SAK ETAP & PEDOMAN AKUNTANSI BPR

1. SAK ETAP &PEDOMAN AKUNTANSI BPR

2. 1. 2. 3. 4. 5. Pendahuluan SAK ETAP Pedoman Akuntansi BPR Pelaporan BPR Penutup Agenda

3. Standar Akuntansi ?? • Untuk keseragaman laporan keuangan, laporan keuangan yang relevan dan reliable (representational faitfullness) • Memudahkan penyusun laporan keuangan karena ada pedoman baku sehingga meminimalkan bias dari penyusun • Memudahkan auditor dalam mengaudit • Memudahkan pembaca laporan keuangan untuk menginterpretasikan dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda. • Pengguna laporan keuangan banyak pihak sehingga penyusun tidak dapat menjelaskan kepada masing-masing pengguna Laporan Keuangan bertujuan umum yang relevan dan reliable sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengembilan keputusan. PPL - IAPI

4. Akuntansi dan Audit Laporan Keuangan BPR ACUAN: • Ketentuan yang dikeluarkanoleh Bank Indonesia • StandarAkuntansiKeuanganEntitasTanpaAkuntabilitasPublik (SAK ETAP) • StandarAkuntansiKeuangan (SAK non ETAP) • Peraturanperundang-undangan yang relevandengan BPR • Praktik-praktikakuntansi yang berlakuumum PPL - IAPI

5. Ketentuan Bank Indonesia • SE 15/29/DKBU tanggal 31 Juli 2013 Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat • SE BI 15/3/PBI/2013 tangggal 21 Mei 2013 Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat • SE BI No.12/14/DKBU, PelaksanaanPedomanAkuntansiBPR • SE BI No.11/37/DKBU tanggal 31 Desember 2009, PenetapanpenggunaanStandarAkuntansiKeuanganbagi BPR : Standar akuntansi keuangan bagi BPR menggunakan SAK ETAP • PBI No.13/20/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006, Transparansikondisikeuangan BPR • PBI 13/26/PBI/2011 Perubahan PBI 8/19/2006, Perubahan PP BI 8/19/2006; Kualitas aktiva produktif dan pembentukan PPAP PPL - IAPI

6. SAK ETAP

7. Tujuan Laporan Keuangan • Memberikaninfomasi • posisikeuangan, • kinerja • perubahanposisikeuangansuatuperusahaan yang bermanfaatbagisejumlahbesarpemakaidalampengambilankeputusanekonomi • Laporankeuanganmenunjukkanapa yang telahdilakukanmanajemen (stewardship), danpertanggungjawabansumberdaya yang dipercayakankepadanya • Memenuhikebutuhansebagianbesarpemakai. • Menyediakanpengaruhkeuangandarikejadiandimasalaludantidakdiwajibkanmenyediakaninformasi non keuangan. PPL - IAPI

8. Empat PilarStandarAkuntansi Indonesia • PernyataanStandar Akuntansi Keuangan • StandarAkuntansiKeuanganEntitasTanpaAkuntabilitasPubliksignifikan - SAK-ETAP • Standar AkuntansiSyari’ah – SAK Syariah • Standar Akuntansi Pemerintahan - SAP • IFRS hanyadiadopsiPSAK • SAK ETAP diluncurkan pada tanggal 17 July 2009 • InstansiPemerintahmenggunakanStandarAkuntansiPemerintahan PP 71 tahun 2010 PPL - IAPI

9. SAK ETAP • SAK ETAP: Standarakuntansikeuanganuntukentitastanpaakuntabilitaspublik. • Digunakanuntukentitastanpaakuntabilitaspubliksignifikan • ETAP adalahentitas yang: • Tidakmemilikiakuntabilitaspubliksignifikan; dan • Menerbitkanlaporankeuanganuntuktujuanumum (general purpose financial statement) bagipenggunaeksternal. • Contohpenggunaeksternaladalahpemilik yang tidakterlibatlangsungdalampengelolaanusaha, kreditur, danlembagapemeringkatkredit. PPL - IAPI

10. AKUNTABILITAS PUBLIK SIGNIFIKAN • Harusmenggunakan PSAK – IFRS based • Namun, dapatmenggunakan SAK ETAP jikaadaregulasi yang mengijinkanpenggunaan SAK ETAP  BPR sesuai dengan SE BI No.11/37/DKBU tahun 2009 • Karakteristik IFRS : • IFRS menggunakan “Principles Base “ : • Lebih menekankan pada intepretasi dan aplikasi atas standar sehingga harus berfokus pada spirit penerapan prinsip tersebut. • Standar membutuhkan penilaian atas substansi transaksi dan evaluasi apakah presentasi akuntansi mencerminkan realitas ekonomi. • Membutuhkan profesional judgment pada penerapan standar akuntansi. • Banyak menggunakan fair value dalam penilaian, jika tidak ada nilai pasar aktif harus melakukan penilaian sendiri (perlu kompetensi) atau menggunakan jasa penilai • Mengharuskan pengungkapan (disclosure) yang lebih banyak baik kuantitaif maupun kualitatif

11. SAK – ETAP: Why? • PSAK – IFRS based sulitditerapkanbagiperusahaanmenengahkecilmengingatpenentuan fair value memerlukanbiaya yang tidakmurah. • PSAK – IFRS rumitdalamimplementasinyasepertikasus PSAK 50 dan PSAK 55 meskipunsudahdisahkantahun 2006 namunimplementasinyatertundabahkan 2010 sudahkeluar PSAK 50 (revisi). • PSAK – IFRS menggunakanprinciple based sehinggamembutuhkanbanyakprofessional judgement. • PSAK – IFRS perludokumentasidan IT yang kuat • SAK ETAP sebagaisolusiutk SME (ETAP) PPL - IAPI

12. Manfaat SAK ETAP • Diharapkan dengan adanya SAK ETAP, perusahaan kecil, menengah, mampu untuk • menyusun laporan keuangannya sendiri, • dapat diaudit dan mendapatkan opini audit, sehingga dapat menggunakan laporan keuangannya untuk mendapatkan dana (misalnya dari Bank) untuk pengembangan usaha. • Lebihsederhanadibandingkandengan PSAK – IFRS sehinggalebihmudahdalamimplementasinya • Tetapmemberikaninformasi yang handaldalampenyajianlaporankeuangan. PPL - IAPI

13. SAK ETAP • Disusundenganmengadopsi IFRS for SME denganmodifikasisesuaikondisidi Indonesia dandibuatlebihringkas. • SAK ETAP masihmemerlukan professional judgementnamuntidaksebanyakuntuk PSAK – IFRS. • Dalambeberapahaltidakadaperubahansignifikandibandingkandengan PSAK lama: contoh PSAK 16 (1994). Namunadabeberapahal yang dimodifikasidari IFRS/IAS.

14. IFRS for SMEs • IFRS for SMEs, merupakan “mini” Full IFRS • Terdapat pengurangan opsi dan pengungkapan • Tidak terdapat pengakuan dan pengukuran yang berbeda dengan Full IFRS, kecuali • “borrowing cost” dibebankan langsung dan tidak dikapitalisasi, dan • terdapat pengaturan mengenai “ekuitas” • Target dari IFRS for SMEs adalah perusahaan menengah ke bawah. PPL - IAPI

15. SAK ETAP • PSAK lama (2006) yang disederhanakan: • Pilihan pada alternatif standar yang lebih sederhana • Penyederhaaan pengakuan dan pengukuran • Mengurangi pengungkapan • Penyederhanaan • Merupakan standar yang berdiri sendiri secara keseluruhan (stand alone) PPL - IAPI

16. ISI SAK ETAP

17. Ruang lingkup PPL - IAPI • SAK ETAP, dimaksudkan untuk digunakan oleh Entitas TanpaAkuntabilitasPublik (ETAP), yaituentitas yang: • Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan • Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal • Entitas dengan akuntabilitas publik signifikan • Telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau sedang dalam proses pengajuan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau • Menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi,pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi. • Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan SAK ETAP.Contoh: Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

18. PerbedaanPokokPSAK dan SAK ETAP PPL - IAPI SAK ETAP tidakmengaturpajaktangguhan SAK ETAP hanyamenggunakanmetodetidaklangsunguntuklaporanaruskas. SAK ETAP menggunakanmetode biayauntukinvestasikeasosiasidanmenggunakanmetodeekuitasuntukanakperusahaan. SAK ETAP tidaksecarapenuhmenggunakan PSAK 50/55. SAK ETAP hanyamenggunakan model biayauntukasettetap, asettidakberwujuddanpropertiinvestasi. PSAK-IFRS bolehmemilih model biaya atau model reavaluasi. Beberapa pengaturan yang tidak dalam PSAK ETAP : penggabungan usaha, derivatif, hedging

19. Rerangka konseptual

20. Penyajian Laporan Keuangan PPL - IAPI

21. Penyajian Laporan Keuangan (2) PPL - IAPI

22. Penyajian Laporan Keuangan (3)

23. Penyajian Laporan Keuangan (4) PPL - IAPI

24. Laporan Keuangan Konsolidasian PPL - IAPI

25. KebijakanAkuntansi, EstimasiAkuntansidanKesalahan

26. Instrumen Keuangan PPL - IAPI

27. Persediaan PPL - IAPI

28. Investasi pada Entitas Asosiasi

29. Investasi pada Joint Venture

30. Investasi pada Entitas Anak PPL - IAPI

31. Properti Investasi dan Aset Tetap

32. Aset Tidak Berwujud PPL - IAPI

33. Sewa PPL - IAPI

34. KewajibanDiestimasi(Provisi) danKontinjensi, Ekuitas, danPendapatan Penggunaan istilah yang berbeda, dalam SAK ETAP masih menggunakan Kewajiban diestimasi bukan provisi seperti dalam PSAK 57.

35. BiayaPinjamandanPenurunanNilai PPL - IAPI

36. Imbalan Kerja PPL - IAPI

37. Pajak Penghasilan PPL - IAPI

38. Mata UangPelaporandanTransaksiValas PPL - IAPI

39. PEDOMAN AKUNTANSI BPR

40. Pedoman Akuntansi BPR • Kebijakan Bank Indonesia yang mengijinkan BPR untuk menerapkan SAK ETAP • Pedoman Akuntansi BPR merupakan penjabaran lebih lanjut prinsip dan substansi pengaturan dalam SAK ETAP untuk membantu BPR dalam menyusun laporan keuangan. • Penyusunan PA-BPR ini bertujuan : • untuk memberikan acuan minimum yang harus dipenuhi oleh BPR dalam menyusun laporan keuangannya. • untuk menciptakan keseragaman sehingga dapat meningkatkan daya banding laporan keuangan di antara BPR. • Proses penyusunan Pedoman Akuntansi BPR yang melibatkan stakeholder dan melalui due process procedure), termasukpublic hearing dan limited hearing. PPL - IAPI

41. Tujuan PA BPR • Untuk membantu pengguna dalam menyusun laporan keuangan agar sesuai dengan tujuan laporan keuangan, yaitu: • Pengambilan keputusan ekonomi semua pihak • Menilai prospek arus kas • Memberikan informasi atas sumber daya ekonomi • Menciptakan keseragaman sehingga meningkatkan daya banding laporan keuangan BPR. • Menjadi acuan minimum yang harus dipenuhi oleh BPR dalam menyusun laporan keuangan. PPL - IAPI

42. Isi Pedoman Akuntansi BPR • Bab I Pendahuluan • Bab II Tata Cara Penyesuaian atas Pos-Pos Laporan Keuangan • Bab III Laporan Keuangan • Bab IV Akuntansi Aset • Bab V Akuntansi Kewajiban • BaB VI Akuntansi Ekuitas • BaB VII Laporan Laba Rugi • Bab VIII Laporan Arus Kas • Bab IX Laporan Perubahan Ekuitas • Bab X Catatan atas Laporan Keuangan • Contoh Kasus

43. BAB II Acuan Penyusunan • Ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. • Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). • Standar Akuntansi Keuangan (SAK non - ETAP). • Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan BPR. • Praktik-praktik akuntansi yang berlaku umum. Dalam hal standar akuntansi keuangan memberikan pilihan atasperlakuan akuntansi, maka BPR wajib mengikuti pilihan sesuai ketentuan Bank Indonesia. PPL - IAPI

44. Ketentuan Lain • Jurnal, akun dan contoh yang digunakan dalam hanya merupakan ilustrasi dan tidak bersifat mengikat. • BPR dapat mengembangkan metode sesuai sistem masing-masing sepanjang memberikan hasil akhir yang tidak berbeda. • Transaksi BPR yang dicantumkan diprioritaskan pada transaksi yang umum terjadi pada BPR. • Pedoman ini secara periodik akan dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan bisnis dan produk BPR, ketentuan standar akuntansi keuangan, ketentuan Bank Indonesia, dan ketentuan lain yang terkait dengan BPR. PPL - IAPI

45. Penyesuaian Pos Laporan Keuangan BAB II • Ketentuan Umum • mengakui semua aset dan kewajiban dipersyaratkan Pedoman • tidak mengakui pos-pos apabila Pedoman tidak mengijinkan • mereklasifikasikan pos-pos; • menerapkan Pedoman ini dalam pengukuran; • dampak penyesuaian diakui pada saldo laba awal 2010. PPL - IAPI

46. Penyesuaian 1 PPL - IAPI

47. Penyesuaian PPL - IAPI

48. Penyesuaian PPL - IAPI

49. Penyesuaian PPL - IAPI

50. Penyesuaian PPL - IAPI