1 / 19

JENIS DAN LAPANGAN HUKUM

ASSALAMUALAIKUM WR WB. JENIS DAN LAPANGAN HUKUM. Kelompok 10. Lelih Herlina 0900725 Yuyun Yuniati 0900797 Deri Rahadian N. 0901513 Zico Octorachman 0901590 Aris Fadly 0906944 Angki aulia 0907327. UUDS 1950 Pasal 102. Dalam pasal 102 UUDS 1950 menyebutkan :

zeheb
Télécharger la présentation

JENIS DAN LAPANGAN HUKUM

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. ASSALAMUALAIKUM WR WB JENIS DAN LAPANGAN HUKUM

  2. Kelompok 10 • LelihHerlina 0900725 • YuyunYuniati 0900797 • DeriRahadian N. 0901513 • ZicoOctorachman 0901590 • ArisFadly 0906944 • Angkiaulia 0907327

  3. UUDS 1950 Pasal 102 • Dalampasal 102 UUDS 1950 menyebutkan : “HukumPerdatadanHukumDagang, HukumPidanaSipilmaupunHukumPidanaMiliter, HukumAcaraPerdatadanHukumAcaraPidana, susunandankekuasaanpengadilan, diaturdenganUndang – UndangmenganggapperluuntukmengaturbeberapahaldalamUndang – Undangtersendiri”

  4. HUKUM PERDATA • Hukummengaturhakdankewajibandalamhidupbermasyarakatdanjugamengaturbagaimanacaramelaksanakandanmempertahankanhakdankewajibanitu. HukumPerdata yang mengaturhakdankewajibandalamhidupbermasyarakatitudisebuthukumperdata. • HukumPerdataadalahkeseluruhanperaturan yang mempelajarihubunganantaraorang yang satudenganlainnyadalamhubungankeluargadandalampergaulanmasyarakat.

  5. HukumAcaraPerdata • Pengelompokanhukumberdasarkanfungsinyameletakkanhukumacaraperdatadalamranahhukumperdata formal (adjective law) karenaiamerupakanketentuanhukum yang mengaturbagaimanacaramempertahankan, menjamin, sekaligusmenegakkanhukumperdatamateriildipengadilan.

  6. Di dalamupayapenegakanhukumperdatamateriilmelaluihukumacaraperdatadipengadilan, adabeberapaasaspentingharusdiperhatikan. Asaspentingtersebutmisalnyaadalahasas “pemeriksaanperkaradalamsidangpengadilan yang terbuka” danasas “Putusan hakim harusmemuatalasan-alasannya”.

  7. HukumPidanaby CST Kansil • “Hukumpidanaadalahhukum yang mengaturpelanggaran-pelanggarandankejahatan-kejahatanterhadapkepentinganumum, perbuatan yang diancamdenganhukuman yang merupakansuatupenderitaanatausiksaan, selanjutnyaiamenyimpulkanbahwahukumpidanaitubukanlahsuatuhukum yang mengandungnorma-normabaru, melainkanhanyamengaturpelanggaran-pelanggarandankejahatan-kejahatanterhadapnorma-normahukummengenaikepentinganumum“.

  8. Hukumpidanadapatdibagisebagaiberikut: • Hukumpidanaobyektif ( jus punele ), yang dapatdibagikedalam • Hukumpidana material • Hukumpidana formal ( hukumacarapidana). 2. Hukumpidanasubyektif (Jus puniendi) 3. Hukumpidanaumum. 4. Hukumpidanakhusus.

  9. MenurutSamidjo, S.H. hukumpidanakhususdapatdisebut: • a. Hukumpidanamiliter, • b. Hukumpidanafiskal (pajak), • c. Hukumpidanaekonomi, • d. Hukumpidanapolitik.

  10. HukumAcaraPidana • Hukumacarapidanaatauhukum formal atauhukum in konkritomerupakansekumpulannorma yang mengaturcaraalatnegarauntukmenegakkanhukumpidanamateriil.

  11. Tujuan KUHAP • Tujuan KUHAP adalahuntukmencapaikebenaranmateriil, • artinyakebenaran yang sesuaidenganperistiwa, tersangkaatauterdakwabelumbisadinyatakanbersalahkecualiadaalatbukti yang cukup, terdapatunsurkesalahan, danmendapatkankesempatanuntukmelakukanpembelaansecarawajar. KUHAP padaprinsipnyamengaturtentanghak-haktersangkadanterdakwasertamengaturpelbagaitatacarapenyidikan, penuntutan, pemeriksaansidang, upayahukumdaneksekusi.

  12. HukumDagang • HukumDagangadalahaturanhukum yang mengaturhubunganorang yang satudenganlainnyakhususnyadalamhalperniagaan.

  13. HukumDagang Indonesia bersumberpada (diaturdalam ) : 1 HukumTertulis yang dikodifikasikan : • KitabUndang – UndangHukumDagang ( KUHD ) atauWetboek van Koophandel Indonesia ( W.K) • KitabUndang – UndangHukumSipil (KUHS) atauBurgerlijkWetboek Indonesia ( BW ). 2 Hukumtertulis yang belumdikodifikasikan, yakniperaturan – peraturanperundangankhusus yang mengaturtentanghal – hal yang berhubungandenganperdagangan.

  14. Hukum Tata Negara • MenurutVanvollenHovenHukum Tata Negara adalahmengatursemuamasyarakathukumatasandanmasyarakathukumbawahanmenuruttingkatannyadandarimasing-masingitumenentukanwilayahlingkunganrakyatnyadanakhirnyamenentukanbadan-badandanfungsinyamasing-masing yang berkuasadalamlingkunganmasyarakathukumdisanasertamenentukansusunandanwewenangnyadaribadan-badantersebut. • MenurutScolthenHukum Tata Negara adalahhukum yang mengaturorganisasidaripadanegara.

  15. HukumAdministrasi Negara • J.H.P. Beltefroidmengatakan “ HukumAdministrasi Negara adalahkeseluruhanaturan-aturantentangcarabagaimanaalat-alatpemerintahandanbadan-badankenegaraandanmajelis-majelispengadilantatausahahendakmemenuhitugasnya.” • L.J. Van Apeldoornmengatakan “ HukumAdministrasi Negara adalahkeseluruhanaturan yang hendaknyadiperhatikanolehparapendukungkekuasaanpenguasa yang diserahitugaspemerintahanitu.”

  16. pengertian hukum Administrasi negara luas terdiri atas tiga unsur • 1. Hukum Tata Pemerintahan • 2. Hukum Administrasi negara • 3. Hukum Tata Usaha Negara

  17. HukumAgraria • HukumAgrariaadalahkeseluruhanaturanhukumbaiktertulismaupuntidaktertulus yang mengatur agrarian (Bumi, Air, RuangAngkasa, KekayaanAlam Yang TerkandungDidalamnya).

  18. HukumAgrariadilaksanakanberdasar UUPA yang bertujuanuntuk: • (1) Meletakkandasar-dasarbagipenyusunanhukumagrarianasional; • (2) meletakkandasar-dasaruntukmengadakankesatuandankesederhanaandalamhukumpertanahan; • (3) Meletakkandasar-dasaruntukmemberikankepastianhukummengenaihak-hakatastanahbagirakyatseluruhnya.

  19. AdapunHakpenguasaanatastanahdalamhukumtanahnasional, secarahirarkhidibagisebagaiberikut; • (1) hakBangsa Indonesia; • (2) hakMenguasaidari Negara; • (3) HakUlayatmasyarakat-masyarakathukumadat; dan • (4) Hak-hakperorangan [hak-hakatastanah; wakaf; hakjaminanatastanah; hak

More Related