1 / 11

Disusun Oleh : Agus Indra Irawan 115030101111053 Singgih Wiliyanto 115030107111067

IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE Studi Kasus Pengembangan E-Government di Provinsi Bali. Disusun Oleh : Agus Indra Irawan 115030101111053 Singgih Wiliyanto 115030107111067 Dony Teguh Prakoso 115030100111058 Devriano Noven Aulia Ur Rochman 115030107111030

waldo
Télécharger la présentation

Disusun Oleh : Agus Indra Irawan 115030101111053 Singgih Wiliyanto 115030107111067

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCEStudiKasusPengembangan E-Government diProvinsi Bali DisusunOleh: AgusIndraIrawan 115030101111053 SinggihWiliyanto 115030107111067 DonyTeguhPrakoso115030100111058 Devriano NovenAulia Ur Rochman 115030107111030 PututHari S 115030107111019 Effendi

  2. LatarBelakang • Kemajuaninformatika, komunikasidanteknologimenuntutperubahanpadapoladancaradilaksanakannyakegiatandisegalasektor, industri, perdagangan, terutamapemerintahandalamhalmenjalankanpemerintahannyadanmengoptimalkanpemberianpelayanan yang prima. • Upayapemerintahdalammewujudkantatapemerintahan yang baik (good governance) tidaklepasdaripenggunaanteknologi, informasidankomunikasiolehpemerintahdalammemberikanpelayanankepadamasyarakat. • Salahsatuupayauntukmewujudkantatapemerintahan yang baikadalahmempercepatproseskerjasertamodernisasiadministrasimelaluiotomatisasidibidangadministrasiperkantoran, modernisasipenyelenggaraanpelayanankepadamasyarakatmelalui e-government sebagaisalahsatuaplikasidariteknologiinformasi.

  3. Apapengertian E-government? • Bagaimanafungsidanperkembangan E-government? • Bagaimanakahperan E-government dalammewujudkan Good Governance? • Bagaimanakahhubungan E-government denganmasyarakatinformasi? • Bagaimanaperanan E-government dalamsistemadministratifdi Indonesia? Rumusan Tujuan • Mengetahuipengertian E-government. • Mengidentifikasifungsidanperkembangan E-government. • Mengidentifikasiperan E-government dalammewujudkan Good Governance. • Mengidentifikasihubungan E-government denganmasyarakatinformasi. • Mengidentifikasiperanan E-government dalamsistemadministratifdi Indonesia.

  4. LandasanTeori Good Governance KeuntunganPenggunaan E-Government Urgensi Good Governance

  5. Pembahasan A. Pengertian E-Government Terdapatadaduahalutama yang dapatdiambildalampengertian e-Government, yang pertamaadalahpenggunaanteknologiinformasi (salahsatunyaadalah internet) sebagaialat bantu, dan yang kedua, tujuanpemanfaatannyasehinggapemerintahandapatberjalanlebihefisien. Denganteknologiinformasi/internet, seluruhprosesatauprosedur yang adadipemerintahandapatdilaluidenganlebihcepatasaldigunakandengantepat.

  6. B. Penting, ManfaatdanPerkembangan E-Government 1. Pentingnya E-government Reformasibirokrasi yang dilatarbelakangituntutanterhadapterbentuknyasistemkepemerintahan yang bersih, transparan, danmampumenjawabtuntutanperubahansecaralebihefektif, melahirkaninspirasipenyediaan data informasidan media komunikasi yang transparanmelaluiE-Government

  7. Lanjutan.. 2. Manfaat E-government 1. Pelayananyang lebihbaikkepadamasyarakat 2. Peningkatanhubunganantarapemeritah, pelakubisnis, danmasyarakatumum. 3. Pemberdayaanmasyarakatmelaluiinformasi yang mudahdiperoleh 4. Pelaksanaanpemerintahan yang lebihefisien

  8. Lanjutan.. 3. Perkembangan E-Government New Public Management adalahsemacamteorimanajemententangbagaimanareformasipemerintahdenganmenggantistrukturorganisasi yang hirarkis yang kakudenganjaringanlebihdinamis unit organisasikecil, menggantikanotoriter, keputusan top-down danpembuatankebijakanpraktekdenganpendekatan yang lebihkonsensus bottom-up yang memfasilitasipartisipasisebagai stakeholder sebanyakmungkin, terutamawargabiasa, mengadopsisikap yang lebih ‘customer’ berorientasikepadapelayananpublik, danmenerapkanprinsip-prinsippasaruntukmeningkatkanefisiensidanproduktivitas.

  9. C. Peran E-Government dlmMewujudkan Good Governance • Implementasi e-Government yang diyakinimampumengurangipeluangpenyalahgunaanwewenangdanmengurangibiayaoperasionalpemerintahsudahsemakinmendesakuntuksegeraditerapkan, menciptakantransparansidanakuntabilitasparapejabatpublikdanefektifitassertaefisiensipelayananpubliksecara prima. • Setidaknyaadatigafaktor yang menyebabkanpentingnya “E-Government” dalampembangunanmasyarakatjaringan (network society): (1) Elektronisasikomunikasiantarasektorpublikdanmasyarakatmenawarkanbentukbarupartisipasidaninteraksikeduanya. (2) Cyberspace dalampelayananpublikmemungkinkanpenghapusanstrukturbirokrasidanprosesklasikpelayanan yang berbelit-belit. (3) E-government menyajikanjugainformasi-informasilokalsetempat.

  10. D. Hubungan E-Government dgnMasyarakatInformasi Perkembanganketerbukaaninformasi public di Indonesia diawalisejaktahun 2000 dalambentuk RUU KMIP (KebebasanMemperolehInformasiPublik). Undang-undangNomor 14 Tahun 2008 TentangKeterbukaanInformasiPublik. Salahsatuciri era demokratisasi yang sudahmajuadalahketerbukaaninformasi. Keterbukaantersebuttelahmenjadituntutanzamandankebutuhanmasyarakatseiringdenganprosesdemokratisasiitusendiri, transparansi, danhakasasimanusia. Keterbukaaninformasiinipulalah yang menjadipenciridaripenyelenggara good governance yang diimplikasikanmasyarakat Indonesia.

  11. E. E-Government danSistemAdministratifdi Indonesia Dalamrangkamewujudkanpemerintahan yang baikberdasarkanprinsip-prinsip Good Government, Provinsi Bali telahmelakukanlangkahlangkah, salahsatunyamelaluipenerapan E-Government. kapasitasteknologiinformasidilingkunganPemerintahProvinsi Bali ditinjaudari 5 aspek, yaitu: AspekKepemimpinan AspekRegulasi

More Related