Regulasi Internasional Di Bidang Ekspor Impor

1. Regulasi Internasional di Bidang Ekspor Impor Dari WTO & Free Trade Area WAHONO DIPHAYANA

3. PengertianPerdagangan dan Perdagangan Internasional • Perdagangan atau perniagaan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama bukan pemaksaan. Pada masa awal sebelum uang ditemukan, tukar menukar barang dinamakan barter yaitu menukar barang dengan barang. • Dewasa ini hampir tidak ada negara di dunia yang tidak melakukan perdagangan dengan negara lain.

4. PengertianPerdagangan dan Perdagangan Internasional • Perdagangan internasional adalah kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. • Pengertian penduduk adalah individu, perusahaan, organisasi pemerintah & swasta.

5. Mengapa Negara Terlibat Dalam Perdagangan Internasional a. Penduduk di suatu negara dapat mengkonsumsi produk yang tidak dihasilkan atau diproduksi di negaranya. Perdagangan internasional timbul karena karena perbedaan preferensi negara-negara terhadap barang dan jasa tertentu. Perdagangan internasional timbul karena adanya perbedaan kemampuan teknologi atau kekayaan faktor produksi lainnya. b. c.

6. Mengapa Negara Terlibat Dalam Perdagangan Internasional d. Perdagangan internasional timbul karena adanya keuntungan dalam skala ekonomis (increasing return to scale). e. Perdagangan internasional timbul karena dampak penerapan sebuah kebijakan perdagangan dari suatu negara, terutama kebijakan yang menyebabkan suatu produk luar negeri lebih mudah masuk ke dalam negeri.

7. Regulasi Perdagangan Internasional Atau Regulasi Ekspor Impor • Agar supaya kegiatan ekspor impor tidak merugikan kepentingan negara-negara pengimpor dan pengekspor, maka berbagai negara, termasuk Indonesia, membuat berbagai aturan atau regulasi terkait produk yang mereka impor dan ekspor. • Mengingat sebagian besar negara di dunia menjadi anggota World Trade Organization (WTO), maka negara anggota termasuk Indonesia terikat dengan berbagai aturan atau regulasi yang ditetapkan oleh WTO.

8. Pembentukan WTO (World Trade Organization) • WTO dibentuk berdasarkan salah satu kesepakatan GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) yang ditandatangani di Marrakesh, Maroko, pada tanggal 15 April 1994 oleh 124 negara termasuk Indonesia. • Dengan melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), maka Indonesia terikat oleh segala ketentuan yang dituangkan dalam GATT tersebut.

9. GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) • Pembentukan GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) dilatarbelakangi adanya keinginan sejumlah negara untuk bangkit memperbaiki kehancuran ekonomi akibat Perang Dunia II serta mengakhiri pengaruh sistem proteksionisme yang berkembang sejak tahun 1930. GATT yang dibentuk melalui serangkaian negoisasi pada awalnya dimaksudkan dalam rangka pembentukan organisasi perdagangan internasional ITO (International Trade Organization). Namun walaupun perundingan di Havana, Kuba, pada tahun 1948 telah berhasil merumuskan piagam pendirian ITO (Havana Charter), namun pendirian ITO gagal terbentuk karena adanya penolakan dari Kongres AS untuk meratifikasi piagam Havana tersebut. Meskipun ITO gagal terbentuk, GATT telah berhasil dirumuskan pada tahun 1947 sebagai interim agreement.

10. GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) • Tahun-tahun pertama eksistensi GATT diwarnai dengan penambahan negoisasi-negoisasi, diikuti dengan perubahan atau modifikasi perjanjian pada tahun 1950-an. Mulai tahun 1950-an diselenggarakan serangkaian putaran perundingan perdagangan multilateral (multilateral trade negotiations - MTNs) yang secara bertahap memperluas cakupan GATT dalam kebijakan non-tarif yang lebih besar. Delapan putaran MTN telah dilakukan dalam kerangka GATT yaitu Putaran Jenewa (1947), Putaran Annecy (1949), Putaran Torquay (1951), Putaran Jenewa (1956), Putaran Dillon (1960-1961), Putaran Kennedy (1964-1967), Putaran Tokyo (1973-1979) dan terakhir putaran Uruguay (1986-1994) yang membawa pada pembentukan WTO (World Trade Organization)

11. • WTO yang didirikan pada 1 Januari 2005 memegang peranan penting dalam mengatur sistem perdagangan multilateral yang melibatkan banyak negara. Sistem tersebut merupakan pengembangan dari kesepakatan- kesepakatan perjanjian perdagangan multilateral di bawah kerangka GATT. WTO WTO Sebagai Sebagai Forum Forum Perdagangan Perdagangan Multilateral Multilateral • Pembentukan WTO memegang peranan penting dalam mendorong liberalisasi perdagangan dunia yang dilakukan dengan cara meminimalkan hambatan-hambatan perdagangan (trade barriers). Pengurangan hambatan perdagangan diharapkan dapat menciptakan keseimbangan baru perdagangan dunia.

12. Tujuan pendirian WTO ditegaskan dalam undang- undang pendirian WTO, yaitu mendorong arus perdagangan antar negara melalui pengurangan tarif dan hambatan dalam perdagangan serta membatasi perlakuan diskriminasi dalam hubungan perdagangan internasional. Tujuan Tujuan WTO WTO

13. Fungsi WTO 1) Mendukung pelaksanaan, administrasi, dan penyelenggaraan persetujuan yang telah dicapai, untuk mewujudkan sasaran persetujuan-persetujuan tersebut. 2) Menyediakan forum untuk melakukan perundingan di antara anggotanya terkait dengan isu yang diatur dalam perjanjian WTO termasuk menyediakan forum dan kerangka kerja untuk implementasi hasil-hasil perundingan yang telah dicapai. 3) Selaku administrator dari aturan penyelesaian sengketa (Dispute Settlement Understanding). Dalam pelaksanaannya penyelesaian sengketa menjadi tanggung jawab Dispute Settlement Body. 4) Selaku administrator mekanisme pengujian kebijakan perdagangan yang secara reguler melakukan peninjauan terhadap ketentuan perdagangan dari masing-masing negara anggota. 5) Menciptakan kerangka kerja sama dengan organisasi-organisasi internasional, seperti International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia (World Bank) serta badan-badan lain yang terafiliasi.

14. Regulasi WTO MFN adalah prinsip yang memberikan perlakuan yang sama kepada setiap negara anggota WTO atau penduduknya dalam pemberian fasilitas perdagangan. Misalnya, jika suatu negara A memberikan suatu fasilitas kepada negara B atas impor barang dari B, misalnya kelonggaran tarif atau kuota, maka negara A mempunyai kewajiban memberikan perlakuan yang sama kepada negara C atau negara lain. The Most Favoured Nation (MFN)

15. Regulasi WTO Pengenaan tarif terhadap barang impor tidak secara khusus dilarang oleh GATT. Pembukaan dan Artikel XXVIII GATT memberikan kesempatan untuk melakukan penurunan tarif dan masing-masing negara mengikatkan diri untuk memberikan konsesi tarif berdasarkan negoisasi tarif secara multilateral. Tariffs Binding (Pengikatan Tarif)

16. Regulasi WTO Sebagaimana diatur dalam Artikel III GATT, berdasarkan prinsip ini negara anggota dilarang mengenakan diskriminasi tarif pajak di dalam negeri atau melakukan kebijakan lain yang menyebabkan manfaat yang diperoleh melalui penurunan tarif menjadi tidak berarti. Dengan prinsip ini maka produk-produk impor dan produk lokal yang sejenis, setidaknya setelah produk impor masuk ke pasar domestik, harus diperlakukan sama. The National Treatment Obligations (Kewajiban Memberikan Perlakuan Yang Sama Secara Nasional)

17. Hal ini diatur dalam Artikel XI GATT, dengan pertimbangan untuk mencegah kurangnya transparansi dalam pengaturan bea masuk dan distorsi harga yang disebabkan tidak berlakunya hukum penawaran dan permintaan. Hambatan kuota sebagaimana dimaksud dalam Artikel XI GATT ini termasuk pula persyaratan izin impor dan ekspor serta kebijakan lain atas impor barang yang akan masuk ke dalam maupun ke luar wilayah negara anggota. Terdapat pengecualian atas prinsip tersebut yaitu apabila penerapan kuota tersebut dimaksudkan dalam rangka program stabilisasi pasar terkait produk pertanian, permasalahan neraca pembayaran dan alokasi kuota. • Regulasi WTO The Elimination of Quantitative Restriction (Penghapusan Kuota) •

18. Dalam kaitan ini GATT mempersyaratkan negara anggota untuk mempublikasikan hukum, ketentuan, keputusan dan kebijakan lainnya yang dapat mempengaruhi perdagangan internasional sehingga dapat diketahui dan dipahami baik oleh pemerintah negara anggota WTO maupun pelaku perdagangan terkait. Regulasi WTO Transparency (Transparansi)

19. Untuk meningkatkan partisipasi nagara-negara berkembang dalam perundingan perdagangan internasional, S&D ditetapkan menjadi salah satu prinsip GATT/WTO. Sehingga semua persetujuan WTO memiliki ketentuan yang mengatur perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi negara- negara berkembang anggota WTO untukmelaksanakan persetujuan WTO. Regulasi WTO Perlakuan Perlakuan Khusus Dan Dan Berbeda Berbeda Bagi Negara Negara- -negara Berkembang Berkembang (Special And Differential And Differential Treatment For Treatment For Developing Countries Developing Countries – – S&D). S&D). Khusus Bagi negara (Special

20. Ketentuan yang mengatur pengenaan bea masuk antidumping dan imbalan atas produk impor yang terbukti mengandung unsur dumping dan atau subsidi (unfair) dan mengakibatkan kerugian materil atau mengancam akan menimbulkan kerugian terhadap produsen/industri dalam negeri. Dumping adalah menjual barang di luar negeri harga yang lebih murah daripada di dalam negeri, • Regulasi WTO Anti-dumping and Countervailing Duties (pasal VI GATT 1994 •

21. Ketentuan yang mengatur bahwa jika suatu negara memberikan subsidi atau masih mempertahankan kebijakan subsidi termasuk memberikan bantuan pendapatan dan harga (income and price support) yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk meningkatkan ekspor atau mengurangi impor harus dinotifikasikan terlebih dahulu ke GATT/WTO. Regulasi WTO Subsidies (Pasal XVI)

22. Regulasi WTO Ketentuan yang memperkenankan suatu negara untuk mengambil tindakan pengamanan (saveguards) dalam keadaan darurat Emergency Action On Imports Of Particular Product (Pasal XIX)

23. Regulasi WTO Pengecualian terhadap ketentuan umum dari prinsip GATT dimana suatu negara diperkenankan untuk mengambil tindakan di bidang perdagangan dalam rangka mengamankan kesehatan manusia, hewan dan tumbuh- tumbuhan, moral umum, kelestarian hutan, perdagangan barang pusaka dan emas. General Exceptions (Pasal XX);

24. Regulasi WTO Ketentuan yang mengatur perlakuan khusus dan berbeda kepada negara-negara berkembang dengan cara pemberian preferensi dan peluang ekspor demi percepatan pembangunan negara-negara berkembang. Trade and Development (Pasal XXXVI).

25. • Pasal XXIV GATT 1994 memperkenankan anggota WTO untuk membentuk kerjasama perdagangan regional, bilateral dan custom union asalkan komitmen tiap- tiap anggota WTO yang tergabung dalam kerjasama perdagangan tersebut tidak berubah sehingga merugikan negara anggota WTO lain yang tidak termasuk dalam kerjasama perdagangan tersebut. Pengecualian Dari Prinsip GATT/WTO Kerjasama Kerjasama Regional, Regional, Bilateral Dan Bilateral Dan Custom Union Custom Union

26. • Pasal XX GATT 1994 memperkenankan suatu negara untuk melakukan hambatan perdagangan dengan alasan melindungi kesehatan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan ;importasi barang yang bertentangan dengan moral; konservasi hutan; mencegah perdagangan barang-barang pusaka atau yang bernilai budaya, perdagangan emas. Pengecualian Dari Prinsip GATT/WTO Pengecualian Pengecualian Umum Umum

27. • Pasal XIX GATT 1994 dan persetujuan Safeguard memperkenankan suatu negara untuk mengenakan kuota atas suatu produk impor yang mengalami lonjakan substansial yang merugikan industri dalam negeri Pengecualian Dari Prinsip GATT/WTO Tindakan Tindakan Safeguard Safeguard

28. • Melarang Melarang masuknya suatu suatu produk produk yang terbukti terbukti mengandung mengandung penyakit penyakit berbahaya berbahaya atau penyakit penyakit menular menular yang membahayakan membahayakan kesehatan kesehatan manusia manusia, , hewan hewan dan dan tumbuhan tumbuhan. . masuknya yang Pengecualian Dari Prinsip GATT/WTO atau yang Kesepakatan Kesepakatan Sanitary & Sanitary & Phytosanitary Phytosanitary Measures Measures ( (Kesepakatan Kesepakatan T Terkait K Kesehatan esehatan Manusia Manusia, , Hewan dan dan Tumbuhan Tumbuhan erkait Hewan

29. Pengertian Pengertian Perdagangan Perdagangan Bebas Bebas Perdagangan bebas dapat diartikan sebagai perdagangan antar negara yang dilakukan tanpa adanya hambatan dalam bentuk tarif, seperti bea masuk, dan non-tarif, seperti subsidi dan kuota.

30. Alasan Alasan Mengapa Mengapa Perdagangan Dilakukan Dilakukan Perdagangan Bebas Bebas Harus Harus a. Perdagangan bebas akan memasok dan menyediakan produk (barang dan jasa) dengan harga yang lebih murah, sehingga nilai riil uang akan bertambah dan penduduk makin sejahtera. b. Perdagangan bebas akan mendorong kemauan produsen di dalam negeri untuk mengadakan penelitian dan pengembangan teknologi.

31. Alasan Alasan Mengapa Mengapa Perdagangan Dilakukan Dilakukan Perdagangan Bebas Bebas Harus Harus c. Perdagangan bebas akan membuka kemungkinan bagi produsen untuk memiliki pasar yang lebih luas d. Perdagangan bebas dapat memperbanyak aneka ragam produk (diversifikasi produk) yang diperdagangkan antar negara. Hal ini menyebabkan konsumen memiliki pilihan produk yang lebih banyak.

32. Regulasi Regulasi Terkait Terkait Perdagangan Perdagangan Bebas Bebas • Indonesia adalah anggota dari Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) yang saat ini telah mengembangkan kebijakan ASEAN Free Trade Area (AFTA) dan sekarang menjadi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang berusaha menurunkan tarif intra-regional di antara anggotanya melalui Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme. Tarif ini menuntut anggotanya menerapkan tarif 0-5%. • Sudah lebih dari 99% produk di CEPT Inclusion List (IL) of ASEAN-6, yang terdiri dari Negara-negara seperti Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand telah menerapkan tarif 0-5%, sedangkan Negara lain seperti Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam masih dalam tahap perkembangan untuk menerapkan tariff tersebut.

33. Regulasi Regulasi Terkait Terkait Perdagangan Perdagangan Bebas Bebas • Saat ini Indonesia juga tidak hanya mengembangkan kebijakan pasar bebas di antara anggota ASEAN saja tetapi kini telah mengembangkan kerjasama dengan negara lain juga di antaranya adalah melalui : • ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area • ASEAN-Cina Free Trade Area • ASEAN-Korea Free Trade Area • ASEAN-India Free Trade Area • Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA)

34. Referensi • Amir M.S. Strategi Memasuki Pasar Ekspor,. Penerbit PPM, Jakarta • Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization • World Trade Organization – Official Site (www. wto.org) • Berbagai sumber Website dan Internet

35. Terima Kasih