1 / 9

SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT)

SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT). Kemungkinan Pemberian Kuasa. Terbuka kemungkinan berdasarkan Pasal 15 UUHT

alice
Télécharger la présentation

SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN(SKMHT)

  2. Kemungkinan Pemberian Kuasa Terbuka kemungkinan berdasarkan Pasal 15 UUHT Pada asasnya pembebanan Hak Tanggungan wajib dilakukan sendiri oleh Pemberi Hak Tanggungan sebagai pihak yang berwenang melakukan perbuatan hukum atas obyek Hak Tanggungan. Hanya apabila benar-benar diperlukan dan berhalangan, kehadirannya untuk memberikan HT dan menandatangani APHT-nya dapat dikuasakan kepada pihak lain.

  3. Tata CaraPemberian Kuasa Pemberian kuasa harus dilakukan sendiri oleh Pemberi HT dan wajib dilakukan dihadapan seorang Notaris atau PPAT, dengan suatu akta otentik yang disebut Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT). Bentuk dan isi SKMHT ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1996. SKMHT dibuat dalam dua rangkap yang keduanya asli (in originali) ditandatangani oleh Pemberi dan Penerima kuasa, dua orang saksi dan Notaris atau PPAT.

  4. Syarat-syarat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) : • Tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain daripada membebankan Hak Tanggungan; • Tidak memuat kuasa subtitusi; • Mencantumkan secara jelas obyek Hak Tanggungan, jumlah utang dan nama serta identitas debitor apabila debitor bukan pemberi Hak Tanggungan.

  5. Tentang SKMHT SKMHT tidak dapat ditarik kembali/berakhir oleh sebab apapun, kecuali berakhir karena telah dilaksanakan atau telah habis jangka waktunya; Wajib diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dalam jangka waktu yang ditetapkan, jika tidak maka batal demi hukum. PPAT wajib menolak menolak membuat APHT berdasarkan surat kuasa yang bukan SKMHT “in originali” yang formulirnya disediakan oleh BPN (yang blanko dan formatnya diatur dalam PMNA/Ka. BPN No. 3 Tahun 1996)

  6. JANGKA WAKTU SKMHT Selambatnya 1 Bulan Selambatnya 3 Bulan Tanah yang belum bersertipikat Tanah yang sudah bersertipikat tetapi belum didaftarkan atas nama Pemberi Hak Tanggungan • Tanah yang bersertipikat Pembatasan waktu tersebut tidak berlaku untuk menjamin kredit tertentu yang ditetapkan Pemerintah. Mengenai SKMH yang sudah ada pada saat UUHT diundangkan, maka surat tersebut digunakan sebagai SKMHT dalamjangka waktu6 bulan terhitung sejak tanggal 9 April 1996. (Pasal 24 ayat 3 UUHT)

  7. Jangka Waktu SKMHT untuk Kredit Tertentu Untuk Kredit Usaha Kecil, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tanggal 29 Mei 1993 Nomor 26/24/KEP/Dir ditetapkan batas jangka waktu lain dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1996.

  8. JANGKA WAKTU SKMHT UNTUK KREDIT TERTENTU (vide:PMNA/Ka.BPN No.4/1996) Sampai saat berakhirnya masa perjanjian kredit berlaku hingga3 bulan sejak tgl. diterbitkannya sertipikat hak atas tanah yang sedang didaftarkan dan sedang dibebani HT untuk jenis kredit: Kredit produktif (termasuk Kredit Usaha Kecil) dari Bank Umum/BPR sebesar Rp. 50-250 jt KPR untuk ruko LT/LB max 200m2/≤70m2. Kredit untuk perusahaan inti dalam rangka KKPA PIRTRANS atau lainnya. Kredit pembebasan tanah dan kredit konstruksi yang diberikan kepada pengembang dalam rangka KPR Kredit Usaha Kecil yaitu : • Kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil: KUD, KUT, Kredit Koperasi Primer • KPR:rumah(LT/LB:max200m2/≤70m2) ; KSB untuk LT(:54m2-72m2) ; perbaikan/pemugaran • Kredit Produktif (maks. Rp. 50 jt): KreditUmum Pedesaan-BRI, KreditKelayakan Usaha vide SK-Direksi BI No.26/ 24/KEP/Dir,tgl. 29 Mei 1993)

  9. SKEMA PEMBERIAN DAN PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN • Balik Nama • Pecah/Gabungan • Tanah Adat Pendaftaran • Balik Nama • Pemecahan • Tanah Adat • Balik Nama • Pecah/Gab. • Tanah Adat Max. 3 bln 7 hari kerja SKMHT (PPAT/ Notaris) APHT (PPAT) BPN (APHT) Sertipikat a.n. ybs. BUKU TANAH HT Hari ke 7 Max. 1 bulan PK Sertipikat a.n. Pemberi HT SERTIPIKAT HT

More Related