1 / 60

PERBANDINGAN TAX TREATY DALAM MODEL OECD, UN, DAN MODEL INDONESIA

PERBANDINGAN TAX TREATY DALAM MODEL OECD, UN, DAN MODEL INDONESIA. BY SUHARTINI. MODEL. UN ( United Nations ). OECD (Organization For Economic Cooperation and Dvelopment ).

upton-fletcher
Télécharger la présentation

PERBANDINGAN TAX TREATY DALAM MODEL OECD, UN, DAN MODEL INDONESIA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PERBANDINGAN TAX TREATY DALAM MODEL OECD, UN, DAN MODEL INDONESIA BY SUHARTINI

  2. MODEL UN (United Nations) OECD (Organization For Economic Cooperation and Dvelopment) Model yang dikembangkanolehnegara-negaraEropa Barat, prinsip yang digunakanadalahazaspengenaanpajakdomisili • Model yang dikembangkanuntukmemperjuangkankepentingannegara-negaraberkembang, sehinggaprinsipsumberpenghasilantergambardalam model ini

  3. MODEL INDONESIA • Adalah Model P3B yang merupakanpengembangandarikedua model tersebut, yaitu UN dan OECD

  4. Pasal 1 (Person covered)tentangorang yang tercakupdalampersetujuan • This convention shall apply to persons who are residents of one or both of constracting states. • Persetujuaniniberlakuterhadaporang-orangdanbadan-badan yang merupakanpenduduksalahsatuataukeduanegara yang terikatpersetujuan . • UN maupun OECD model, tidakadaperbedaan . Model Indonesia menggantiistilahconvention denganagreement.Istilah agreement digunakankarenasesuaipengertianbahwa P3B bukanlahperjanjiannamunpersetujuan.

  5. Pasal 2 (Taxes Covered)tentangpajak-pajak yang tercakupdalampersetujuan • UN,OECD, dan Model Indonesia padaumumnyatidakadaperbedaan • Model Indonesia menggantiistilahconvention denganagreement • Model indonesiapengenaanpajakhanyaataspajakpenghasilandansemuapajak yang dikenakanatasseluruhpenghasilan, atauunsurdaripenghasilantermasukpajakataskeuntungandaripemindahtangananhartabergerakatauhartatidakbergerak. • Negara Indonesia memangtidakmengenakanpajakataskekayaan, namunjikaterdapattambahankekayaannetolainnyasesuaipasal 4 ayat 1 huruf p UU PPhjugamerupakanobjekpajak.

  6. Pasal 3 (General Definitions)tentangistilahumum Pasal 3 ayat 1 : • Istilah “person” meliputiorangpribadi, perseroandansetiapbadanlainnyadari person.; • Istilah “company” berartisetiapbadanusahaatausetiapkesatuan yang terlibatdalampersetujuansebagaisebuahbadanusahauntuktujuanperpajakan.

  7. Istilah “perusahaan” darisuatunegarapihakpadapersetujuandanperusahaandarisuatupihakpadapersetujanlainnya” berartisuatuperusahaan yang dijalankanolehpenduduksuatunegara yang terlibatdalampersetujuandansuatuperusahaan yang dijalankanolehpenduduksuatunegaralainnya yang terlibatdalampersetujuan.

  8. Istilah “lalulintasinternasional” berartisetiappengangkutanolehkapallautataupesawatudara yang dioperasikanolehperusahaan yang menempatkanefektifmanajemennyadisuatunegarapihakpadapersetujuan (domisili), kecualijikakapallautataupesawatudaraitusemata-matadioperasikanantaratempat-tempat yang beradadinegarapihakpadapersetujuanlainnya.

  9. Istilahpejabat yang berwenangberarti: • Di negara A : …………….. • Di negara B : …………….. • Istilahwarganegaraberarti: • Setiapindividu yang memilikikewarganegaraandarisalahsatunegara yang terlibatpadapersetujuan. • Setiapbadanhukum, persekutuanatauasosiasi yang memperolehstatusnyakarenaundang-undang yang berlakupadanegara yang terlibatdalampersetujuan.

  10. Perbedaan : • UN,OECD, dan Model Indonesia padaumumnyatidakadaperbedaan • Padapasal 3 ayat 1, model Indonesia menambahkanistilah Indonesia, yaitusuatuwilayahteritorialdariRepublik Indonesia sebagaimanaditentukandalamhukumnya, danbagiandarilandasankontimentaldanlaut yang berbatasandenganRepublik Indonesia yang mempunyaikadaulatan, hakkedaulatanataujuridiksimenuruthukuminternasional.

  11. Padapasal 3 ayat 1huruf e, istilahlalulintasinternasionalmenurut model Indonesia adalahjasaangkutanolehkapalataupesawatudara yang dioperasikanolehsebuahperusahaan yang dinegara yang terikatpersetujuan, kecualijikakapallautataupesawatudaraitusemata-matadioperasikanantaratempat-tempat yang beradadinrgarapihakpadapersetujuanlainnya. • Sedangkan OECD Model, menambahkanistilahperusahaandanistilahusaha. Istilah “perusahaan” yang melakukankegiatandalamberbagaiusaha. Sedangkanistilahusahatermasukjasa-jasaprofesionaldankegiatanlainnyadarisuatupekerjaanbebas.

  12. Pasal 3 ayat 2 • Dalampenerapanpersetujuaniniolehsuatunegara yang terlibatdalampersetujuan, setiapistilah yang tidakdirumuskan, kecualijikadarihubungankalimatnyaharusdiartikan lain, akandiartikanmenurutperundang-undanganpajakdarinegara yang terlibatdalampersetujuan yang berlakupadasaatitu. Dan bilaistilah yang samadiberikanolehundang-undang lain dinegaratersebutmaka yang berlakuadalaharti yang adadidalamundang-undangperpajakan. • Bilamanaterdapatistilah yang tidakdirumuskandalamperjanjianini, sehinggadapatdiartikan lain, makaharusdiartikanmenurutUndang-undangperpajakandinegarasumberpenghasilan, bilaistilahnyasamanamunmengandungarti yang berbedaantaraUndang-undangperpajakandenganundang-undanglainnya, maka yang dipakaiartisesuaiundang-undangperpajakan. (Penjelasan)

  13. Pasal 4 (Tentang resident)tentangpenduduk Pasal 4 ayat 1 : • Untukkepentinganpersetujaniniistilah “pendudukdarinegara yang mengadakanpersetujuan” berartisetiaporangataubadan yang, menurutperundang-undangannegaratersebut, dapatdikenaipajakdinegaraituberdasarkandomisilinya, tempatkediamannya, tempatkedudukanmanajemennyaataudasarlainnya yang sifatnyaserupa. • Bahwapenghasilandikenakanberdasarkanazasdomisili, halinimengingatadanyanegara yang memberikansumberpenghasilanjugamengenakanpajakdannegaradomisilijugamengenakanpajakolehkarenaituterdapatkalimatdapat, karenakeduanegara yang terlibatdalamperjanjianmengenakanpajak. (Penjelasan) Untukmenghindaripemajakanganda, makanegarasumbermemotongpajakdandiperhitungkankembalipenghasilandanpajak yang dibayardinegaradomisili

  14. Perbedaan : • Model UN, menambahkalimat place of incorporation, yaitutempatperusahaannya. Sedangkanuntukpasal 4 danayatlainnyaantara model UN dan OECD tidakadaperubahan. • Model Indonesia menggantiislilahconvention denganagreement • Model Indonesia tidakmenggunakanpasal 4 ayat 2 huruf d.

  15. Pasal 5 (Permanent Estabilishment)tentangBadan Usaha Tetap • Dalampasal 5 ayat 1, Model Indonesia menggunakanistilahagreement sedangkanUN dan OECD Model menggunkanistilahconvention • Dalampasal 5 ayat 2, Model Indonesia menambahkanbahwa BUT termasukgudangataugeraipenjualandansebuahpertanianatauperkebunan, sertatempatpengeboranminyakataukapalkerja yang digunakanuntukekplorasidaneksploitasisumberkekayaanalam.

  16. Dalampasal 5 ayat 3 Tax Treaty, OECD hanyamenjelaskanbahwasebuahBangunan , konstruksi, atauproyekinstalasidianggap BUT kalaukegiatannyaberlangsungselamalebihdari 12 bulan, sedangkan UN Model 6 bulan, dan Indonesia Model menambahkanatauaktivitasberlanjutselamaperiodelebihdari …….. bulan. • Pasal 5 ayat 4 model Indonesia menambahpengecualian BUT adalahpengurusansuatutempattertentudarisuatuusahasemata-matadenganmaksuduntuktujuaniklanataupenyediaaninformasi.

  17. Ayat 5 Model OECD hanyamenjelaskanbahwadapatjugadianggapmemiliki BUT disebuahnegaraapabilamemilikikuasauntukmenandatanganikontrakatasnamaperusahaantersebut, kecualijikakegiatannyasemata-matasebagaimanadisebutkanPasal 5 ayat 4. • Model indonesiamenambahkandalamPasal 5 ayat 4, bahwa yang dianggap BUT apabilamembuatataumelakukanprosesbarang-barangperusahaanataubarangpersediaanuntukperusahaanindukdisuatunegara lain. • Dalamayat 6, Model OECD tidakmengaturtentangperusahaanasuransi yang melakukanusahadisuatunegara lain.

  18. Dalamayat 7 Model OECD tidakmengaturadanyaagen yang semata-matamenjalankanatasnamaperusahaannyasajaatautidak, yang pentingjikausahanyasemata-matasebagaiagenmakatidakdianggapsebagai BUT, sedangkan model UN maupun Indonesia menambahkan, jikakegiatanagenseluruhnyaatauhampirseluruhnyadilakukanatasnamaperusahaanitu, iadianggapsebagai BUT, karenabukandianggapsebagaiagen yang berdirisendiri. • Ayatlainnyatidakadaperbedaanantara UN, OECD dan model Indonesia

  19. Pasal 6 (Income From Immovable Property)tentangPendapatandarihartatidakbergerak • Model UN dan Indonesia pasal 6 ayat 4 menambahkankalimatuntukdikenakanpajakatashartatidakbergerakjugaterhadappenghasilandarihartatakgerak yang digunakanuntukpelaksanaanjasa-jasaprofesi. Untukayallainnyadalampasal 6 model UN, OECD dan Indonesia tidakadaperbedaan.

  20. Pasal 7 (Business Profits)tentanglabausaha • Pasal 7 ayat 1, untuk model UN dan Indonesia, laba BUT lebihdiperjelas, termasukjikaperusahaanindukmelakukanPenjualanbarang-barangataubarangdagangandinegaralainnya, yang jenisnyasamaatauserupa, ataukegiatanusahalainnya yang dilakukandinegara lain yang jenisnyasamaatauserupaseprti yang dilakukan BUT dinegarasumber.

  21. Pasal 7 ayat 3, biaya yang tidakdapatdikurangkanoleh BUT untukuntuk model UN dan Indonesia, lebihdiperjelas, yaitutentangbiaya yang tidakdapatdikurangkanialahpembayaran-pembayaran yang dilakukanoleh BUT kepadakantorpusatnyaataukantor-kantor lain milikkantorpusatnya (selaindaripenggantianbiaya yang benar-benardikeluarkan), yaitu yang beruparoyality, imbalanataupembayaranserupauntukjasa yang dilakukanatauuntukjasamanajemenatau, kecualidalamusahaperbankan, berupabungaatasuang yang dipinjamkankepadakepalakantorpusatataukantor-kantorlainnya.

  22. Pasal 7 ayat 5, untuk model OECD, ditambahtidakdianggapadalaba BUT, jikahanyakarenapembelianbarangataubarangdagangankepadaperusahaaninduk. • Model Indonesia tidakmenggunakanpasal 7 ayat 4 dalam UN model, Indonesia tidakmenggunakanrumusatassuatupembagianlaba BUT, namunmenggunakanperbandinganomzetuntukmenentukanbiaya yang wajar, bagi BUT didalamnegeridenganneracakonsolidasi.

  23. Pasal 8 (shipping, inland waterways transport and air transport)tentangperkapalan, pengangkutansungaidanpesawatudara • Pasal 8 ayat 1, model Indonesia, menerapkanpemajakandinegarasumber, tetapipajak yang dikenakanakandikurangidenganjumalah yang sepadandengan 50% daripadanya. • Model Indonesia padaPasal 8 ayat 2, mengaturbahwalaba yang berasaldaripengoperasianpesawatudaradalamjalurlalulintasinternasional, hanyaakandikenakanpajakdinegarapihakpadapersetujuandimanaperusahan yang mengoperasikanpesawattersebutberkedudukan • Model Indonesia tidakmenggunakanpasal 8 ayat 2 danayat 3 di Model UN dan OECD.

  24. Model UN untukpasal 8 adaalternatif A danalternatif B • Model OECD dan Indonesia tidakterdapatalternatif B

  25. Pasal 9 (hubunganistimewa) • Dalampasal 9 ayat 3, model Indonesia menyatakanbahwasuatunegara yang terikatpersetujuantidakakanmerubahlabadarisebuahperusahaandalamkeadaansesuaipadaayat 2 setelahhabisbataswaktu yang disajikandalamhukumperpajakannya. • Sedangkandalam Model OECD tidakterdapatPasal 9 ayat3

  26. Pasal 10 dividends tentangdividen • Dalam UN, pemajakandividentergantungkesepakatankeduanegara, padaumumnyalebihrendahdari model OECD • OECD tarifdividenditentukansebesar 5% jikakepemilikansahamnya minimal 25%, sedangkanlaninya 15%, sedangkan model UN ditentukansebesar ……. Persentergantunghasilnegoisasi, namuntariflebihrendahjikakepemilikansahamnya minimal 10%

  27. Model Indonesia , dalampasal 10ayat 2, menambahkanbahwapembebanpajaktidakmelebihi ….. Persendarijumlahkotordeviden. Ayatinitidakakanmempengaruhipajakperusahaanmenyangkutdividendibayardarilabamana yang dikeluarkan. • Pasal 10ayat 5, Model Indonesia menambahkanbahwalaba BUT akandikenakanpajaktambahanmenuruthukum UU perpajakan Indonesia , danpajaktersebuttidakmelebihi …..persendarijumlahlabasetelahdikurangiPajakPenghasilan.

  28. Model Indonesia tidakmenerapkanPasal 10 ayat 5 UN model • Model Indonesia menambahkanPasal 10 ayat 6, ketentuanpadaayat 5 daripasalini (pasal 10), tidakmempengaruhiketentuan yang terkandungdalamkontrakbagihasilminyakdan gas yang telahdiputuskanolehpemerintah Indonesia.

  29. Pasal 11 (Interest)tentangbunga • Pasal 11 ayat 2, UN dan Model Indonesia menegaskanpresentasetergantungkesepakatankeduanegara, sedangkan OECD jelasmenegaskanbahwapemajakanbungatidakbolehmelebihi 10% darijumlahbruto. • Pasal 11 ayat 4, UN lebihmenjelaskanbahwauntuktidakdikenakanobyekbungaadalahapabilaiamenjalankanpekerjaanbebasdinegaralainnyamelaluisuatutempattetap yang beradadisana.

  30. Model Indonesia ,menambahkanPasal 11 ayat 3, yang menyatakanbahwabunga yang diterimaolehpemerintah, negarabagianataupemerintahdaerah, akandibebaskanpenegnaanpajaknya. • UntukayatlainnyadalamPasal 11, tidakadaperbedaanantara UN, OECD dan model Indonesia.

  31. Pasal 12 (Royalties)tentangroyaliti • Pasal 12 ayat 2, di UN dan Model Indonesia mengaturtarifroyalitiberdasarkankesepakatankeduanegaradalampersetujuan, sedangkandalam OECD tidakdijelaskanlebihlanjuttarifpersentaseatasroyalititersebut.

  32. Pasal 12 ayat 3, di Model Indonesia, istilah “royalti” lebihdiperjelasyaitupembayaransecaraberkalaataubukan, dandalambentukapapun yang dibuatsebagaipertimbanganuntuk: • Penggunaandari, atauhakuntukmenggunakan, hakciptaapapun, hak paten, disainatau model, rencana, rumusan yang rahasiaataucarapengolahan, merekdagangatauhakmiliklainnyaatauhakatau; • Penggunaandari, atauhakuntukmenggunakanindustri, perdaganganataupengetahuanperlengkapan-perlengkapanindustri. • Persediaandariinformasiataupengetahuanilmiah, teknis, penegtahuankomersilatauindustriatauinformasi; atau

  33. Persediaantentangsegalabantuan yang pokokatausampingantentanghakkekayaanatauhakmiliksebagaimanadisebutkandalam subparagraph (a), apapunperalatansepertitersebutdidalam subparagraph (b), atauapapunpenegtahuanatauinformasisepertitersebutdidalam subparagraph (c),; atau

  34. Penggunaandari, atauhakuntukpenggunaan: • Film gambarhidup; atau • Film atau video untukdigunakandalampenghubungdengantelevisiatau • Tape untukdigunakandalampenghubungdengansiaran radio.

  35. Sedangkan model OECD hanyaterbataspadaistilah “royaliti” berartisegalajenispembayaran yang diterimasebagaibalasjasaataspenggunaan, hakmenggunakansetiaphakciptakesusasteraan , kesenianataukaryailmiah, termasuk film-film sinematografi, paten. Merkdagang, desainatau model, rencana, rumusrahasiaataucarapengolahan, atauuntukketeranganmengenaipengalamandibidangindustri, perdaganganatauilmupengetahuan. • Adaperbedaanpadaayat 4 dan 5 • Ayat yang lain tidakadaperbedaan

  36. Pasal 13 (Capital Gains)tentangkeuntunganhartabergerak • Model OECD, dalampasal 13 ayat 2 keuntungandaripemindahtangananhartabergerakdari BUT, tidakmencakupdefinisihartabergerakygmerupakan bg. darisuatutempatusahatetap yang tersediabagipenduduksalahsatunegarauntukmelakukanpekerjaanbebas, sedangkan model UN dan Indonesia menjelaskantentangtempatusahatetapuntukpekerjaanbebasjikamelakukanpengalihanharta, keuntungannyadikenakandisuatutempattetaptersebut, karenatermasukdefinisi BUT. • Model Indonesia dan OECD, tidakmenerapkanpasal 13 ayat 4 dan 5 dalam UN model.

  37. Pasal 14 (Independent Personal Service)tentangpekerjaanbebas • Salam OECD Model, pasal 14 dihapus, sedangkandalam model Indonesia dalamayat 1 Pendapatan yang diperolehpendudukdarisuatunegara yang terkaitpersetujuanmenyangkutjasaygprofesionalatauaktivitaslainnya yang berdiribebas, akandapatdikenakanpajakdinegaraitu, kecualijikaiamempunyaisuatutempattertentuygsecarateraturmenyediakanuntkpegawaipekerjabebasdinegara lain untukkepentinganmelakukanaktivitasatauiahadirdinegara lain untuksuatuperiodeataumelebihiperiode-periode …..hariselama 12 bulan. Jika ….. • Untk model Indonesia pasal 14 ayat 1 huruf a dan b, sudahdiaturdalampasal 14 ayat 1

  38. Pasal 15 (Dependent Personal Services)tentangpekerjaandalmhubungankerja • Tdkadaperbedaandalampasal 15 ayat 1 dan 2, baik UN, OECD maupun Indonesia • DalamPasal 15 ayat 3 Indonesia model tidakmengaturpenghasilanpekerjaandiatasperahudlmpengangkutansungai, ygdptdikenakanpajakdinegaraygterlibatdlmpersetujuandimanapimpinanperusahaanberada.

  39. Pasal 16 (Directors’fee) • Dalam Model OECD tidakmengaturtentangpenghasilan lain-lain yang kedudukannyasebagaimanejerdapatdikenakanpajakdi Negara lain. • Dalam Model Indonesia, menjelaskanketentuansehinggamenjadisebagaiberikut; Pembayarandirekturdan lain pembayaran yang serupa yang diperoleholehpendudukdarisuatunegara yang terikatpersetujuandidalamkapasitasnyasebagaianggotadaridewandirekturataubadan yang serupadarisuatuperusahaan yang berkedudukandinegaradikenakanpajakdinegara lain tersebut. • Dalam Model Indonesia, memperjelasketentuansehinggamenjadisebagaiberikut ; Penggajiansesorangsebagaimanadalamayat 1 diperolehdariperusahaanmenyangkutfungsi yang sehari-haridilakukanolehseorangmanajeratautehnikdapatdikenakanpajakberdasarkanpasal 15.

  40. Pasal 17 (Artistes and sportspersons)tentangartisdanatlit • Istilaholahragawan, jika model UN adalahSportsperson, Model OECD adalahSportsmansedangkan Model Indonesia adalahAthlete. • Model Indonesia menambahkandalampasal 17 ayat 3, menyimpangdariketentuandalamayat 1 dan 2, pendapatan yang diperolehdariaktivitas yang disebutdidalamayat yang dilakukandibawahsuatupengaturanataupersetujuanantaranegara yang terikatpersetujuanakandibebaskandaripajakdinegara yang terikatpersetujuandimanaaktivitasdilakukanjikakunjungankenegara lain secarakeseluruhanataupadahakekatnyadidukungolehdanasalahsatuataukeduanegara yang terikatpersetujuan, suatuotoritas yang lokalatauinstitusipubliknegaratersebut

  41. Pasal 18 (Pensions and social security payments)tentangpembayaranpensiunandanjaminansosial • Alternatif A • Model OECD, tidakmengaturpasal 18 ayat 2 dalamalternatif A dantidakjugamengaturalternatif B sebagaimanadiaturdalam UN Model. • Dalampasal 18 ayat 2, Model Indonesia menambahkantentangketentuanistilah “Anuitas (TunjanganTahunan)” berartisuatupenjumlahan yang dinyatakansebagaihutangpadawaktutertentu yang dinyatakanselamahidupatauselamasuatuperiode yang dapatdiketahuiatauditetapkantentangkewajibanuntukmelakukanpembayaransebagaihasilpertimbangandalampengembalianuang.

  42. Alternatif B: • Tundukpada ketentuan2 ayat 2 pasal 19, pensiundanimbalansejenislainnyaygdibayarkankepadapenduduksuatunegarapihak pd persetujuanakibathubungankerjamasalalu, dapatdikenakanpajakdinegaraitu • Namun, pensiuntersebutdanpembayaransejenisnyadptjugadikenaipajakdinegaralainnyabilapenbayrabtsbdilakukanolehpenduduknegara lain ituatu BUT ygberadadinegaraitu. • Menyimpangdariketentuanayat 1 dan 2, pensiunygdibayaratau pembayran2 ygsejenisygdibayardlmrabgka program umumsebagai bg. darijaminansosialdarisalahsatunegaraatau bg. Ketatanegaraannyahanyadikenaipajakdinegaraitu.

  43. Sebagai neg. berkembang Indonesia sebaiknyamenggunakanalternatif B karenapengenaanpajaknyaberdasarkanatassumberpenghasilan. Pengenaanpajakinijugadikarenakanygmemberipenghasilanadalahnegarasumber. • Model OECD dan Indonesia, tidakada model alternatifpasal 18B

  44. Pasal 19 (Government service)tentangjasapemerintah • Tidakadaperbedaan

  45. Pasal 20 (Student)tentangpelajar • Untukpasal 20 model UN dan OECD, tidakadaperbedaanuntuk students. Model Indonesia diaturdalampasal 21. • Namun Model Indonesia dalamPasal 20, bukanpelajar, namunadaketentuan lain mengenai guru danpeneliti. Inilahsalahsatuhal yang membedakan model Indonesia dengan model UN dan OECD, dimanatidakdiaturtentangpemajakanataspenghasilan guru danpeneliti.

  46. Pasal 20 Model Indonesia menjelaskantentangPerorangan yang mengunjungiuntuksementarakesuatu Negara Pihakpadapersetujuandan yang diundangolehPemerintahdari Negara yang terikatpersetujuantersebutpertamaataudarisuatuUniversitas, perguruantinggi, sekolah, musimanatauinstitusibudayadi Negara Yang disebutpertama, ataudibawahsuatu program acarapemerintahantentangpertukaranbudaya, hadirolehkarena Contracting State/Negara yang terikatpersetujuanuntuksuatuperiodetidakmelebihiduatahunberurutansemata-matauntukkepentinganpengajaran, member ceramahkuliahataumenyelesaikanrisetpadainstitusitersebutakandibebaskanpajakdi Negara yang terikatpersetujuanatassejumlahpenggajian yang diperolehdariaktivitastersebut, denganketentuanbahwapembayarandaripenggajiantersebutdiperolehdari Negara lain yang Terikatpersetujuan.

  47. Pasal 21 (Other Income)tentangpendapatan lain-lain • Model OECD, pendapatan lain-lain yang menyangkutpendapatan lain sehubunganpekerjaanbebaspadasuatutempattertentudi Negara lain, tidakdiatur • Model UN menambahkanayattambahanbilamanapenghasilan lain-lain tidakdiaturdalamTax Treaty, makadikenakanpajakdi Negara sumberpenghasilan • Sedangkan Model Indonesia hanyamengatursatuayatdalampasal 22 tentangpendapatan lain-lain, yaituJenis-jenispenghasilanlainnyadarisalahsatu Negara, darimanapunasalnya, dantidaktundukkepadapasal-pasalterdahuludalampersetujuaninihanyaakandikenakanpajakdi Negara tersebut, selaindaripendapatandalamwujudlotere, hadiahakandikenakanpajakdi Negara itu.

  48. Pasal 22 (Capital)tentangkekayaan • Model Indonesia tidakmengaturpajakataskekayaannamunmengaturpajakpendapatan, pengalihantanahdanbangunanjugadimaksudkanadalahpendapatannya yang dikenakanpajak. • Model OECD, tidakmengatursuatutempattertentuuntukmelaksanakanpekerjaanbebasdianggapsebagai BUT

  49. Pasal 23 A (Exemption Method) • Model OECD menambahkanketentuanayat 4, yaituketentuandariayat 1 tidakberlakubagipendapatan yang diperolehataukekayaan yang dimilikiolehpendudukdarisuatu Negara yang terikatpersetujuandimana Negara lain yang terikatpersetujuanmenggunakanketentuandariperjanjianiniuntukmembebaskanpendapatanataukekayaandaripajakataumenggunakanketentuandaripasal 10 ayat 2 danPasal 11 untukpendapatansepertiitu. • Model Indonesia hanyamengatursatuayatdalamPasal 23 A, Tax Treaty, yaitudimnapendudukdarisuatu Negara yang terikatpersetujuanmemperolehpendapatandari Negara lain yang terikatpersetujuan, jumlahpajakterutangdi Negara lain yang terikatpersetujuanmenurutPerjanjianini, dapatdikreditkanterhadappajakdi Negara yang terikatpersetujuan yang tersebutpertamaditempatiaberkedudukan. Jumlahkredit, bagaimanapun, tidakmelebihijumlahpajakatasnegaraygteruikatpersetujuanygtsbpertamapadapendapatanitudihitungmenurutperaturandanhukumperpajakannya.

  50. Pasal 23 B (Credit Method) • Model Indonesia tidakmengaturPasal 23 B tax treaty, sedangkanuntukketentuanpasal 23 B, baik UN mdan OECD, tidakaadaperbedaanketentuan.

More Related