MATERI PKn SEMESTER II - PowerPoint PPT Presentation

materi pkn semester ii n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MATERI PKn SEMESTER II PowerPoint Presentation
Download Presentation
MATERI PKn SEMESTER II

play fullscreen
1 / 40
MATERI PKn SEMESTER II
2127 Views
Download Presentation
aletha
Download Presentation

MATERI PKn SEMESTER II

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. MATERI PKn SEMESTER II MATERI I MEMAHAMI PELAKSANAAN DEMOKRASI DALAM BERBAGAI ASPEK KEHIDUPAN

  2. KOMPETENSI DASAR YANG HARUS DIKUASAI • MENJELASKAN HAKEKAT DEMOKRASI • MENJELASKAN PENTINGNYA KEHIDUPAN DEMOKRASI DALAM BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA • MENUNJUKKAN SIKAP POSITIF TERHADAP PELAKSANAAN DEMOKRASI DALAM BERBAGAI KEHIDUPAN.

  3. MATERI II MEMAHAMI KEDAULATAN RAKYAT DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

  4. KOMPETENSI DASAR YANG HARUS DIKUASAI • MENJELASKAN MAKNA KEDAULATAN RAKYAT • MENDISKRIPSIKAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DAN PERAN LEMBAGA NEGARA SEBAGAI PELAKSANA KEDAULATAN RAKYAT • MENUNJUKKAN SIKAP POSITIF TERHADAP KEDAULATAN RAKYAT DAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

  5. PELAKSANAAN PEMBELAJARAN METERI I PELAKSANAAN DEMOKRASI DALAM BERBAGAI ASPEK KEHIDUPAN DILAKSANAKAN MELALUI PERMAINAN SIMULASI

  6. LANGKAH PERMAINAN SIMULASI • menyediakan / menyiapkan alat permainan. • menunjuk fasilitator (bisa guru / siswa) untuk memfasilitasi dan membimbing jalannya permainan. • fasilitator mengucapkan salam. • fasilitator menentukan topik permainan sesuai dengan pokok materi yang akan dibahas dalam kegiatan belajar mengajar / permainan simulasi. • berdoa awal. • membacakan teks Pancasila dan diikuti oleh semua peserta didik / siswa. • fasilitator (guru / siswa) memimpin musyawarah untuk menentukan aturan permainan • Bermain simulasi • Berdoa akhir

  7. PERALATAN YANG DIPERLUKAN DALAM PERMAINAN SIMULASI • beberan yang berisikan judul topik / pokok bahasan, pesan / pertanyaan, tempat mulai, tanda stop, dan ruang merah putih. • dadu / alat yang lain yang dipergunakan mengatur langkah permainan. • kartu merah putih yang berisi pesan / pertanyaan di luar beberan. • tanda pemain / gacu sebanyak 6 s/d 10 atau sesuai dengan kebutuhan sebagai tanda / gacu bagi peserta / pemain simulasi.

  8. BENTUK BEBERAN 8 6 7 KOSONG MERAH / PUTIH 5 9 JUDUL TOPIK 4 10 1 2 3 STOP / MULAI MERAH / PUTIH

  9. LAGU “SURAT BUAT WAKIL RAKYAT” • Untukmu yang duduk sambil diskusi • Untukmu yang biasa bersafari disana di gedung DPR • Wakil rakyat kumpulan orang hebat bukan kumpulan teman – teman dekat apalagi sanak famili • Dihati dan lidahmu kami berharap suara kami tolong dengarlah kusampaikan • Jangan ragu jangan takut kawan berharap bicaralah yang lantang jangan hanya diam • Dikantong safarimu kami titipkan masa depan kami dan negeri ini dari sabang sampai merauke. • Sauadara dipilih bukan dilotre, meskipun kami tak kenal siapa saudara. • Kami tak sudi memilih para juara, juara diam, juara he..e , juara ha…ha…ha. • Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur saat sidang soal rakyat. • Wakil rakyat bukan paduan suara hanya tahu nyanyian lagu setuju.

  10. LAGU “PEMILU” PEMILIHAN UMUM TELAH MEMANGGIL KITA SELURUH RAKYAT MENYAMBUT GEMBIRA HAK DEMOKRASI PANCASILA HIKMAH INDONESIA MERDEKA PILIHLAH WAKILMU YANG DAPAT DIPERCAYA PENGEMBAN AMANAT YANG SETIA DI BAWAH UNDANG UNDANG DASAR EMPAT LIMA KITA MENUJU KEPEMILHAN UMUM

  11. MATERI DALAM BEBERAN DAN KARTU • ISTILAH DEMOKRASI BERASAL DARI BAHASA YUNANI DEMOS ARTINYA RAKYAT DAN KRATOS / CRATEIN ARTINYA PEMERINTAHAN. JADI DEMOKRASI BERARTI KEKUASAAN RAKYAT ATAU PEMERINTAHAN RAKYAT. KESIMPULAN : DEMOKRASI ADALAH SUATU SISTEM PEMERINTAHAN DIMANA RAKYAT MEMEGANG KEKUASAAN TERTINGGI ATAU SUATU SISTEM PEMERINTAHAN YANG BERASAL DARI RAKYAT DAN SELALU MENGIKUTSERTAKAN RAKYAT DALAM PEMERINTAHAN NEGARA

  12. AJARAN DEMOKRASI MULAI DIRINTIS SEJAK JAMAN SEBELUM MASEHI (± 600 TAHUN SM) OLEH SOLON DI ATHENA YUNANI, DIA MEMBENTUK UNDANG – UNDANG YANG MENJAMIN KEADILAN DAN PERSAMAAN SETIAP WARGANEGARA DAN MEMBENTUK LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT ATAU MAJELIS YANG DISEBUT DENGAN ECCLESIA. KARENA AJARANNYA SOLON DIJULUKI SEBAGAI BAPAK AJARAN DEMOKRASI. AJARAN DEMOKRASI INI KEMUDIAN DIKEMBANGKAN OLEH THOMAS HOBBES, JOHN LOCKE, DAN J.J. ROUSSEAU

  13. UNSUR – UNSUR DEMOKRASI : • ADANYA PARTISIPASI MASYARAKAT SECARA AKTIF DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA. • ADANYA PENGAKUAN AKAN SUPREMASI HUKUM. • ADANYA PENGAKUAN AKAN KESAMAAN DIANTARA WARGA NEGARA. • ADANYA PENGAKUAN SUPREMASI SIPIL DAN MILITER. • ADANYA KEBEBASAN BEREKSPRESI, BERBICARA, BERKUMPUL, BERORGANISASI, BERAGAMA, BERKEYAKINAN, DAN KEBEBASAN MENGURUS NASIBSENDIRI

  14. NILAI – NILAI DEMOKRASI YANG PATUT UNTUK DIPRAKTEKKAN DALAM KEHIDUPAN : • PENGHARGAAN ATAS KESAMAAN. • PENGHARGAAN AKAN PARTISIPASI DALAM KEHIDUPAN BERSAMA. • PENGHARGAAN ATAS KEBEBASAN. • PENGHARGAAN ATAS PERBEDAAN.

  15. PRINSIP – PRINSIP NEGARA DEMOKRASI: • PEMERINTAH BERDASARKAN KONSTITUSI. • ADANYA PEMILU YANG BEBAS, JUJUR, DAN ADIL. • ADANYA JAMINAN HAK ASASI MANUSIA (HAM). • ADANYA PERSAMAAN KEDUDUKAN DI DEPAN HUKUM. • ADANYA PERADILAN YANG BEBAS DAN TIDAK MEMIHAK. • ADANYA KEBEBASAN BERSERIKAT / BERORGANISASI DAN BERPENDAPAT. • ADANYA KEBEBASAN PERS ATAU MEDIA MASSA.

  16. KEBAIKAN – KEBAIKAN BENTUK PEMERINTAHAN DEMOKRASI: • DEMOKRASI MEMUAT PENGAKUAN ADANYA KEWAJIBAN – KEWAJIBAN PEMERINTAH DAN HAK – HAK RAKYAT. • DEMOKRASI TIDAK BEGITU MEMERLUKAN PENGGUNAAN KEKUASAAN. • DEMOKRASI MENJUNJUNG TINGGI KEPRIBADIAN DAN MARTABAT MANUSIA. • DEMOKRASI TELAH MEMBUKTIKAN DAPAT MENJALANKAN KEWAJIBAN NEGARA YANG UTAMA DENGAN CUKUP MEMUASKAN.

  17. BENTUK – BENTUK DEMOKRASI : • DEMOKRASI DENGAN SISTEM TERJADI HUBUNGAN ANTARA BADAN ESEKUTIF DAN LEGISLATIF. KEKUASAAN ESEKUTIF DISERAHKAN KEPADA SUATU BADAN YANG DISEBUT KABINET, MENTERI – MENTERI BETANGGUNG JAWAB KEPADA PARLEMEN ( BADAN LEGISLATIFi. • DEMOKRASI DENGAN SISTEM PEMISAHAN KEKUASAAN. • DEMOKRASI DENGAN SISTEM REFERENDUM (MEMINTA PENDAPAT RAKYAT) UNTUK BERLAKUNYA UU.

  18. MACAM – MACAM DEMOKRASI YANG PERNAH BERAKU DI INDONESIA : • DEMOKRASI LIBERAL (1945 S/D 1959). • DEMOKRASI TERPIMPIN (1959 S/D 1966). • DEMOKRASI PANCASILA ERA ORDE BARU ( 1966 S/D 1998) • DEMOKRASI PENCASILA ERA REFORMASI (1998 S/D SEKARANG)

  19. HENRY B. MAYO BERPENDAPAT ”SISTEM POLTIK DEMOKRASI IALAH SISTEM POLITIK DIMANA KEBIJAKAN UMUM DITENTUKAN ATAS DASAR SUARA MAYORITAS OLEH WAKIL RAKYAT YANG DIAWASI SECARA EFEKTIF OLEH RAKYAT” • REFERENDUN ADA DUA YAITU REFERENDUM OBLIGATUR (WAJIB) DAN REFEREDUM FAKULTATIF (TIDAK WAJIB)

  20. OBLIGATUR ADALAH REFERENDUM YANG MENENTUKAN BERLAKUNYA UNDANG – UNDANG ATAU SUATU PERATURAN. ARTINYA SUATU UNDANG – UNDANG / PERATURAN DAPAT BERLAKU APABILA RAKYAT MENYETUJUI MELALUI REFERENDUM. • REFERENDUM FAKULTATIF ADALAH REFERENDUM YANG MENENTUKAN UNDANG – UNDANG YANG BERLAKU TERSEBUT DAPAT BERLAKU ATAU TIDAK DAN PERLU TIDAKNYA DIADAKAN PERUBAHAN.

  21. MONTESQUEAU MENYAMPAIKAN AJARAN ”TRIAS POLITIKA” KEKUASAAN NEGARA DIPISAHKAN MENJADI TIGA YAITU LEGISLATIF, ESEKUTIF, DAN YUDIKATIF • DEMOKRASI PANCASILA ADALAH SUATU SISTEM DEMOKRASI DIMANA DALAM PELAKSANAANNYA DIJIWAI OLEH NILAI – NILAI PANCASILA • MENURUT PELAKSANAANNYA DEMOKRASI DIBEDAKAN MENJADI DUA YAITU DEMOKRASI LANGSUNG DAN DEMOKRASI TAK LANGSUNG / PERWAKILAN • DEMOKRASI LANGSUNG PERNAH DITERAPKAN PADA JAMAN YUNANI KUNO PADA MASANEGARA POLIS / NEGARA KOTA

  22. ALASAN DITERAPKANNYA DEMOKRASI LANSUNG PADA MASA NEGARA POLIS: WILAYAH NEGARA SEMPIT, PENDUDUK SEDIKIT, MASALAH NEGARA BELUM KOMPLEK • ALASAN DITERAPKANNYA DEMOKRASI TAK LANGSUNG / PERWAKILAN DALAM NEGARA MODERN: WILAYAH LUAS, PENDUDUK PADAT, MASALAH NEGARA KOMPLEK

  23. PRAKTEK DEMOKRASI DALAM KEHIDUPAN POLITIK

  24. SEPERTI APA PRAKTEK DEMOKRASI DALAM KEHIDUPAN POLITIK ? RAKYAT TERLIBAT DALAM PEMILIHAN UMUM

  25. RAKYAT MELALUI WAKILNYA TERLIBAT DALAM PENYUSUNAN UNDANG - UNDANG

  26. RAKYAT MELAKSANAKAN PENGAWASAN TERHADAP WAKIL RAKYAT ATAU PEMERINTAH

  27. ARISTOTELES MENGENALKAN DEMOKRASI

  28. ADANYA PERLINDUNGAN KONSTITUSIONAL ADANYA BADAN KEHAKIMAN YANG BEBAS DAN TIDAK MEMIHAK PRINSIP PEMERINTAHAN DEMOKRATIS DI BAWAH RULE OF LAW(MIRIAM BUDIARDJO) ADANYA PEMILIHAN UMUM YANG BEBAS ADANYA KEBEBASAN UNTUK MENYATAKAN PENDAPAT ADANYA KEBEBASAN UNTUK BERSERIKAT / BERORGANISASI DAN BEROPOSISI ADANYA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

  29. KETERLIBATAN RAKYAT DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN POLITIK UNSUR – UNSUR KUNCI DEMOKRASI (LYPMAN TOWER SARGENT) TINGKAT KESAMAAN HAK DIANTARA WARGA NEGARA TINGKAT KEBEBASAN DAN KEMERDEKAAN YANG DIBERIKAN / DIPERTAHANKAN / DIMILIKI OLEH WARGANEGARA SISTEM PERWAKILAN SISTEM PEMILIHAN DAN KETENTUAN MAYORITAS

  30. PERMASALAHAN APABILA DILIHAT DARI KETENTUAN PRINSIP PEMERINTAHAN DEMOKRATIS DI BAWAH RULE OF LAW APAKAH NEGARA INDONESIA SUDAH DAPAT DIKATAKAN SEBAGAI NEGARA YANG DEMOKRATIS ? DISKUSIKAN DENGAN KELOMPOKMU

  31. TUANGKAN HASIL DISKUSI KALIAN KE DALAM FORMAT BERIKUT

  32. SIKAP POSITIP TERHADAP PELAKSANAAN DEMOKRASI DALAM BERBAGAI KEHIDUPAN

  33. APA ITU SIKAP POSITIP TERHADAP PELAKSANAAN DEMOKRASI DALAM BERBAGAI KEHIDUPAN ? SIKAP YANG BAIK, MAU MENERIMA, DAN MENDUKUNG BAGI BERKEMBANG DAN TERLAKSANANYA DEMOKRASI DALAM BERBAGAI KEHIDUPAN

  34. BUDAYA POLITIK PAROKIAL BUDAYA POLITIK MENURUT RUSADI KANTAPRAWIRA BUDAYA POLITIK KAULA BUDAYA POLITIK PARTISIPAN

  35. BUDAYA POLITIK PAROKIAL BERLANGSUNG PADA MASYARAKAT TRADISIONAL YANG MASIH SEDERHANA DENGAN SPESIALISASI SANGAT KECIL, PARA PELAKU POLITIK SANGAT SERING MELAKUKAN PERANANNYA BIDANG EKONOMI, KEAGAMAAN DAN LAIN – LAIN. MASYARAKAT CENDERUNG TIDAK MERUH MINAT TERHADAP OBYEK – OBYEK POLITIK YANG LUAS. KESADARAN YANG MENONJOL DARI MASYARAKAT DALAM BIDANG POLITIK ADALAH BAHWA MEREKA MENGAKUI ADANYA PUSAT KEWENANGAN KEKUASAAN POLITIK DALAM MASYARAKAT

  36. BUDAYA POLITIK KAULA ANGGOTA MASYARAKAT MEMPUNYAI MINAT, PERHATIAN, DAN KESADARAN TERHADAP SISTEM KESELURUHAN, TERUTAMA TERHADAP OUTPUT POLITIK. ORIENTASI ANGGOTA MASYARAKAT YANG NYATA TERHADAP OBYEK POLITIKDAPAT DILIHAT DARI PERNYATAANNYA, BAIK BERUPA KEBANGGAAN, UNGKAPAN SIKAP MENDUKUNG, MAUPUN SIKAP BERMUSUHAN TERHADAP SISTEM POLITIK. POSISINYA SEBAGAI KAULA (SUBYEK), ANGGOTA MASYARAKAT LEBIH BERSIFAT PASIP. MEREKA MENGANGGAP DIRINYA BERDAYA TIDAK BERDAYA MEMPENGARUHI ATAU MERUBAH SISTEM POLITIK, KARENANYA MEREKA MENYERAH BEGITU SAJA KEPADA SEGALA KEBIJAKAN DAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG JABATAN DALAM MASYARAKAT, KARENA MEREKA MENGANGGAP BAHWA APA YANG TELAH DIPUTUSKAN OLEH PEMERAN / PEMANGKU JABATAN POLITIK ADALAH MERUPAKAN SESUATU YANG TAK DAPAT DIUBAH , DIKOREKSI, APALAGI DITENTANG

  37. BUDAYA POLITIK PARTISIPAN ANGGOTA MASYARAKAT AKTIF DALAM KEHIDUPAN POLITIK. SETIAP ORANG MENYADARI SETIAP HAK DAN TANGGUNG JAWABNYA (KEWAJIBANNYA), DAPAT MENILAI DENGAN PENUH KESADARAN SISTEM POLITIK SECARA TOTALITAS, INPUT, OUTPUT MAUPUN POSISI DIRINYA DALAM POLITIK. SETIAP ANGGOTA MASYARAKAT TERLIBAT DALAM SISTEM POLITIK YANG BERLAKU BETAPAPUN KECIL PERAN YANG DIJALANKANNYA. HAL YANG DEMIKIAN INI ADALAH MERUPAKAN WUJUD DARI DILAKSANAKANNYA BUDAYA DEMOKRASI DALAM MASYARAKAT

  38. HENRY B. MAYO PELAKSANAAN BUDAYA POLITIK MASYARAKAT YANG DEMOKRATIS AKAN MENERAPKAN NILAI – NILAI BERIKUT MENYELESAIKAN PERSELISIHAN SECARA DAMAI DAN MELEMBAGA MENJAMIN TERSELENGGARANYA PERUBAHAN SECARA DAMAI DALAM MASYARAKAT MENYELENGGARAKAN PERGANTIAN PEMIMPIN SECARA TERATUR MEMBATASI PEMAKAIAN KEKERASAN MENGAKUI DAN MENGANGGAP WAJAR ADANYA KEANEKARAGAMAN MENJAMIN TEGAKNYA KEADILAN

  39. M. RUSLI KARIM BUDAYA DEMOKRASI AKAN DIBANGUN JIKA ADA FAKTOR – FAKTOR BERIKUT KETERBUKAAN SISTEM POLITIK BUDAYA POLITIK PARTISIPAN EGALITAS PEMIMIPIN POLITIK KERAKYATAN RAKYAT CERDAS & PEDULI SOSIAL PARTAI POLITIK TUMBUH DARI BAWAH PENGHARGAAN THD FORMALISME & HUKUM MASYARAKAT SIPIL TANGGAP & TANGGUNG JAWAB DUKUNGAN DARI KEKUATAN ASING DAN PEMIHAAN THD GOL MAYORITAS

  40. BAGAIMANA DENGAN BUDAYA POLITIK YANG DIKEMBANGKAN DI INDONESIA PADA MASA SEKARANG ? KONFIGURASI SUBKULTUR BERANEKARAGAM CENDERUNG MENIMBULKAN KONFLIK BAIK SECARA HORISONTAL MAUPUN VERTIKAN BUDAYA POLITK PAROKIAL KAULA DAN PARTSIPAN MENYEBABKAN BANYAK WN YANG KETINGGALAN DALAM MENGGUNAKAN HAK & MEMIKUL TANGGUNG JAWAB POLITIKNYA SIFAT IKATAN PRIMORDIALISME SANGAT KUAT BERUPA SENTIMEN KEDAERAHAN, KESUKUAN, & KEAGAMAAN BERAKIBAT OTONOMI DAERAH BERDAMPAK PENGUATAN KEPEMIMPINAN DAERAH DAN PUTRA DAERAH BUDAYA POLITIK CENDERUNG MENGUKUHI SIKAP PATERNALISTIK DAN PATRIMONAL DUKUNGAN DARI KEKUATAN ASING DAN PEMIHAAN THD GOL MAYORITAS