ perintah; • Ex: Perijinan, dispensasi, konsesi, lisensi dll. • 2. Yg menyediakan sejumlah uang; • Ex: Subsidi. • 3. Membebankan suatu kew keuangan; • Ex: Penetapan pajak. • 4. Memberikan kedudukan; • Ex: Pengangkatan Pegawai; Penetapan sbg Cagar Budaya. • 5. Penyitaan; Ex: Pencabutan Hak Milik • b. Akibat Hukumnya: • 1. Kep Bebas & Terikat; • 2. Kep Memberikan keuntungan & Membebani; • 4. Kep Seketika akan berakhir & Berjalan lama; • 5. Kep Perorangan & Kebendaan

  3. KOMPETENSI (ASAL MUASAL KEWENANGAN) 1. Original Atribusi; 2. Inoriginal  Delegasi & Mandat • Pengertian KTUN (UU No 5 th 1986 jo UU No 9 th 2004): • Suatu penetapan tertulis yg dikeluarkan oleh Bdn/Pjbt TUN yg berisi tindakan hk TUN berdsrkan perat per-UU-an yg berlaku, yg bersifat konkrit, individual & final, yg menimbulkan akibat hk bagi seseorang / BH. Ket : • Tertulisada hitam diatas putih; nota atau memo. • Eksekutif/Pempelaks/penyelenggara urusan pem-an; • Tindakan Pejabat TUN kewenangan.

  4. ATRIBUSI; DELEGASI; MANDAT JABATAN (AMBT) KEWENANGAN (BEVOEGDHEID/ LEGAL POWER/ COMPETENCE) • Konkret; Individual & Final; • Akibat Orang / BH.

  5. SUSUNAN INTERN KTUN: • Nama organ yg berwenang; • Nama yg dialamatkan / obyek ttt, dan konkretisasi lbh lanjut; • Kesempatan yg menimbulkan suatu keputusan; • Ihtisar dr perat per-UU-an yg cocok (motivasi yuridis); • Penetapan fakta2 yg relevan  kecermatan dlm give pertimbangan. • Pertimbangan2 hukum  inteprestasi perat per-UU-an yg cocok; • Keputusan  hak & kewajiban; • Motivasi dlm arti sempit  Pertimbangan2 konkret mengapa kep dittpkan; • Pemberitahuan2 lebih lanjut; • Penandatanganan oleh organ yg berwenang;

  6. MACAM-MACAM KTUN a. Menurut Utrecht  Ketetapan. 1. K Positif & Negatif; 2. K Deklaratoir & Konstitutif; 3. K Kilat & Tetap; 4. Dispensasi; Izin, Lisensi & Dispensasi. b. Menurut Prajudi Atmosudirdjo: 1. POSITIF (Permintaan Dikabulkan) - Yg menciptakan keadaan hk baru pd umumnya; - Yg menciptakan keadaan hk baru hanya thd suatu obyek saja; - Memberikan beban; - Memberikan keuntungan. 2. NEGATIF (Penolakan) c. Menurut P de Haan: 1. Perorangan & Kebendaan (Persoonlijk & Zakelijk); 2. Deklaratif & Konstitutif (Rechtvasstellend & Rechtscheppend) ; 3. Terikat & Bebas (Vrij & Gebonden); 4. Menguntungkan & Membebani (Belastend & Begunstigend); & 5. Seketika & Langgeng (Eenmalig & Voortdurend).  RELEVANSI YURIDIS MASING-MASING !

  7. SARANA-SARANA TUN (Lainnya)  Menjadi sumber hukum (Dasar Perbuatan);  Sinkron (Vertikal / Horinsontal);  Menjadi dasar pengujian ( Rechts Toetsinggronds)  Tdk dpt ditempuh upaya hk (PTUN)  Menyimpang  MK/MA 1. Peraturan Per-UU-an & Keputusan Yg memuat Peraturan bersifat umum.

  8. 2. Peraturan2 Kebijaksanaan (Beleidsregels; Policy Rules, Descretion) Tdk ada kewenangan pemb peraturan;  Tdk mengikat hk scr langsung; ada Relevansinya.  Untuk menjalankan kewenangan pem-an  pelayanan public.  Tdk ada pengujian scr langsung  Asas Kepercayaan.  Langkah kebijaksanaan ttt yg diambil oleh pem dlm rangka penggunaan “Freis Emerssen”, misalnya : Peraturan Pelaks; Pedoman; Pengumuman; S Edaran dll.

  9. Descretion, boleh ukurannya : • Digunakan ketika hk yg ada (tertulis) tdk diatur; • Diatur tetapi tdk lengkap; • Ada & lengkap  masuk Grey Area (kabur); dan • Sbg Legal interpretation dari Pemerintah. • Descretion, Dilarang : • Abus a droit (bertentangan dg aturan); • Sewenang-wenang (willkeur); • Detournament de puvair pembelokan tujuan/ penyalahgunaan wewenang; dan • Terjadi Ultravires (melampaui batas kewenangan).

  10. 3. Rencana (Het Plan)  Rencana yg berkekuatan Hukum.  Mrp kebijaksanaan apa yg akan dijalankan oleh TUN pd suatu lap ttt. Biasanya dikaitkan dg Stelsel Perijinan atau hak atas pembiayaan. 4. Sarana Hk Keperdataan (Civil Instruments) Penguasa memiliki peran ganda : sbg Pelaku Hk Privat & Pelaku Hk Publik

  11. Bdn2 (Pejabat) TUN Public Actor Privaat Actor Mejlnkan Perb Hk Publik Menjlnkan Perb Hk Perdata BH (Legal Person / Rechtpersoon)  Kemampuan (Kecakapan) Penguasa (Bdn TUN /Jabatan)  Wewenang Hk Publik Penggunaan Ket dlm Hk Perdata pd Umumnya (kemungkinan tercampur Muatan Hk Publik Kekecualian

  12. 5. Perbuatan Nyata (Fatelijke Handelingen; Factual Action). Perbygbukanmrpperbuatanhukum. Tindakpemerintahanygberdsrkanfactaditujukankpdusahamemenuhikebnyatamasy. • Misal : • - Pemasangan traffic light; • Pemb Jembatan Penyemb; • Pembangunan saran & prasarana lainnya; dll. Dasar :  Wewenang public ygmelekat pd jabtanaparatpem. Bagaimanakalau“OnrechtmatigeOverheidsdaads” ?

  13. Onrechtmatige Overheidsdaads, bila : • Menurut UU No 5 Th 1986 : • Bertentangan dengan Perat Per-UU-an (rechtmatige); • Sewenang-wenanng (willkuer); • Melampaui batas kewenangan (Detournament de pouvaoir). • Menurut UU No 9 Th 2004 : • Bertentangan dengan Perat Per-UU-an; • Bertentangan dengan Prinsip2 Pem Yg Baik (Due Administration) (UU 5 th 1986 jo UU No 9 th 2004).

  14. SISTEM PERIJINANBAHAN TAMBAHAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

  15. TUGAS NEGARA

  16. PERIJINAN : • Pengertian : 1. Ijin : Persetujuan dr. penguasa berdasarkan perat. Per-UU-an, untuk dalam keadaan ttt. Menyimpang dari ketentuan & larangan perundangan. (Arti Sempit):  Bhw suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan dg tujuan agar dlm ketentuan 2 yg disangkutkan dg perkenan dpt dg teliti diberikan batas-batas ttt bagi tiap kasus. 2. Dispensasi:  Kekecualian atas ijin larangan sbg aturan umum (kekecualian yg sungguh-sungguh).

  17. TUJUAN PERIJINAN Digunakan oleh penguasa sbg instrumen utk mempengaruhi warga agar mau mengikuti cara-cara yg dianjurkannya guna mencapai tujuan konkrit.

  18. Motif-motif Perijinan • keinginan mengarahkan/mengendalikan (sturen) aktivitas2 tertentu (mis. Ijin bangunan) • mencegah bahaya bagi lingkungan (ijin lingkungan) • keinginan melindungi obyek-obyek tertentu (ijin tebang, ijin membongkar monumen dll) • hendak membagi benda2 yang sedikit (ijin menghuni di daerah padat) • pengarahan, dg menyeleksi org2 & aktivitas2 tertentu, di mana pengurus harus memenuhi syarat2 tertentu (Drank en Horeca Wet).

  19. ASAS2 UMUM BAGI PROSEDUR (ACARA) PENERBITAN PERIJINAN • Permohonan • Acara Persiapan & Peran serta (Inspraak):  asas ketelitian/kecermatan: perlakuan tertib & pemeriksaan yg teliti;  kewajiban mendengar;  persiapan yg luas.

  20. Lanjutan : • Pemberian Keputusan : Tidak dpt diterima alasan formel yg terletak diluar dsr2 penolakan dlm sistem perijinan.  bukan yg berkepentingan  diajukan stlh lewat jangka wkt  inst yg diminta jelas tdk berwenang Penolakan  ada keberatan2 mengenai isi thd pemberian izin. Pemberian izin syarat formel & isi dipenuhi. memutuskan dlm jangka waktu yg pantas

  21. Lanjutan : • Susunan Keputusan Perijinan  pemberian alasan: • asas pemb. Alasan yg mendukung; • asas pemb. Alasan yg dpt diketahui.

More Related