1 / 31

FASILITAS FISKAL

FASILITAS FISKAL. PERSYARATAN NIPER. PENELITIAN PERMOHONAN NIPER. Penerbitan Keputusan NIPER Pembebasan atau Surat Penolakan. 30 Hari Kerja Sejak permohonan diterima lengkap. PERUBAHAN DATA NIPER. PERUSAHAAN. KANWIL/KPU. 7 Hari Kerja. JAMINAN: Jaminan Bank Customs Bond

abraham-nichols
Télécharger la présentation

FASILITAS FISKAL

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. FASILITAS FISKAL

  2. PERSYARATAN NIPER

  3. PENELITIAN PERMOHONAN NIPER

  4. Penerbitan Keputusan NIPER Pembebasan atau Surat Penolakan 30 Hari Kerja Sejak permohonan diterima lengkap

  5. PERUBAHAN DATA NIPER PERUSAHAAN KANWIL/KPU 7 Hari Kerja

  6. JAMINAN: • Jaminan Bank • Customs Bond • Corporate Guarantee

  7. PEMERIKSAAN FISIK

  8. PENELITIAN DOKUMEN

  9. PEMBONGKARAN/PENIMBUNAN • HARUS DILAKUKAN DI LOKASI YANG TERCANTUM DALAM NIPER. • JIKA TIDAK TERCANTUM: 5 HARI KERJA • Cukup dengan pemberitahuan kepada Ka Kanwil/KPU untuk Perusahaan: • AEO, • MITA Prioritas, dan • MITA Non Prioritas,

  10. KEGIATAN SUBKONTRAK • Harus ke badan usaha tercantum di NIPER; • Sebagian Kegiatan, termasuk pemeriksaan awal, penyortiran, pengepakan, pemeriksaan akhir. • Pengiriman BB langsung ke badan usaha subkontrak dan Ekspor HP langsung dari badan usaha subkontrak. • Seluruh rangkaian kegiatan produksi. • Subkontrak ke badan usaha yang tidak tercantum dalam NIPER

  11. SUBKONTRAK SELURUH KEGIATAN PRODUKSI • Perusahaan: • Termasuk kategori Tbk (memiliki profil fasilitas low/medium), AEO, atau MITA • Mengajukan permohonan ke Kanwil/KPU + perjanjian kontrak Ekspor/dokumen sejenis • Kanwil/KPU: • Menerima surat permohonan + lampiran • Setuju: Surat Persetujuan • Tidak setuju: Surat Penolakan

  12. SUBKONTRAK KE BADAN USAHA YANG TIDAK TERCANTUM DALAM NIPER JANJI LAYANAN: 10 HARI KERJA

  13. EKSPOR HASIL PRODUKSI • Ekspor langsung (sendiri) atas hasil produksi • Ekspor tidak langsung (melaluiperusahaan lain dalam rangka ekspor barang gabungan), syarat: • Antar Perusahaan fasilitas Pembebasan/ Pengembalian; • digabungkandenganHasilProduksi Perusahaan lain danwajibdiekspordalamsatukesatuan unit; dan • Mengikutiketentuantata laksana ekspor. • Penyerahan&ekspor dilakukan sebelum periode pembebasan/jangka waktu ekspor berakhir HasilProduksi Perusahaan digabungkanmenjadisatukesatuan yang utuhdenganhasilproduksiperusahaan lain namunmasing-masingbarangmasihdapatdipisahkansepertiakumulator yang dipasangkanpadakendaraanbermotor

  14. PERTANGGUNGJAWABAN Laporan Pertanggungjawaban BB (BCL.KT 01) terkait kegiatan: a. Ekspor HP; b. Pemusnahan/Perusakan HP Rusak atau reject ; c. Pemusnahan/Perusakan WIP rusak atau reject; d. Pemusnahan, Perusakan atau reekspor BB Rusak atau reject; atau e. penyelesaian sisa proses produksi (waste/scrap), Diserahkan dlm bentuk softcopy, 30 hari sejak periode pembebasan berakhir.

  15. PERTANGGUNGJAWABAN • Lampiran laporan pertanggungjawaban: • PIB; • PEB; • dokumen bukti adanya transaksi ekspor atau Devisa Hasil Ekspor; • SSTB, dalam hal ekspor gabungan); • LPE >> tidak berlaku utk Perusahaan Tbk, AEO, MITA; • BC 2.4 dan BA Pemusnahan (utk pemusnahan HP rusak/reject); • BC 2.4 dan faktur pajak (utk penjualan hasil perusakan) Tidak berlaku jika sudah PDE

  16. MONITORING DAN EVALUASI

  17. PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI • Hasil: • dasarevaluasifasilitas yang telahdiberikan; dan • pertanggungjawabanpenyelesaianBB. Jika ada selisihfisikBB darisaldoyang belumdilaporkansesuaiIT Inventory, yang tidakdapatdipertanggungjawabkan, Perusahaan wajib membayar BM, PPN, dan sanksi sebesar selisih tersebut

  18. PEMBEKUAN NIPER

  19. KETENTUAN PEMBEKUAN NIPER PENGEMBALIAN • PIB selama periode pembekuan tidak dapat diberikan Pengembalian; • Selama periode pembekuan, tidak dapat mengajukan permohonan Pengembalian, kecuali jika dibekukan dalam rangka beralih ke KB.

  20. KETENTUAN PENCABUTAN NIPER PENGEMBALIAN • permohonan Pengembalian yang telah diajukan sebelum pencabutan, tetap diselesaikan sesuai ketentuan; • permohonan Pengembalian yang diajukan setelah pencabutan, tidak dapat diberikan Pengembalian.

  21. PEMBERLAKUAN KEMBALI NIPER

  22. KETENTUAN LAIN-LAIN

  23. KEWAJIBAN PERUSAHAAN YANG TELAH MENDAPATKAN NIPER

  24. Pemanfaatan Fasilitas Pembebasan, Fasilitas Pengembalian, dan KB Contoh: PT A dapat memiliki izin menggunakan fasilitas Pembebasan dan fasilitas Pengembalian di lokasi 1 dan memiliki izin KB di lokasi 2 PT A Lokasi I: NIPER PEMBEBASAN & NIPER PENGEMBALIAN PT A Lokasi I: NIPER PEMBEBASAN & NIPER PENGEMBALIAN dipisahkan oleh batas yg permanen PT A Lokasi II: KAWASAN BERIKAT PT A Lokasi II: KAWASAN BERIKAT

  25. Perusahaan yang berlokasi sebagai berikut di bawah ini, dapat memilih untuk dilayani di Kanwil DJBC Jakarta: CIKARANG BEKASI BOGOR KARAWANG DEPOK PURWAKARTA SUKABUMI

  26. PENCABUTAN NIPER

  27. KETENTUAN PERALIHAN (1)

  28. KETENTUAN PERALIHAN (2)

  29. KETENTUAN PERALIHAN (3)

More Related