1 / 35

BAHAN AJAR

Kegiatan Pengayaan. MI NEGERI ANJATAN. Kelas VI. Mata Pelajaran. Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn ). BAHAN AJAR. Materi 1. Oleh :. Yusep Guntara , S.Pd.I. NIP: 19780718 200501 1 006. Sistem Pemerintahan Di Indonesia. Pengertian.

zahina
Télécharger la présentation

BAHAN AJAR

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KegiatanPengayaan MI NEGERI ANJATAN Kelas VI Mata Pelajaran PendidikanKewarganegaraan (PKn) BAHAN AJAR Materi 1 Oleh: YusepGuntara, S.Pd.I NIP: 19780718 200501 1 006

  2. SistemPemerintahan Di Indonesia

  3. Pengertian Pemerintahanadalahsuatusistemuntukmenjalankanwewenangdankekuasaandalammengaturkehidupanrakyat di segalabidangkehidupanmerekasepertisosial, ekonomi, danpolitik. Tujuandibentuknyasuatupemerintahanadalahagar rakyatdapathidupdengansejahtera.

  4. PetaKonsep SistemPemerintahan Pemerintah PemerintahPusat Pemerintah Daerah PemerintahProvinsi PemerintahKabupaten/Kota PemerintahKecamatan PemerintahDesa/Kelurahan

  5. PemerintahanDesa Dalam UU No. 32 tahun 2004 disebutkanbahwa: Desaadalahkesatuanmasyarakathukumyang memilikibatas-bataswilayahyang berwenanguntukmengaturdanmenguruskepentinganmasyarakatsetempat, berdasarkanasal-usuldanadatistiadatsetempat yang diakuidandihormatidalamsistemPemerintahanNegara Republik Indonesia.

  6. PemerintahanDesa KepalaDesa(kuwu/lurah) Seorangkepaladesadipilihsecaralangsungolehrakyatmelaluisebuahpemilihankepaladesa (pilkades). Masa jabatanseorangkepaladesaadalahlima tahun. Untukmencukupikebutuhanhidupnya, kepaladesadiberitanahdesayang biasadisebuttanahcarikatautanahbengkok.

  7. PemerintahanDesa Seorangkepaladesamempunyaitugas-tugas, yaitu: 1. memimpin, mengendalikan, danmemberdayakankehidupanmasyarakatsertaperekonomiandesa; 2. memeliharaketenteramandanketertibanmasyarakatdesa; 3. mendamaikanperselisihan yang terjadipadamasyarakatdesa; 4. mengajukanrancanganperaturandesadanbersamaBPD menetapkannyasebagaiperaturandesa; 5. menjagakelestarianadat-istiadat yang tidakbertentangan denganakidah/agama yang hidupdanberkembang di desa; 6. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.

  8. PemerintahanDesa BadanPerwakilanDesa (BPD) Fungsi BPD 1. Menjagakelestarianadatistiadat yang hidupdanberkembang di desa. 2. Merumuskandanmenetapkanperaturandesabersama-samapemerintahdesa. 3. Mengadakanpengawasanterhadappelaksanaanperaturandesa, anggaran, danpendapatanbelanjadesa, sertakeputusankepaladesa. 4. Menampungaspirasimasyarakat.

  9. PemerintahanDesa StrukturPemerintahanDesa BPD KepalaDesa(kuwu/lurah) SekretarisDesa LPM Kaur Pembangunan Kaur Perekonomian Kaur Pemerintahan BendaharaDesa Kaur Kesra Kaur Kamtib KepalaDusun (KADUS) RT/RW

  10. PemerintahanDesa PerbedaanKelurahandenganDesa

  11. PemerintahKecamatan Wilayah kecamatanmerupakangabungandaribeberapadesadanataukelurahan.Berbedadengankepaladesadanlurah, kecamatandipimpinolehseorangcamat.

  12. PemerintahKecamatan Dalamwilayahkecamatan, adatigaunsuryang mempunyaiperananpenting, Yaitu: 1. Camat Camatdiangkatolehbupati/walikotaatasusulsekretarisdaerahkabupaten/kota. Camatharusmempertanggungjawabkantugas-tugasnyakepadabupati/walikotamelalui sekretarisdaerahkabupaten/kota.

  13. PemerintahKecamatan Seorangcamatmempunyaitugassebagaiberikut : 1. Mengoordinasikankegiatanpemberdayaanmasyarakat. 2. Mengoordinasikanupayapenyelenggaraanketenteramandanketertibanumum. 3. Mengoordinasikanpenerapandanpenegakanperaturanperundang- undangan. 4. Mengoordinasikanpenyelenggaraanpemeliharaanprasanadanfasilitaspelayanan. 5. Mengoordinasikanpenyelenggaraandarisemuakegiatanpemerintahandi tingkatkecamatan. 6. Membinapenyelenggaraanpemerintahandesaataukelurahan.

  14. PemerintahKecamatan 2. Komando Rayon Militer Di kecamatan, tugasuntuk menjagakeutuhanwilayahdilaksanakanolehKomando Rayon Militer (Koramil). 3. KepalaKepolisianSektor Untukwilayahkecamatankantorpolisi yang ada di sanabiasadisebutdenganPolsek.

  15. PemerintahKecamatan Selainituadabeberapafasilitasumum yang ada di wilayahkecamatan, sepertiSekolahMenengahPertama (SMP), SMA/SMK, KUA, dan UPTD (Unit PelaksanaTeknisDinas)yang dipimpinolehseorangkepala UPTD sertainstansilainnya, agar pemerintahkecamatanmudahberkoordinasidalammemberikanpelayanankepadamasyarakat. UPTD di kecamatandi antaranya: 1. UPTD DinasPendidikan 2. UPTD DinasKesehatan 3. UPTD Kependudukan 4. UPTD DinasPekerjaanUmum

  16. PemerintahKecamatan SusunanPemerintahanKecamatan

  17. Mengenal Pemerintahan Kabupaten, Kota, dan Provinsi Memiliki Meliputi

  18. Mengenal Pemerintahan Kabupaten, Kota, dan Provinsi PemerintahKabupaten/Kota DPRD Kabupaten/ DPRD Kota Sekretaris Daerah Asisten Daerah Asisten Daerah Asisten Daerah Dinas Daerah LembagaTeknis Daerah Kecamatan Desa/Kelurahan

  19. Mengenal Pemerintahan Kabupaten, Kota, dan Provinsi Bupatiatauwalikota Bupatiadalahkepalapemerintahankabupaten. Walikotaadalahkepalapemerintahankota.Keduanyabertanggungjawabataspenyelenggaraanpemerintahandanpembangunankotaataukabupaten. TugasdanWewenangBupati/Walikota Memimpinpenyelenggaraanpemerintahandaerahkabupaten/kotaberdasarkankebijakan yang ditetapkanbersamaDPRD kabupaten/kota. Mengajukanrancanganperaturandaerah (perda). Menetapkanperda yang telahmendapatpersetujuanbersama DPRD. MenyusundanmengajukanrancanganperdatentangAPBD kepadaDPRD.

  20. Mengenal Pemerintahan Kabupaten, Kota, dan Provinsi SusunanOrganisasiPerangkat Daerah • Asisten Pembangunan • Asisten Tata Praja • AsistenAdministrasi • dll Bupati & WakilBupati Sekretaris Daerah • DinasPekerjaanUmum • DinasPendidikan • DinasKebersihan • Dinasperhubungan • dll Asisten Daerah KepalaDinas • BagianPemerintahan • Bagianhukum • Bagianperekonomian • BagianbinaSosial • Bagianadministrasipembangunan • Bagianumum • Bagianperlengkapan. KepalaBagian KepalaSubbagian

  21. Mengenal Pemerintahan Kabupaten, Kota, dan Provinsi Bupati/walikotadalammembinawilayahdibantuolehMUSPIDA (musyawarahpimpinandaerah), yang terdiri: Komandankodim (komandodistrikmiliter) 2) Kapolres (kepala kepolisian resort) 3) Kepalakejaksaannegeri 4) Kepalapengadilannegeri

  22. Mengenal Pemerintahan Kabupaten, Kota, dan Provinsi DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DPRDadalahlembagalegislatifdaerah yang merupakanrekanbupati/walikotadalammenjalankanpemerintahankabupatenataukota. Sepertihalnyabupatidanwalikota, anggota DPRD pun dipiliholehrakyatdalamPemilihanUmum yang diselenggarakansecaranasional.

  23. Mengenal Pemerintahan Kabupaten, Kota, dan Provinsi FUNGSI DPRD a) Fungsi legislasi, yaitu fungsi untuk membentuk undang-undang yang dibahas bersama bupati/walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama. b) Fungsi anggaran, yaitu fungsi untuk menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bersama bupati/walikota. c) Fungsi pengawasan, yaitu fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda. TUGAS DAN WEWENANG DPRD, antara lain: a) membentuk Perda yang dibahas dengan bupati/walikota untuk mendapat persetujuan bersama, b) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada menteri dalam negeri melalui gubernur, c) meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, dll.

  24. Mengenal Pemerintahan Kabupaten, Kota, dan Provinsi HAK DPRD a) hak interpelasi, meminta keterangan kepada pemerintah daerah. b) hak angket, mengadakan penyelidikan c) hak menyatakan pendapat, d) meminta pertanggungjawaban gubernur, dll. DPRD kabupaten/kotamemilikialatkelengkapan, di antaranyasebagaiberikut: a) pimpinan, b) komisi, c) panitia musyawarah, d) panitia anggaran, e) badan kehormatan.

  25. Pemerintahan Pusat

  26. Pemerintahan Pusat 1. MajelisPermusyawaratan Rakyat (MPR) JumlahanggotaMPRsaatiniadalah678 orang, terdiriatas550 anggota DPR dan128 anggotaDPD. Masa jabatananggotaMPR adalah 5 tahun TugasdanwewenangMPR antara lain: a. MengubahdanmenetapkanUndang-UndangDasar. b. MelantikpresidendanwakilpresidenberdasarkanhasilpemilihanUmum. c. Memutuskanusul DPR berdasarkanputusanMahkamahKonstitusiuntukmemberhentikanpresiden/wakilpresidendalammasa jabatannya. d. Memilihpresidendanwakilpresidenapabilakeduanyaberhentisecarabersamaandalam masa jabatannya.

  27. Pemerintahan Pusat 2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Anggota DPR berjumlah 550 orang. DPR memilikifungsilegislasi,anggaran,danpengawasan. Masa jabatananggota DPR adalah 5 tahun Tugasdanwewenang DPR antara lain: a. Membentukundang-undang yang dibahasbersamapresidenuntukmendapatpersetujuanbersama. b. MemilihanggotaBadanPemeriksaKeuangandenganmemerhatikanpertimbanganDPD. c. MemberikanpersetujuankepadapresidenataspengangkatandanpemberhentiananggotaKomisiYudisial. d. Memberikanpersetujuankepadapresidenuntukmenyatakanperang, membuatperdamaian, danperjanjiandengannegara lain.

  28. Pemerintahan Pusat 3. Presiden a. WewenangPresidenSelakuKepalaNegara (Eksekutif) 1) Memegangkekuasaanpemerintahanmenurut UUD 1945 (sesuai UUD 45 pasal 4 ayat 1). 2) MenetapkanPeraturanPemerintah (PP) untukmenjalankan UU (UUD 45 pasal 5 ayat 2). 3) Mengangkatdanmemberhentikanmenteri-menterinegara (UUD 45 pasal 17 ayat 2). b. TugasPresidendalamBidangLegislatif Memegangkekuasaanmembentuk UU denganpersetujuan DPR (UUD 45 pasal 5 ayat 1). 2) BerhakmenetapkanPeraturanPemerintahPenggantiUndang- Undang (UUD 45 pasal 22 ayat 1)

  29. Pemerintahan Pusat 3. Presiden c. Tugas Presiden dalam Bidang Yudikatif 1) Memberigrasi, yaituampunan yang diberikankepada orang yang telahdijatuhihukumanataspertimbanganMahkamah Agung. 2) Memberiamnesti, yaitupengampunanataupenghapusan hukumanpadaseseorangatausekelompok orang yang telah melakukantindakpidanaataspertimbangan DPR. 3) Memberiabolisi, yaitupenghapusanataupeniadaanpidanaataspertimbangan DPR. 4) Memberirehabilitasi,yaitupemulihannamabaikpadaseseorangatausekelompok orang ataspertimbanganMahkamahAgung

  30. Pemerintahan Pusat 3. WakilPresiden c. Tugas Wakil Presiden meliputi: a. Membantupresidendalammenjalankankewajibannyasehari-hari. b. Mewakilipresidenapabilapresidenberhalangansementara. c. Menggantipresidenapabilapresidenberhalangantetap

  31. Pemerintahan Pusat 4. Mahkamah Agung (MA) MahkamahAgungmerupakanbadan yang melaksanakankekuasaankehakimandi Indonesia. SusunanMahkamahAgungterdiriatas pimpinan, hakim anggota, panitera, danseorangsekretaris. Kewenangan Mahkamah Agung antara lain: a. Mengajukanperaturanperundang-undangan di bawahundang-undang. b. Mengadilipadatingkatkasasi. c. Wewenanglain yang diberikanolehundang-undang.

  32. Pemerintahan Pusat 5. Mahkamah Konstitusi (MK) MahkamahKonstitusiadalahsalahsatukekuasaankehakiman di Indonesia. Kewajiban dan wewenang Mahkamah Konstitusi antara lain: a. Berwenangmengadilipadatingkatpertamadanterakhir yang putusannyabersifatfinal untukmengujiundang-undangterhadapUndang-UndangDasar,memutussengketakewenanganlembaganegara yang kewenangannyadiberikanoleh UUD 1945, memutuspembubaranpartaipolitik, danmemutusperselisihantentanghasilpemilihanumum. b. WajibmemberiputusanataspendapatDewanPerwakilanRakyat mengenaidugaanpelanggaranolehpresidendan/atauwakilpresidenmenurut UUD 1945.

  33. Pemerintahan Pusat 6. Komisi Yudisial (KY) KomisiYudisialdipimpinolehseorangketuaKomisiYudisial. KomisiYudisialmempunyai 7 orang anggota. KewenanganKomisiYudisialantara lain: a. Mengusulkanpengangkatancalon hakim agungkepada DPR untuk mendapatpersetujuan. b. Kewenanganlain dalamrangkamenjagadanmenegakkan kehormatan, keluhuranmartabat, sertaperilaku hakim.

  34. Pemerintahan Pusat 7. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) BadanPemeriksaKeuanganadalahlembaganegara yang bertugasuntukmemeriksapengelolaandantanggungjawabkeuangannegara. Anggota BPK dipiliholeh DPR denganmemerhatikanpertimbanganDewanPerwakilan Daerah (DPD). 8. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Menurut UUD 1945 anggotaDewanPerwakilan Daerah dipilihdarisetiapprovinsimelaluipemilihanumum. AnggotaDewanPerwakilan Daerah darisetiapprovinsijumlahnyasamayaitu 4.

  35. Terimakasih SampaiJumpa By: YusepGuntara AyusYusnfy

More Related