KONSEP RANCANGAN RPJMN 2010-2014 DAN PERSIAPAN PENYUSUNAN RENSTRA KNPP 2010-2014

1. KONSEP RANCANGAN RPJMN 2010-2014 DAN PERSIAPAN PENYUSUNAN RENSTRA KNPP 2010-2014

2. Arah Pembangunan Jangka Panjang:PEMBANGUNAN DAYA SAING BANGSA • Sumberdaya Manusia yang Berkualitas • Perekonomian Domestik dengan Orientasi dan Berdayasaing Global • Penguasaan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Iptek • Sarana dan Prasarana yang Memadai dan Maju • Reformasi Hukum dan Birokrasi

3. Tahapan Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 3

4. Membaiknya kondisi aman dan damai di berbagai daerah Indonesia meningkatnya kemampuan dasar pertahanan dan keamanan negara Meningkatnya kesadaran dan penegakan hukum tercapainya konsolidasi penegakan supremasi hukum dan penegakan HAM, serta kelanjutan penataan sistem hukum nasional. Mewujudkan kehidupan bangsa yang lebih demokratis pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah serta penguatan peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan bangsa. Kondisi yang Ingin Dicapai dalam RPJMN 2010-2014 (8 sasaran) 4

5. Meningkatnya posisi penting Indonesia sebagai negara demokrasi yang besar dengan keberhasilan diplomasi di fora internasional Peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih murah, cepat, transparan, dan akuntabel yang ditandai dengan terpenuhinya standar pelayanan minimum di semua tingkatan pemerintah.

6. 6. Meningkatnya kesejahteraan rakyat yang ditunjukkan oleh membaiknya berbagai indikator pembangunan SDM, a.l.: meningkatnya pendapatan per kapita; menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas disertai dengan berkembangnya lembaga jaminan sosial; meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat yang didukung dengan pelaksanaan sistem pendidikan nasional yang mantap; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat;

7. meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan, dan perlindungan anak; terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk; menurunnya kesenjangan kesejahteraan antarindividu, antarkelompok masyarakat, dan antardaerah; dipercepatnya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan potensial di luar Jawa; makin mantapnya nilai-nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya dan karakter bangsa.

8. 7. Meningkatnyadayasaingperekonomianmelalui: penguatanindustrimanufaktur penguatanpembangunanpertaniandanpeningkatanpembangunankelautandansumberdayaalamlainnyasesuaipotensidaerahsecaraterpadu; pengembanganilmupengetahuan, informasidanteknologi; percepatanpembangunaninfrastrukturdenganlebihmeningkatkankerjasamaantarapemerintahdanduniausaha; peningkatankualitasdanrelevansipendidikan; penataankelembagaanekonomi yang mendorongprakarsamasyarakatdalamkegiatanperekonomian.

9. Pengembangan jaringan infrastruktur transportasi, serta pos dan telematika; Peningkatan pemanfaatan energi terbarukan, khususnya bioenergi, panas bumi, tenaga air, tenaga angin, dan tenaga surya untuk kelistrikan; Pengembangan sumber daya air dan pengembangan perumahan dan permukiman. Pengembangan industri kelautan yang meliputi perhubungan laut, industri maritim, perikanan, wisata bahari, energi dan sumber daya mineral secara sinergi, optimal, dan berkelanjutan.

10. 8.Dalam kerangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup terus dikembangkan melalui: Penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran masyarakat yang ditandai dengan berkembangnya proses rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang disertai dengan menguatnya partisipasi aktif masyarakat; Terpeliharanya keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam tropis lainnya yang dimanfaatkan untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan nasional pada masa yang akan datang; Penguatan kelembagaan dan kapasitas antisipatif serta penanggulangan bencana di setiap tingkatan pemerintahan; Pembangunan kelautan sebagai gerakan yang didukung oleh semua sektor; Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang serta konsistensi pemanfaatan ruang

11. IV. Pembangunan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Rancangan RPJMN 2010 - 2014

12. BUKU IPENGARUSUTAMAAN GENDER (1) Pengarusutamaan (mainstreaming) gender dalam pembangunan adalah strategi yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan Indonesia dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan. Pengarusutamaan gender (PUG) dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif (sudut pandang) gender ke dalam proses pembangunan di setiap bidang.

13. BUKU I PENGARUSUTAMAAN GENDER (2) Penerapan pengarusutamaan gender akan menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan. Piranti analisis yang dapat digunakan untuk strategi pengarusutamaan gender antara lain adalah ‘Alur Kerja Analisis Gender’ (Gender Analysis Pathway – GAP). Dengan demikian pengintegrasian gender ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat dan daerah akan membuat pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif dan adil dalam memberi manfaat kepada perempuan dan laki-laki.

14. BUKU II BAB I. BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA Sub Bidang: Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

15. KONDISI SAAT INI(1) Peningkatan GDI dan GEM yang terutama disebabkan oleh: meningkatnya angka melek aksara perempuan usia 15 tahun ke atas dari 88,4 persen pada tahun 2006 menjadi 89,2 persen pada tahun 2007; meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan dari 48,63 persen pada tahun 2006 menjadi 49,52 persen pada tahun 2007. Semakin tinggi jenjang eselon, semakin tinggi perbedaan komposisi antara laki-laki dan perempuan.  Menurut data BKN (2008), dari 246.993 orang yang menduduki jabatan eselon I sampai eselon V di Indonesia, - 21,40 persen yang dijabat oleh perempuan - 8,71 persen yang eselon 1 dijabat oleh perempuan

16. KONDISI SAAT INI(2) Peran perempuan pada lembaga yudikatif masih rendah - hakim 20 % - hakim agung 18 % - jaksa 26,8 % Perlindungan perempuan: - telah ditetapkan UU No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT, UU No. 21 Tahun 2007 tentangPemberantasanTindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi beserta berbagai peraturan pelaksanaannya.  kurang optimalnya pencapaian pembangunan di bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan tersebut perlu ditingkatkan melalui upaya pemantapan kelembagaan PUG di semua bidang pembangunan.

17. PERMASALAHAN (1) Kurang optimalnya pelaksanaan PUG dalam pembangunan, serta penguasaan terhadap sumber daya, terutama antarprovinsi dan antarkabupaten/kota; Kurang optimalnya peran dan partisipasi perempuan di bidang politik, jabatan-jabatan publik, dan di bidang ekonomi, yang ditunjukkan dengan rendahnya nilai IDG (GEM); Kurang optimalnya pemenuhan hak perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan; Masih terdapatnya Peraturan perundang-undangan yang bias gender Kurang optimalnya penerapan piranti hukum, piranti analisis, dan dukungan politik terhadap kesetaraan gender sebagai prioritas pembangunan;

18. PERMASALAHAN (2) Kurangmemadainya kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan PUG, terutama sumber daya manusia dan ketersediaan serta penggunaan data terpilah menurut jenis kelamin dalam siklus pembangunan; Kurangoptimalnya pemahaman mengenai konsep dan isu gender serta manfaat PUG dalam pembangunan, terutama di kabupaten/kota; dan Masih rendahnya antisipasi dampak perubahan iklim, krisis energi dan krisis ekonomi, bencana alam serta konflik sosial, serta penyakit-penyakit baru dan penyakit lama yang muncul kembali, terhadap perempuan.

19. SASARAN PEMBANGUNAN Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, politik, dan ekonomi termasuk akses terhadap penguasaan sumber daya; Meningkatnya pemenuhan hak-hak perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasaan, dalam bentuk upaya-upaya pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan; dan Meningkatnya efektivitas kelembagaan PUG dalam melaksanakan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, serta pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi di tingkat nasional dan daerah.

20. ARAH KEBIJAKAN Peningkatan kualitas hidup, peran, dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, melalui harmonisasi kebijakan dan pelaksanaannya di semua tingkat pemerintahan, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan; Peningkatan pemenuhan hak-hak perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasaan dalam bentuk upaya-upaya pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan; dan Pengurangan kesenjangan gender dengan memperkuat upaya penerapan strategi PUG termasuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat dan daerah.

21. FOKUS PRIORITAS Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan; Peningkatan pemenuhan hak-hak perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan; dan Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam rangka peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

22. Fokus Prioritas 1Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan Kegiatan prioritas: 1.1. Peningkatan kualitas hidup perempuan di sub-bidang pendidikan, a.l., 1.1.1. Menurunkan tingkat buta aksara (latin) bagi perempuan usia 15 – 24 tahun 1.1.2. Meningkatkan partisipasi sekolah dasar, menengah, dan tinggi 1.1.3. Menurunkan angka putus sekolah pendidikan dasar  Rincian kegiatan prioritas akan dituangkan secara rinci dalam RPJMN pendidikan

23. 1.2. Peningkatan kualitas hidup perempuan di sub-bidang kesehatan, a.l., 1.2.1. Menurunkan AKI 1.2.2. Menurunkan kekurangan zat besi 1.2.3. Menurunkan prevalensi TB, Malaria, HIV/AIDS 1.2.4. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi  Rincian kegiatan prioritas akan dituangkan dalam RPJMN kesehatan

24. 1.3. Peningkatankualitashidupperempuandi sub bidang SDA & lingkunganhidup 1.3.1. Meningkatkanaksesperempuanterhadapsumber air bersih 1.3.2. Meningkatkanperan, akses, dankontrolperempuanterhadapperencanaandanpenanganan/penanggulanganbencanaalamdankonfliksosial, danpengelolaansumberdayaalam & lingkunganhidup  Rinciankegiatanprioritasakandituangkandalam RPJMN pengelolaansumberdayaalamdanpelestarianfungsilingkunganhidup

25. 1.4. Peningkatankualitashidupperempuandi sub- bidangpolitik 1.4.1.Meningkatkan keterwakilan perempuan yang menduduki jabatan publik (di legislatif, yudikatif daneksekutif) 1.4.2.Meningkatkan keterwakilan perempuan dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan hasil dalammekanisme-mekanisme yang tersedia (musrenbang)  Rinciankegiatanprioritasakandituangkandalam RPJMN politikdankomunikasi

26. 1.5. Peningkatkan peran perempuan di sub-bidang ekonomi dan ketenagakerjaan 1.5.1.Meningkatkan akses bagi perempuan terhadap informasi dan fasilitas pelatihan kerja 1.5.2.Meningkatkan akses bagi perempuan terhadap pendidikan alternatif dan nonformal 1.5.3.Meningkatkan akses perempuan terhadap sumber daya (ilmu pengetahuan dan teknologi, kredit, lahan, dan aset ekonomi lainnya)  Rincian kegiatan Prioritas akan dituangkan dalam RPJMN peningkatan daya saing perekonomian

27. FokusPrioritas 2 Peningkatan pemenuhan (hak-hak) perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan KegiatanPrioritas: • 2.1. Meningkatkan upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan (termasuktraffiking) • 2.2. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan bagi perempuan korban kekerasan • 2.2.1. Meningkatkan penanganan pengaduan masyarakat. • 2.2.2. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi perempuankorban kekerasan • 2.2.3. Meningkatkan rehabilitasi sosial bagi perempuan korban kekerasan • 2.2.4. Melaksanakan pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan korban kekerasan • 2.3. Meningkatkan pemberdayaan perempuan korban kekerasan

28. 3.1. Meningkatkan kualitas (basis) landasan hukum & kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan 3.1.1. Meningkatkan harmonisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan perlindungan perempuandi tingkatnasionaldandaerah 3.1.2. Meningkatkan pembenahan hukum yang lebih menjaminperlindungan bagi perempuan pekerja (migran, sektor rumah tangga, pabrik, perkebunan dll.) 3.1.3. Meningkatkan bantuan dan penegakan hukum bagi perempuan korban dan saksi tindak kekerasan FokusPrioritas 3Peningkatan kapasitas & efektivitaskelembagaan dalam rangka peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuanKegiatanprioritas:  Rincian kegiatan prioritas akan dituangkan dalam RPJMN hukum dan hak asasi manusia

29. 3.2. Peningkatan pendataan, pemantauan, dan evaluasi yang mendukung penyelenggaraan peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan 3.2.1.Melembagakan data terpilah menurut jenis kelamin dan sistem informasi yang terkait dengan kesetaraangender dan pemberdayaan perempuan 3.2.2.Meningkatkan pemantauan dan evaluasi perencanaan, penganggaran & pelaksanaan PUG 3.2.3.Meningkatkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program-program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

30. 3.3. Peningkatan kemitraan dan kapasitas pelaksana pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan 3.3.1.Meningkatkan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan 3.3.2. Meningkatkan kapasitas pelaksana pengarusutamaan gender (PUG) dan pemberdayaan perempuanpemerintah danlembagamasyarakat(melihatdefinisi LM dlm NSPK) 3.3.3. Melaksanakan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender

31. V. Pembangunan Perlindungan Anak dalam Rancangan RPJMN 2010 - 2014

32. BUKU I ISU LINTAS-SEKTOR KESEJAHTERAAN& PERLINDUNGAN ANAK Pembangunan kesejahteraan&perlindungananakditujukanuntukmemenuhihak-hakanak Indonesia UU No. 23/2002 tentangPerlindunganAnak, hak-hakanakmencakuphakhidup, tumbuh, berkembang, danberpartisipasidalamberbagaiaspekkehidupan, mendapatperlindungandariberbagaitindakkekerasan, perdagangananak, eksploitasi, dandiskriminasi.  Dengandemikian, pemenuhanhak-hakanakmencakupsetiapbidangpembangunan. Pembangunan kesejahteraan&perlindungananak yang terintegrasidankomprehensifdiperlukanuntukmenghasilkankebijakanpublik yang lebihefektifsehinggadunia yang layakbagiseluruhanak Indonesia, baiklaki-lakimaupunperempuandapatdiwujudkan.

33. BUKU II BAB I. BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA Sub Bidang: Kesejahteraan & PerlindunganAnak

34. KONDISI SAAT INI(1) HDI bidang kesehatan menunjukkan bahwa angka harapan hidup setiap anak Indonesia yang terlahir hidup menjadi semakin tinggi, yaitu 69,7 tahun (perempuan 71,6 tahun dan laki-laki 67,8 tahun). Jumlah pekerja anak usia 10-14 tahun berkurang dari 5,52 % tahun 2005 menjadi 4,65 % tahun 2006, dan 3,78 % tahun 2007. Sakernas 2006, persentase anak perempuan usia 10–14 tahun yang bekerja sekitar 1,7% anak laki-laki sebesar 2,92 % usia yang sama. Di bidang pendidikan, APSanak usia 7–12 tahun, 13–15 tahun, dan 16–18 tahun meningkat menjadi 97,60 %; 84,26 %; dan 54,61 % tahun 2007.

35. KONDISI SAAT INI(2) Pendidikan anak usia dini meningkat dari… (tahun…) menjadi 49,38 % (Depdiknas, 2008). AKB menjadi 34 anak per 1.000 kelahiran hidup, dan AKBA menjadi 44 anak per 1.000 kelahiran hidup (SDKI tahun 2007) Balita “gizi kurang” sebesar 18,4% (Riskesdas 2007) Hanya sekitar 42 % anak usia 5 tahun ke bawah yang sudah memiliki akte kelahiran (Susenas 2007) Pekerja anak, Anak bermasalah dgn hukum

36. PERMASALAHAN Masih terbatasnya akses terhadap layanan pemenuhan hak tumbuh-kembang anak, terutama layanan pengembangan anak sejak usia dini, dan sangat kurangnya akses anak terhadap tempat bermain dan belajar; Masih rendahnya perlindungan anak dari berbagai tindak kekerasan, termasuk perdagangan anak, eksploitasi, dan diskriminasi; Masih terdapatnya peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang tidak konsisten dengan UUD 1945, KHA, dan UU Perlindungan Anak yang berpotensi merugikan dan menghambat pemenuhan hak-hak anak; dan Belum terbentuknya kelembagaan perlindungan anak yang komprehensif dan menjangkau semua wilayah serta masih lemahnya mekanisme pengawasan dan pendataan.

37. SASARAN PEMBANGUNAN Meningkatnya akses dan kualitas layanan perlindungan anak; Meningkatnya partisipasi keluarga, masyarakat dan anak dalam upaya-upaya perlindungan anak; Meningkatnya penguatan dasar hukum dan kebijakan yang mendukung pemenuhan hak-hak anak; dan Menguatnya manajemen dan sistem kelembagaan pemenuhan hak-hak anak.

38. ARAH KEBIJAKAN Peningkatan akses terhadap pelayanan yang berkualitas, peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan, dan upaya menciptakan lingkungan yang ramah anak dalam rangka mendukung tumbuh-kembang dan kelangsungan hidup anak; Peningkatan perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, perdagangan, dan diskriminasi; Penguatan piranti hukum dan kebijakan dalam pemenuhan hak-hak anak; Peningkatan kapasitas pelaksana untuk memperbaiki akses, pemerataan, kelengkapan, serta kualitas layanan bagi kebutuhan anak; Peningkatan ketersediaan data dan pengembangan indikator outcome dan impact yang dapat digunakan untuk mengukur capaian pembangunan di bidang perlindungan anak; dan Peningkatan koordinasi dan kemitraan antarpemangku kepentingan terkait pemenuhan hak-hak anak, baik lokal, nasional, maupun internasional.

39. FOKUS PRIORITAS Peningkatan kualitas tumbuh-kembang dan kelangsungan hidup anak; Perlindungan anak dari segala bentuk perlakuan salah dan diskriminasi; dan Peningkatan kapasitas kelembagaan.

40. Fokus Prioritas 1:Peningkatan kualitas tumbuh-kembang dan Kelangsungan hidup anakKegiatan prioritas: 1.1. Kesehatan dan Gizi, antara lain 1.1.1. Menurunkan angka kematian bayi (AKB), balita (AKBA) melaluipromosidanpelayanan 1.1.2. Mengembangkan pelayananpendidikankesehatandan gizi berbasisrumahsakit & masyarakat  Rinciankegiatanprioritasakandituangkandalam RPJMN Kesehatan

41. 1.2. Pendidikan 1.2.1.Meningkatkanaksesibilitasdankualitas program Pengembangan Anak Usia Diniyang holistik dan integratif 1.2.2.MeningkatkanaksesibilitasdankualitasWajibbelajarpendidikan dasar 12tahun 1.2.3.Meningkatkanaksesibilitasdankualitaspendidikanmenengah 1.2.4.Meningkatkanaksesibilitasdankualitaspendidikan keterampilan hidup 1.2.5. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas bagi anak dalam situasi khusus (anak dalam situasi darurat, anak di LAPAS,dll) 1.2.6.Peningkatankualitasdanaksesibilitaspendidikan non formal  Rinciankegiatanprioritasakandituangkandalam RPJMN Pendidikan

42. 1.3.Partisipasi anak dalam pembangunan 1.3.1.Meningkatkan pemahaman orang tua, keluarga, masyarakatdanorganisasiprofesitentang hak partisipasi anak serta realisasinya (melihatdefinisi LM dlm NSPK) 1.3.2.Memberdayakan anak agar mampu menggunakan hak partisipasi untuk kepentingan terbaikbagianak 1.3.3.Membentuk serta memperkuat forum-forum anak yang berfungsi sebagai wadah advokasi aspirasi anak

43. 1.4.Kesejahteraan sosial dan lingkungan yang layak bagianak 1.4.1.Memberdayakan keluarga, khususnya keluarga tidak mampu, dalam pengembangan lingkungan yang aman bagi anak 1.4.2.Menurunkan kondisilingkungan yang berbahayabagianak 1.4.3.Mewujudkan lingkungan hidup yang ramah anak (sosial, fisik, fisiologisdanpsikologis)  Rinciankegiatanprioritasakandituangkandalam RPJMN PengelolaanSumberDayaAlamdanPelestarianfungsiLingkunganHidup

44. FokusPrioritas 2: Perlindungan anak dari berbagaibentukperlakuan salah dan diskriminasi KegiatanPrioritas: 2.1.Meningkatkan pemahaman tentang berbagaibentukperlakuan salah, sepertikekerasan, eksploitasi, perdagangan dan diskriminasi terhadap anak di sekolah dan komunitas 2.2.Mengubah paradigma pengasuhan anak di keluarga, lembaga pengasuhanpemerintahdanmasyarakat 2.3.Meningkatkan upaya mitigasi danperlindungandampak penyakitmenulartermasukHIV/AIDSterhadap anak. (dantransmisi HIV/AIDS dariorangtua HIV/AIDS yang terkenaterhadapanaknya)

45. Fokus Prioritas 3: Peningkatan kapasitaskelembagaan KegiatanPrioritas: 3.1.Penguatan basis(landasan)hukum dan kebijakan 3.1.1.Mengharmonisasikan hukumnasional dengan prinsip-prinsip yang disepakati dalam kesepakataninternasional 3.1.2.Menyusun basis (landasan) hukum/kebijakan nasional untuk perlindungan anak 3.1.3.Menyusun pedoman harmonisasi hukum dan perundang-undangan yang berbasis KonvensiHakAnak (KHA)  Rinciankegiatanprioritasakandituangkandalam RPJMN hukumdanhakasasimanusia

46. 3.2.Peningkatan efektivitasdankapasitas lembaga dalampelaksanaan perlindungan anak 3.2.1.Menciptakan kerangka kebijakan perlindungan anak nasional 3.2.3. Pembangunan kapasitas pelaksana kebijakan perlindungan anak nasional 3.2.4.Memperbaiki dan meningkatkan pelayanan bagi anak-anak dalam situasi khusus danberkebutuhankhusus. 3.2.5.Membangun mekanisme pengawasan dan implementasi kebijakan perlindungan anak 3.2.6. Mengembangkan instrumen monev dan sistem jaringan data untuk PUHA

47. 3.3. Peningkatan kemitraan untuk pemenuhan hak-hakanak 3.3.1.Menciptakan dan mengembangkan kerja samalintasbidang dan lintaswilayah 3.3.2.Mengembangkan jalinan kemitraan dengan pihak swasta, termasuk media massa melalui public-private partnership(ppp) dalam penyelenggaraan layanan untuk pemenuhan hak anak (melihatdefinisi LM dlm NSPK) 3.3.3.Membangun kemitraan dengan organisasi masyarakat,pemerintah dan organisasi profesi(melihatdefinisi LM dlm NSPK) 3.3.4.Meningkatkan peranan masyarakat dalam pengawasanpelaksanaan kebijakan

48. PENYUSUNAN RENSTRA KNPP RPJMN Rencana Strategis (K/L) didukung Merupakan penjabaran dari misi dan tujuan strategis yang ditetapkan K/L, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan selama 5 tahun dan dialokasikan dalam 5 periode secara tahunan melalui program dan kegiatan Program (satu/lebih) Merupakan segala sesuatu yang men- cerminkan befungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Outcome merupakan pendukung dari pencapaian Sasaran Strategis yang diproduksi oleh unit Eselon I K/L sebagai penanggung jawab program Outcome Program (Esl I) didukung Kegiatan (satu/lebih) Output Kegiatan (Esl II) Merupakan keluarn berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian outcome program Tercermin Indikator Kinerja Kegiatan