TATA MUKA KAPOLDA METRO JAYA DENGAN MITRA KAMTIBMAS DALAM RANGKA PEMILU TH 2009

1. TATA MUKA KAPOLDA METRO JAYA DENGAN MITRA KAMTIBMAS DALAM RANGKA PEMILU TH 2009 BIRO BINAMITRA POLDA METRO JAYA Jl. Jend. Sudirman No.55 Jakarta Selatan

2. Pendahuluan • NKRI DIBANGUN OLEH KEANEKA RAGAMAN, KEMAJEMUKAN ETNIS, SUKU BANGSA, AGAMA, BUDAYA, BAHASA DAERAH, ADAT ISTIADAT DAN NORMA.  semua produk konstitusional harus mengakomodir kepentingan yg majemuk shg keutuhan NKRI tetap terjamin ERA GLOBALISASI TERJADI PERUBAHAN FUNDAMENTAL DLM KEHIDUPAN BERMASY, BERBANGSA DAN BERNEGARA.  Terjadi perubahan paradigma sendi-sendi kehidupan masy, timbul fenomena baru termasuk bentuk-bentuk gangguan Kamtibmas. POLRI PERLU DUKUNGAN DAN PARTISIPASI MASY DAN PEMERINTAH UTK PECAHKAN AKAR MASALAH SOSIAL YG BERPOTENSI MENJADI GKTM.  Perpolisian masy.Merupakan program tepat utk cegah & tangkal GKTM melalui kebersamaan dgn masy dan pemerintah. PERLU DIRUMUSKAN PEDOMAN TTG MODEL POLMAS YG DPT DITERAPKAN DI SELURUH WILAYAH INDONESIA SESUAI DGN KARAKTERISTIK & KONDISI MASY. SETEMPAT; 2

3. KETENTUAN YG MENGATUR PENYELENGGARAN POLMAS • Kep Kapolri No.Pol.: Kep/10/VI/2006 Tgl 5 Juni 2006 ttg Pembentukan Pusat Study Dan Pengembangan (PSP) Polmas • Skep Kapolri No. Pol. : Skep/737/X/2005 Tgl 13 Oktb 2005 ttg Jakstra Penerapan Model Polmas Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. • Skep Kapolri No.Pol. : Skep/431/VII/2006 Tgl 1 Juli 2006 ttg Pedoman Pembinaan Personel Pengemban Fungsi Polmas. • Skep Kapolri No. Pol. : Skep/432/VII/2006 Tgl 1 Juli 2006 ttg Panduan Pelaksanaan Fungsi Opsnal Polri Dengan Pendekatan Polmas. • Skep Kapolri No. Pol. : Skep/433/VII/2006 Tgl 1 Juli 2006 ttg Panduan Pembentukan Dan Operasionalisasi Polmas. • Perat Kapolri No. 7 Th 2008 ttg Pedoman Dasar Strategis dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri 3

4. PERUBAHAN yang MENDASAR • Fungsi Polri dalam kehidupan Masyarakat Madani ( Civil Society ) berciri Demokrasi dan Supremasi Hukum. • Polri saat ini sedang proses Reformasi untuk menjadi Polisi Sipil ( Civil Police ) harus bisa menyesuaikan diri dengan merubah Paradigma menuju pendekatan PROAKTIF dan mendapat dukungan Publik dengan mengdepankan Kemitraan • Polri butuh peran serta Masyarakat dalam menjaga Kamtibmas ( sinergi atas inisiatif masyarakat dengan dukungan Polri mencegah kejahatan ) karena kejahatan adalah produk dari masyarakat di tengah lingkungannya.

5. HARAPAN MASYARAKAT PADA POLISI • Secara fisik berada di tengah-tengah masyarakat. • Berprilaku Simpatik dalam menjalankan tugasnya. • Mampu menguasai bidang tugasnya dengan cepat,tepat, dan adil. • Mampu menjadi motivator masyarakat. • Mampu menjadi teladan dalam hal hukum dan prilaku.

6. HARAPAN POLISI PADA MASYARAKAT • Kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi secara aktif dalam keamanan. • Mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap lingkungannya. • Tidak main hakim sendiri terhadap pelaku criminal. • Ketaatan warganya terhadap hukum (situasi kondusif ). • Partisipasi masyarakat ( membantu Polri ) dalam memelihara kamtibmas dan menegakkan hukum yang berlaku. • Terjalinnya komunikasi yang harmonis antara petugas kePolisian dengan masyarakat luas. • Positif thinking dengan kehadiran Polisi.

7. ALASAN PENERAPAN POLMAS • 1. POLA OPSNAL POLRI YG BERTUMPU PD PENINGKATAN JML POLISI/ INTENSITAS KEGIATAN POLISI. •  Tdk mampu atasi/tekan angka gangguan Kamtibmas di masy. • PERPOLISIAN LEBIH EFEKTIF DGN ALIHKAN PENDEKATAN KONVENSIONAL KE MODERN .  Tekankan upaya pemecahan akar masalah scr proaktif bersama • masy. • 3. PRAKTEK KETERLIBATAN MASY. TRADISIONAL DLM PEMOLISIAN DIKENAL DI INDONESIA •  Ronda kampung, jogo boyo, jogo tirto, pecalang dan sebagainya. • 4. PENYELESAIAN MASALAH MELALUI ADAT SUDAH UMUM DITERAPKAN DI MASY TRADISIONAL. •  Kesemuanya mendasarkan asas kemitraan, kebersamaan & keharmonisan. • 5. PARADIGMA REFORMASI DALAM NEGARA DEMOKRASI YANG PLURAL. •  Menuntut Polri mampu Lakgas dengan berpegang pd: • - Prinsip2HAM • - Peran sbg Lin, Yom, Yan Masy bukan penguasa. • - Reformasi hendaki keterbukaan & kepekaan Polri terhadap aspirasi rakyat. • 6. PENERAPAN POLMAS SEBAGAI FALSAFAH DAN STRATEGI. •  Langkah tepat utk tingkatkan kualitas Yan Polri kpd masy melalui kemitraan •  Wujudkan Har Kamtibmas dlm era demokrasi & penegakan HAM. 4

8. HUBUNGAN KEMITRAAN ANTARA POLISI DAN MASYARAKAT TUJUAN POLMAS MENYELESAIKAN BERBAGAI MASALAH SOSIAL YG TERJADI DALAM MASYARAKAT KOMUNIKASI MENGURANGI KEJAHATAN, RASA TAKUT DAN KATKAN KUALITAS HIDUP MASY 5

9. UNSUR-UNSUR POLMAS POLRI sebagai Pelindung, Pengayom, dan Pelayan Masyarakat Mitra POLRI, Masyarakat dalam Menjaga lingkungan-nya. POLRI Dengan Paradigma Baru UU No. 2 th. 2002 Komunitas Masyarakat Lingkungan Industri Lingkungan Pemukiman POKDARKAMTIBMAS TOGA, TOMAS Lingkungan Pendidikan KAMTIMAS

10. KONSEPSI POLMAS POLMAS MENGANDUNG MAKNA SEBAGAI “SUATUMODEL PERPOLISIAN YANG MENEKANKAN HUBUNGAN YANG MENJUNJUNG NILAI-NILAI SOSIAL/KEMANUSIAAN DAN MENAMPILKAN SIKAP SANTUN SERTA SALING MENGHARGAI ANTARA POLISI DAN WARGA MASYARAKAT DALAM RANGKA MENCIPTAKAN KONDISI KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT YANG MENUNJANG KELANCARAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN NASIONAL SERTA PENINGKATAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT”.

11. KEARIFAN LOKAL SBG MODAL DASAR POLMAS KITA SEMUA MENGAKUI BAHWA PADA DASARNYA KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT KITA CINTA AKAN KEDAMAIAN, MENJUNJUNG PRINSIP-PRINSIP KEMANUSIAN YANG TERCERMIN DALAM BUDAYA GOTONG ROYONG YANG KESEHARIAN MASIH HIDUP DALAM MASYARAKAT KITA, SEHINGGA DALAM MENGHADAPI BERBAGAI DAMPAK NEGATIF PERUBAHAN-PERUBAHAN DALAM MASYARAKAT SEPERTI KERAWANAN, KONFLIK-KONFLIK SOSIAL, BERBAGAI BENTUK KEJAHATAN SERTA PERILAKU-PERILAKU YANG MENYIMPANG TAK SESUAI DENGAN ATURAN DAN NORMA YANG BERLAKU DALAM MASYARAKAT DAPAT DENGAN SEGERA KITA ELEMINIR MELALUI MUSYAWARAH DAN DIALOG / NEGOSIASI.

12. HAKEKAT KEMITRAAN POLRI DAN MASYARAKAT • GANGGUAN KTM DAN KETIDAK TERATURAN SOSIAL MUNCUL DARI DLM MASY ITU SENDIRI. • KEAMANAN DAN RASA AMAN MERUPAKAN KEBUTUHAN DASAR SETIAP WARGA DISAMPING KEBUT DAS LAIN. • MASY BUKAN HANYA SBG OBJEK JUGA SUBJEK DLM PELIHARA KAMTIBMAS SHG ADA KEPENTINGAN YG SAMA ANTARA MASY DAN POLRI. • POLRI DAN MASY. HARUS BERMITRA DALAM KESETARAAN DLM HARKAMTIBMAS DAN KETERTIBAN SOSIAL.

13. HAKEKAT KEMITRAAN POLRI DAN PEMDA • INSTITUSI PEMERINTAH PUNYA TUGAS DAN TG JAWAB WUJUDKAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASY ( UU NO. 32 TH 2004 PASAL 14 AYAT (1) DAN PASAL 27). • POLRI DAN PEMERINTAHAN HARUS BERMITRA DLM PELIHARA SITUASI KAMTIBMAS ( UU NO. 2 TH 2002 TTG POLRI PASAL 42 AYAT (2) ) : HUB DAN KERMA DLM NEGERI DILAK TERUTAMA DGN UNSUR PEMDA, GAKKUM, BADAN, LEMBAGA, INST LAIN SERTA MASY DGN KEMBANGKAN ASAS PARTISIPASI DAN SUBSIDIARITAS. • PASAL 22 HURUF a DAN b UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENYATAKAN : “ BAHWA PEMERINTAH DALAM MENYELENGGARAKAN OTONOMIDAERAH MEMPUNYAI KEWAJIBAN MELINDUNGI MASYARAKAT, MENJAGA PERSATUAN, KESATUAN DAN KERUKUNAN NASIONAL, SERTA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA ; SERTA MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT.

14. ARAH BIJAK DAN STRATEGI POLMAS • SASARAN YANG HARUS DICAPAI ADALAH : - PERTAMA, MEMBANGUN POLRI YANG DAPAT DIPERCAYA OLEH WARGA SETEMPAT ; - KEDUA, MEMBANGUN KOMUNITAS YANG SIAP BEKERJASAMA DENGAN POLRI TERMASUK DENGAN PEMERINTAH DAERAH DAN TNI DALAM MENIADAKAN GANGGUAN • PENERAPAN POLMAS SECARA LOKAL TIDAK BERARTI BAHWA PROSESNYA HANYA DILAKUKAN TERBATAS PADA TATARAN OPERASIONAL TETAPI HARUS BERLANDASKAN PADA KEBIJAKAN YANG KOMPREHENSIF MULAI DARI TATARAN KONSEPTUAL PADA LEVEL MANAJEMEN PUNCAK SAMPAI TINGKAT PELAKSANA DILAPANGAN. • SEBAGAI SUATU PENDEKATAN YANG BERSIFAT KOMPREHENSIF MAKA KEBIJAKAN PENERAPAN POLMAS MENYANGKUT BIDANG-BIDANG ORGANISASI/KELEMBAGAAN, MANAJEMEN SDM , MANAJEMEN LOGISTIK DAN MANAJEMEN ANGGARAN SERTA MANAJEMEN OPERASIONAL POLRI.

15. Pemahaman tentang Polmas • Polmas BUKAN suatu bagian atau divisi yang • terpisah dari organisasi kepolisian, tetapi polmas • merupakan tanggungjawab seluruh anggota polri. • Polmas BUKAN sebuah teknik, tetapi cara berfikir • dan bertindak baru dari kepolisian. • Polmas BUKANLAH hubungan masyarakat / • program yg dirancang utk memperbaiki citra polri. • Polmas TIDAKLAH berarti bersifat “lunak” • terhadap kejahatan, tetapi polmas merupakan • model perpolisian yg ”lebih pintar” • *Polmas BUKAN pelayanan sosial tetapi Polmas • adalah pekerjaan polisi. • Polmas BUKAN suatu obat mujarab, yang dpt • segera menyelesaikan permasalahan dlm masy.

16. Sekian & Terima Kasih Ro Bina Mitra