1 / 52

SKEP. KAPOLRI NO. POL. : SKEP/737/X/2005 TANGGAL 13 OKTOBER 2005 BESERTA TURUNANNYA

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENERAPAN MODEL PERPOLISIAN MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN TUGAS POLRI. SKEP. KAPOLRI NO. POL. : SKEP/737/X/2005 TANGGAL 13 OKTOBER 2005 BESERTA TURUNANNYA. Direktur Eksekutif PSP Polmas. Disampaikan Pada Sosialisasi Polmas. I. MEMAHAMI POLMAS.

yestin
Télécharger la présentation

SKEP. KAPOLRI NO. POL. : SKEP/737/X/2005 TANGGAL 13 OKTOBER 2005 BESERTA TURUNANNYA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENERAPAN MODEL PERPOLISIAN MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN TUGAS POLRI SKEP. KAPOLRI NO. POL. : SKEP/737/X/2005 TANGGAL 13 OKTOBER 2005 BESERTA TURUNANNYA Direktur Eksekutif PSP Polmas Disampaikan Pada Sosialisasi Polmas

  2. I. MEMAHAMI POLMAS LATAR BELAKANG KELAHIRAN CP 1. Pembentukan kepolisian modern di Inggris • Kin Police / informal social control mechanism • Formal social control agency (constable/Sheriff model kuno) • Robert Peel (1829) Scotland Yard

  3. Perkemb Model Perpol di AS (1830-1960-an) • Model politik (political model) Mulai dari rekrutmen s.d. penyidikan • Model legalistik (legalistic model) Sangat terpaku pd kepentingan hukum yg reaktif • Model pelayanan (service model) Dalam arti bangun hub. dgn masy. (community relation) yg menekankan pelayanan yg berorientasi kepentingan organisasi

  4. Pergeseran Peradaban • Kejenuhan pd pendekatan birokratis, formal dan general dlm pelayanan publik • Kebutuhan pendekatan personel dan pemecahan masalah termasuk dalam penyelesaian pertikaian • Kekurang-efektifan pendekatan konvensional kepolisian: otoriter/alat negara, represif, eksklusif, dan sentralistik sehingga acapkali memudarkan legitimasi kepolisian • Kecend – kembali ke pendekatan informal dlm penyeles. Sengketa / pel. Hukum • Kepolisian sipil (Civil Police)

  5. KONSEP KEPOLISIAN SIPIL • BukandikotomidariPM (PolisiMiliter) • Bukaninstitusitpkonsepsi(Civil Police) • Civil ≠ sipil (b. Indonesia sehari-hari) • Civil – civility – civilization • Civility = kesopanan • Civilazition= peradaban • Sipil= sopan, ramah, beradab;jadi sikap& perilakuygmenghargaiorang lain. • Kepolisiansipil = penyel.fungsikepolisiandgnpendekatankemanusiaan (humanistik approach) ygcerminkanpola hub. polisidgnwargaygsalingmenghargai, ramah & beradabdanbukanberlandaskan pd kekuasaanatautirani.

  6. GAMBARAN UMUM POLMAS Bijak Penerapan CP Indonesia - JEPANG - EROPA - SINGAPURA SISKAM SWAKARSA Indonesia - SISKAMLING • SELRA NON YUSTISIIL CP / COP USA POLMAS SKEP 737 BIJAK KOMPREHENSIF Org & Manajemen Polri FILOSOFI Level Organisasional (= COP) STRA/PROG Level Komunitas Lokal (= CP)

  7. PENERAPAN CP DI INDONESIA KE SA TU AN Polda NTB/ Univ. Mataram Partnership - Model Kepol. Nas.berorientasi masy. lokal Polda Metro Jaya/ Polres Bekasi JICA - CP/BKPM Polda Jatim/Unair Polres DIY/UII The Asia Foundation - COP Polda Kalbar, Bali, Kepri, Jatim, Jabar, Metro. IOM - CP NAMA PRO YEK VARIABILITAS

  8. Pengertian POLMAS Model PenyelenggaraanFungsiKepolisian, yang menekankan : • PendekatanKemanusiaan (KepolisianSipil) • Masy. sbgmitrakerjaygsetaradlmupaya : • - Gakkum • -Binkamtibmas

  9. Pengertian Pol & Mas • Perpolisian (Policing) : segala hal ihwal ttg penyelenggaraan F. Kepolisian (opsnal, manajemen & Falsafah). Tidak menggunakan “Pemolisian” karena : - Proses mempolisikan (menjadikan sesuatusbg “polisi” : subyek). -Proses mem”polisi” : (menjadikan sesuatu sbg obyek/sasaran fungsi kepolisian) • Masyarakat (Community) : - Himpunan warga dlm suatu wil. kecil yg jelas batas2nya (geographic comm) termsk kom : etnis/suku, agama, profesi, hoby dll. (Comm. of interest).

  10. POLMAS SBG FALSAFAH* • Sikap & perilaku (Polisi) • Junjungnilaisos/kem • SalinghargaiPolisi - Warga • KelancaranpenyelenggaraanFungsiKepolisian • Peningktkualitashidupmasyarakat Implementasi :MenyatudlmpelaksanaantugassemuafungsioperasionalPolri (pengembanfungsiIntelkam,Reskrim, Samapta, LaluLintas, Pol AirdanBrimob) (Skep 432). * Identikdengankmsy “Community – Oriented Policing (COP)”

  11. POLMAS SBG PROG/STRATEGI • Model perpolisian • Kemitraan yang sejajar (Polri / petgs. Polmas – wargamasy / FKPM) • Selesaikanpermasalahansosial (Kamtibmas) • Tingkatkankualitashidup Implementasi: Lingk. Kehid. KomunitasolehpengembanfungsiPolmasbersama FKPM danmasy.setempat * Identikdengankmsy “Community Policing” (CP).

  12. UNSUR UTAMA (ESENSI) POLMAS SBG PROGRAM • KEMITRAAN YANG SETARA (Masyarakat – Polisi) • PEMECAHAN MASALAH (Gakkum – Binkamtibmas)

  13. Perwujudan Polmas Polmas Sbg. Prog Polmas Sbg. Falsf • Opsnal.Polmas • (Wil/Kawasan) • - Ptgs Polmas • - FKPM • (Pranata Sosial) • - Skep : 433 • - Penget Dasar Penyel F.Ops Kepol. Berpndkt Polmas (Lemb.Birokrat) Skep : 432 Kepercayaan Penanganan Masalah M a s y a r a k a t

  14. Polmas: Koban (Jepang) KOBAN/CHUZAISHO • Polisi dalam Koban dan Chuzaisho menekankan pada bagaimana polisi menampilkan kinerja yg berorientasi pada kepentingan masyarakat (COP). • Masyarakat tidak mengerjakan pekerjaan polisi. • POLMAS • Polmas sebagai filosofi • Polmas sebagai strategi/program: Petugas Polmas bersama-sama masyarakat merencanakan dan melaksanakan tugas kepolisian terbatas.

  15. Polmas : NPP/NPC dan CSSP (Singapura) • POLMAS • Polmas sebagai filosofi • Polmas sebagai strategi/program: Petugas Polmas bersama-sama masyarakat merencanakan dan melaksanakan tugas kepolisian terbatas. NPP / NPC DAN CSSP • NPP/NPC fokus pada penciptaan hubungan baik dengan warga dan tingkatkan citra polisi. Kekuatan NPC terletak pada optimalisasi program Mobil Reaksi Cepat (COP). • CSSP. polisi bersama masyarakat membuat dan laksanakan program terkaitdengan peningkatan keselamatan dan keamanan serta merespon, menyelesaikan permasalahan (CP).

  16. Polmas : Siskamswakarsa

  17. TUJUAN PENERAPAN POLMAS E. ARAH & BIJAK POLMAS (STRATEGI/ PROGRAM) Terwujudnya kerjasama pol. & masy. (komunitas lokal) Tanggulangi kejahatan/ketidaktertiban sosial Ciptakan ketentraman umum dalam kehidupan masy setempat • Mencegah dan mencari jalan keluar pemecahan masalah Kamtibmas yg bersumber dari komunitas itu sendiri • Mengambil tindakan pertama (terbatas) • Menyelesaikan pertikaian antar warga meminimalisasi gangguan faktual dan rasa takut pd kejahatan (fear of crime) • Bekerja bersama • Mekanisme kemitraan dlm manajemen

  18. Sasaran Penerapan Polmas Sikap dan perilaku pers (pribadi/pelaksanaan tugas) yang menyadari bhw warga setempat adalah stake holder yg dilayani Bangun Polri yg dpt dipercaya masy. setempat Tiadakan gangguan terhadap Kamtib. & ciptakan ketentraman masy. setempat Sasaran Bangun masy. (komunitas) yg siap kerjasama dg Polri Warga masy dg latar-belakang kepentingan berbeda yg paham dan sadar bhw kepentingan Kamtib mrpk tanggungjawab bersama

  19. Prinsip2Opsnalisasi • Transparansi dan akuntabilitas • Partisipasi dan kesetaraan • Personalisasi • Penugasan permanen • Desentralisasi dan otonomisasi

  20. 4. Syarat Efektifitas Ops Polmas • PerubahanPendekatanManajerial (tanggungjawab) • PerubahanPersepsi (masy. sbgstake holder) • SemangatMelayanidanMelindungi (filosofi) • KerjasamadanDukunganLintasSektoral: • Polri • Masyarakat • Pemda • Pelakubisnis • Lembaga lain • Media

  21. Bentuk Dukungan Polri • Menyiapkan petugas Polmas • Menyiapkan peralatan/perlengkapan • Mengusahakan dukungan anggaran Polmas • Menyediakan dukungan anggaran petgs Polmas • Mengawasi dan mengarahkan operasionalisasi Polmas

  22. Bentuk Dukungan Masyarakat • Bekerjasama menumbuhkan minat dan kesadaran warga untuk bangun kemitraan dlm pemecahan masalah • Mengusahakan ketersediaan lahan untuk lokasi pembangunan Balai • Menjadi mitra aktif serta penyedia sumber daya manusia dan material dlm penanganan permasalahan/pertikaian.

  23. Bentuk Dukungan Pemda : a. Camat/Lurah/Kades diharapkan : • Mengambil langkah-langkah persiapan dalam pembentukan Polmas bersama Kapolsek/staf • Memantau operasionalisasi Polmas dan mengkoordinasikan dengan unsur Polri • Memberikan atau mengusahakan adanya dukungan dana, tenaga dan pemikiran. • Kades/Lurah : Menghadiri rapat-rapat FKPM dan ikut memberikan masukan jika diperlukan

  24. Pemda Bersama DPRD diharapkan: • Menyediakan/mengusahakandukungan dana (APBD) untuk biaya operasional (rapat/aktivitas) FKPM. • Mengusahakan adanya dukungan alokasi anggaran untuk kegiatan/proyek serta pemecahan berbagai permasalahan yang direkomendasikan oleh FKPM.

  25. d. Lurah diharapkan: Menghadiri rapat-rapat FKPM dan ikut memberikan masukan jika diperlukan

  26. Dukungan Pelaku Bisnis Pelaku bisnis ( pengusaha ) merupakan salah satu komponen yang dapat mendukung penyediaan dana yang sifatnya tidak mengikat serta pemikiran.

  27. Dukungan Lembaga Lain Lembaga-lembaga lain seperti ; perguruan tinggi, sekolah, rumah sakit, penyedia jasa sosial, pusat kesehatan mental, dan lembaga swadaya masyarakat, dapat menjadi penyedia berbagai jasa pendukung bagi kelancaran dan keberhasilan Polmas

  28. Dukungan Media Media merupakan komponen yang tidak kalah penting yang dapat membantu mendidik masyarakat agar menjadi mitra aktif polisi. Media juga penting dalam mendorong pembentukan opini masyarakat dan mengekspos peran serta masyarakat dalam FKPM.

  29. II. PANDUAN TUK & OPS POLMAS UNSUR-UNSUR TUK. POLMAS PEMDA KADES / LURAH PETUGAS POLMAS POLRI FKPM MASY BKPM

  30. Tugas Petugas Polmas • Menyelenggarakan fungsi deteksi. • Melaksanakan fungsi-fungsi bimbingan dan penyuluhan masyarakat. • Melaksanakan tugas-tugas kepolisian umum, • Melaksanakan fungsi reserse kriminal secara terbatas. • Melaporkan setiap pelaksanaan tugasnya baik tertulis maupun lisan.

  31. Wewenang Petugas Polmas • Mengambil tindakan kepolisian secara proporsional dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum. • Menyelesaikan perkara ringan/pertikaian antar warga berdasarkan kesepakatan bersama antar pihak yang berperkara /bertikai dan bila diperlukan bersama FKPM • Mengambil langkah-langkah penertiban jika diperlukan sebagai tindak lanjut kesepakatan FKPM dalam memelihara keamanan lingkungan

  32. Kemampuan Petugas Polmas Kemampuan komunikasi. Kemampuan deteksi dini Kemampuan negosiasi

  33. Hak-hak Petugas Polmas a. Perlengkapan (ATK, transp, komp, dll) b. Kesejahteraan (Tunjab, karier/Diklat, danfasilitas BKPM sebagairumahbilatersedia.

  34. Kewajiban Petugas Polmas a.Junjungkodeetik b. Junjung HAM & hormatinormasetempat c. Jujurdalamtugas d. Tidakdiskriminatif/berpihak e. Utamakankepentinganumum f. Bersikapsantun & hargaisetiaporang g. Berpakaian & penampilanrapihdimukaumum

  35. Larangan Petugas Polmas Semua larangan Anggota Polri dengan penekanan: • Pelanggaran norma sosial • Pinjam/ambil barang milik orang terkait penyel perkara • Penyiksaan/perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan martabat orang lain. • Kekerasan, main hakim sendiri dan salah gunakan tempat.

  36. Bentuk Organisasi FKPM a. FKPM adalah organisasi kemasyarakatan yang bersifat independen, b. FKPM dapat disebut dengan nama dan istilah lain atau bahasa daerah tertentu atas dasar kesepakatan setempat c. FKPM dibangun atas dasar kesepakatan bersama

  37. Tugas FKPM a. Mengumpulkan data & mengidentifikasi permasalahan (deteksi) b. Ikut serta mengambil langkah-langkah yang proporsional dalam rangka pelaksanaan fungsi kepolisian umum c. Membahas permasalahan sosial aspek Kamtibmas dalam wilayah d. Membahas dan menetapkan program kerja e. Menindaklanjuti program kerja f. Pantaupelaksgiatwarga/sit Kamtib (+ wiltetangga) g. Tampung/bahas/carijalankeluarkeluhanwarga (neg/kamtib/kepol) h. Tampung/bahas/salurkankeluhanwarga (masalahsosial lain)

  38. Wewenang FKPM a. Membuat kesepakatan tentang hal-hal yang perlu dilakukan b. Secara kelompok atau perorangan mengambil tindakan kepolisan c. Memberikan pendapat dan saran kepada Kapolsek baik tertulis maupun lisan d. Menegakkan peraturan lokal

  39. Hak FKPM a. Mendapatkan fasilitas baik materiil maupun non materiil sesuai yang ditetapkan atau disepakati forum b. Mendapat dukungan anggaran sepanjangteralokasikandalam APBN/APBD

  40. Kewajiban FKPM a.Samasepertikewajibanpetugas (kecualikodeetikPolri) b.Mengelolaadm & keu FKPM scrtransparan & bert. jawab

  41. Larangan FKPM a. Membentuk suatu-satuan tugas b. Menggunakan atribut dan emblim (lambang/simbol) Polri c. Tanpa bersama petugas Polmas, menangani sendiri penyelesaian kasus-kasus kejahatan dan pelanggaran d. Melakukan tindakan kepolisian (upaya paksa) terhadap kasus kejahatan (kec. Tertangkaptangan) e. Mengatasnamakan atau mengkait-kaitkan hubungan Polmas/FKPM dalam melakukan kegiatan politik praktis.

  42. LANGKAH-LANGKAH PEMBENTUKAN POLMAS 1. Persiapan Pembentukan a.RapatKapolsek/Anggota untuk menentukan desa/kelurahan atau kawasan yang akan dijadikan lokasi kegiatan Polmas. b. Melakukan penjajakan kebutuhan warga masyarakat tentang Polmas c. Sosialisasi Polmas kepada aparat dan tokoh masyarakat d.Rencanakankegiatantindaklanjut (Penunjukan/PermintaanPetugasPolmasDesa/Kelybs)

  43. Pelaksanaan Pembentukan a. Bersama-sama dengan Camat serta pejabat atau aparat pemerintahan desa/kelurahan atau komunitas kawasan merencanakan dan melaksanakan sosialisasi Polmas kepada seluruh warga masyarakat desa b. Bersama-sama dengan tokoh/aparat desa/kelurahan atau komunitas kawasan merencanakan dan melaksanakan pertemuan persiapan pembentukan FKPM c. Kapolsek bersama petugas Polmas memfasilitasi pembentukan FKPM dalam suatu pertemuan umum bersama pejabat kecamatansampaiterbentuknya FKPM sesuaiketentuanPanduan.

  44. III. PEMBINAAN PERSONEL PENGEMBAN FUNGSI PERPOLISIAN MASYARAKAT (POLMAS)(SKEP 431) PENGGOLONGAN DAN KEPANGKATAN PEMBINAAN KARIER PERAWATAN PERSONEL PENGAKHIRAN DINAS

  45. 1. PENGGOLONGAN DAN KEPANGKATAN PENGEMBAN FUNGSI POLMAS • PENGEMBAN FUNGSI POLMAS MERUPAKAN JABATAN FUNGSIONAL. • PENGEMBAN FUNGSI POLMAS DIKELOMPOKAN MENJADI 4 GOLONGAN: • PETUGAS POLMAS • SUPERVISOR/PENYELIA POLMAS • PEMBINA POLMAS • PENGEMBANG POLMAS • KEMAMPUAN DASAR OPERASIONAL POLMAS YANG HARUS DIMILIKI : • PETUGAS POLMAS,BINTARA S/D INSPEKTUR DGN PUAN PENGETA DASAR POLMAS. • SUPERVISOR/PENYELIA, BATIS/D AKP DGNPUAN KONTROL DAN PENGAWASAN • PEMBINA, AKP S/D KOMPOL DGN PUAN PENGETAHUAN TENTANG MANAJEMEN OPSNAL TINGKAT DASAR. • PENGEMBANG, KOMPOL S/D KOMBES POL DGN PUAN MANAJEMEN DAN EKSEKUTIF.

  46. 2. PEMBINAAN KARIER A. PENILAIAN KARIER DIDASARKAN PADA SISTEM PENILAIAN KINERJA PENGEMBAN FUNGSI POLMAS. • PETUGAS POLMAS YANG BERHASIL MELAKSANAKAN TUGAS POLMAS DI SUATU DESA/KELURAHAN ATAU KAWASAN, DAPAT DIMUTASIKAN KE DESA/KELURAHAN ATAU KAWASAN YANG MEMILIKI BEBAN TUGAS LEBIH BESAR. • KENAIKAN PANGKAT DIDASARKAN PADA PENILAIAN KEBERHASILAN DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA, DENGAN TETAP MENGACU PADA SISTEM KETENTUAN DAPEN BAGI ANGGOTA POLRI. • PETUGAS POLMAS YANG BERHASIL MELAKSANAKAN TUGAS POLMAS DIBEBERAPA DESA/KELURAHAN ATAU KAWASAN DAN TELAH MEMENUHI WAKTU DAN PANGKAT, DAPAT DIJADIKAN SUPERVISOR POLMAS. • SUPERVISOR POLMAS YANG BERHASIL DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA, DAN TELAH MEMENUHI WAKTU DAN PANGKAT, DAPAT DIPROMOSIKAN MENJADI PEMBINA POLMAS.

  47. 3. PERAWATAN PERSONEL • DIBERIKAN TUNJANGAN YANG DITERIMA SETIAP BULAN, YANG BESARANNYA DITENTUKAN DENGAN SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI • DIBERIKAN SETIAP AWAL BULAN BERSAMAAN DENGAN PENERIMAAN GAJI. • YANG BERPRETASI DAN MEMENUHI KRITERIA KEBERHASILAN PELAKSANAAN TUGAS POLMAS, DIBERIKAN PENGHARGAAN. • PARA PENGEMBAN FUNGSI POLMAS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN, DIBERIKAN SANKSI SESUAI DENGAN TINGKAT PELANGGARANNYA, SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU BAGI ANGGOTA POLRI.

  48. 4. PENGAKHIRAN DINAS A. MUTASI KE TUGAS LAIN DI LUAR TUGAS POLMAS.PENSIUN DINI, ATAS PERMINTAAN SENDIRI. • PENSIUN, KARENA TELAH MEMASUKI USIA PENSIUN.DEMOSI, DIMUTASIKAN SEBAGAI TINDAKAN HUKUMAN. • PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT, KARENA MELAKUKAN PELANGGARAN/ TINDAK PIDANA. • MENINGGAL DUNIA.

  49. POLMAS

  50. INDIKATOR KEBERHASILAN a. Intensitas giat forum b. Puan forum temukan & identifikasi akar mslh c. Puan petugas Polmas dlm selesaikan mslh d. Puan akomodir/tanggapi keluhan masy e. Intensitas & ekstensitas kunjungan warga oleh petugas Polmas f. Menurunnya angka kejahatan g. Kebersamaan dan kepuasan masy

More Related