1 / 49

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan IV Tahun 2018 Kementerian Kesehatan RI. Tantangan/ Permasalahan. Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Isu-isu Strategis Tahun 2018. Biro Keuangan dan BMN 25 Februari 2019. KEMENTERIAN

wenzel
Télécharger la présentation

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEMENTERIAN KESEHATANREPUBLIK INDONESIA Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan IV Tahun 2018 KementerianKesehatan RI Tantangan/ Permasalahan Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Isu-isu Strategis Tahun 2018 Biro Keuangandan BMN 25 Februari 2019

  2. KEMENTERIAN KESEHATANREPUBLIK INDONESIA Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran KementerianKesehatan RI

  3. “ Menteri Keuangan selaku BUN dan Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga untuk menjamin efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi penggunaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran “ Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018

  4. 12 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Revisi DIPA Kesesuaian dengan Perencanaan & Penganggaran Halaman III DIPA Rencana Penarikan Kas A Efisiensi Pelaksanaan Anggaran D Pagu Minus Kesalahan SPM Indikator Pelaksanaan Anggaran Dispensasi SPM Retur SP2D 12 Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan B Kepatuhan terhadap Regulasi Data Kontrak Realisasi Anggaran C Rekonsiliasi LPJ Bendahara Penyelesaian Tagihan Pengelolaan UP/TUP

  5. 12 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kelancaran Pelaksanaan Anggaran: (Pembayaran/Realisasi Anggaran, Penyampaian Data Kontrak,Penyelesaian Tagihan, SPM yang Akurat, Kebijakan Dispensasi SPM) 1 Mendukung Manajemen Kas: (Pengelolaan UP/TUP, Revisi DIPA, Renkas/RPD, Deviasi Halaman III DIPA, Retur SP2D) 2 12 Indikator Untuk Menjamin Ketercapaian Output Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan (LKKL/LKPP): (Penyampaian LPJ Bendahara dan Penyelesaian Pagu Minus Belanja) 3

  6. 12 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran A. Kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran B. Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan C. Kepatuhan Terhadap Regulasi D. Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan 6

  7. Peningkatan Kinerja IKPA: Mendorong Perbaikan Kualitas Belanja K/L KetertibanpenyelesaianTagihan SPM LS Kontraktual meningkat: 86,84% (2017) 91,9% (2018) Ketertiban penyampaian Data Kontrak meningkat: 58,15%(2017) 80%(2018) Ketertiban penyampaianLPJ Bendahara meningkat: 61,30% (2017) 97,98%(2018) IKPA OutstandingUP menurun: Rp 15,12T(2017) Rp 8,6 T(2018) Nilai Pagu Minus menurun: Rp 6,8 triliun (2017) Rp 2,2 triliun(2018) DispensasiSPMmenurun: 5.146 dokumen (2017) 3.851 dokumen (2018) Revisi DIPA turun drastis: 52.072(2017) 13.686 (2018)

  8. Perkembangan IKPA KementerianKesehatanTahun 2016 - 2018 69,58 94,22 2016 2018 Capaian kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) mencerminkan peningkatan yang sangat signifikan terhadap pola eksekusi anggaran yang dilakukan oleh satkerKemenkes. Sejak tahun 2016, capaian IKPA Kemenkestelah meningkat signifikan dari67,58 menjadi94,22. Sumber: OMSPAN 04-02-19 (diolah)

  9. Realisasi Anggaran per Eselon I Sumber: OMSPAN 04-01-19 (diolah)

  10. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Sumber: OMSPAN 08-01-19 (diolah)

  11. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja per Bulan Sumber: OMSPAN 08-01-19 (diolah) Sumber: OMSPAN 08-01-19 (diolah)

  12. Realisasi Per SatuanKerja di LingkunganKemenkes

  13. Revisi DIPA Sumber: OMSPAN 04-02-19 (diolah) • FrekuensirevisiKemenkessebesar 1,72.masihterdapat unit utama yang melakukanrevisi DIPA lebihdari 2 kali. • ItjenKemenkesadalah unit yang paling banyakmelakukanrevisisebanyak 4 kali.

  14. SatuanKerja yang MelakukanRevisiDIPA Terbanyak Kantor Pusat (KP) Dekonsentrasi (DK) Kantor Daerah (KD)

  15. Deviasi Halaman III DIPA Akurasi rencana pencairan dana atau Dev halaman III dihitung berdasarkan rata-rata gap antara realisasi dengan rencana penarikan dana Angka gap per bulan yang diambil bernilai absolut sehingga dalam penghitungan rata-rata gap tidak saling menidadakan Saat melakukan revisi DIPA, hendaknya melakukan update Halaman III, untuk bulan yang telah berlalu, angka rencana diubah sesuai dengan jumlah realisasi. Bagi BUN, Hal III DIPA merupakan alat manajemen kas, salah satunya digunakan dalam rangka menyiapkan (estimasi) kebutuhan kas negara tiap periodenya. Sumber: OMSPAN 08-01-19 (diolah) • Dev bernilai positif menunjukkan realisasi lebih kecil dari rencana, • Dev bernilai negatif menunjukkan realisasi lebih besar dari rencana

  16. Deviasi Halaman III DIPA Kemenkes DeviasiatauDev halaman III Kemenkesterbesarpadabulan November (44,88) Deviasinegative (realisasilebihbesardaripada RPD) hanyapadabulanMaretdanJuni. DeviasiterkecilpadabulanFebruari (0,33). NilaiAkhirDeviasi Hal III DIPA Kemenkes 91,77 Sumber: OMSPAN 04-02-19 (diolah) • Dev bernilai positif menunjukkan realisasi lebih kecil dari rencana, • Dev bernilai negatif menunjukkan realisasi lebih besar dari rencana

  17. Pengelolaan UP Kemenkes Sumber: OMSPAN 04-02-19 (diolah) • Nilaipersentasepertanggungjawaban UP/GUP tertinggiterdapatpadaItjen, Balitbangkes, danBpsdmksebesar 89% danterendahpadaDitjenYankessebesar 79% denganjumlah UP terlambatsebesar 163. • Total Revolving UP terlambatpadaKemendikbudsebanyak 1106. • Pengajuan revolving UP tidakperlumenungguhinggarealisasimencapai100%.

  18. SatkerTidakPernahTerlambat GUP (100% TepatWaktu)

  19. SatkerPersentaseKetepatanWaktu GUP Paling Sedikit 9 SatkerdenganKepetatanwaktu GUP 0% (selaluterlambat)

  20. LPJ BendaharaKemenkes LPJ Bendahara disampaikan ke KPPN paling lambat tanggal 10 setelah bulan bersangkutan berakhir. Dalam hal tanggal 10 jatuh pada hari libur, maka dilaksanakan paling lambat pada hari kerja sebelumnya.

  21. LPJ BendaharaSatkerKemenkesTepatWaktu 100 %

  22. LPJ BendaharaSatkerKemenkesTepatWaktu 100 %

  23. LPJ BendaharaSatkerKemenkesTepatWaktu 100 %

  24. LPJ BendaharaSatkerKemenkesTepatWaktu 100 %

  25. LPJ BendaharaSatkerKemenkesPersentaseKetepatanWaktuRendah

  26. Penyampaian Data Kontrak 01 02 Memastikan penyampaian data perjanjian/kontrak paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditandatanganinya perjanjian/kontrak Memastikan data supplier tidak terdapat kesalahan, untuk menghindari proses pembayaran yang gagal dilakukan oleh KPPN Data kontrak yang terlambat diajukan oleh Satker, pendaftaran kontrak dapat diproses setelah memperoleh dispensasi KPPN Ketentuan Penyampaian Data Kontrak ke KPPN 03

  27. Penyampaian Data Kontrak Sumber: OMSPAN 08-01-19 (diolah) • Nilai IKPA untukPenyampaian DatakontrakterendahpadaSetjenKemenkessebesar 78

  28. 39 SatuanKerjaMenyampaikan Data KontrakTepatWaktu 100 % 10 SatkerDenganPenyampaian Data KontrakTepatWaktuTerendah

  29. Penyelesaian Tagihan Tidak menunda proses pembayaran atas pekerjaan yang telah selesai Penyelesaian tagihan terpenuhi sesuai dengan ketentuan, mengendalikan dan mengawasi setiap tagihan Tagihan diselesaikan paling lambat 17 hari kerja setelah timbulnya hak tagih Memastikan KPPN menerima SPM selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah penerbitan SPM 02 03 04 01

  30. Penyelesaian Tagihan BAST Penandatanganan BAST setelah pekerjaan selesai SPP Penyelesaian SPP oleh PPK setelah tagihan diterima 5 hari kerja BAST Invoice 5 hari kerja SP2D SPM diterima oleh KPPN paling lambat 2 hari kerja sejak tanggal terbit SPM 5 hari kerja INVOICE Penerbitan invoice oleh pihak ketiga setelah BAST SPP SPM 2 hari kerja SPM Penerbitan SPM oleh PPSPM setelah SPP diterima SP2D

  31. Penyelesaian Tagihan Sumber: OMSPAN 08-01-19 (diolah)

  32. Kesalahan SPM Sumber: OMSPAN 08-01-19 (diolah)

  33. ContohKesalahan SPM

  34. Perencanaan Kas • Sesuai Pasal16 ayat (1) PMK 197/PMK.05/2017: KPA menyampaikan RPD Harian tingkat Satker kepada KPPN sebelum SPM diajukan ke KPPN dengan batas waktu sebagai berikut: • RPD Harian atas transaksi A (> Rp1 triliun) wajib disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja • RPD Harian atas transaksi B (Rp500 miliar – Rp1 triliun) wajib disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja • RPD Harian atas transaksi C (Rp1 miliar – Rp500 miliar) wajib disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja Sumber: OMSPAN 08-01-19 (diolah)

  35. Retur SP2D Sumber: OMSPAN 08-01-19 (diolah)

  36. 10 SatkerdenganRasioRetur SP2D Tertinggi

  37. Dispensasi SPM Sumber: MEBE 08-01-19 (diolah)

  38. 2019 Strategi Pelaksanaan Anggaran

  39. CAPAIAN KINERJA APBN TAHUN 2018 Padatahun 2018 Pemerintahtidakmengajukanperubahan UU APBN. Langkahtersebutmerupakan yang pertama kali dilakukandalam 15 tahunterakhir. Pertama kali melampaui target sejak 2011 Tingkat penyerapantertinggidalam 5 tahunterakhir Turunsignifikandaritahun 2017 yang nilainya Rp124,4 T Tingkatpenyerapantertinggiselama 5 tahunterakhir RealisasiPendapatan Negara sebesar Rp1.943,53 T atau102,6%dari target sebesar Rp1.894,72 T RealisasiBelanja Negara sebesar Rp2.202,2 T atau99,2%daripagusebesar Rp2.220,65 T Keseimbangan primer semakinmendekatinol, yaitunegatif Rp1,8 T RealisasiBelanja KL sebesar Rp836,89 T atau98,8%daripagusebesar Rp847,43 T

  40. KINERJA BELANJA K/L TAHUN ANGGARAN 2018 Capaianpositifkinerjabelanja K/L tahun 2018 didorongdengantanpaadanya APBN-Perubahan Belanja K/L Tahun 2018 Per Triwulan Penumpukan realisasi di akhir tahun relatif menurun, terindikasi dari realisasi bulan Desember 2018 sebesar 16,38% lebih rendah dari tahun 2017 yang sebesar 20,15%.

  41. KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2018 Capaiankinerjapelaksanaananggaran di tahun 2018 yang semakinbaikperluterusditingkatkandandiperbaikipadamasamendatang, sertaharusmenjadikomitmenbersamabaik unit pusatmaupundaerah

  42. STRATEGIPELAKSANAAN ANGGARAN 2019

  43. POLA PIKIR DALAM MELAKSANAKAN ANGGARAN PREAMBULE TUJUAN BERNEGARA KOMITMEN NASIONAL RPJMN UNDANG-UNDANG DIPA Kontrak/SuratKeputusan PERATURAN PEMERINTAH PERATURAN PRESIDEN PelaksanaanPekerjaan AKTIVITAS PENGADAAN BARANG DAN JASA OUTCOME Hasil/Output PERATURAN MENTERI PMK GOOD GOVERNANCE LAYANAN PUBLIK BeritaAcara & Pernyataan PERATURAN DIRJEN PERDIRJEN PBN PER-XX/PB/20XX SPPSPMSP2D SURAT-SURAT SE DIRJEN PBN SE-XX/PB/20XX LKPP SEBESAR-BESARNYA KEMAKMURAN RAKYAT

  44. PROSES BISNIS PELAKSANAAN ANGGARAN Hal I A= Informasi/target Kinerja (output) Hal I B = Sumber Dana Hal II = Rincian Pengeluaran per Jenis Belanja Hal III = Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan Hal IV.A= Blokir Hal IV.B = Catatan SPM (UP/LS) SP2D OUTPUT OUTCOME Surat Keputusan Perjanjian/Kontrak Perjanjian Kerja Sama Dll. Bukti Pembelian/faktur Kuitansi SPK Kontrak/Perjanjian Dll. SPP (UP/LS)

  45. TIMEFRAME PENCAPAIAN OUTPUT SECARA IDEAL Fungsi APBN adalah untuk operasionalisasi pemerintahan, penyediaan layanan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi Pemenuhan fungsi dicerminkan dengan pencapaian output, outcome, & impact dalam satu kurun waktu tahun anggaran sesuai RKP dan renja K/L Dalam satu tahun fiskal, APBN yang telah ditetapkan harus dapat memenuhi ketiga fungsi tersebut. TAHUN FISKAL ... PERIODE PELAKSANAAN APBN • PENCAPAIAN OUTPUT • Sesuai dengan fungsi APBN, sejak dilaksanakan harus menghasilkan output; • Kerangka waktu pencapaian output harus dibatasi s/d Triwulan III • PENCAPAIAN OUTCOME • Outcomeadalahmanfaat dari belanja negara terhadap pelayanan publik dan pembangunan. • Output harus dirasakan oleh masyarakat secepat mungkin dan keseluruhan outcome tercapai pada akhir tahun. • PENCAPAIAN IMPACT • Impact adalah dampak dari belanja negara pada APBN; • Impact harus dicapai sesuai dengan RKP dan kebijakan fiskal tahun bersangkutan.

  46. LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS PELAKSANAAN ANGGARAN Surat Menkeu no. 66/MK.05/2019 tanggal 22 Januari 2019 • 1. Melakukan Penyesuaian terhadap Perencanaan dengan Pelaksanaan Anggaran • Teliti dan revieu atas RKA-KL/DIPA sesuai rencana kegiatan yang dilaksanakan, segera revisi DIPA apabila terdapat perubahan kebijakan pada K/L. • Persiapkan dokumen yang diperlukan untuk menyelesaikan catatan dalam DIPA misalnya “tanda blokir”. • Pastikan pagu DIPA telah tersedia/cukup tersedia shg tidak merevisi terhadap pagu yang sudah dikontrakkan. • Segera melakukan revisi anggaran apabila terjadi pagu minus dan terdapat potensi terjadinya pagu minus • 2. Menyusun dan Menetapkan Dokumen Pendukung Pelaksanaan Anggaran • Melakukan percepatan penyusunan penyelesaian dokumen pendukung yang diperlukan untuk menghindari tertundanya pelaksanaan kegiatan. • 3. Meningkatkan Kepatuhan terhadap Regulasi Pelaksanaan Anggaran • Mengajukan UP sesuai kebutuhan operasional bulanan satker serta mempercepat revolving UP. • Memanfaatkan TUP hanya untuk kegiatan mendesak dan sesuai dengan rencana kegiatan yang diajukan. • Memastikan bahwa penyampaian laporan keuangan telah lengkap dan benar serta sesuai dengan waktu yang ditentukan. • Meningkatkan kedisiplinan dalam penyampaian data-data keuangan dan dokumen pembayaran yang digunakan untuk proses pencairan anggaran. • 4. Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan • Segera menyelesaikan tagihan dan tidak menunda proses pembayaran untuk pekerjaan yang telah selesai (17 HK ) agar tagihan tidak penumpuk di akhir tahun. • Memberikan teguran/sanksi kepada pejabat perbendaharaan Satker yang terlambat dalam menyelesaikan tagihan sesuai waktu yang telah ditentukan. • Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan rencana kegiatan dan rencana penarikan dana. • Memastikan data dan informasi dokumen pembayaran telah benar agar pihak penerima pembayaran dapat menerima haknya secara tepat waktu dan tepat jumlah.

  47. LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS PELAKSANAAN ANGGARAN Surat Menkeu no. 66/MK.05/2019 tanggal 22 Januari 2019 • 5. Mendorong Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan • Mengajukan dokumen pembayaran secara benar dan tepat waktu sesuai dengan RPD yang telah diajukan agar pembayaran dapat dilakukan secara tepat waktu, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar. • 6. Meningkatkan Ketertiban Penyampaian Data Supplier dan Data Kontrak • Segera menandatangani kontrak pengadaan dan menyampaikan data kontrak, termasuk addendum kontrak kepada KPPN • Meningkatkan koordinasi antar pejabat perbendaharaan dalam meningkatkan ketertiban penyampaian data supplier dan data kontrak ke KPPN. • 7. Memastikan Penyaluran Dana Bansos dan Bantuan Pemerintah Tepat Waktu dan Tepat Sasaran • Menetapkan pedoman umum/petunjuk teknis/operasional pelaksanaan pembayaran Bansos dan Banper yang sederhana, mudah dipahami, dan akuntabel. • Melakukan verifikasi dan segera menyalurkan bantuan kepada penerima Bansos dan Banper apabila data telah akurat. • Melakukan pengendalian terhadap dana Bansos yang mengendap di rekening bank penyalur. • Segera menyetorkan sisa dana Bansos yang tidak tersalurkan ke rekening kas negara

  48. DISKUSI

More Related